Monitorday.com — Pertemuan penting berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (15/4/2025), antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Pertama Federasi Rusia, Denis V. Manturov.

Pertemuan ini menandai dimulainya kembali dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa dialog ini sangat penting bagi hubungan kedua negara.

“Baru saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister Manturov dari Rusia. DPM Manturov hadir untuk melanjutkan High Level Dialogue dengan Indonesia yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Dialog ini akan dimulai kembali, dan dalam rombongannya, DPM Manturov juga menggelar Malam Kebudayaan di Raffles Hotel,” kata Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Perdana Menteri Denis Manturov menyampaikan dua undangan penting kepada Presiden Prabowo. Pertama, untuk hadir dalam parade nasional di Rusia, dan kedua, untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (St. Petersburg International Economic Forum/SPIEF). Forum ini, menurut Airlangga, menjadi platform strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara serta membuka peluang penandatanganan sejumlah nota kesepahaman.

“Dalam Forum Ekonomi St. Petersburg, diharapkan Bapak Presiden bisa hadir. Beberapa milestones kerja sama akan dibahas, termasuk nota kesepahaman tentang kerja sama ekonomi dan strategis,” ujar Airlangga.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas beberapa topik penting lainnya, termasuk potensi pengembangan rute penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia. Airlangga menambahkan, pemerintah Rusia juga menyarankan untuk memperkenalkan sistem pembayaran yang memudahkan wisatawan Rusia saat berkunjung ke Indonesia.

“Rusia juga membahas bagaimana sistem keuangan dapat memudahkan wisatawan Rusia di Indonesia dengan mekanisme yang disepakati kedua negara,” jelasnya.

Kerja sama investasi juga menjadi bagian utama dalam pertemuan ini, dengan pembahasan mengenai kemajuan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan negara-negara Eurasia yang diharapkan dapat mencapai kemajuan signifikan. Airlangga berharap, seluruh materi terkait FTA ini dapat diselesaikan sebelum Presiden Prabowo berkunjung ke St. Petersburg.

“Isu terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement juga dibahas, dan diharapkan pada saat Bapak Presiden hadir di St. Petersburg, seluruh materi dalam pembahasan ini dapat diselesaikan,” tutup Airlangga.

Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral, terutama dalam sektor ekonomi, pariwisata, dan investasi, serta menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan di masa depan.

Monitorday.com – Kabar gembira datang bagi seluruh pegawai dan dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya di kementerian tersebut.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Graha Kemdiktisaintek pada Selasa (15/4/2025). Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Kemdiktisaintek, Brian Yuliarto, bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini.

Dalam keterangannya, Brian Yuliarto menyatakan, “Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi sektor pendidikan tinggi kita. Tunjangan kinerja ini merupakan bentuk nyata penghargaan negara terhadap peran strategis para dosen dan pegawai dalam memajukan ilmu pengetahuan serta pembangunan nasional.”

Perpres tersebut mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan akan diberikan setiap bulan kepada ASN dan pegawai lainnya di Kemdiktisaintek. Untuk dosen ASN, terdapat ketentuan khusus. Bagi dosen yang sudah menerima tunjangan profesi, hanya selisih antara Tukin dan tunjangan profesi yang akan dibayarkan. Namun, jika nilai tunjangan profesi lebih besar, dosen tetap menerima tunjangan profesi tersebut tanpa adanya pengurangan.

Karena perbedaan karakteristik pekerjaan antara dosen dan pegawai administratif, penilaian kinerja dosen akan dilakukan setiap semester. Kinerja untuk periode Januari–Juni 2025 akan dibayarkan pada bulan Juli 2025, sedangkan kinerja untuk periode Juli–Desember 2025 akan dicairkan pada pertengahan Desember 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa penilaian kinerja berjalan dengan adil dan akuntabel. Program ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia,” tambah Brian Yuliarto.

Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para tenaga pendidik dan pegawai di sektor pendidikan tinggi untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa.

