Monitorday.com – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani serta mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang menggantikan regulasi sebelumnya.

Salah satu perubahan signifikan dalam kebijakan ini adalah penghapusan rafaksi harga gabah yang selama ini menjadi kendala bagi petani dalam menjual hasil panennya.

Dorongan Produksi dan Ketahanan Pangan Dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani yang digelar di Jakarta, Arief menegaskan bahwa peningkatan HPP ini diharapkan mampu mendorong semangat petani untuk terus berproduksi guna mendukung swasembada pangan nasional.

“HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg merupakan langkah strategis agar para petani tetap semangat berproduksi. Penyesuaian ini penting untuk menjaga ketahanan pangan,” ujar Arief.

Momentum panen raya yang berlangsung saat ini juga menjadi faktor utama dalam optimalisasi penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Perum Bulog ditugaskan untuk menyerap gabah dan beras dengan target 3 juta ton setara beras pada 2025.

Proyeksi Produksi Beras dan Surplus Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing mencapai 1,31 juta ton dan 2,08 juta ton.

Pada Maret, produksi diperkirakan melonjak menjadi 5,20 juta ton, jauh melampaui kebutuhan konsumsi beras bulanan yang berkisar 2,5 juta ton. Tren surplus ini diperkirakan akan berlanjut hingga April dan Mei seiring musim panen raya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengonfirmasi adanya lonjakan produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Data BPS menunjukkan produksi Januari naik 50 persen, Februari naik 49 persen, dan Maret naik 51 persen dibandingkan tahun lalu. Kami berharap tren positif ini terus berlanjut hingga April,” katanya.

Optimalisasi Penyerapan Gabah melalui Sentra Penggilingan Padi Dalam rangka meningkatkan serapan gabah petani, pemerintah mendorong pemanfaatan Sentra Penggilingan Padi (SPP) di berbagai daerah penghasil padi utama. Saat ini, terdapat 10 unit SPP yang tersebar di lima provinsi utama, yaitu:

• Jawa Timur: Bojonegoro, Magetan, Jember, Banyuwangi
• Jawa Tengah: Dua unit SPP
• Jawa Barat: Dua unit SPP
• Lampung: Satu unit SPP
• Nusa Tenggara Barat (NTB): Satu unit SPP

Jawa Timur menjadi provinsi dengan produksi padi terbesar pada 2024, mencapai 9,2 juta ton. Sementara itu, Jawa Tengah dan Jawa Barat mencatatkan produksi masing-masing sebesar 8,8 juta ton dan 8,5 juta ton. Di luar Pulau Jawa, Lampung dan NTB berkontribusi dengan produksi sebesar 2,7 juta ton dan 1,4 juta ton.

Target Serapan dan Sinergi Nasional Bapanas menargetkan 70 persen dari total target 3 juta ton setara beras dapat diserap pada semester pertama 2025. Arief Prasetyo Adi mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan target ini.

“Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam merealisasikan target ini demi mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Dengan kebijakan strategis ini, pemerintah optimistis target swasembada pangan dapat tercapai sambil tetap menjaga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.