Monitorday.com – Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey memastikan Kongres ke-6 PDIP akan digelar tahun 2025. Agenda tersebut sudah diputuskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kongres sudah diputuskan oleh Ibu Megawati di 2025. Tanggal dan bulannya nanti saya akan ketemu lagi,” kata Olly saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Sabtu (31/5/2025).

Tidak ada yang ditunggu terkait rencana Kongres PDIP tersebut. Megawati masih melihat suasana dan memerlukan waktu untuk membehani internal PDIP.

“Tidak ada yang ditunggu. Kadang-kadang Ibu selalu melihat suasana, kita baru abis Pilkada. Ada hal-hal yang harus kami benahi di internal supaya di Kongres itu berjalan aman,” tuturnya.

Sebelumnya, Kongres PDIP sedianya digelar April 2025. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memastikan kongres dilaksanakan tahun ini.

“Bisa saja mundur dari bulan April, namun pastinya Insyaa Allah tidak lebih dari tahun 2025,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 April 2025.

Puan mengakui, pelaksanaan Kongres PDIP belum ditentukan hingga saat in karena melihat situasi dan kondisi yang ada.
“Kongres sampai saat ini belum ditentukan akan dilaksanakan kapan, karena melihat situasi, kondisi yang ada, tentu saja ini tidak perlu dilakukan terburu-buru, semuanya on the track,” terang Puan.

Menurutnya, pelaksanaan tugas dan roda organisasi partai masih terkendali di bawah naungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Monitorday.com – Liburan ke Eropa sering kali terkendala oleh proses pengurusan visa yang rumit dan biaya tinggi. Namun, bagi pemegang paspor Indonesia, kabar baik datang dari enam negara di benua Eropa yang memberikan akses bebas visa atau visa on arrival (VoA).

Berdasarkan data Henley Passport Index terbaru, keenam negara ini membuka pintu lebih lebar bagi wisatawan Indonesia yang ingin menjelajahi budaya, sejarah, dan keindahan alam Eropa tanpa harus melalui proses visa dari kedutaan.

Berikut daftarnya:

1. Albania

Negara di Eropa Tenggara ini menawarkan bebas visa bagi WNI untuk kunjungan hingga 90 hari. Pemandangan alamnya yang menakjubkan serta situs sejarah seperti Piramida Tirana dan Kota Berat menjadikan Albania destinasi menarik, terutama karena masih relatif jarang dikunjungi turis.

2. Azerbaijan

Berada di persimpangan Eropa dan Asia Barat, Azerbaijan menyediakan fasilitas VoA untuk WNI dengan masa tinggal maksimal 30 hari. Kota Baku yang futuristik dan eksotis menjadi magnet wisata utama, berpadu dengan sejarah dan arsitektur khas Kaukasus.

3. Armenia

Negara pegunungan tanpa garis pantai ini mengizinkan WNI masuk dengan VoA selama 30 hari. Armenia menawarkan kekayaan budaya dan arsitektur kuno yang menawan, cocok untuk wisatawan yang menyukai destinasi penuh sejarah dan suasana klasik.

4. Belarusia

Meski tak sepopuler tetangganya, Belarusia membebaskan visa bagi WNI selama 30 hari—dengan ketentuan khusus. Wisatawan harus masuk melalui Bandara Internasional Minsk, memiliki tiket pulang, dan asuransi perjalanan minimal €10.000. Belarusia menyimpan pesona Eropa Timur yang belum banyak terjamah.

5. Serbia

Serbia juga memberikan kemudahan bebas visa untuk WNI selama 30 hari. Negara ini memiliki perpaduan panorama alam dan warisan budaya yang kuat, seperti Kota Tua Beograd yang sarat sejarah. Cukup dengan paspor dan tiket penerbangan, WNI bisa menjelajahi negeri Balkan ini dengan leluasa.

6. Turki

Destinasi favorit warga Indonesia ini memungkinkan kunjungan tanpa visa selama 30 hari. Turki menyuguhkan perpaduan unik budaya Timur dan Barat—dari balon udara di Cappadocia hingga Hagia Sophia di Istanbul. Ketersediaan penerbangan langsung dari Jakarta menjadikan Turki sebagai gerbang ideal menuju Eropa.

