Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan kepada seluruh warga dan elite bangsa untuk menjadikan momentum Idulfitri 1447 H sebagai jalan mempererat persatuan nasional. Ia menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai ihsan dalam setiap aspek kehidupan, baik personal maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pesan ini disampaikan Haedar Nashir setelah menunaikan dan menyampaikan Khutbah Idulfitri 1447 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat, 20 Maret. Dalam seruannya, Haedar secara khusus mengimbau masyarakat untuk tidak mempertajam perbedaan penetapan Idulfitri, melainkan melihatnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu menjadi sumber konflik.

Mengenai perbedaan penetapan Idulfitri, Haedar menekankan pentingnya menahan diri. “Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya.

Ia juga mengimbau tokoh agama dan elite bangsa untuk menghindari pernyataan atau ujaran yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat, menekankan Idulfitri harus dijalani dengan kekhusyukan ibadah dan kejernihan jiwa serta pikiran. “Jalani Idulfitri dengan khusyuk, baik yang merayakan pada 20 maupun 21 Maret, bahkan yang lebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam hasrat perbedaan yang justru meretakkan persatuan,” imbuhnya.

Haedar Nashir menyatakan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia memiliki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ia juga menyampaikan harapan untuk masa depan dunia Islam agar dapat memiliki kalender global tunggal guna meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan. “Ke depan, insyaallah perbedaan itu dapat diminimalisasi, jika ada keterbukaan hati dan pikiran, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tinggi,” katanya.

Harapan ini mencerminkan visi Muhammadiyah untuk menciptakan harmoni dan meminimalkan potensi konflik yang timbul dari perbedaan penafsiran keagamaan, sekaligus memperkuat fondasi persatuan nasional di tengah keragaman.

Monitorday.com–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat karakter dan literasi digital pelajar melalui forum digital bertajuk “Pak Menteri Menyapa”. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, menjadi inisiatif strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

Acara tersebut menjadi ruang dialog produktif antara jajaran pimpinan kementerian dengan sekitar 4.000 pelajar dari berbagai komunitas dan organisasi di seluruh Indonesia, mengusung tema “Liburan Pelajar Edukatif dan Bermutu”.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyapa para pelajar yang tetap antusias mengikuti kegiatan di masa liburan. Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan karakter generasi muda saat ini akan menentukan wajah Indonesia pada tahun 2045.

Sejalan dengan visi tersebut, Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka. Hal ini dianggap krusial untuk menghadapi dinamika kehidupan dan tantangan global.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan, “Orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang mampu belajar dari setiap pengalaman yang pernah terjadi dalam dirinya.”

Penguatan literasi dan karakter melalui forum semacam ini diharapkan dapat membekali pelajar dengan kemampuan adaptasi dan resiliensi, memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.

Interaksi yang terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra dan Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan dimensi penting dari pertemuan ini.

Prabowo, mengenakan baju safari berwarna cokelat, menyambut langsung Megawati sejak ia turun dari kendaraan. Ia kemudian menggandeng tangan Megawati saat menaiki tangga menuju Istana Merdeka. Di dalam istana, putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, dan Sespri Prabowo, Rizky Irmansyah, juga turut menyambut kedatangan rombongan.

Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani, yang keduanya kompak mengenakan batik bernuansa biru. Mereka kemudian terlihat mengobrol di ruangan tengah Istana Merdeka sebelum melanjutkan pertemuan formal. Prabowo, Megawati, Dasco, dan Puan terlihat duduk bersama di satu meja selama diskusi.

Terkait substansi pertemuan, Prabowo belum memberikan detail spesifik. Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari silaturahmi antarpemimpin bangsa. “Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” ujar Prabowo.

Momen pertemuan ini juga diunggah oleh Prabowo di akun Instagram pribadinya. Interaksi antara kedua pemimpin partai besar ini menjadi sorotan publik, mengingat dinamika politik nasional dan posisi kedua tokoh sebagai figur sentral dalam perpolitikan Indonesia. Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.

Monitorday.com – Penggunaan mobil listrik diperkirakan meningkat signifikan pada arus mudik tahun ini, seiring melonjaknya penjualan kendaraan listrik sepanjang 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PLN telah menyiapkan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai titik strategis, khususnya di sepanjang jalur mudik nasional Trans Jawa.