Monitorday.com – Ratusan anggota pasukan intelijen elit Israel dan akademisi menyerukan diakhirinya perang Gaza melalui petisi terbuka.

Mereka menilai bahwa hanya kesepakatan politik, bukan kekuatan militer, yang dapat menjamin pembebasan tawanan Israel di Gaza.

Petisi itu juga menyoroti risiko kematian tawanan akibat operasi militer yang terus berlangsung.

Unit intelijen elit 8200 memperingatkan bahwa memperpanjang perang hanya akan menambah korban jiwa di pihak tentara dan tahanan.

Gelombang penolakan bertugas dari para prajurit cadangan mulai mencuat sebagai bentuk protes terhadap perang.

Sekitar 100 dokter militer cadangan turut menandatangani surat yang menuntut penghentian perang Gaza.

Kepala Staf Israel merespons dengan memecat perwira senior dan ribuan prajurit yang mendukung petisi.

Ia menyebut penolakan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap kedisiplinan militer.

Surat serupa juga dirilis oleh hampir 1.000 anggota cadangan dan purnawirawan Angkatan Udara Israel.

Surat itu menyerukan pemulangan semua tahanan Israel dari Gaza meskipun harus menghentikan kampanye militer.

Petisi ini memicu kontroversi besar di tubuh militer Israel dan menarik perhatian media nasional.

Penandatangan termasuk jenderal-jenderal senior dan mantan pejabat tinggi militer Israel.

Namun Menteri Pertahanan Israel mengecam petisi tersebut sebagai upaya merusak legitimasi perang.

Sementara perang Gaza terus berlangsung hingga bulan ke-18 dengan dukungan dari Amerika Serikat.

Serangan Israel sejak Maret kembali menghancurkan Gaza dan menewaskan ratusan warga sipil.

Israel kini menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional dan surat perintah penangkapan terhadap pejabatnya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan siap menghadapi siapa pun yang menghalangi perdamaian dan stabilitas di Suriah.

Pernyataan ini disampaikan Erdogan dalam konferensi pers seusai rapat kabinet di Ankara pada 15 April 2025.

Ia menegaskan bahwa Turki akan bersikap tegas terhadap segala upaya pemecahbelahan Suriah.

Menurut Erdogan, Turki tidak akan membiarkan Suriah terpecah baik melalui koridor teror maupun bentuk lain.

Ia menyebut tidak ada kemungkinan Suriah kembali ke kondisi sebelum tergulingnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember.

Erdogan menilai Suriah yang kuat dan stabil akan menguntungkan rakyatnya serta seluruh kawasan.

Ia menyebut bahwa pemulihan dan perdamaian di Suriah akan membawa manfaat bagi semua pihak di Timur Tengah.

Setiap perkembangan dan krisis di Timur Tengah, menurutnya, berdampak langsung pada masyarakat Turki.

Dampak tersebut juga menyentuh aspek ekonomi dan keamanan nasional Turki.

Erdogan menyerukan agar peristiwa di kawasan ditafsirkan dengan pendekatan yang proaktif dan berani.

Ia juga menekankan perlunya pembaruan kebijakan sesuai dengan dinamika terbaru kawasan.

Presiden dari Partai AKP itu menyatakan Turki kini memainkan peran lebih aktif dalam kebijakan luar negeri.

Baik elemen kekuatan keras maupun lunak Turki digunakan secara strategis untuk kepentingan nasional.

Turki menolak segala bentuk campur tangan yang dapat menghambat stabilitas di Suriah.

Erdogan menunjukkan bahwa Turki akan terus berdiri bersama rakyat Suriah dalam membangun masa depan.

Pernyataan Erdogan memperkuat posisi Turki sebagai aktor utama dalam dinamika Timur Tengah.

Monitorday.com – Isu strategis yang sensitif mencuat ke permukaan pada Senin (14/4/2025) setelah Janes menerbitkan laporan berjudul “Indonesia mulls options after Russia seeks access to air force base.” Dalam artikel itu, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia menerima permintaan resmi dari Rusia untuk menggunakan Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Papua, sebagai lokasi penempatan pesawat jarak jauhnya.

