Monitorday.com – Kedaulatan pangan memiliki peran strategis dan vital bagi kemajuan, kesejahteraan, serta kedaulatan sebuah bangsa. Sebab, pangan yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan akan menopang kualitas hidup rakyat, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing nasional.
Demikian paparan pembuka Anggota DPR RI, Prof Rokhmin Dahuri dalam Webinar Nasional dengan tajuk “Transformasi Regulasi Pangan untuk mewujudkan swasembada yang berkelanjutan ” yang diselenggarakan oleh Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), via Zoom, Jum’at (11/07).
Guru Besar IPB University itu kemudian mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk memberi makan rakyatnya sendiri dan bahkan dunia, tetapi kinerja sektor pangan masih jauh dari optimal.
“Pangan adalah hidup dan matinya bangsa. Negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak akan maju jika kebutuhan pangannya bergantung pada impor,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan di Presiden Gus Dur dan Megawati.
Mengutip peringatan Soekarno dan FAO. Ironisnya, kata dia, Indonesia yang merupakan negara maritim dan agraris terbesar justru masih mengimpor beras, kedelai, gula, daging sapi, dan gandum dalam jumlah besar setiap tahun.
Lalu, Prof Rokhmin yang merupakan Dewan Pakar ICMI memaparkan bahwa salah satu penyebab lemahnya kedaulatan pangan Indonesia adalah alih fungsi lahan yang massif, krisis ekologi, hingga konflik geopolitik global. Lahan sawah Indonesia menyusut hingga satu juta hektar dalam tujuh tahun terakhir, sementara lahan potensial di kawasan hutan yang mencapai puluhan juta hektar belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, menurutnya, jika 20% lantai hutan produktif digunakan untuk pangan, Indonesia bisa memproduksi ratusan juta ton ubi kayu, jagung, dan tanaman pangan lainnya.
Selain masalah lahan, mayoritas pelaku sektor pangan masih miskin, bekerja secara tradisional, dan tidak mendapatkan keuntungan yang layak karena rantai pasok yang timpang. “Keuntungan besar dinikmati oleh industri hilir, sementara petani, nelayan, dan buruh tani hidup pas-pasan,” ujarnya. Ia juga menyoroti rendahnya hilirisasi, minimnya jaminan harga, lemahnya infrastruktur, mafia pangan, hingga dampak perubahan iklim yang makin terasa.
Lebih lanjut, Prof Rokhmin menegaskan bahwa kedaulatan pangan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri, tetapi juga memastikan kualitas, aksesibilitas, harga yang terjangkau, kesejahteraan petani dan nelayan, serta keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, ia menawarkan sejumlah strategi, mulai dari mempertahankan dan memperluas lahan pangan, diversifikasi pangan lokal, peningkatan produktivitas dengan teknologi modern, penguatan industri pengolahan, hingga reformasi regulasi.
Ketua Dulur Cirebonan itu menekankan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan yang sedang dibahas di DPR RI.
“Revisi UU ini harus menyediakan landasan hukum yang kuat agar bangsa ini bisa benar-benar berdaulat atas pangannya. Produksi nasional harus lebih besar dari konsumsi, dan petani serta nelayan harus sejahtera,” ujarnya.
Tokoh Nelayan Nasional itu juga mengajak semua pihak untuk menghentikan impor pangan yang merugikan produsen lokal, kecuali untuk komoditas yang benar-benar tidak bisa diproduksi di dalam negeri.
Di akhir paparannya, ia mengingatkan bahwa tanpa kedaulatan pangan, Indonesia berisiko mengalami “lost generation” akibat gizi buruk dan ketergantungan pada negara lain.
“You are what you eat. Kualitas pangan menentukan kualitas manusia. Dan kualitas manusia adalah kunci kemajuan bangsa,” pungkasnya.
Webinar ini dihadiri oleh para pakar, akademisi, legislator, dan praktisi yang sepakat bahwa Indonesia perlu segera bertransformasi menjadi negara yang mampu memberi makan rakyatnya secara mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan.