Monitorday.com – Anies Baswedan, yang sudah sowan ke PDIP telah menimbulkan sorotan yang luar biasa. Keputusan Partai Banteng kepada Calon Kepala Jakarta pun begitu dinantikan. Namun inilah politik, semuanya serba dinamis.

Elektabilitas Anies di berbagai Lembaga survey yang merangkak naik pun membuat Mantan Rektor Universitas Paramadina semakin dilirik.

Namun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta yang memiliki rekam jejak politis yang kuat, kini harus menghadapi kenyataan bahwa peluangnya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur semakin menipis.

PDIP telah mengisyaratkan preferensi mereka untuk menempatkan kader internalnya dalam posisi strategis tersebut.

Hal ini menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik Jakarta dan memicu berbagai spekulasi serta perdebatan mengenai masa depan pemerintahan ibu kota dan arah kebijakan yang akan diambil.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri disebut batal mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.

Bendahara Umum PDIP olly dondokambey menyebut partainya lebih memilih kader mereka Pramono Anung-Rano Karno untuk maju. Anies yang sebelumnya hadir di DPP juga tak muncul saat pengumuman.

“DKI Pramono-Rano,” kata Olly melalui pesan singkat, Senin (26/8).

Setidaknya ada tiga alasan utama yang kemungkinan besar menyebabkan Anies Baswedan batal diumumkan PDIP sebagai bakal cagub untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Gagal Jadi Petugas Partai

“Pertama, kemungkinan syarat menjadi kader partai yang sulit dipenuhi Anies,” kata Ketua Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto di Jakarta, Selasa (27/8).

Menurut Sugiyanto, salah satu syarat utama untuk bisa maju sebagai calon gubernur dari PDIP kemungkinan adalah menjadi kader partai.

“Bagi Anies Baswedan, hal ini mungkin menjadi batu sandungan,” kata Sugiyanto.

Sugiyanto berpendapat, jika tiba-tiba Anies bergabung dengan PDIP demi maju di Pilkada Jakarta, langkah ini kemungkinan besar akan menimbulkan kekecewaan dan keanehan dari partai-partai yang sebelumnya telah mendukungnya dalam Pilpres 2024.

“Anies mungkin bisa dianggap sebagai “pengkhianat” oleh partai-partai tersebut serta oleh para pendukungnya, yang melihatnya sebagai tokoh independen yang tidak terikat oleh satu partai,” kata Sugiyanto.

Alasan kedua, kata Sugiyanto, kemungkinan tantangan menjadi petugas partai. Sebab PDIP terkenal dengan prinsip bahwa setiap kader yang diusung dalam pemilu harus berperan sebagai “petugas partai.”

“Petugas partai berarti tunduk pada kebijakan dan keputusan partai secara keseluruhan,” kata Sugiyanto.

Bagi Anies yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang cenderung independen dan sering mengedepankan gagasannya sendiri, peran ini kemungkinan bisa sangat sulit dipenuhi.

“Anies harus menyesuaikan diri dengan aturan internal PDIP yang mungkin tidak sejalan dengan visinya sendiri. Ini boleh jadi bisa menjadi faktor penghalang baginya untuk maju sebagai calon gubernur dari PDIP,” kata Sugiyanto.

Alasan ketiga, sambung Sugiyanto, kemungkinan adanya kewajiban mengikuti kebijakan PDIP dalam program gubernur.

“Ini berarti kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan Anies sebagai gubernur kemungkinan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PDIP,” kata Sugiyanto.

Bagi seorang Anies yang mungkin terbiasa dengan kebebasan dalam menentukan kebijakan, syarat ini akan menjadi beban besar.

“Keterikatan yang kuat pada kebijakan partai ini bisa menghambat kreativitas dan inovasi yang ingin diterapkannya di Jakarta,” demikian Sugiyanto.