Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, secara resmi memberangkatkan 1.500 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari seluruh Indonesia untuk mengikuti program magang kerja di Jepang dan Jerman. Acara pelepasan dilangsungkan di SMKS Mitra Industri, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (17/4/2025).

Fajar menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas keberanian para lulusan muda tersebut dalam mengambil peluang kerja di luar negeri. Ia menegaskan bahwa kesempatan ini bukan hanya sekadar mencari penghasilan, tetapi juga menjadi langkah besar dalam membangun masa depan yang lebih baik.

“Pemerintah sangat senang dan bersyukur ketika anak-anak muda kita punya keberanian memutuskan menjadi pekerja migran di luar negeri,” ujarnya.

Lebih dari sekadar keterampilan teknis, Fajar menekankan pentingnya karakter dalam dunia kerja global. Ia mencontohkan seorang pekerja migran asal Indramayu yang viral di media sosial setelah melakukan aksi heroik menyelamatkan korban kebakaran di Korea Selatan.

“Kita bangga melihat aksi heroik seperti itu. Itu menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia mampu mencetak lulusan yang tidak hanya cakap secara skill, tapi juga tangguh secara mental dan moral,” jelas Fajar.

Ia mengingatkan bahwa lulusan SMK harus tampil sebagai duta bangsa, mencerminkan nilai-nilai positif bangsa Indonesia saat bekerja di negara lain.

“Penting bagi pelajar SMK untuk memperkuat karakter, selain keahlian di bidang praktik,” tegasnya.

Fajar juga mengungkapkan rasa bangganya setiap kali melihat lulusan SMK yang berani mengambil kesempatan bekerja di luar negeri. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud keberanian dan ketangguhan dalam memperjuangkan masa depan.

“Kebanggaan itu hadir karena mereka pergi meninggalkan tanah air demi memperbaiki ekonomi keluarga, sekaligus membangun masa depan yang lebih baik,” tutupnya.

Program pengiriman lulusan SMK ke luar negeri ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi lulusan vokasi untuk berkembang secara profesional dan pribadi.

Monitorday.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan guru mengikuti pelatihan rutin sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (17/4/2025).

Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur bahwa setiap guru akan memiliki satu hari dalam seminggu tanpa kewajiban mengajar. Hari tersebut secara khusus akan digunakan untuk mengikuti pelatihan, baik secara mandiri maupun dengan pendampingan dari widyaiswara (pelatih profesional).

“Pelatihan ini akan menjadi bagian dari pemenuhan beban kerja 24 jam mengajar per minggu dan dilaksanakan secara rutin dengan dukungan dari BPMP dan Balai Guru,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurutnya, banyak guru yang saat ini berada di zona nyaman setelah memperoleh sertifikasi, sehingga tidak lagi aktif mengembangkan kompetensi. Oleh karena itu, pelatihan rutin ini diharapkan menjadi dorongan agar para guru terus belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Sistemnya bisa para widyaiswara kita kunjungi kelompok-kelompok guru, atau pelatihannya dilakukan secara mandiri. Keduanya tetap dihitung sebagai bagian dari beban kerja,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada peningkatan kualitas, pemerintah juga memberikan perhatian pada kesejahteraan guru. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa tunjangan sertifikasi guru akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Khusus bagi guru ASN, besaran tunjangan akan disesuaikan dengan gaji pokok dan langsung ditransfer ke rekening guru, tanpa melalui pemerintah daerah.

“Dengan peningkatan kesejahteraan ini, kami berharap ada peningkatan pula dalam kinerja guru. Karena guru adalah kunci utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,” tegasnya.

Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa meskipun teknologi dan kecerdasan buatan (AI) berkembang pesat, peran guru tetap tak tergantikan. Guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendidik karakter dan inspirator bagi generasi muda.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama tokoh lintas agama, aktivis, dan lembaga filantropi membahas situasi Gaza serta menyampaikan sikap bersama di Kantor MUI, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengevakuasi seribu warga Gaza ke Indonesia, khususnya anak-anak, perempuan, dan yatim piatu.

Wacana evakuasi ini sudah pernah disampaikan Prabowo saat menjabat Menhan dan didasari langkah serupa yang telah dilakukan negara seperti Jordan, Mesir, Turkiye, dan Malaysia.

Namun, ide evakuasi ini memunculkan pro-kontra di masyarakat Indonesia, terutama karena dikaitkan dengan ide “relokasi” yang dulu diwacanakan Presiden Donald Trump.

Amirsyah mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan sinergi dalam membantu Palestina tanpa terpecah oleh perbedaan pandangan.

MUI menyerukan kepada semua elemen bangsa, termasuk komunitas lintas agama, ormas, dan lembaga filantropi untuk melakukan kajian mendalam dan mengambil langkah tepat.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa keterlibatan lintas elemen dalam forum ini mencerminkan komitmen nasional terhadap masalah Gaza.

Menurut Sudarnoto, forum ini menjadi ajang konsultasi dan sharing gagasan untuk mencari langkah bersama menghentikan kekejaman Israel.

Dia juga menegaskan bahwa banyak negara kini ikut mengecam dan mendorong penyelesaian cepat terhadap kekerasan di Gaza.

Ketua Umum Matakin, Budi S Tanuwibowo, menyampaikan apresiasi kepada umat Islam Indonesia atas kepedulian terhadap Palestina.

Budi mengingatkan bahwa untuk menghadapi kekuatan besar, suara umat Islam saja tidak cukup dan diperlukan aksi kolektif yang lebih kuat.

Ia menyarankan MUI menghimpun masukan konkret dari pihak-pihak yang berpengalaman dalam isu Gaza sebelum membuat rekomendasi kepada Presiden Prabowo.

Menurut Budi, meski rencana evakuasi mungkin terasa terlalu cepat, hal itu menunjukkan besarnya rasa kasih sayang bangsa Indonesia.

Budi mendorong agar Indonesia memainkan peran besar dalam menghentikan genosida dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dia juga berharap Indonesia bisa menggalang kekuatan dunia Islam maupun non-Islam untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina.

 Monitorday.com – Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmen kuat untuk terus memperluas kemitraan strategis kedua negara di berbagai bidang, mulai dari politik-keamanan, perdagangan hingga investasi (16/4).

Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dengan Menlu AS, Marco Rubio, di Kementerian Luar Negeri AS, Washington D.C., pada 16 April 2025. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi telepon kedua Menlu pada Januari 2025 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan berbagai prioritas dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, diantaranya ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, serta pembangunan sumber daya manusia.

Sejumlah prioritas tersebut membuka peluang kerja sama konkret dengan Pemerintah AS.

Menlu Sugiono juga mendorong penguatan kerja sama ekonomi RI-AS, termasuk dalam konteks rantai pasok, dengan mengundang investor AS untuk berinvestasi di sektor mineral kritis, seperti nikel, dan sektor-sektor penting lain.

“Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan langkah-langkah deregulasi untuk mempermudah dan menciptakan situasi kondusif bagi investor asing”, ujar Menlu Sugiono.

Menlu AS sampaikan momentum pertemuan dan penguatan kerja sama bilateral Indonesia dan AS saat ini sangat tepat di tengah dinamika geopolitik global.

Selain itu, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global, seperti Laut Tiongkok Selatan dan Palestina, dan menegaskan pentingnya mengedepankan semangat kerja sama dan dialog dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Terkait Palestina, Menlu RI menyoroti peran aktif Presiden Prabowo dalam mendorong proses perdamaian di Palestina, sebagaimana tercermin dari kunjungan Presiden Prabowo ke beberapa negara, seperti Mesir, Jordania, Qatar, UAE dan Turki.

