Monitorday.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menggelar Diskusi Publik “Arah Kebijakan Pemerintah Baru Indonesia Pada Tata Kelola Perikanan”, Selasa, 29 Oktober 2024.

Diskusi yang dilaksanakan secara zoom ini, Anggota DPR RI 2024 – 2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MSc memberikan pandangannya mengenai arah kebijakan pemerintahan Prabowo – Gibran di sektor perikanan. Beliau menekankan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan potensi perikanan Indonesia.

“Pertama, pentingnya pengembangan kapal ikan modern. Jika pemerintah mampu mengembangkan 2.000 kapal ikan modern di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), pendapatan sektor perikanan bisa mencapai Rp41,62 triliun,” ujarnya.

Bahkan, kata Prof. Rokhmin Dahuri yang mengambil tema “Integrasi Nelayan Kecil Dan Tradisional Dalam Rantai Pasok Perikanan Nasional”, jika jumlah kapal ikan modern ditingkatkan menjadi 5.000, pendapatan bisa mencapai Rp104 triliun.

Kedua, beliau menekankan pentingnya revitalisasi pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan harus tidak hanya berfungsi sebagai tempat tambat-labuh kapal ikan.

“Tetapi juga sebagai kawasan industri perikanan terpadu yang menyediakan industri hulu hingga hilir, jasa penunjang, serta memenuhi persyaratan sanitasi, higienis, dan keamanan pangan,” tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University itu.

Ketiga, Prof. Rokhmin menggarisbawahi perlunya pendekatan ekonomi dalam kebijakan perikanan tangkap. Kebijakan perikanan tangkap terukur sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi, bukan pendekatan biologi. “Hal ini bertujuan untuk memastikan pendapatan nelayan minimal mencapai Rp7,5 juta per orang per bulan,” ucapnya.

Keempat, beliau menyoroti pentingnya memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) dan destructive fishing. Praktik penangkapan ikan yang merusak harus diberantas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

Terakhir, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan. Banyak nelayan tidak dapat melaut selama 3-4 bulan karena cuaca buruk dan paceklik ikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan alternatif penghasilan bagi nelayan selama periode tersebut.

“Dengan langkah-langkah ini, saya berharap pemerintahan Prabowo – Gibran dapat membawa perubahan positif di sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia,” kata Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) itu.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan tata historis tentang kondisi dan kinerja subsektor Perikanan Tangkap periode 2014-2023. Menurutnya, selama periode ini, subsektor perikanan tangkap di Indonesia mengalami berbagai tantangan dan perkembangan.