Kehadiran SPKLU ini diharapkan dapat memudahkan para pemudik pengguna kendaraan listrik, sekaligus menghindari antrean panjang saat pengisian daya di perjalanan.

PLN menempatkan puluhan unit SPKLU di sejumlah rest area jalan tol, mulai dari ruas Tangerang–Merak hingga Pasuruan–Probolinggo dan Pandaan–Malang. Beberapa titik dengan jumlah SPKLU terbanyak antara lain berada di ruas Kanci–Pejagan, Batang–Semarang, serta Solo–Ngawi, yang masing-masing memiliki lebih dari lima unit pengisian.

Selain itu, jalur padat seperti Jakarta–Cikampek, Cikampek–Palimanan, hingga Semarang–Solo juga telah dilengkapi dengan sejumlah SPKLU untuk mendukung kelancaran perjalanan jarak jauh.

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, yang kini mulai digunakan untuk perjalanan jarak jauh seperti mudik Lebaran.

Untuk memudahkan pencarian lokasi SPKLU, pengguna kendaraan listrik dapat memanfaatkan aplikasi PLN Mobile. Melalui aplikasi tersebut, pengguna bisa mengetahui titik SPKLU terdekat, jenis charger yang tersedia, hingga jarak dan jam operasional.

Selain itu, informasi SPKLU juga dapat diakses melalui aplikasi Travoy maupun Google Maps untuk membantu navigasi selama perjalanan.

Dengan penyebaran SPKLU yang semakin luas, diharapkan perjalanan mudik menggunakan mobil listrik dapat berlangsung lebih nyaman, aman, dan efisien di sepanjang Pulau Jawa.

Monitorday.com – Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1447 H bertepatan dengan Sabtu, 21 Maret 2026. Penetapan ini diputuskan dalam sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor layanan Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan rukyat hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai sidang.

Turut mendampingi, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, Wakil Ketua Umum MUI Muhammad Cholil Nafis, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Menag menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada dua hal. Pertama, secara hisab, pada saat rukyat tanggal 29 Ramadan 1447 H/19 Maret 2026, tinggi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada pada kisaran 0 derajat 54 menit 27 detik (0,91 derajat) hingga 3 derajat 7 menit 52 detik (3,13 derajat), dengan sudut elongasi antara 4 derajat 32 menit 40 detik (4,54 derajat) hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. (6,1 derajat).

“Secara hisab, posisi hilal tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura),” jelasnya. Diketahui, bahwa Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat.

Kedua, berdasarkan hasil rukyat atau pemantauan hilal di 117 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. “Pengamatan hilal telah dilakukan di 117 titik di seluruh Indonesia, dan laporan yang diterima serta dikonfirmasi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun titik yang berhasil melihat hilal,” ujar Menag.

“Demikian hasil sidang isbat yang telah kita laksanakan dan sepakati bersama. Kita berharap keputusan ini dapat menjadi dasar kebersamaan umat Islam Indonesia dalam merayakan Idulfitri secara serentak, serta menjadi simbol persatuan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” jelas Menag.

Sidang isbat ini dihadiri juga oleh perwakilan duta besar negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium Jakarta, para pakar falak dari berbagai ormas Islam dan perguran tinggi islam, serta anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Urgensi Sidang Isbat

Menag Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut kepentingan umat secara luas, negara memfasilitasi melalui penyelenggaraan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amri (pemerintah).

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat sebagai landasan hukum baru dalam penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Regulasi ini menegaskan pendekatan integrasi hisab dan rukyatulhilal, sekaligus memperkuat kepastian hukum, transparansi, dan kesatuan penetapan awal bulan hijriah secara nasional. Selain itu, ada juga fatwa MUI no 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah.

“Sidang ini menjadi sarana musyawarah sekaligus upaya menjaga persatuan umat, agar terdapat ruang bersama dalam menentukan waktu pelaksanaan ibadah dan hari raya,” tandas Menag.

Monitorday.com — Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka pada Kamis siang.

Dalam pertemuan tersebut, Megawati hadir didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani. Hasto menyebut pertemuan ini sebagai ajang silaturahmi antara dua tokoh yang telah lama saling mengenal.

Menurut Hasto, pembicaraan antara kedua pemimpin itu mencakup berbagai isu strategis terkait bangsa dan negara, termasuk dinamika geopolitik global. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab selama lebih dari dua jam.

“Dibahas hal-hal strategis mengenai persoalan bangsa dan negara, serta berbagai isu geopolitik,” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Ia juga menekankan bahwa pengalaman Megawati sebagai Presiden Kelima RI menjadi salah satu poin penting dalam diskusi. Pengalaman tersebut, terutama dalam menghadapi krisis multidimensional, dinilai memberikan perspektif terkait pentingnya penentuan prioritas dan respons cepat dalam kebijakan.

Selain itu, pembahasan juga menyentuh peran historis Indonesia dalam kancah internasional, seperti dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok, serta komitmen terhadap politik luar negeri bebas aktif.

Hasto menilai pertemuan ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dialog yang berlangsung disebut berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran dari kedua pihak, termasuk perwakilan dari Partai Gerindra yang mendampingi Presiden Prabowo.

Monitorday.com – Praktik digitalisasi pembelajaran di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT membuahkan hasil yang menggembirakan. Menurut pengakuan tenaga pendidik di SMPN Wederok, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), capaian hasil pembelajaran murid setelah menggunakan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif digital (PID) menunjukkan hasil yang lebih memuaskan dibandingkan sebelumnya. 

Theobaldus Banafanu, Guru IPS di SMPN Wederok, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, mengatakan, kehadiran super aplikasi Rumah Pendidikan, IFP, dan akses Starlink sejak awal tahun ini, telah memunculkan semangat belajar mengajar pada 139 murid di sekolahnya. Adapun Super Aplikasi Rumah Pendidikan disediakan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara untuk IFP dan akses internet disediakan Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

“Sebelumnya, buku ajar itu terbatas. Jadi kalau pegang buku, murid tak bisa menyimak dengan baik. Sekarang dengan ada PID sejak Januari 2026 lalu, guru tinggal browsing saja untuk perlihatkan wujud yang dibahas seperti apa. Intinya, kami, guru dan murid. dimudahkan segalanya saat di kelas,” katanya saat diwawancara, Rabu (18/3).

Proses pembelajaran tersebut, berimbas pada hasil ujian mingguan murid yang menurutnya mulai ada kenaikan. Jika sebelumnya rata-rata kelas di kisaran 60, maka sekarang sudah ada pada rerata 75-80. Sebab, murid lebih memahami materi pembelajaran. 

Peningkatan kualitas dan sarpras bahan ajar, menurut Theobaldus selaras dengan karakter anak didiknya. Sekalipun berasal dari 3T, dengan mayoritas orang tua mereka adalah petani jagung, padi, dan kopra, namun sebagian besar sudah familiar dengan ponsel pintar. 

Theobaldus melanjutkan, sentuhan digitalisasi pada sarana prasarana pembelajaran, membuat murid tak mengantuk dan merasa kesulitan memahami materi. Semisal jika harus ada ice breaking, guru tinggal akses Youtube dan ikuti gerakan bersama. Dulu, cara ini dilakukan manual oleh guru di mana materinya harus diunduh dulu dan setelah itu gerakan dilakukan bersama. 

“Kami sangat bangga dengan apa yang diberikan pemerintah ke sekolah di wilayah 3T seperti kami. Murid tidak mengantuk lagi di kelas. Kami guru pun lebih antusias karena tak hanya ajarkan teori di atas kertas tapi juga mudah memperlihatkannya di papan digital,” sambungnya. 

Tak ketinggalan, ia juga bercerita tentang antusiasmenya saat mengikuti materi Training of Trainer (ToT) terkait presentasi menggunakan Canva dari dua rekan gurunya. Setelah selesai mengikuti materi, Theobaldus meyakini dapat menerapkan materi tersebut kepada anak didik dengan berbagai situasi di seluruh penjuru tanah air.   

