Monitorday.com – Rodrigo Duterte, mantan Presiden Filipina yang terkenal dengan kebijakan kerasnya terhadap narkoba, kini harus menerima nasib ironis. Pada 11 Maret 2025, ia ditangkap di Bandara Manila dan beberapa jam kemudian sudah berada di dalam pesawat jet sewaan menuju Den Haag, Belanda, tempat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berkantor pusat.

Seorang pria yang pernah berjanji akan membasmi narkoba hingga ke akar-akarnya kini malah menjadi buronan internasional. Sungguh dunia yang aneh.

ICC menyebut Duterte bertanggung jawab atas ribuan pembunuhan di luar proses hukum selama perang melawan narkoba yang ia canangkan dari 2016 hingga 2022. Ratusan ribu keluarga kehilangan anggota keluarganya, baik karena memang terlibat narkoba ataupun hanya sekadar sial berada di tempat yang salah. Ia kini dituduh sebagai dalang dari kejahatan terhadap kemanusiaan, sebuah ironi bagi pemimpin yang mengklaim ingin menyelamatkan rakyatnya dari jeratan narkoba.

Tapi yang lebih mencengangkan adalah bagaimana dunia ini begitu selektif dalam menegakkan hukum. Ketika Duterte dicekal dan diterbangkan ke Den Haag, Benjamin Netanyahu, pemimpin Israel yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina, justru bisa melenggang bebas ke Hungaria. Penjahat perang yang kebijakannya membantai ribuan warga sipil Palestina masih dapat menghadiri pertemuan diplomatik dengan kepala tegak. Ah, hukum internasional memang unik. Kadang keras bagi mereka yang melawan mafia, tetapi lembut bagi mereka yang mengendalikan sistem.

Di Filipina, penangkapan Duterte ini justru memicu tanda tanya besar. Pemerintah saat ini, yang ironisnya adalah penerus dari rezim Duterte sendiri, dituding tunduk pada kekuatan asing dan mafia narkoba. Bagaimana tidak? Interpol bahkan belum mengeluarkan red notice untuk Duterte. Nama Duterte tidak ditemukan di situs resmi Interpol, yang artinya ia tidak masuk daftar pencarian orang secara resmi.

Tetapi entah bagaimana, ia bisa langsung ditangkap dan diterbangkan ke Den Haag. Apakah ini kemenangan besar bagi kartel narkoba internasional yang berhasil menundukkan pemerintah Filipina? Ataukah ini hanya sekadar balas dendam politik?

Publik mulai berspekulasi bahwa ada aktor-aktor tertentu di dalam tubuh kepolisian Filipina yang mungkin memiliki kepentingan besar dalam perdagangan narkoba. Bukankah aneh jika Duterte, yang selama ini bersumpah untuk membersihkan negaranya dari narkoba, justru dikhianati oleh sistem yang pernah ia pimpin? Ataukah ini sebuah peringatan bagi para pemimpin dunia lainnya untuk tidak bermain api dengan kekuatan besar di balik bisnis narkotika?

Lebih dari itu, kejadian ini menunjukkan betapa hukum internasional bekerja dengan cara yang absurd. Seorang mantan presiden yang berusaha membersihkan negerinya dengan cara yang brutal malah dikorbankan, sementara pemimpin lain yang jelas-jelas melakukan genosida dan kejahatan perang bisa berjalan dengan bebas. Ini bukan hanya soal Duterte. Ini tentang bagaimana hukum dunia begitu mudah dikendalikan oleh kepentingan politik dan ekonomi global.

Sementara pesawat Duterte mendarat di Eropa untuk menghadapi pengadilan, Netanyahu bersulang anggur di Budapest. Dunia ini, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang siapa yang memiliki kekuatan lebih besar untuk menentukan siapa yang harus dihukum dan siapa yang bisa bebas. Dan Filipina? Mungkin hanya satu bab kecil dalam skenario besar permainan global ini.

Monitorday.com – Ketika diplomasi internasional sering kali diwarnai negosiasi alot dan ancaman sanksi ekonomi, Indonesia punya gaya sendiri. Lupakan meja perundingan mencekam, karena di negeri ini, urusan politik bisa cair hanya dengan sepiring hidangan lezat dan canda tawa. Contohnya? Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo, yang sukses menjalankan misi soft diplomacy-nya saat bertemu Megawati Soekarnoputri.

