Monitorday.com – Pembentukan Dewan Media Sosial merupakan langkah pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi UNESCO dalam meningkatkan perlindungan anak di dunia digital atau Child Online Protection.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa Dewan Media Sosial akan membantu melindungi anak-anak dari kekerasan dan perundungan di media sosial.

“Kita ingin melindungi anak-anak di ruang digital. Anda sering melihat anak-anak dibully di media sosial, mereka perlu dilindungi,” kata Budi, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (5/6).

Pembentukan Dewan Media Sosial sejalan dengan komitmen pemerintah pada awal 2024 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UNESCO telah menyerahkan kajian akademik terkait hal ini kepada Kementerian Kominfo.

“Dewan Media Sosial ini bukan ide sembarangan, melainkan rekomendasi dari UNESCO yang disertai naskah akademik setebal 160 halaman,” tuturnya.

Saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan rencana pembentukan Dewan Media Sosial.

“Perkembangan media baru memunculkan berbagai konflik, sehingga diperlukan reformasi ulang dalam penataannya. Dewan ini akan bersifat independen seperti Dewan Pers, dan kami akan melakukan kajian serta diskusi dengan berbagai pihak,” jelas Budi Arie.

Menteri Budi Arie juga menegaskan bahwa Dewan Media Sosial tidak akan membatasi kebebasan berpendapat publik di media sosial.

“Jangan salah paham, pemerintah tidak akan mengawasi media sosial. Ini adalah rekomendasi dari UNESCO. Dewan ini nantinya akan berbentuk jejaring atau koalisi independen yang tidak berada di bawah pemerintah,” tegasnya.

Dewan Media Sosial akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan organisasi masyarakat, akademisi, pers, komunitas, praktisi, ahli, dan pelaku industri.

“Prinsip UNESCO melibatkan berbagai pihak dalam media sosial, sehingga ini independen dan bekerja sama lintas pemangku kepentingan,” tambahnya.

Budi Arie menekankan bahwa Dewan Media Sosial bukan untuk mengawasi semua konten di media sosial, melainkan untuk meningkatkan demokratisasi di ruang digital dan mendorong para pembuat konten untuk menghasilkan konten yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah mendukung kebebasan berpendapat. Indonesia adalah negara demokrasi, dan Dewan Media Sosial ini dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” jelasnya.