“Dengan kehadiran satu PID didukung super aplikasi Rumah Pendidikan dan akses internet Starlink maka utilisasi per papan masih jadi terbatas rata-rata satu kelas sekali per minggu. Tentu harapannya agar sarana-prasarana ke sekolah 3T ini terus diperbanyak jumlahnya,” harap dia. 

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha mengatakan, praktik baik di NTT adalah bukti nyata hasil semangat dari paradigma pembelajaran yang terus berkembang maju dan kekinian dengan mengubah konsep schooling menjadi learning.  

“Perubahan mindset ini membuat pembelajaran tidak lagi di ruang kelas tidak lagi terbatas. Pembelajaran dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Dengan pendekatan learning, proses belajar bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun,” jelasnya.
 
Menurut Kapusdatin, setelah perubahan pola pikir, maka diperlukan kolaborasi berkelanjutan. Sebab, jumlah pengembang teknologi pembelajaran di Indonesia mencapai hampir 3 ribu orang yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Oleh karenanya, ekosistem ini harus saling mengenal dan menguatkan.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan kebijakan baru penyaluran aneka tunjangan guru yang mulai berlaku pada tahun 2026, yakni dilakukan setiap bulan. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp18 triliun aneka tunjangan untuk lebih dari 1,6 juta guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) di seluruh Indonesia. 

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa perubahan mekanisme penyaluran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada guru.

“Mulai tahun 2026, penyaluran tunjangan guru dari yang tadinya dilakukan per tiga bulan, kini menjadi setiap bulan. Percepatan penyaluran ini agar dapat memberikan kepastian kepada para guru akan haknya. Bagi pemerintah, tunjangan guru bukan sekadar angka dalam anggaran, tetapi bentuk apresiasi atas dedikasi para guru yang setiap hari hadir mendidik generasi bangsa,” ujar Dirjen Nunuk pada Selasa (17/3).

Ia menambahkan bahwa pemenuhan hak guru secara lebih cepat diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran. “Kami juga berharap dengan dipenuhi haknya, para guru dapat lebih fokus mengajar dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid,” tambahnya.

Penyaluran tunjangan guru di triwulan pertama 2026 tersebut meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG) kepada sekitar 1,6 juta guru dengan total penyaluran mencapai Rp18 triliun; Dana Tambahan Penghasilan (DTP) kepada sekitar 20 ribu guru dengan total penyaluran sebesar Rp14,8 miliar; dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) kepada sekitar 62 ribu guru dengan total penyaluran mencapai Rp641,6 miliar.

Perubahan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) menjadi setiap bulan dirasakan langsung manfaatnya oleh para guru di berbagai daerah. Mereka mengaku lebih terbantu karena adanya kepastian waktu penerimaan serta kemudahan dalam mengatur keuangan.

Guru di SMAN 4 Tebing Tinggi, Yuna Aryati, menyampaikan bahwa kebijakan ini memberikan rasa tenang dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. “Dengan penyaluran setiap bulan, kami tidak lagi menunggu lama seperti sebelumnya. Ini sangat membantu kami dalam mengatur kebutuhan dan membuat kami bisa lebih fokus dalam mengajar,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Guru TK Negeri Pembina, Batang, Jawa Tengah, Tarto Hadi Lukito. Ia memberikan apresiasi atas perubahan tersebut. “Kami sangat berterima kasih atas kebijakan ini. Penyaluran yang rutin setiap bulan membuat kami merasa lebih diperhatikan dan tentu saja sangat membantu dalam perencanaan keuangan keluarga,” tuturnya.

Sementara itu, Guru UPT SDN 008 Langgini, Kabupaten Kampar, Riau, Merya Merry Sesa, juga merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini. “Perubahan ini sangat berdampak bagi kami. Dengan tunjangan yang diterima setiap bulan, kami bisa lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa,” ungkapnya.

Ungkapan para guru tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat motivasi dan kinerja guru dalam memberikan layanan pendidikan.

Ke depan, pemerintah akan terus menyempurnakan tata kelola penyaluran tunjangan agar semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk menempatkan guru sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

Dengan terpenuhinya hak guru secara lebih cepat dan pasti, diharapkan para pendidik dapat semakin optimal dalam menjalankan perannya sebagai penggerak pembelajaran dan pembentuk karakter generasi masa depan bangsa.