Dunia politik Indonesia memang penuh warna. Salah sedikit, bisa terjebak dalam pusaran intrik yang rumit. Tapi Didit datang dengan gaya berbeda. Tidak ada pidato panjang atau argumen alot, hanya pertemuan hangat yang akhirnya mengubah dinamika politik negeri ini. Tidak hanya Megawati yang luluh, tapi juga para kepala daerah PDIP yang akhirnya berbondong-bondong mengikuti retreat gelombang kedua. Lalu, apa rahasia sukses diplomasi ala Didit ini?

Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan makanan. Politik Indonesia bukan hanya soal visi dan misi, tapi juga menu makan siang. Bayangkan, suasana tegang bisa langsung mencair begitu hidangan favorit tersaji. Bisa jadi, ada hidangan legendaris yang membuat Megawati berpikir ulang soal arah politik partainya. Apakah nasi goreng spesial atau tumpeng berlapis makna? Yang jelas, jika ada yang bisa membuat seorang politisi tersenyum lebar, itu pasti bukan sekadar obrolan biasa.

Kedua, strategi “charm offensive” yang halus tapi mematikan. Didit, dengan karismanya yang santai, mampu menggeser suasana formal menjadi lebih akrab. Publik pun tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka: apa yang mereka bicarakan? Adakah kalimat sakti yang membuat Megawati terkesima? Ataukah cukup dengan satu gesture kecil, seperti selfie bersama, yang tiba-tiba meruntuhkan dinding politik yang sempat tegak?

Tak hanya itu, pertemuan ini juga membawa kejutan lain. Puan Maharani dan anaknya ikut ber-selfie mirror dengan Didit, seolah mengirimkan sinyal bahwa hubungan politik kedua keluarga mulai menghangat. Politik Indonesia memang penuh dengan kode-kode tak tertulis, dan selfie bisa jadi merupakan tanda persahabatan baru.

Namun, publik tetap bertanya-tanya. Jika kehangatan ini benar adanya, apakah ini akan berdampak pada konstelasi politik yang lebih besar? Apakah ini berarti PDIP dan pemerintahan Prabowo akan semakin akur? Dan lebih penting lagi, hidangan apakah yang sesungguhnya menjadi bintang dalam pertemuan tersebut?

Terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti: diplomasi tak melulu soal pidato dan perjanjian. Kadang, ia hanya membutuhkan momen sederhana yang dikemas dengan gaya santai, sepiring hidangan yang menggugah selera, dan tentu saja, senyum yang tepat di waktu yang pas.

Monitorday.com – Kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi. Ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan bahwa jurnalis asing tidak lagi wajib memiliki Surat Keterangan Kepolisian (SKK) untuk bertugas di Indonesia, ini menjadi sinyal positif bagi dunia jurnalistik. Namun, di balik kebijakan yang tampaknya progresif ini, ada peringatan yang tidak bisa diabaikan: bagaimana memastikan bahwa jurnalis asing benar-benar profesional dan bukan bagian dari operasi mata-mata yang dapat membahayakan kepentingan nasional?

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, SKK tidak lagi menjadi keharusan bagi jurnalis asing. Sebelumnya, SKK diterbitkan berdasarkan permintaan penjamin. Jika tidak ada permintaan dari penjamin, maka SKK tidak dikeluarkan. Artinya, kini para jurnalis asing dapat bekerja lebih leluasa tanpa harus bergantung pada mekanisme administratif yang selama ini mengatur keberadaan mereka.

Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, terutama mereka yang mendukung kebebasan pers. Tanpa adanya regulasi yang berbelit, peliputan bisa lebih cepat dan independen. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait keamanan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran data dan ancaman siber menjadi momok yang serius bagi Indonesia. Tanpa pengawasan yang ketat, bagaimana memastikan bahwa informasi yang diakses jurnalis asing tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki agenda tersembunyi?