Dengan kebijakan yang memudahkan ini, warga negara Indonesia kini bisa menjelajahi sisi lain Eropa tanpa beban administratif visa. Tetap periksa persyaratan terbaru sebelum berangkat, dan nikmati pengalaman tak terlupakan di benua biru!

Monitorday.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan surat edaran yang menghapus syarat batas usia. Aturan ini juga bakal diterapkan buat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan SE ini menekankan pentingnya menciptakan dunia kerja yang berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.

“(Berlaku ke BUMN?) iya, termasuk semua,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).

Yassierli pun menjelaskan alasan di balik terbitnya SE ini. Menurutnya, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat selama penyelenggaraan job fair dengan persyaratan lapangan kerja diskriminatif.

“Ketika kami menyelenggarakan job fair, kemudian informasi terkait lowongan pekerjaan, kita senantiasa ditanya bagaimana masyarakat antusiasmenya, bahwa mereka membutuhkan lapangan kerja, sehingga memang permasalahan terkait diskriminasi, terutama persyaratan usia itu memang mengemuka,” tuturnya.

Yassierli pun menjelaskan alasan di balik terbitnya SE ini. Menurutnya, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat selama penyelenggaraan job fair dengan persyaratan lapangan kerja diskriminatif.

“Ketika kami menyelenggarakan job fair, kemudian informasi terkait lowongan pekerjaan, kita senantiasa ditanya bagaimana masyarakat antusiasmenya, bahwa mereka membutuhkan lapangan kerja, sehingga memang permasalahan terkait diskriminasi, terutama persyaratan usia itu memang mengemuka,” tuturnya.

Pihaknya pun menyiapkan payung hukum terkait larangan diskriminasi ini dalam bentuk Permenaker tentang rekrutmen. Namun, dia belum belum bisa memastikan kapan aturan ini diterbitkan.

Nantinya Permenaker itu bakal memuat sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Dia menekankan pembatasan usia hanya dibenarkan dalam beberapa kondisi.

Pertama, dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Kedua, tidak menyebabkan hilangnya hak memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum.

Yassierli juga menegaskan setiap orang, termasuk kaum disabilitas, punya kesempatan yang sama untuk melamar kerja. Kemnaker membentuk direktorat khusus di Kemnaker yang mengurusi penempatan tenaga khusus, dan disabilitas yang dipimpin seorang direktur.

“Kita berharap ke depan teman-teman disabilitas memiliki kesempatan yang sama, ketika mereka memiliki kompetensi, mereka berhak untuk dipilih menjadi kandidat sebagai pekerja,” tutup Yassierli.

Monitorday.com – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan reformasi alokasi anggaran atau dana pendidikan agar negara dapat menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar yang gratis. Menurutnya, reformasi anggaran pendidikan itu dapat dilakukan oleh pemerintah melalui optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 dan realokasi dana proyek non-urgent.

“Dengan demikian, skema pendanaan dapat berbentuk sekolah swasta yang berbiaya rendah mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah sedangkan sekolah swasta premium tetap boleh memungut biaya tambahan dengan pengawasan,” kata Hetifah.

Berikutnya, Hetifah mendorong perluasan dan peningkatan nilai dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk sekolah swasta. Penyaluran dana itu, menurut dia, harus dilakukan tepat waktu dan menerapkan mekanisme afirmasi berupa tambahan dana khusus bagi sekolah swasta di daerah tertinggal.

“Yang penting dalam pelaksanaan putusan ini adalah konsistensi regulasi dan harmonisasi antara Putusan MK Nomor.l 3/PUU-XXII/2024, UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan. Selain itu, Permendikbud terkait BOS juga harus diperkuat,” kata dia.

Hetifah lalu menegaskan kunci keberhasilan pelaksanaan putusan MK itu adalah koordinasi pusat dan daerah dalam pengalokasian dana. Lalu, diperlukannya peran pemerintah dalam mengawasi implementasi putusan itu untuk mengakomodasi kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta.

“Opsinya adalah melaksanakannya secara bertahap. Pada fase awal, pemerintah dapat fokus pada sekolah swasta berbiaya rendah dan tertinggal, kemudian baru jangka panjangnya pada perluasan pendanaan merata dengan evaluasi berkala,” kata dia.

Langkah-langkah itu, menurut Hetifah, bernilai penting untuk dilakukan, menyusul adanya tiga tantangan implementasi putusan itu, yakni pembiayaan sekolah swasta, kapasitas anggaran pemerintah, dan kemandirian sekaligus kualitas sekolah swasta.