“Pemerintah Indonesia juga siap untuk mengevakuasi sementara sekitar 1.000 warga Palestina di Jalur Gaza yang terluka untuk dirawat di Indonesia. Setelah itu, mereka akan dipulangkan kembali ke Gaza”, tambah Menlu Sugiono.

Indonesia menolak relokasi warga Palestina di Gaza dari tanah airnya.

Menlu Sugiono merupakan menlu pertama dari negara-negara ASEAN yang diterima oleh Menlu AS di Washington D.C.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merancang langkah strategis untuk mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia, dengan fokus pada kelompok tenaga medis dan pendidik.

Rencana ini menjadi bagian dari kontribusi nyata Indonesia dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) Palestina menjelang kemerdekaan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan, langkah tersebut merupakan bentuk dukungan konkret Indonesia terhadap Palestina, tidak hanya dalam aspek politik, tetapi juga penguatan kapasitas rakyatnya.

“Ini dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai bagian dari persiapan menuju Palestina yang merdeka,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Menurut Muzani, kelompok dokter dan guru menjadi prioritas karena mereka sangat terdampak oleh konflik berkepanjangan. Kehadiran mereka dinilai penting untuk membangun kembali kehidupan masyarakat Palestina pasca-konflik.

“Presiden ingin menyiapkan tenaga-tenaga andal. Dokter dan guru akan dibekali pendidikan dan pelatihan di Indonesia, agar saat Palestina merdeka, mereka siap mengisi kembali kehidupan sosial dan pendidikan di sana,” jelasnya.

Langkah ini juga sejalan dengan inisiatif rekonstruksi kawasan Gaza yang mulai digagas oleh sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Beberapa lembaga di Indonesia, termasuk Baznas, telah mempersiapkan pembangunan kembali infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan masjid.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan diplomatik ke lima negara, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mencari dukungan atas rencana evakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia.

“Syaratnya, semua pihak harus menyetujui. Mereka akan tinggal sementara di Indonesia sampai kondisi di Gaza kembali aman. Setelah itu, mereka akan kembali ke tanah air mereka,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (9/4/2025).

Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina sekaligus menawarkan solusi jangka panjang melalui pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Monitorday.com — Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan bahwa tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat akan diprioritaskan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk menjadi kepala sekolah dan guru, prioritasnya adalah PNS. Selanjutnya, PPPK, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu,” ujar Gus Ipul dalam keterangan resminya, Kamis (17/4/2025).

Namun, jika jumlah tenaga pengajar dari kalangan ASN belum mencukupi, pemerintah membuka opsi rekrutmen dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Bila masih kurang, maka bisa kita pertimbangkan untuk rekrutmen baru guru PPG,” tambahnya.

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengirimkan surat kepada kepala daerah untuk mendata guru PNS dan PPPK yang memenuhi syarat mengajar di Sekolah Rakyat, termasuk untuk posisi kepala sekolah.

“Ada nama-namanya yang layak. Mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya untuk menjadi kepala sekolah,” jelas Gus Ipul.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar guru PNS dan PPPK yang dipilih adalah mereka yang belum memiliki penempatan tugas. Dengan begitu, penugasan tidak perlu melalui proses pemindahan atau rotasi.

Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026, dengan target awal sebanyak 53 lokasi sekolah di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan pemerataan kualitas guru di berbagai daerah.

Monitorday.com – Kesepakatan ini dihasilkan dalam diskusi bertema Islamofobia: Tantangan Dunia Islam yang digelar Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI pada Kamis, 17 April 2025, di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta.

Diskusi ini juga memperingati dan menindaklanjuti dua resolusi penting dari Sidang Majelis Umum PBB, yakni Resolusi 76/254 tentang International Day to Combat Islamophobia dan Resolusi 78/264 tentang Measures to Combat Islamophobia.

Dalam butir rekomendasinya, MUI menyatakan bahwa Islamofobia bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal dan harus dilawan bersama-sama.

MUI menegaskan, Islamofobia dan radikalisme agama adalah dua sisi mata uang yang sama-sama menghambat perdamaian dan harmoni sosial.