Jenderal Sigit menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, seperti peliputan di daerah konflik, penjamin tetap bisa meminta SKK kepada Polri. Hal ini menjadi langkah antisipasi agar jurnalis asing mendapatkan perlindungan saat bertugas di wilayah rawan. Misalnya, Papua sering menjadi perhatian dunia internasional, dan peliputan di wilayah ini kerap menghadapi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh. Dengan adanya opsi SKK bagi yang membutuhkan, pemerintah tetap memiliki kontrol terhadap keberadaan jurnalis asing di lokasi-lokasi sensitif.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah: sejauh mana pemerintah bisa membedakan antara jurnalis asing yang benar-benar bekerja sesuai kode etik jurnalistik dan mereka yang memiliki agenda tersembunyi? Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit kasus di mana individu dengan identitas jurnalis ternyata terlibat dalam aktivitas intelijen. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam dan posisinya yang strategis di dunia, tentu menjadi target kepentingan banyak pihak. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian adalah kunci.

Bukan berarti kebijakan Kapolri ini harus ditarik kembali. Sebaliknya, pemerintah perlu memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang tetap berjalan meskipun regulasi sudah lebih longgar. Misalnya, kerja sama dengan instansi lain seperti imigrasi dan intelijen harus diperkuat. Selain itu, media lokal dan komunitas jurnalistik dalam negeri juga bisa berperan dalam memonitor aktivitas jurnalis asing agar tetap sesuai dengan etika dan kepentingan nasional.

Dinamika global menuntut Indonesia untuk membuka diri terhadap dunia. Namun, keterbukaan tanpa pengamanan yang memadai bisa menjadi bumerang. Jurnalis asing memang seharusnya mendapatkan akses yang lebih mudah untuk meliput berita di Indonesia, tetapi tetap dengan koridor yang jelas agar kebebasan pers tidak disalahgunakan. Apresiasi terhadap kebijakan Kapolri perlu dibarengi dengan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak berujung pada ancaman bagi negara.

Pada akhirnya, kebijakan ini adalah pisau bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan baik, Indonesia bisa semakin diakui sebagai negara dengan kebebasan pers yang maju. Namun, jika disalahgunakan, dampaknya bisa berbahaya bagi keamanan nasional. Kini, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan dan pengawasan agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.

Monitorday.com – Laut tak pernah benar-benar diam. Ia berbisik lewat riak gelombang, berkisah lewat jejak kapal, dan menyimpan rahasia dalam gulungan arusnya. Di suatu pagi yang seolah biasa, sebuah laporan bocor ke publik: pagar laut yang seharusnya menjadi penjaga, justru menjadi titik rawan. Kasus ini bukan sekadar perbincangan di meja akademik atau rapat strategis para pejabat. Ini adalah cerminan identitas bangsa yang sedang diuji.

Sejak zaman dahulu, laut adalah nadi kehidupan dan penjaga peradaban. Dari jalur perdagangan kuno hingga eksplorasi modern, setiap wilayah perairan membawa makna tersendiri bagi yang memahami. Di sinilah filsafat intelijen berperan: membaca pola, menelaah ancaman, dan merangkai strategi untuk menjaga kedaulatan. Intelijen bukan sekadar soal penyadapan atau mata-mata, tetapi kemampuan membaca yang tak kasat mata—memahami motif di balik layar dan menghubungkan titik-titik yang tampak terpisah.

Jika kita kaitkan kasus pagar dalam perspektif linguistik forensik, setiap kata yang tertulis atau terucap menyimpan jejak. Kata-kata dalam laporan penyelidikan, komunikasi terselubung di jaringan gelap, atau bahkan diamnya pihak tertentu bisa menjadi petunjuk bagi yang peka. Sebuah pesan di radio frekuensi rendah, perbedaan istilah dalam dokumen resmi, atau perubahan kecil dalam logistik perkapalan bisa mengungkap dalang di balik layar.

Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana laut sendiri bercerita. Sastra maritim telah lama menjadi saksi bisu dari perebutan identitas, baik melalui syair, catatan perjalanan, maupun cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Dalam puisi-puisi lama, pagar laut bukan sekadar batas fisik, melainkan simbol dari perlindungan dan kebanggaan. Tetapi di era modern, batas itu semakin kabur—antara kedaulatan dan ekspansi, antara perlindungan dan eksploitasi.