Laporan tersebut menggambarkan dinamika yang jauh lebih kompleks dari sekadar permintaan izin militer. Rusia dikatakan ingin menempatkan beberapa pesawat strategis di pangkalan yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Manuver ini sontak memantik respons berantai dari kawasan, terutama Australia, yang menganggap kawasan Pasifik sebagai halaman belakang kepentingan geopolitiknya.

Dalam laporan Janes, permintaan Rusia disebut dikirim langsung ke kantor Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, usai pertemuannya dengan Menteri Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025. Informasi ini diperkuat oleh sumber internal yang diklaim Janes berasal dari lingkungan Pemerintah Indonesia.

Namun, pernyataan resmi Pemerintah Indonesia berusaha memadamkan api yang telanjur berkobar. Kementerian Luar Negeri RI, melalui Juru Bicaranya Roy Soemirat, membantah adanya permintaan seperti yang disebut dalam laporan tersebut. “Kami belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua,” ujarnya pada Selasa (15/4/2025) malam.

Kendati begitu, Roy tidak merinci lebih jauh atau menyebutkan apakah koordinasi lintas instansi telah dilakukan. Komentar singkatnya, “Silakan dapat menghubungi kementerian/instansi terkait,” justru meninggalkan ruang spekulasi yang semakin melebar.

Dampak laporan tersebut melintasi batas diplomasi. Pemerintah Australia langsung bereaksi cepat. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin. Dalam pernyataannya kepada media, Marles menyebut Sjafrie membantah dengan tegas laporan tersebut. “Dia mengatakan kepada saya dengan sejelas-jelasnya, laporan tentang prospek pesawat Rusia yang beroperasi dari Indonesia sama sekali tidak benar,” ujar Marles seperti dikutip The Guardian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong juga angkat suara. Ia menegaskan bahwa pemerintahnya tengah melakukan klarifikasi secara diplomatik terkait kebenaran laporan Janes. “Kami telah menghubungi untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan apa status permintaan dari Rusia tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers terpisah.

Nada keras datang dari pucuk pimpinan Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan kembali posisi negaranya yang mendukung Ukraina dan menolak segala bentuk pengaruh Rusia di kawasan. “Kami jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di wilayah kami, sangat jelas,” ujarnya. Ia juga menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pemimpin otoriter yang telah melanggar hukum internasional.

Manuver Moskow ini, meski masih simpang siur, telah menjadi bagian dari percaturan geopolitik yang semakin memanas di Indo-Pasifik. Papua, yang selama ini dikenal sebagai wilayah strategis dengan posisi menghadap Samudra Pasifik, tampaknya mulai masuk radar kekuatan global.

Indonesia kini berada di tengah pusaran kepentingan, antara menjaga kedaulatan dan menjalankan diplomasi bebas aktif, sembari menyikapi tekanan dari dua kekuatan besar: Rusia yang ekspansif dan Australia yang defensif.

Di tengah berbagai klarifikasi, satu hal menjadi jelas: informasi yang disampaikan Janes telah menggetarkan panggung diplomatik regional. Publik kini menanti bagaimana langkah selanjutnya Pemerintah Indonesia dalam mengelola tekanan, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap berada di atas segala pertimbangan strategis luar negeri.

Monitorday.com – Langkah cepat dan tepat kembali diperlihatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam merespons tantangan bangsa. Kali ini, Kadin tampil sebagai motor penggerak kolaborasi sektor swasta untuk mendukung agenda besar pemerintah: menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Bertempat di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025), Kadin resmi meluncurkan program Gotong Royong Kadin Indonesia–Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang menjadi quick win konkret mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N Bakrie, mengibarkan semangat gotong royong sebagai fondasi gerakan ini. Ia menyebut quick win ini bukan sekadar proyek sosial biasa, melainkan prototipe model kolaborasi strategis pemerintah dan swasta dalam mewujudkan hunian yang aman, sehat, dan manusiawi bagi warga kurang mampu. “Program ini memang tidak membangun rumah baru, tetapi membantu masyarakat agar tempat tinggal mereka layak untuk ditinggali. Ini bentuk nyata kepedulian dunia usaha,” tegas Anindya.