Selain itu, MUI menilai penting adanya kontribusi nyata dari dunia Islam dan komunitas internasional untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak fobia terhadap Islam.

Umat Islam diharapkan menjadi agen perubahan dengan membawa pesan Rahmatan lil Alamin ke tengah masyarakat global.

MUI juga mendorong penguatan pemahaman teologis yang menerima perbedaan, baik lewat pendidikan maupun jalur kebudayaan, untuk meminimalkan fobia terhadap “yang lain”.

Di sisi lain, MUI mendukung penuh resolusi PBB soal Islamofobia dan mengapresiasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atas inisiatif mereka melahirkan resolusi tersebut.

MUI menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya fenomena Islamofobia di berbagai negara, terutama di media sosial, yang banyak memicu ujaran kebencian.

Karena itu, MUI menyerukan kampanye masif melawan Islamofobia yang tetap mengedepankan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

MUI juga mendorong pemerintah, DPR, ormas, akademisi, dan berbagai komponen masyarakat untuk memperkuat kerja sama, mengusulkan pembuatan undang-undang perlindungan dari Islamofobia, serta meningkatkan kampanye toleransi.

Para tokoh agama diimbau lebih aktif membangun dialog lintas agama dengan pendekatan yang menyejukkan.

Terakhir, MUI mendorong agar para Duta Besar RI yang bertugas di luar negeri duduk bersama Kemenlu dan MUI untuk membawa pesan tentang Islam damai ke dunia internasional.

Seluruh rekomendasi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk disetujui dan ditindaklanjuti sebagai langkah konkret melawan Islamofobia.

Monitorday.com – Pemprov Jabar melarang aktivitas meminta sumbangan di jalan raya, yang selama ini terjadi di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Indramayu.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 37/HUB.02/KESRA yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan larangan ini mulai berlaku pada Senin (14/4/2025).

Dedi menegaskan larangan ini bertujuan menjaga prinsip keselamatan lalu lintas dari kegiatan pungutan atas nama sumbangan.

Aktivitas meminta sumbangan selama ini banyak ditemukan di Desa/Kecamatan Widasari, Indramayu.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Ma’shumy Widasari, H Sufyan, menyatakan siap mematuhi ketentuan tersebut.

Selama ini, pondok pesantren itu aktif menggalang dana di jalan raya untuk pembangunan pesantren.

Sufyan menyebutkan bahwa mereka sebelumnya sudah mengantongi izin dari pemerintah desa dan kepolisian.

Namun, ia menegaskan akan menghentikan aktivitas tersebut karena menghormati keputusan gubernur.

Dari penggalangan dana di jalan, rata-rata mereka memperoleh Rp 300 ribu per hari setelah dipotong upah pekerja.

Empat orang bekerja bergantian setiap hari dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB dengan upah Rp 80 ribu per orang.

Dana hasil galang jalan sebelumnya berhasil membangun sebuah masjid megah yang kini berdiri dekat pesantren.

Saat membangun masjid dulu, mereka pernah meminta bantuan pemerintah, namun tidak berhasil mendapatkan dana.

Karena pengalaman itu, Sufyan lebih memilih kembali mengandalkan penggalangan dana di jalan untuk membangun pesantren.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menilai larangan tersebut bagus untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Lucky menegaskan akan mempertimbangkan tindak lanjut seperti surat edaran bupati agar larangan ini efektif diterapkan.

Monitorday.com – Guru Besar Hukum dan Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Prof Heru Susetyo, mengajak masyarakat Indonesia terus mendukung Palestina dengan semangat jiwa dan darah (birruh biddam).

Prof Heru menyampaikan ajakan ini saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertema ‘Solidaritas Kemanusiaan atau Legitimasi Pengusiran?’ yang digelar secara daring pada Kamis malam (17/4/2025).