Kasus pagar laut ini menguji banyak hal: kejelian intelijen dalam membaca ancaman, ketajaman linguistik forensik dalam menelusuri jejak komunikasi, dan kebijaksanaan sastra maritim dalam menjaga narasi identitas. Ada yang mencoba menulis ulang sejarah dengan kepentingannya sendiri, tetapi ada pula yang berusaha menjaga kebenaran tetap hidup dalam ingatan kolektif.

Lalu, di manakah posisi kita? Apakah hanya menjadi penonton dalam babak baru geopolitik ini, atau justru menjadi pemain yang mengukir arah? Laut terus berbicara, dan mereka yang mau mendengar akan menemukan jawabannya.

Tiba-tiba ada yang bilang ” habiskan saja kopi itu, waktu udah sore,” suara itu dari di ujung pantai kejawanan. Tampak ada sosok yang menyuarakan kata-kata yang anda baca ini.

Monitorday.com – Perang ekonomi telah lama berlangsung, meski tak selalu tampak di permukaan. Dalam diam, negara-negara saling bersaing, menggunakan berbagai cara untuk mengamankan kepentingan nasional mereka. Perang ini tidak hanya tentang perdagangan atau investasi, tetapi juga tentang penguasaan informasi strategis yang dapat menentukan arah kebijakan ekonomi suatu negara. Inilah medan tempur baru yang harus dihadapi Indonesia.

Lihatlah bagaimana peradaban Islam di masa lalu mampu membangun kekuatan dan kejayaan yang bertahan berabad-abad. Salah satu rahasianya adalah intelijen yang kuat. Dalam strategi perang, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selalu mengandalkan informasi yang akurat sebelum mengambil keputusan. Keberhasilan penaklukan Makkah, Perang Khandaq, hingga ekspansi ke Persia dan Romawi, semuanya ditopang oleh kejelian dalam mengelola informasi.

Di era modern, pertempuran serupa terjadi dalam bentuk yang berbeda. Persaingan ekonomi global bukan lagi sekadar tentang siapa yang memiliki sumber daya alam paling banyak, tetapi tentang siapa yang lebih cerdas dalam mengelola dan mengamankan informasi strategis. Negara-negara maju telah lama menyadari hal ini dan mengembangkan sistem intelijen ekonomi yang canggih. Amerika Serikat memiliki CIA yang tak hanya mengurusi aspek pertahanan, tetapi juga kepentingan ekonomi. China dengan strategi “Belt and Road Initiative”-nya bergerak cepat mengamankan jalur perdagangan. Uni Eropa pun aktif mengatur strategi ekonomi berbasis data dan informasi rahasia yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai negara dengan sumber daya melimpah, Indonesia menjadi incaran banyak kepentingan global. Sayangnya, lemahnya intelijen ekonomi membuat negara ini sering menjadi korban permainan politik dagang internasional. Harga komoditas yang naik turun secara drastis, kebocoran data strategis, hingga ketergantungan terhadap produk luar negeri adalah beberapa bukti bahwa kita belum cukup siap dalam menghadapi peperangan ekonomi ini.

Intelijen ekonomi harus menjadi ujung tombak kebijakan nasional. Pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi ekonomi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Kita perlu membangun sistem yang mampu mendeteksi ancaman ekonomi sejak dini, menganalisis tren global, serta memproyeksikan langkah strategis agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi pemain pinggiran dalam percaturan ekonomi dunia.

Perkuatan intelijen ekonomi juga berarti memperkuat kebijakan industri dalam negeri. Negara-negara yang berhasil memenangkan perang ekonomi adalah mereka yang mampu melindungi sektor strategis mereka. Jepang dengan industri teknologinya, Jerman dengan manufaktur berkualitas tinggi, dan Korea Selatan dengan inovasi digitalnya adalah contoh nyata bagaimana intelijen ekonomi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

Indonesia harus mulai berani memainkan strategi yang lebih cerdas. Penguasaan data, pengamanan aset strategis, dan pengembangan inovasi berbasis intelijen ekonomi harus menjadi agenda utama. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar bagi negara lain tanpa memiliki daya tawar yang kuat.