Lokasi peresmian di Johar Baru bukan tanpa alasan. Wilayah padat penduduk itu dinilai masih jauh dari standar rumah layak huni. “Empat kriteria rumah layak harus dipenuhi: struktur bangunan kuat, luas lantai cukup, akses air minum layak, serta sanitasi yang baik,” papar Anindya. Ia pun menyentil fakta miris bahwa sebagian besar rumah di wilayah tersebut masih bermasalah dalam akses MCK. Karenanya, Kadin juga menggandeng pihak kelurahan dan kecamatan untuk menghadirkan solusi sanitasi komunal, termasuk pembangunan septic tank dan fasilitas MCK bersama.

Program ini menargetkan renovasi 500 rumah di lima provinsi: Jakarta (200 unit), Jawa Barat (100 unit), Banten (100 unit), Kepulauan Bangka Belitung (50 unit), dan Nusa Tenggara Timur (50 unit). Jakarta menjadi prioritas karena tingkat kepadatan dan kesenjangan hunian yang nyata di berbagai sudut ibu kota.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menambahkan bahwa meskipun dirinya membidangi wilayah rural, kondisi Jakarta tetap perlu perhatian. “Ini bukan hanya tentang desa atau kota, tapi tentang kemanusiaan. Kalau masih ada warga tinggal di rumah yang hampir roboh, berarti kita belum sepenuhnya merdeka,” ujarnya dengan semangat.

Thomas menegaskan, program ini tak bisa berjalan sendiri. Kadin menggandeng pengurus provinsi, pemda, hingga masyarakat lokal untuk bahu-membahu menyukseskan misi sosial ini. “Kami hanya bisa sampai sejauh ini jika seluruh pihak yang masih punya merah putih di dadanya ikut bergerak. Gotong royong adalah senjata kita,” serunya.

Peluncuran quick win Kadin ini menjadi napas segar dalam iklim pembangunan sosial di tengah tantangan ekonomi global. Di saat banyak pihak gamang, Kadin memilih bergerak cepat dan menginspirasi. Tak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak, program ini sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong yang menjadi warisan luhur bangsa.

Dengan mengusung semangat kolaborasi, Kadin Indonesia membuktikan bahwa sektor swasta tak sekadar penggerak ekonomi, tetapi juga mitra strategis dalam misi-misi sosial bangsa. Arah langkah Kadin kini makin jelas: bukan hanya mendampingi pemerintah, tetapi turut memelopori solusi. Inilah cara baru berkontribusi — bukan dengan banyak janji, tapi lewat aksi nyata.

Monitorday.com – Langkah kaki para calon penjaga keadilan kini semakin pasti. Komisi Yudisial (KY) resmi mengumumkan 179 nama yang berhasil lolos seleksi administrasi dalam proses rekrutmen Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025. Ini bukan sekadar daftar nama, melainkan kumpulan sosok dengan rekam jejak hukum dan dedikasi tinggi yang akan melaju ke medan seleksi kualitas pada 29–30 April mendatang.

Rapat pleno KY menjadi panggung pengesahan, di mana 161 calon hakim agung dan 18 calon hakim ad hoc HAM dinyatakan lolos administrasi dari total 207 pendaftar. Persaingan pun tak main-main. Dari ribuan berkas yang masuk, hanya mereka yang memenuhi indikator kelengkapan dokumen dan kesesuaian persyaratan yang berhasil menembus tahap awal ini. Seperti diungkapkan oleh Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam konferensi pers daring, para kandidat ini telah melewati proses verifikasi yang ketat dan obyektif.