Ia menekankan pentingnya untuk tidak pernah berhenti dan menyerah dalam memberikan dukungan kepada perjuangan rakyat Palestina.

Slogan birruh biddam sering diteriakkan dalam aksi solidaritas Palestina, khususnya di negara-negara Muslim.

Slogan lengkapnya berbunyi birruh biddam nafdika ya aqsa, yang berarti “Dengan semangat kami, dengan darah kami, kami akan menebusmu, wahai Al-Aqsa.”

Prof Heru menjelaskan bahwa seluruh umat Islam memiliki peran masing-masing dalam mendukung perjuangan Palestina.

Akademisi, aktivis, hingga tenaga medis seperti dokter dapat berkontribusi dari bidangnya masing-masing.

Yang terpenting, menurut Prof Heru, adalah untuk terus bergerak dan tidak pernah berhenti mendukung perjuangan ini.

Ia mengingatkan bahwa kejahatan di Palestina masih terus berlangsung hingga saat ini.

Prof Heru menegaskan bahwa perjuangan akan melemah jika orang-orang baik memilih untuk berhenti bergerak.

Ia mengutip bahwa kejahatan tidak hanya menang karena banyaknya orang jahat, tetapi juga karena diamnya orang-orang baik.

Dalam konteks ini, diamnya orang-orang baik justru memberi ruang bagi kejahatan untuk terus tumbuh.

Oleh sebab itu, semangat birruh biddam harus terus dikobarkan oleh seluruh umat Islam di dunia.

Dukungan kepada Palestina harus dilakukan dengan berbagai macam kekuatan yang dimiliki.

Prof Heru juga mengajak semua kalangan untuk mempertahankan semangat kemanusiaan dalam membela Palestina.

Ia menutup pesannya dengan penekanan bahwa solidaritas tidak boleh padam selama ketidakadilan masih terjadi.

Monitorday.com — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh dalam dunia pendidikan untuk mengurangi ketimpangan mutu antar sekolah.

Hal ini disampaikan Fajar saat memberikan tausiyah pada acara Halal Bihalal Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palembang, Selasa (15/4/2025).

Dalam tausiyahnya, Fajar menyoroti langkah Kementerian Pendidikan yang kini berada di bawah kepemimpinan Prof. Abdul Mu’ti, yang fokus pada “jihad regulasi” untuk memperbaiki tata kelola pendidikan nasional.

“Jihad regulasi untuk memperbaiki tata kelola pendidikan sudah memberikan dampak positif. Kini, ruang keadilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tak hanya hadir di sekolah negeri, tapi juga merata ke sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah bersejarah seperti Muhammadiyah,” ujar Fajar.

Fajar menambahkan bahwa untuk mengatasi disparitas mutu pendidikan, pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi secara bijak.

“Kalau ingin bangun sekolah negeri baru, lihat dulu sekelilingnya. Kalau sudah ada sekolah swasta yang mapan, seperti sekolah Muhammadiyah, tidak perlu mendirikan sekolah baru. Sekolah-sekolah ini sudah lama mencetak kader bangsa,” tegasnya.

Dalam kunjungannya ke Palembang, Fajar juga menyempatkan diri mengunjungi SD Muhammadiyah 4, sebuah sekolah bersejarah yang telah berdiri sejak 1930-an. Sekolah ini memiliki nilai historis, salah satunya karena pernah menjadi tempat mengajar tokoh nasional dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah, A.R. Fachruddin.

“Ketahanan pendidikan Muhammadiyah tak pernah surut di setiap era pemerintahan. Gerakannya selalu konsisten mencerdaskan bangsa dan berjalan sesuai khittah,” ungkap Fajar.

Selain itu, Fajar juga menyapa para pegawai UPT wilayah Sumatera Selatan di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumsel. Dalam pertemuan tersebut, ia kembali menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan.

“Semangat mencerdaskan bangsa harus didukung kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan media. Transformasi pendidikan tak bisa berjalan sendiri,” tutup Fajar.