Sejarah telah mengajarkan bahwa kemenangan tidak hanya milik mereka yang memiliki sumber daya lebih banyak, tetapi bagi mereka yang lebih cerdas dalam memanfaatkannya. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan. Namun, hal itu hanya bisa dicapai jika kita mampu mengelola informasi dengan strategi yang tepat. Saatnya menjadikan intelijen ekonomi sebagai senjata rahasia menuju kemenangan.

Monitorday.com – Explosions shake Gaza, sirens wail in the dark night. Blood flows through the streets, children’s screams echo in narrow alleys. Meanwhile, Middle Eastern leaders sit in plush chairs, hold emergency meetings, and emerge with worthless statements that amount to nothing more than empty words. America sends weapons, Europe sends funds, Israel pulls the trigger. And the Arab world? They watch.

The world witnesses genocide in Gaza, but not with the concern it should. Tel Aviv has no need to worry about reactions from neighboring countries. Egypt closes the Rafah border, Jordan is busy maintaining internal stability, Saudi Arabia makes mild comments while continuing its trade with America. The oil-rich Gulf nations strengthen their ties with Israel for economic interests. Meanwhile, in the negotiation rooms, the Arab League gathers, agreeing on the one thing they do best: condemnation.

Year after year, decade after decade, the story remains the same. Palestine fights alone against a massive force fully backed by the West. If Arab nations once tried to resist in the Arab-Israeli Wars, now they have surrendered without a fight. Egypt, once brave in the Yom Kippur War, now remains silent. Syria, which once sent tanks to the Golan Heights, is now preoccupied with civil war. Iraq, once possessing a powerful military, has been shattered by the American invasion.

There is no longer a solid resistance bloc. Iran, the only nation that speaks out, has instead become the target of sanctions and isolation. Hezbollah and Palestinian resistance groups fight alone, without real support from their fellow believers. The Arab world seems to have forgotten that Al-Quds is part of their history and identity.

America and Israel fully understand this weakness. With deep-rooted economic and political interests in the Arab region, they manipulate Middle Eastern leaders like chess pieces. The Gulf states’ dependence on American weapons and military protection prevents them from fighting back. Kings and emirs fear losing their power more than losing Palestine. And this is Israel’s greatest weapon: division among the Arab nations themselves.

The dream of Islamic unity once championed by revolutionary leaders is now a relic of the past. Arab nationalism, once a force against imperialism, has faded, replaced by self-interest and fear of Western intervention. The Middle East is no longer a center of resistance but a stage where major powers play as they please.

The Palestinian people wait. They wait for a miracle that may never come. They wait for solidarity that has long vanished. They wait for the Arab world to rise, though they themselves know that hope is slipping away. Meanwhile, bombs continue to fall, bullets continue to be fired, and the world chooses to look away.

Monitorday.com – Ketika Amerika dan Israel semakin mematangkan rencana serangan terhadap Iran, dunia memasuki babak baru dalam geopolitik global. Negara-negara BRICIS—Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan yang baru bergabung, Arab Saudi—tidak tinggal diam.

Mereka merespons dengan langkah-langkah strategis yang bisa mengguncang keseimbangan kekuatan dunia. Namun, di tengah tarikan kepentingan global ini, satu pertanyaan besar mengemuka: di mana posisi Indonesia? Apakah masih diperhitungkan dalam peta politik dunia, atau justru hanya menjadi penonton dalam percaturan ini?

Dalam lanskap politik internasional yang semakin kompleks, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di panggung diplomasi, ekonomi, dan aliansi strategis. BRICIS, sebagai blok ekonomi dan politik yang semakin solid, mulai menunjukkan peran aktifnya. Rusia dan Tiongkok, sebagai kekuatan utama dalam kelompok ini, berusaha mengamankan kepentingan mereka, baik di Timur Tengah maupun di kawasan lain yang menjadi medan pertempuran geopolitik. Langkah-langkah konkret telah diambil, dari pertemuan tingkat tinggi hingga kesepakatan ekonomi yang bisa melemahkan dominasi dolar sebagai mata uang global.