Kini, tantangan lebih besar menanti. Mereka harus menaklukkan seleksi kualitas yang mencakup penulisan makalah di tempat, studi kasus hukum dan KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim), serta tes objektif. Karya profesi dan surat rekomendasi dari tiga tokoh yang mengenal karakter serta kinerja para calon pun wajib diserahkan, menjadi cermin dari jejak langkah hukum mereka selama ini.

M. Taufiq HZ, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, merinci bahwa mayoritas calon berasal dari kamar pidana (68 orang), disusul kamar perdata (33), agama (40), militer (7), TUN (4), dan TUN pajak (9). Untuk posisi hakim ad hoc HAM, sebanyak 18 orang berhasil lolos, menunjukkan bahwa sektor keadilan HAM tetap menjadi perhatian serius.

Potret peserta seleksi pun mencerminkan keragaman dunia hukum Indonesia. Dari 161 calon hakim agung, sebanyak 125 berasal dari jalur hakim karier, sementara sisanya terdiri dari akademisi, advokat, hakim ad hoc, dan profesi lainnya. Sebaliknya, calon hakim ad hoc HAM diisi oleh advokat (6), akademisi (5), hakim ad hoc (4), serta unsur lain yang memperkaya latar belakang seleksi.

Menariknya, kualitas akademik para calon juga tak main-main. Untuk calon hakim agung, sebanyak 98 orang menyandang gelar doktor, sedangkan 63 lainnya bergelar magister. Demikian pula calon hakim ad hoc HAM, 9 orang di antaranya bergelar doktor—sebuah sinyal kuat bahwa kompetensi intelektual menjadi salah satu pilar dalam seleksi ini.

Namun, seleksi bukan hanya soal kompetensi. Integritas pun menjadi harga mati. KY secara tegas mengingatkan agar para peserta tidak tergoda oleh pihak-pihak yang mengaku bisa membantu kelulusan. “Abaikan semua bentuk intervensi. Seleksi ini murni berdasarkan kualitas dan rekam jejak,” tegas Taufiq, memperkuat komitmen lembaga terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam lanskap hukum yang terus berkembang, kehadiran hakim agung dan hakim ad hoc HAM dengan kapasitas dan integritas tinggi menjadi harapan sekaligus kebutuhan. Tak sekadar menjadi penafsir undang-undang, mereka adalah garda terakhir keadilan dan penjaga marwah peradilan. Langkah mereka kini memasuki fase krusial, di mana kualitas tak bisa dipoles, hanya bisa dibuktikan.

Tinggal hitungan hari menuju seleksi kualitas. Para calon tidak hanya membawa dokumen dan gelar, tapi juga harapan besar publik terhadap keadilan yang berpihak, objektif, dan manusiawi. Siapa pun yang terpilih kelak, satu hal pasti: mereka telah melalui seleksi yang tak hanya ketat, tapi juga menjunjung tinggi semangat reformasi peradilan.

Monitorday.com – Maladewa resmi melarang pemegang paspor ‘Israel’ memasuki negaranya sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina.

Presiden Mohamed Muizzu mengesahkan keputusan tersebut menjadi undang-undang pada 15 April 2025.

Larangan ini mencerminkan sikap penolakan Maladewa terhadap kekejaman terus-menerus yang dilakukan oleh ‘Israel’.

Undang-undang ini merupakan amandemen terhadap aturan imigrasi yang sebelumnya masih mengizinkan warga ‘Israel’ masuk.

Meskipun begitu, warga negara ganda tetap dapat masuk dengan menggunakan paspor negara lain.

Langkah ini diambil setelah meningkatnya tekanan dari masyarakat Maladewa agar pemerintah bersikap tegas.

Pada tahun 2023, lebih dari 11.000 warga ‘Israel’ tercatat mengunjungi Maladewa.

Namun, angka tersebut menurun drastis sejak awal 2024 akibat meningkatnya penolakan terhadap pemukim zionis.