Monitorday.com – Argentina secara resmi menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengikuti langkah Amerika Serikat yang lebih dahulu keluar dari badan kesehatan global tersebut.

Keputusan ini dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Quirno, pada Selasa waktu setempat. Ia menyatakan bahwa penarikan diri tersebut telah efektif berlaku, tepat satu tahun setelah pemberitahuan resmi disampaikan kepada World Health Organization.

“Hari ini, penarikan Argentina dari WHO mulai berlaku, menandai satu tahun sejak notifikasi resmi dilakukan oleh negara kami,” ujar Quirno melalui media sosialnya.

Meski keluar dari WHO, pemerintah Argentina menegaskan tetap akan menjalin kerja sama internasional di bidang kesehatan melalui perjanjian bilateral dan forum regional. Namun, pemerintah ingin menjaga kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan kesehatan nasional.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Argentina, Javier Milei, yang sejak awal mengkritik peran organisasi internasional, termasuk WHO. Keputusan tersebut juga mencerminkan langkah serupa yang sebelumnya diambil oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pengumuman awal rencana Argentina untuk keluar dari WHO disampaikan pada Februari tahun lalu, sekitar satu bulan setelah Amerika Serikat mengumumkan keputusan serupa.

Dalam pernyataannya kala itu, Milei mengkritik keras rekomendasi WHO selama pandemi COVID-19, termasuk penggunaan masker, pembatasan sosial, dan vaksinasi. Ia bahkan menyebut WHO sebagai organisasi yang “berbahaya” dan menudingnya menjalankan “eksperimen kontrol sosial terbesar dalam sejarah”.

Meski demikian, WHO pada dasarnya berfungsi sebagai lembaga penasihat yang memberikan panduan kesehatan global tanpa memiliki kewenangan untuk memaksakan kebijakan kepada negara anggotanya.

Per Selasa, WHO masih mencatat memiliki 194 negara anggota di situs resminya, termasuk Argentina sebelum keputusan ini berlaku.

Sebelumnya, penarikan diri Amerika Serikat juga menuai kritik dari Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ia menilai alasan yang disampaikan tidak berdasar dan dapat berdampak pada keamanan global.

“Pemberitahuan penarikan diri ini membuat Amerika Serikat dan dunia menjadi kurang aman,” ujar Tedros dalam pernyataannya saat itu.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza untuk sementara ditunda. Selain itu, seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) juga masih dihentikan.

Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul perkembangan situasi kawasan yang belum kondusif.

“Pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” ujar Nabyl dalam keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan ini sekaligus merespons laporan media penyiaran publik Israel, KAN, yang menyebut adanya rencana pengerahan pasukan internasional ke Gaza mulai Mei 2026. Laporan tersebut, yang juga dikutip oleh Anadolu Agency, mengungkap bahwa sekitar 5.000 personel, termasuk dari Indonesia, akan diterjunkan sebagai bagian dari misi internasional.

Dalam skenario tersebut, pasukan direncanakan mulai beroperasi pada 1 Mei dan ditempatkan di wilayah Rafah, Gaza selatan, sebelum diperluas ke area lain. Misi ini disebut sebagai bagian dari rencana lanjutan yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kemlu RI menegaskan bahwa setiap partisipasi Indonesia dalam misi internasional, termasuk dalam International Stabilization Force (ISF), harus memenuhi sejumlah syarat utama. Selain berada di bawah kendali nasional, keterlibatan tersebut juga wajib mengacu pada mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Resolusi 2803 (2025).

Nabyl menambahkan, keputusan itu juga harus sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif, kepentingan nasional Indonesia, serta hukum internasional.

Sebelumnya, pada 6 Maret 2026, Kemlu RI telah lebih dulu menangguhkan pembahasan terkait BoP. Langkah ini diambil setelah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel sejak akhir Februari.

Juru Bicara Kemlu lainnya, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memantau situasi keamanan kawasan dan memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di wilayah terdampak.

Dengan keputusan tersebut, Indonesia untuk sementara tidak akan terlibat dalam rencana pengerahan pasukan internasional di Gaza hingga terdapat perkembangan situasi yang lebih kondusif dan sesuai dengan mandat internasional.