Amerika Serikat, yang sejak lama menjadi kekuatan utama dunia, kini menghadapi tantangan yang semakin besar. Aliansi yang dibangun dengan Israel dalam menghadapi Iran bukan sekadar isu regional, tetapi juga bagian dari strategi mempertahankan dominasi global. Iran, sebagai negara yang memiliki pengaruh kuat di Timur Tengah, menjadi ancaman bagi kepentingan Barat, terutama dalam hal kontrol energi dan pengaruh politik di kawasan. Sementara itu, negara-negara BRICIS semakin solid dalam membangun kekuatan alternatif, berusaha menciptakan tatanan dunia baru yang tidak lagi sepenuhnya didikte oleh Barat.

Di tengah dinamika ini, posisi Indonesia menjadi pertanyaan besar. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran strategis. Namun, apakah potensi itu benar-benar dimanfaatkan? Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia cenderung mengambil posisi netral dalam berbagai isu global, menjaga hubungan baik dengan semua pihak tanpa terlalu condong ke salah satu blok.

Namun, dalam dunia yang semakin multipolar, sikap netral tidak selalu menjadi keuntungan. Ada saatnya Indonesia harus menunjukkan keberpihakan berdasarkan kepentingan nasionalnya. Jika negara-negara BRICIS mulai menguat sebagai poros baru, apakah Indonesia akan tetap bertahan dalam posisi ambigu, atau justru memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan keuntungan strategis?

Selain faktor politik, ekonomi menjadi faktor krusial dalam menentukan langkah Indonesia. Dengan ketergantungan yang cukup tinggi pada investasi asing, Indonesia harus berhati-hati dalam memainkan kartunya. Hubungan dagang dengan Tiongkok semakin kuat, tetapi di sisi lain, keterkaitan dengan Barat masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Jika konflik global semakin memanas dan Indonesia tidak segera menentukan arah kebijakan yang jelas, maka ada risiko terseret dalam pusaran kekuatan besar tanpa kesiapan yang memadai.

Saat ini, dunia tidak lagi hanya bicara tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang ketahanan ekonomi, teknologi, dan diplomasi. Indonesia harus lebih agresif dalam menentukan posisinya, tidak hanya sebagai negara yang menunggu dan bereaksi terhadap situasi global, tetapi sebagai pemain yang bisa menciptakan peluang baru dalam perubahan tatanan dunia.

Dengan semakin panasnya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, Iran, dan reaksi dari BRICIS, Indonesia harus segera menyusun strategi yang tidak hanya menjaga kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat posisi di mata dunia. Jika tidak, maka Indonesia bisa kehilangan momentum dan hanya menjadi penonton dalam pergeseran kekuatan global yang sedang berlangsung.

Monitorday.com – Riuh rendah harapan publik semakin nyaring terdengar. Andai Pilpres dipercepat pada 2026, nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Dedi Mulyadi sebagai calon wakil presiden menjadi pasangan yang dinanti-nanti. Bukan tanpa alasan, Prabowo adalah sosok pemimpin berkarisma, tegas, dan berpengalaman di pemerintahan.

Sementara itu, Dedi Mulyadi adalah pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, terbukti dengan kerja nyata dan tidak sekadar omong besar. Publik menginginkan pemimpin yang tidak hanya pandai bersuara tetapi juga mampu bertindak langsung, dan duet ini menjawab harapan tersebut.

Prabowo Subianto, dengan segala pengalaman politik dan militer yang dimilikinya, telah membuktikan diri sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan kepentingan bangsa. Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Presiden ke 8 saat ini, terus menunjukkan kepiawaian dalam memperkuat pertahanan negara.

Kiprah Prabowo dalam berbagai lini strategis menunjukkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia di masa depan. Dengan wibawa yang kuat dan komitmen terhadap kedaulatan bangsa, Prabowo adalah figur yang tepat untuk memimpin negeri ini menuju era kejayaan.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi adalah figur yang mewakili akar rumput. Tidak seperti politisi lain yang lebih banyak berpikir simbolis, Dedi adalah sosok yang benar-benar turun ke lapangan. Dari membantu rakyat kecil, membangun infrastruktur pedesaan, hingga menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan pendekatan langsung—semua telah ia lakukan dengan nyata.

Karakter ‘talk to walk’-nya menjadikannya pemimpin yang dicintai dan dipercaya banyak orang. Kinerjanya sudah terbukti sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana kebijakan-kebijakan progresifnya mengubah wajah daerah menjadi lebih maju dan sejahtera.

