Monitorday.com – Jet-jet tempur milik Amerika Serikat (AS) melancarkan serangkaian serangan udara di Yaman tengah, menargetkan sejumlah fasilitas yang diduga terkait dengan kelompok Houthi.

RIA Novosti melaporkan, berdasarkan sumber di Yaman, bahwa delapan serangan udara dilakukan di provinsi Al Bayda, termasuk serangan ke kamp Al Qusayr yang terkait dengan Houthi di wilayah Rada’a dan sebuah institut teknik di wilayah Al Quraishyah.

Selain itu, dua serangan juga dilancarkan di provinsi Dhamar, menargetkan departemen polisi militer dan sebuah bengkel di bagian timur Kota Dhamar.

Terkait dengan serangan ini, otoritas kesehatan Houthi mengungkapkan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan udara AS di ibu kota Yaman, Sanaa, meningkat menjadi 13 orang.

Sementara itu, stasiun televisi Arab Saudi, Al Hadath, melaporkan bahwa posisi-posisi Houthi di Sanaa juga menjadi sasaran serangan rudal besar-besaran.

Presiden AS, Donald Trump, dalam pernyataannya, mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan militer AS untuk “memulai tindakan tegas dan kuat terhadap Houthi,” sebagai respons terhadap situasi yang semakin memanas di kawasan tersebut.

Monitorday.com – Insiden anti-Muslim dan Islamofobia di Australia telah mencapai “tingkat darurat”, menurut sebuah penelitian terbaru.

Insiden yang menyasar Muslim bahkan telah naik dua kali lipat dalam dua tahun terakhir.

Peningkatan terjadi antara Januari 2023 dan November 2024, menurut penelitian Islamophobia Register of Australia.

Penelitian ini ditulis oleh para peneliti dari Universitas Monash dan Deakin.

Menurut laporan tersebut, perempuan dan anak perempuan Muslim menjadi sasaran dalam 60 persen serangan fisik.

Serangan verbal menyasar perempuan dan anak perempuan Muslim dalam 79 persen kasus, yang hampir semuanya dilakukan oleh laki-laki.

Secara keseluruhan, laporan tersebut memperkirakan ada 309 insiden yang terjadi.

Para peneliti yang terlibat dalam penelitian ini memeriksa data dari ratusan laporan yang masuk ke Daftar Islamofobia Australia.

Mereka juga menganalisis 18.000 unggahan media sosial yang dibagikan di X selama periode tersebut.

Seperempat dari semua insiden yang tercatat merupakan pelecehan terhadap orang-orang yang mewakili sentimen pro-Palestina.

Pelecehan ini meningkat setelah serangan 7 Oktober 2023 oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas terhadap Israel.

Laporan ini menunjukkan bahwa Islamofobia di Australia tidak bisa diabaikan.

Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang isu ini di masyarakat.

Dukungan bagi komunitas Muslim sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengurangi insiden tersebut.

Pendidikan dan dialog antarbudaya dapat membantu mengurangi ketegangan dan prasangka.

Masyarakat harus bersatu untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan kebencian.

Monitorday.com – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia berhasil menempati posisi keenam dalam jajaran Sovereign Wealth Funds (SWF) terkuat di dunia.

Peringkat tersebut dirilis oleh The World in Maps, yang menilai Danantara Indonesia sebagai SWF yang menonjol dengan nilai aset yang luar biasa.

Danantara Indonesia tercatat memiliki assets under management (AUM) sebesar 983 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini menempatkan Indonesia di posisi keenam dunia, di atas beberapa negara dengan SWF tertua dan terbesar.

“Salah satu yang menonjol tahun ini adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, SWF Indonesia, dengan nilai aset mencapai 983 miliar dolar AS,” ujar The World in Maps dalam laporan yang dipublikasikan pada Sabtu di Jakarta.

Danantara Indonesia dianggap memiliki potensi besar dan kekuatan yang berkembang pesat. Bahkan, lembaga ini diprediksi bisa melampaui SWF terkuat di dunia dalam waktu dekat.

“SWF Indonesia berkembang pesat dan telah melampaui beberapa SWF tertua di dunia. Berbeda dengan SWF yang berbasis sumber daya alam, SWF Indonesia lebih berfokus pada infrastruktur dan ekonomi digital, yang menarik minat investor global,” tambah The World in Maps.

Perkembangan pesat SWF Indonesia juga menandai pergeseran tren investasi global yang kini semakin beragam, tidak hanya dipengaruhi oleh kekayaan minyak dan cadangan devisa, tetapi juga ekspansi industri, terutama di sektor teknologi dan infrastruktur.

