Dalam sebuah diskusi terkait pematangan program kerja TimNas AMIN. Berkembang ide terkait perubahan BUMN menjadi Koperasi. Ide ini tidak sebatas tinggal lewat, melainkan terus diperkuat dengan argumen-argumen yang diyakini Tim-Nas AMIN sebagai cara merubah BUMN menjadi Koperasi.

Tema besar perubahan itu disajikan oleh Sarwoto, yang juga menjadi bagian dari Perumus Ekonomi Tim-Nas AMIN. Muhaimin Islandar (Cak Imin) Ketum PKB yang juga Cawapres dari Paslon AMIN, menuding Erick Thohir menyebar Hoaks.

Banyak dikutip, dalam setiap kesempatan kampanye Muhaimin Iskandar menuding hal itu secara terbuka. “Ada Menteri nyebar hoaks, BUMN mau dirubah. Saya cuman bilang; Mas Erick…Mas Erick…” tukasnya.

Tidak berhenti disitu Muhaimin Iskandar juga kerap kali menepis bahwa isu merubah BUMN itu tidak ada.

Menanggapi hal itu, Abi Rekso, selaku Analis Ekonomi-Politik menilai bahwa niatan merubah BUMN menjadi Koperasi itu pasti ada. Hal ini diperkuat dengan dua fakta.

“Saya meyakini niat itu ada dan terus berkembang. Pertama AMIN mengusung agenda “Perubahan”, jadi masuk akal jika mereka ingin merubah BUMN. Kedua, AMIN punya kebutuhan melahirkan konglomerasi-nasional baru, melalui peralihan BUMN.” Papar Abi Rekso.

Abi Rekso juga memaparkan bahwa secara objektif sangat wajar jika Paslon AMIN berkepentingan untuk mengganti BUMN menjadi Koperasi. Karena dengan dalih koperasi dan rakyat mereka bisa menguasai aset-aset BUMN. Mereka ingin merubah pola pelepasan aset BUMN ke tangan mereka.

“Pola itu kan sama seperti dalih Bank Koperasi di daerah-daerah. Ada modus rente yang dikaburkan dengan atas nama koperasi.” Tambahnya.

“Kita juga bisa membaca kekuatan besar dibelakang Tim-Nas AMIN. Dibelakang Jendral Syaugi, ada oligarki besar minyak dan gas. Dibelakang Tom Lembong ada kekuatan investasi pembiayaan. Dibelakang Siad Didu ada pemain pangan yang kuat.” Abi Rekso menjelaskan.

Dirinya juga memperkuat secara teoritis, bahwa dalam teori elitisme upaya menggeser elit yang ada dengan yang baru itu pasti terjadi. Apalagi dengan dukungan alat kekuasaan negara. Dalam rangka menguasai sumber ekonomi nasional.