Kementerian Luar Negeri ‘Israel’ kemudian menyarankan warganya agar tidak bepergian ke Maladewa.

Mereka juga mengimbau warga ‘Israel’ yang berada di Maladewa untuk segera meninggalkan negara itu.

Muizzu berencana menunjuk utusan khusus untuk menilai kebutuhan kemanusiaan di Palestina.

Ia juga meluncurkan kampanye nasional bertajuk “Warga Maladewa Bersolidaritas untuk Palestina.”

Maladewa berpenduduk sekitar 530.000 jiwa dan mayoritas besar menganut Islam.

Negara ini pernah mencabut larangan kunjungan turis ‘Israel’ pada 1990-an.

Maladewa sempat menjajaki normalisasi hubungan dengan ‘Israel’ pada 2010, namun terhenti dua tahun kemudian.

Sejak 2008, warga negara Maladewa wajib secara resmi menganut Islam Sunni sebagai syarat kewarganegaraan.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah inisiatif yang sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk dalam hal anggaran dan kebijakan teknis.

Namun, Kementerian Pendidikan tetap terlibat dalam penyusunan sistem pendidikan dan rekrutmen guru, dengan fokus utama pada anak-anak yang putus sekolah.

Mu’ti menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan pendidikan yang fleksibel bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang tidak terdaftar dalam sistem pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat akan berfokus pada anak putus sekolah dengan sistem yang lebih adaptif. Siswa bisa masuk kapan saja dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan pencapaian pribadi mereka, bukan terikat pada tahun ajaran,” ujar Mu’ti, Selasa (15/4/2025).

Mu’ti juga menjelaskan bahwa para guru di Sekolah Rakyat akan direkrut dengan kontrak kerja individu, dan tidak akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Para guru ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG), bersedia mengajar penuh waktu, dan mampu mengajar lebih dari satu mata pelajaran.

“Guru yang dikontrak akan mengajar secara penuh waktu dan hanya di Sekolah Rakyat, tidak terikat oleh status ASN,” tambahnya.

Selain itu, struktur kepemimpinan di Sekolah Rakyat juga akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Dalam beberapa kasus, satu kepala sekolah mungkin akan menangani tiga jenjang pendidikan sekaligus—SD, SMP, dan SMA—dalam satu lokasi, tergantung jumlah siswa yang terdaftar di sekolah tersebut.

Kurikulum Sekolah Rakyat akan berbeda dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah reguler. Dengan pendekatan individual (individual approach), Sekolah Rakyat memungkinkan siswa untuk masuk kapan saja tanpa terikat pada tahun ajaran tertentu.

Sistem yang diterapkan dikenal dengan sebutan multi-entry multi-exit, yang berarti siswa dapat memulai dan menyelesaikan pendidikan mereka sesuai dengan pencapaian pribadi, bukan berdasarkan waktu kelas.

“Yang terpenting adalah siswa bisa belajar dan mengembangkan karakter mereka melalui proses pembelajaran yang lebih fleksibel,” tegas Mu’ti.

Penerimaan siswa untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan melalui sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang diintegrasikan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Fokus utama penerimaan siswa adalah pada anak-anak dari keluarga pra-sejahtera yang tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat tidak akan menerima anak yang sudah bersekolah. Kami akan fokus pada anak yang terdata sebagai putus sekolah di Dapodik,” jelas Mu’ti.

Untuk tahap awal, daftar nama guru yang akan bertugas di Sekolah Rakyat (dengan sistem by name by address) akan diserahkan pada 24 April 2025. Langkah ini merupakan bagian dari persiapan implementasi kebijakan pendidikan yang inklusif dan lebih merata di seluruh Indonesia.

Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal bisa kembali mengakses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Monitorday.com – Pemerintahan Donald Trump mengancam akan membekukan dana tahunan sebesar USD 2,2 miliar (setara dengan Rp36,9 triliun) untuk Universitas Harvard, menyusul penolakan kampus terkemuka ini terhadap tuntutan pemerintah yang dinilai sangat membebani.