Danantara Indonesia kini tidak hanya menjadi wadah untuk menampung aset BUMN, tetapi juga menjadi sumber kekuatan bagi Indonesia untuk memperluas pengaruhnya dalam industri ekonomi dan pasar global.

Top 10 Sovereign Wealth Funds by Assets Under Management:

1. Norwegia: 1,74 triliun dolar AS
2. China (CIC): 1,33 triliun dolar AS
3. China (SAFE): 1,09 triliun dolar AS
4. UAE: 1,06 triliun dolar AS
5. Kuwait: 1,03 triliun dolar AS
6. Indonesia (Danantara): 983 miliar dolar AS
7. Saudi Arabia: 925 miliar dolar AS
8. Singapura: 801 miliar dolar AS
9. Qatar: 526 miliar dolar AS
10. Hong Kong: 514 miliar dolar AS

Monitorday.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), TB Hasanuddin, mengungkapkan adanya penambahan tugas bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI.

Penambahan ini mencakup penguatan peran TNI dalam menjaga ketahanan siber dan mengatasi peredaran narkoba.

Dalam rapat Panja RUU TNI yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu, Hasanuddin menjelaskan bahwa penambahan ini termasuk dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Jumlah OMSP yang sebelumnya berjumlah 14 akan bertambah menjadi 17 dalam RUU yang baru.

“Penambahan ini terdiri dari tiga poin utama, yaitu menjaga ketahanan siber, mengatasi masalah narkoba, dan beberapa hal lainnya,” ujar Hasanuddin.

Menurutnya, peran TNI dalam ketahanan siber akan fokus pada dukungan terhadap Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melindungi sistem informasi dan infrastruktur penting negara.

Sedangkan dalam hal penanggulangan narkoba, TNI akan memberikan bantuan kepada pemerintah, namun tidak terlibat langsung dalam penegakan hukum.

“Tugas TNI ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden,” tambahnya.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terdapat 14 OMSP yang menjadi kewajiban TNI, seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengamankan objek vital nasional, serta membantu penanggulangan bencana alam dan penyelamatan dalam kecelakaan.

Dengan penambahan tugas ini, diharapkan TNI dapat berperan lebih aktif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Monitorday.com – Mark Carney, mantan pejabat bank sentral, resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Kanada pada Jumat (14/3), menggantikan Justin Trudeau yang mengundurkan diri setelah hampir satu dekade memimpin negara tersebut.

Dalam pidato perdananya, Carney, yang kini berusia 59 tahun, menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meskipun hubungan kedua negara belakangan ini semakin tegang.

Carney menjamin ia siap berkolaborasi dengan Trump, yang baru-baru ini mengumumkan kebijakan tarif perdagangan yang dapat berdampak negatif pada perekonomian Kanada.

“Kami menghormati Presiden Trump, beliau telah menempatkan sejumlah isu penting di puncak agendanya. Kami memahami agendanya,” ujar Carney kepada wartawan usai pelantikan, seperti dilansir Reuters.

Carney menambahkan bahwa ia memiliki pengalaman bekerja sama dengan Trump dalam pertemuan internasional, dan ia merasa banyak kesamaan dalam pendekatan keduanya dalam melindungi kepentingan negara masing-masing.

“Kami berdua berusaha melindungi kepentingan negara kami. Kami bisa menemukan solusi yang saling menguntungkan,” katanya.

Namun, Carney juga mengkritik rencana Trump yang ingin mencaplok Kanada, menyebutnya sebagai “ide gila.” Meskipun begitu, ia tetap menunjukkan kesiapan untuk berdialog dengan Amerika Serikat.

Selain berbicara mengenai hubungan dengan AS, Carney juga mengumumkan bahwa ia akan merombak kabinet Kanada yang kini beranggotakan 24 orang.

Fokus utama perombakan tersebut adalah memperbaiki hubungan dengan Washington, dengan mengurangi hampir setengah jumlah posisi menteri yang ditinggalkan oleh Trudeau.

Perubahan besar ini menandakan awal yang baru bagi Kanada di bawah kepemimpinan Carney, yang berjanji untuk membangun hubungan lebih kuat dengan negara tetangga selatan mereka.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendukung inisiatif organisasi masyarakat Indonesia dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza City. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur di Jalur Gaza pascaagresi Israel.

Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Ahrul Tsani Fathurrahman, mengapresiasi langkah Aqsa Working Group (AWG) dan Maemuna Center yang memprakarsai proyek tersebut.

“Kami mengapresiasi upaya AWG dan Maemuna Center dalam menginisiasi proyek pembangunan RSIA Indonesia di Gaza,” ujar Ahrul dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat.