Selain itu, posisi Dedi Mulyadi sebagai putra daerah Jawa Barat semakin memperkuat kombinasi ini. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, dan figur pemimpin yang dekat dengan rakyat seperti Dedi tentu memiliki daya tarik politik yang kuat.

Dalam berbagai kesempatan, Dedi menunjukkan bahwa ia tidak hanya sekadar hadir dalam perbincangan politik, tetapi juga benar-benar bekerja untuk rakyat. Ia mengerti betul permasalahan di tingkat bawah dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan solusi konkret. Ini bukan soal janji politik semata, tetapi tentang realisasi kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Pasangan Prabowo-Dedi juga merupakan perpaduan antara ketegasan dan kepedulian sosial. Prabowo dengan visi besar dalam menjaga stabilitas nasional dan Dedi dengan kepiawaian dalam membangun kesejahteraan rakyat di tingkat akar rumput adalah kombinasi yang solid.

Mereka bisa saling melengkapi untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Jika melihat dinamika politik saat ini, banyak pihak menilai bahwa duet ini akan menjadi jawaban atas kebuntuan kepemimpinan yang lebih mengutamakan pencitraan ketimbang aksi nyata.

Tak hanya itu, masyarakat kini semakin cerdas dalam memilih pemimpin. Mereka menginginkan sosok yang bukan sekadar populer di media, tetapi juga benar-benar bekerja untuk mereka. Di tengah tren politik yang cenderung retoris, Prabowo dan Dedi menawarkan sesuatu yang berbeda: kepemimpinan berbasis aksi nyata. Ini yang membuat publik semakin antusias dengan kemungkinan duet ini di Pilpres 2026.

Sinyal kuat dari masyarakat pun terus mengalir. Dukungan terhadap Prabowo terus menguat, sementara Dedi Mulyadi semakin mendapat tempat di hati rakyat sebagai calon pemimpin masa depan. Jika benar Pilpres dipercepat, maka duet Prabowo-Dedi bisa menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Dengan rekam jejak yang telah terbukti, mereka membawa harapan baru bagi Indonesia yang lebih baik.

Monitorday.com –Setelah gema takbir mereda dan opor ayam tinggal kenangan di meja makan, Indonesia dihadapkan pada fenomena yang tak kalah menggelegar: lonjakan jumlah janda muda pasca mudik Lebaran 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat 394.608 kasus perceraian, dengan Jawa Barat menyumbang angka tertinggi, yakni 88.842 kasus.

Bayangkan, setelah perjalanan mudik yang penuh perjuangan—berdesakan di kereta, terjebak macet berjam-jam, hingga drama rebutan kursi di bus—pasangan suami istri akhirnya tiba di kampung halaman. Namun, alih-alih mempererat tali kasih, momen ini justru menjadi ajang pembuktian bahwa mertua memang selalu benar dan menantu harus selalu siap mental.

Tak heran, perselisihan dan pertengkaran menduduki peringkat teratas sebagai penyebab perceraian, dengan 251.125 kasus. Masalah ekonomi menyusul di belakangnya dengan 100.198 kasus. Mungkin, setelah Lebaran, dompet yang menipis akibat tradisi bagi-bagi THR membuat pasangan suami istri sadar bahwa cinta saja tak cukup untuk membayar cicilan motor dan kuota internet.​

Di Jakarta, kota yang tak pernah tidur, angka perceraian juga menunjukkan tren yang menarik. Sepanjang 2021 hingga 2023, lebih dari 45 ribu pasangan memutuskan untuk berpisah. Tiga faktor utama yang mendominasi adalah perselisihan yang tak kunjung usai, masalah ekonomi yang mencekik, dan keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pasangan. Mungkin, hiruk-pikuk ibu kota membuat pasangan lebih memilih berpisah daripada terus-menerus terjebak dalam kemacetan rumah tangga

Namun, tak semua provinsi mengalami nasib serupa. Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan jumlah perceraian paling sedikit pada 2023, hanya 621 kasus. Apakah ini berarti cinta di NTT lebih kuat? Atau mungkin, akses menuju pengadilan yang jauh membuat pasangan berpikir dua kali sebelum mengajukan gugatan cerai?​

Fenomena ini tentu mengundang berbagai spekulasi. Apakah tradisi mudik yang seharusnya mempererat silaturahmi justru menjadi pemicu retaknya rumah tangga? Ataukah, momen kumpul keluarga besar membuka mata pasangan akan realita bahwa mereka lebih bahagia saat berjauhan?