Tuntutan tersebut termasuk merombak kebijakan perekrutan dan pelaporan mahasiswa internasional yang melanggar aturan.

Harvard menjadi universitas pertama yang menentang persyaratan yang diajukan oleh pemerintahan Trump, yang memicu ketegangan antara pemerintah federal dan universitas swasta terbesar di Amerika Serikat ini.

Dalam surat yang dikirimkan oleh pemerintah, Harvard diminta untuk segera melaporkan mahasiswa internasional yang melakukan pelanggaran, serta menutup program keberagaman dan kesetaraan yang ada di kampus.

Pejabat federal mengungkapkan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, dana hibah sebesar USD 2,2 miliar, serta kontrak penelitian senilai USD 60 juta yang dimiliki Harvard, akan dibekukan. Walaupun beberapa universitas lain juga menentang intervensi pemerintah dalam dunia pendidikan, Harvard menunjukkan perlawanan tegas dengan menganggap tuntutan tersebut sebagai tindakan ilegal.

Presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan bahwa tidak ada pemerintah yang berhak mendikte universitas swasta terkait siapa yang boleh diterima, diajarkan, atau diteliti.

“Harvard tidak akan menyerahkan independensinya kepada pemerintah federal,” ujar Garber dalam pernyataannya kepada New York Times, mengingatkan bahwa kebebasan akademis adalah prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan.

Pemerintahan Trump, yang telah berfokus pada masalah antisemitisme di kampus-kampus AS, mengintensifkan tekanan terhadap universitas-universitas ternama sejak awal tahun ini. Harvard, sebagai salah satu institusi Ivy League, kini menjadi sorotan utama setelah pemerintah meluncurkan serangkaian tuntutan yang akan membatasi kebebasan universitas dalam mengelola kampusnya.

Surat yang dikirimkan kepada Harvard pada Jumat lalu menyebutkan serangkaian permintaan yang luar biasa, termasuk:

• Melakukan pemeriksaan plagiarisme terhadap semua anggota fakultas.
• Memberikan data penerimaan dan perekrutan mahasiswa secara rinci, termasuk informasi berdasarkan ras dan negara asal.
• Menutup semua program yang terkait dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
• Mengubah program-program akademik yang dianggap memiliki “catatan buruk tentang antisemitisme,” termasuk beberapa sekolah dan departemen terkemuka di Harvard.

Pemerintah Trump menekankan bahwa pembekuan dana ini merupakan bentuk sanksi atas ketidakpatuhan Harvard terhadap langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi antisemitisme di kampus.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti pentingnya kebijakan yang “berbasis prestasi” dalam proses penerimaan dan perekrutan mahasiswa.

Tuntutan pemerintah ini mendapatkan perlawanan kuat dari lebih dari 800 anggota fakultas di Harvard, yang menandatangani surat terbuka yang menyerukan penolakan terhadap serangan terhadap kebebasan akademis. Mereka mendesak universitas untuk menanggapi ancaman ini dengan “perlawanan terkoordinasi terhadap serangan anti-demokrasi.”

Pemerintah Trump sebelumnya juga telah mengkritik universitas-universitas besar lainnya, termasuk Universitas Columbia, atas upaya keberagaman dan isu-isu terkait antisemitisme.

Langkah ini menunjukkan adanya upaya besar-besaran untuk mengubah cara universitas-universitas Amerika mengelola kebijakan pendidikan tinggi mereka, dengan fokus pada penerapan kebijakan yang lebih konservatif dalam hal keberagaman dan inklusi.

Ketegangan antara Pemerintah AS dan Universitas Harvard mencerminkan perbedaan ideologi yang semakin dalam dalam cara pendidikan tinggi seharusnya diatur di negara tersebut.

Ancaman pembekuan dana dan kontrol lebih besar terhadap kebijakan kampus menciptakan sebuah pertempuran besar yang mungkin akan menjadi sorotan lebih lanjut di kancah politik dan pendidikan global.