Ahrul menekankan bahwa inisiatif ini mencerminkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap rakyat Palestina, yang telah berlangsung sejak lama. Ia juga menyoroti berbagai inisiatif serupa yang dilakukan sebelumnya, seperti renovasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara oleh MER-C dan Baznas, serta pembangunan masjid semi permanen oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) di sejumlah wilayah Gaza.

Pembangunan RSIA Indonesia di Gaza dianggap tepat waktu, mengingat kebutuhan dana rekonstruksi Gaza yang disepakati negara-negara Arab mencapai 53 miliar dolar AS (sekitar Rp869,4 triliun).

“Inisiatif ini sejalan dengan pandangan Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, yang menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza,” tambah Ahrul.

Kemlu RI siap mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Palestina dan negara-negara tetangga, guna memastikan kelancaran proyek tersebut.

Berdasarkan rencana yang disampaikan AWG dan Maemuna Center, RSIA Indonesia akan dibangun di atas lahan wakaf seluas 5.000 meter persegi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Lokasinya berada di dekat Rumah Sakit Anak Al-Rantisi yang mengalami kerusakan parah akibat serangan Israel.

Pembangunan RSIA ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp402 miliar dan akan dilengkapi dengan 100 tempat tidur rawat inap, fasilitas gawat darurat, ICU, ruang persalinan, bedah, rawat jalan, serta laboratorium.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan RSIA Indonesia dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat Gaza, terutama bagi ibu dan anak yang membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.

Monitorday.com – Buka puasa bersama yang diselenggarakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat berhasil mencetak rekor baru di Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai acara buka puasa dengan panjang terpanjang, mencapai 2,8 kilometer.

Kepala MURI Jawa Tengah, Ani Andriani, mengatakan bahwa awalnya panitia memperkirakan panjang lokasi buka puasa bersama sekitar 2,7 kilometer. Namun, setelah dilakukan pengukuran ulang, total panjangnya mencapai 2,8 kilometer.

“Penilaiannya kami lakukan dengan menghitung lingkaran keliling Manahan serta area di dalam stadion,” ujar Ani di sela-sela kegiatan.

Rekor yang dicetak di Solo ini berhasil melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada tahun 2024 di Makassar, yang saat itu mencatatkan panjang buka puasa bersama sejauh 2,14 kilometer.

Sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dari MURI diberikan kepada perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Kota Surakarta, dan Al-Madinah selaku penyelenggara acara.

Acara buka puasa bersama ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu warga, Nurani, mengaku sengaja mengikuti kegiatan tersebut untuk merasakan pengalaman berbuka puasa dengan banyak orang.

“Senang saja bisa buka di sini rame-rame, gayeng (meriah),” ujar warga Solo tersebut.

Warga lainnya, Eko Rahayu, bahkan rela datang dari Kabupaten Sragen untuk ikut serta dalam acara ini. Ia mengetahui informasi tentang acara ini melalui media sosial Facebook.

“Saya sampai di sini sekitar pukul 14.30 WIB. Saya datang bersama anak saya. Meski hujan, tetap semangat ikut buka bersama,” ungkapnya.

Acara buka puasa bersama ini tidak hanya mencatatkan rekor, tetapi juga menjadi momen kebersamaan dan silaturahmi bagi masyarakat yang hadir.

Monitorday.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menanggapi isu reshuffle kabinet yang menjadi kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa seluruh menteri, termasuk dirinya, harus siap jika ada perombakan dalam pemerintahan.

“(Reshuffle) itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Semua harus siap direshuffle, termasuk saya, siapapun!” ujar Ara usai menghadiri Konferensi Pers di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

Ara sebelumnya menghadiri rapat tingkat menteri tertutup yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Selain Ara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Beberapa waktu terakhir, isu perombakan kabinet, khususnya terkait posisi Menteri Keuangan, mencuat di publik. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pasti di balik kabar tersebut. Salah satu nama yang santer disebut dalam isu reshuffle adalah Sri Mulyani.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa rumor yang berkembang tidak memiliki dasar yang jelas.

“Saya juga sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Kalau soal Bu Sri Mulyani, saya belum sempat memastikan kebenarannya. Namun, jika melihat momen buka puasa bersama di Istana Kepresidenan yang beredar di media, hubungan antara Presiden Prabowo dan Bu Sri Mulyani tampak sangat baik dan penuh keakraban,” kata Dasco di Kantor Produksi Film Negara (PFN), Jakarta Timur.

Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Ara menegaskan bahwa reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto dan semua pihak harus menghormati keputusan tersebut.

“Siapapun harus siap direshuffle. Itu adalah hak presiden, dan sebagai pembantu presiden, kita harus menghormati keputusan tersebut,” ujar Ara menutup keterangannya.

• Monitorday.com – Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.
• Menurutnya, sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, masjid telah berperan sebagai tempat diskusi ekonomi dan politik yang konstruktif.
• “Zaman Rasulullah, masjid ini tidak hanya untuk beribadah, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan karakter masyarakat. Bisa menjadi tempat diskusi ekonomi dan politik, tetapi politik yang menerangkan, bukan yang penuh dengan ghibah atau saling menjelekkan. Politik yang ada harus memberikan solusi bagi umat,” ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
• Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa Islam harus ditampilkan sebagai agama yang damai dan tidak menimbulkan ketakutan. Ia juga menyoroti peran masjid dalam pemberdayaan budaya, termasuk kegiatan seni seperti bersajak dan bernyanyi, yang dapat menarik minat generasi muda.
• Sebagai contoh, Erick menceritakan bagaimana keluarganya membangun Masjid At-Thohir sebagai pusat komunitas yang lebih dari sekadar tempat ibadah.
• “Alhamdulillah, keluarga saya mendapat kesempatan membangun Masjid At-Thohir. Kami menjadikannya bagian dari komunitas, bukan hanya berdiri sendiri sebagai tempat ibadah,” katanya.
• Erick juga mengungkapkan bahwa berbagai kegiatan telah diadakan di Masjid At-Thohir, termasuk festival Ramadhan dan video mapping setiap malam minggu yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
• Ia berharap masjid dapat kembali menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi umat, sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah.
• “Masjid seharusnya menjadi pusat pemberdayaan umat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan begitu, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan masyarakat,” pungkas Erick.

Monitorday.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, sebagai fenomena gunung es yang semakin menambah daftar panjang kasus serupa di Indonesia.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia. Ini sudah menjadi fenomena gunung es yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Puan menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara, bukan sekadar wacana tanpa tindakan nyata. Menurutnya, jika negara gagal memberikan keadilan bagi korban dan tidak serius dalam upaya pencegahan, kasus serupa akan terus berulang.

Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. “Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap tindak kekerasan seksual, terutama terhadap anak. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” kata Puan.

Sebagai bentuk penegakan hukum, Puan meminta semua pihak mengawal proses hukum dalam kasus ini. Dia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat tambahan hukuman bagi pelaku yang merupakan pejabat publik.

Lebih lanjut, Puan meminta aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk menjamin perlindungan maksimal bagi korban. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak korban harus menjadi fokus utama dalam kasus ini.

“Penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual ini sangat penting, namun pemenuhan hak-hak korban juga harus menjadi perhatian. Hal ini merupakan amanat dalam UU TPKS,” jelasnya.

Menurut Puan, pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak serius pada psikologis korban dan menyebabkan trauma jangka panjang. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan, pendampingan psikologis, serta keadilan bagi para korban.

“Saya tidak bisa membayangkan pilu yang dirasakan anak-anak ini. Bagaimana bisa orang dewasa yang seharusnya melindungi dan menjaga mereka, justru melakukan kejahatan luar biasa yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan,” ungkapnya.

Puan juga mendukung langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) yang memberikan pendampingan bagi korban. Ia juga mengimbau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turun tangan dalam memberikan pendampingan lebih lanjut.

“Korban harus mendapatkan layanan pemulihan trauma secara komprehensif. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus diberikan terapi psikososial agar mereka dapat pulih dari dampak psikologis yang dialami,” jelasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk memenuhi hak rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual dengan menyediakan program pemulihan jangka panjang, termasuk konseling dan terapi psikologis yang memadai.

Puan juga mengingatkan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak memperparah trauma korban. “Pastikan tidak ada tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun selama proses hukum berlangsung,” tambahnya.

Selain penegakan hukum, Puan menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi mengenai kekerasan seksual yang harus diberikan oleh lembaga pendidikan, lingkungan keluarga, serta komunitas kepada anak-anak. Hal ini sejalan dengan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 5 yang bertujuan mencapai kesetaraan gender dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terakhir, Puan memastikan bahwa DPR bersama pemerintah akan terus memperkuat regulasi perlindungan terhadap anak dan perempuan guna mencegah kekerasan seksual di masa depan.

“Memerangi kekerasan seksual membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk berbagai elemen bangsa dan masyarakat. Mari bersama-sama membawa Indonesia terbebas dari aksi kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak,” tutupnya.