Yang jelas, lonjakan jumlah janda muda pasca Lebaran ini menjadi cerminan kompleksitas dinamika rumah tangga di Indonesia. Mungkin, di masa depan, kita perlu mempertimbangkan untuk menambahkan sesi konseling pernikahan dalam rangkaian tradisi mudik, agar perjalanan pulang kampung tak berakhir dengan perjalanan ke pengadilan agama.

Monitorday.com – Bayangkan sebuah negeri di mana palu hakim tidak lagi menggema sebagai simbol keadilan, melainkan sebagai alat transaksi. Indonesia, dengan segala kebanggaannya sebagai negara hukum, kini dihadapkan pada kenyataan pahit: hukum dapat diperjualbelikan. Kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tannur adalah bukti nyata betapa bobroknya sistem peradilan kita.​

Gregorius Ronald Tannur, terdakwa dalam kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, seharusnya menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal. Namun, kenyataan berkata lain. Ibu Ronald, Meirizka Widjaja, dengan segala daya upaya, berusaha membebaskan anaknya dari jerat hukum. Ia menggandeng pengacara Lisa Rahmat, yang kemudian menjalin komunikasi dengan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, untuk mencari hakim yang ‘bersedia’ memberikan vonis bebas. Hasilnya? Suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu atau setara Rp 3,6 miliar mengalir ke kantong tiga hakim: Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. ​

Erintuah Damanik, yang menjabat sebagai ketua majelis hakim dalam kasus ini, mengaku sempat ingin mengakhiri hidupnya sebelum akhirnya mengakui perbuatannya. Ia merasa dihantui oleh dosa dan takut kutukan menimpa keluarganya. Dalam sebuah kontemplasi mendalam, Erintuah membaca Alkitab dan menemukan bahwa kejujuran adalah jalan terbaik. Ia pun memutuskan untuk mengakui segalanya demi menghentikan ‘kutukan’ ini agar tidak berlanjut ke anak-cucunya.​

Namun, pengakuan ini tidak serta-merta membersihkan noda hitam yang telah tercoreng di wajah peradilan Indonesia. Sebaliknya, hal ini justru menyingkap tabir betapa dalamnya krisis moral yang melanda institusi penegak hukum kita. Jika hakim, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, dapat tergoda oleh uang dan kekuasaan, lalu kepada siapa lagi rakyat harus mencari keadilan?​

Lebih ironis lagi, kasus ini bukanlah yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Berbagai kasus serupa telah mencuat ke permukaan, namun tampaknya belum ada perubahan signifikan dalam sistem peradilan kita. Korupsi telah mengakar begitu dalam, sehingga sulit untuk membedakan antara penegak hukum dan pelanggar hukum.​

Pemerintah memang telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki keadaan. Misalnya, Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti kepada puluhan ribu narapidana, termasuk aktivis Papua, sebagai upaya mengatasi overkapasitas penjara dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang dianggap layak. Namun, apakah langkah-langkah ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan?​

Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan sistem hukum yang adil dan bersih dari korupsi. Diperlukan reformasi menyeluruh yang tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga kultural. Pendidikan moral dan etika harus ditanamkan sejak dini, terutama bagi mereka yang bercita-cita menjadi penegak hukum. Selain itu, pengawasan ketat dan sanksi tegas harus diterapkan bagi siapa saja yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya.​

Kasus suap dalam vonis bebas Ronald Tannur adalah alarm keras bagi kita semua. Ini adalah panggilan untuk segera bertindak, untuk tidak lagi menutup mata terhadap kebobrokan yang terjadi di depan kita. Kita tidak boleh membiarkan hukum diperjualbelikan, karena ketika itu terjadi, maka keadilan hanyalah ilusi belaka.​

Saatnya kita bangkit dan menuntut perubahan. Keadilan bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kekayaan atau kekuasaan. Keadilan adalah hak setiap warga negara, dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya tetap murni dan tidak ternoda.