Meskipun selama ini sekolah swasta mendapatkan bantuan negara seperti BOS, Hetifah memandang, nominalnya belum tentu cukup untuk menopang operasional sekolah. Akibatnya, alokasi BOS harus ditambah secara signifikan dan pemerintah daerah melalui APBD perlu menambah alokasi ini.

Selanjutnya, ia menyampaikan dengan berjalannya revisi UU Sisdiknas di Komisi X saat ini, putusan MK itu akan menjadi masukan utama dalam merancang skema pembiayaan pendidikan ke depan.

“Komisi X berkomitmen mengawal pelaksanaan putusan MK ini agar tidak sekadar menjadi kebijakan populis, tetapi juga langkah strategis memperkuat SDM bangsa, karena pendidikan dasar gratis adalah fondasi penting bagi masa depan Indonesia,” kata Hetifah.

Sebelumnya pada Selasa (27/5/2025), MK memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta. “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 di MK RI.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatur sejumlah pengeluaran pemerintah, termasuk biaya makan menteri saat rapat.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Anggaran makan menteri saat rapat dibagi dua, yaitu makan dan kudapan/snack. Makanan itu diberikan ke setiap peserta rapat sebanyak satu kali.

“Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri/wakil menteri/eselon I/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksanakan secara luring (offline) paling singkat selama 2 (dua) jam,” dikutip dari bagian penjelasan peraturan itu.

Dalam tabel dijelaskan biaya makan untuk rapat koordinasi tingkat menteri/ wakil menteri/ eselon I/ setara Rp118 ribu per orang. Selain itu, ada anggaran kudapan Rp53 ribu per orang. Sehingga ditotal mencapai Rp171 ribu.

Bagian penjelasan juga mencantumkan sejumlah ketentuan. Misalnya, konsumsi rapat, berupa makanan dan kudapan, termasuk minuman, dapat diberikan jika melibatkan unit eselon I lainnya/ kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/pihak lain.

Sementara itu, konsumsi rapat berupa kudapan, termasuk minuman, dapat diberikan jika melibatkan satker/eselon II lainnya/setara.

“Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasarkan struktur organisasi,” bunyi aturan tersebut.

Aturan tersebut juga mencantumkan biaya konsumsi rapat untuk berbagai instansi pemerintah. Biaya dibedakan per provinsi.

Biaya terendah ada di Kalimantan Tengah, yaitu Rp42 ribu untuk makan dan Rp16 ribu untuk kudapan per orang. Biaya tertinggi ada di Papua Pegunungan, yaitu Rp93 ribu untuk makan dan Rp42 ribu untuk kudapan per orang.

Monitorday.com – Hari raya Idul Adha identik dengan berbagai santapan enak olahan daging kurban. Mumpung masih ada waktu, sebaiknya nyicil bugar biar bisa ikut menikmati santapan lezat.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, dr Siti Nadia Tarmizi mengingatkan, salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh. Mengingat saat Idul Adha akan banyak makanan bersantan dan berlemak, maka imbangi dengan pembakaran kalori yang cukup.

“Misalnya pas lebaran (Idul Adha) kita makannya bersantan, berlemak, jangan lupa besoknya olahraga. Jangan malah mager, harus diimbangi. Jadi kita balance kan,” kata dr Nadia di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

Menurut dr Nadia, kebiasaan sehat ini berawal dari rumah. Misalnya saat memasak, penggunaan gula, garam, dan juga lemak perlu dikontrol.

Setelah itu, seseorang juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya. Salah satunya dengan rutin berolahraga.

“Penyakit tidak menular itu, bukan artinya hari ini kita makan garam begitu banyak besok kita sakit, nggak kan. Tapi butuh proses 5-10 tahun sampai sebelum dia pada akhirnya mengidap jantung, stroke, kemudian masalah ginjal. Itu kan yang paling sering,” jelas dr Nadia.

“Karena masalah kesehatan nggak datang dalam beberapa minggu, tapi bertahun-tahun setelah kita hipertensi. Jadi kalau punya hipertensi, ya harus dijaga supaya terkontrol,” pungkasnya.

Monitorday.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten terhadap Palestina dan Israel. Sikap Prabowo tersebut sesuai dengan solusi dua negara yang digaungkan Indonesia sejak awal.

“Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesiapan Indonesia mengakui keberadaan negara Israel dengan syarat diakui dan ditetapkannya keberadaan negara Palestina, itu konsisten dengan kebijakan solusi dua negara yang dikukuhkan Indonesia sejak semula,” kata Gus Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

Gus Yahya memandang penting konsolidasi yang kokoh dari kalangan internasional agar ketegasan sikap ini dapat terwujud dalam langkah dan agenda yang nyata. “Yang perlu ditempuh selanjutnya adalah melakukan penggalangan dan konsolidasi internasional melalui platform-platform multilateral yang sah untuk menggulirkan proses politik yang decisive menuju terwujudnya solusi dua negara tersebut,” ujarnya.

Ketum PBNU ini menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa ribuan anak serta kalangan perempuan dan rakyat yang berusia renta dari ancaman kekerasan akibat perang. Tujuan tersebut, kata dia, dapat dicapai dengan cara menggugah dan menuntut internasional agar patuh melaksanakan kesepakatan yang ada.

“Masyarakat internasional harus berkonsolidasi untuk menegakkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada terkait dengan masalah Israel-Palestina dengan penerapan yang tegas atas semua pihak,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Solusi dua negara (two state solution) didukung oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

“Di berbagai tempat, di berbagai forum, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two state solution,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo melanjutkan, “Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang benar.” Selain itu, Kepala Negara juga menyatakan bahwa Indonesia dan Prancis mendukung Palestina merdeka dan mendesak militer Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Gaza.

“Salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron, apa yang disampaikan Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina,” kata Presiden RI.

Dalam hal ini, Lanjut Prabowo, Prancis juga akan terus mendukung langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka.

Monitorday.com – Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terbarunya terkait kinerja pemerintah, Sabtu (31/5/2025). Dalam paparannya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut mayoritas responden masih mendukung dan puas atas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Tiga nama menteri yang mencuat di benak responden adalah Menkeu Sri Mulyani, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebanyak 1.200 responden mengikuti survey IPO ni. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan responden tersebar proporsional. Pengukuran kesalahan sebesar 2,90 persen dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen.

Terhadap pertanyaan ‘Apakah penilaian responden terkait kondisi politik nasional secara umum saat ini?’ mayoritas responden, yakni 40 persen merasa cukup, sementara 31 persen merasa baik, dan ada 18 persen yang berpendapat buruk.

Salah satu pertanyaan kunci survei IPO adalah ‘Secara umum, apakah responden sangat puas, puas, cukup, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo?’ Menariknya, yang merasa sangat puas (13 persen) berdekatan dengan yang merasa tidak puas (15 persen). Sementara ada 22 persen yang menilai kinerja Presiden cukup. Mayoritas responden (46 persen) menilai Prabowo sejauh ini memuaskan.

Menariknya adalah pertanyaan apa alasan responden merasa puas atas kinerja Presiden. Tiga jawaban teratas adalah: tegas berwibawa (19,5 persen), mendukung pemberantasan korupsi (16,7 persen), dan berpengalaman di pemerintahan (11,5 persen). Di sisi seberangnya, ada tiga alasan puas yang mendapat nilai paling keci yakni: tokoh paling ikhlas (0,5 persen), stabilitas harga sembako (0,7 persen) dan membela Palestina (0,9 persen).

Ada dua program utama yang dijadikan contoh kebijakan pemerintahan dalam survei ini, yakni makan gratis dan efisiensi. Keduanya, menurut pengukuran IPO mendapat dukungan mutlak dari publik. Sebanyak 57 persen responden menilai program MBG baik, kemudian 51 persen menilai puas. Namun tetap ada 21 persen responden yang merasa tidak puas atas program ini.

Sedangkan kebijakan efisiensi juga mendapat dukungan mayoritas responden. Sebesar 71 persen menilai efisiensi itu baik serta 62 persen responden menilai puas.

Terhadap pertanyaan terkait para pembantu Presiden, pejabat mana yang bekerja paling balik, responden menunjuk tiga tokoh yakni Erick Thohir (menteri BUMN), Sri Mulyani (menkeu) dan Zulkifli Hasan (menko pangan). Masing-masing menteri mendapat skor 12,5 persen, 11,2 persen, dan 8,1 persen. Sebaliknya tiga menteri di posisi terbawah adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, dan Wakil Menaker Immanuel Ebenezer Gerungan.

Secara spesifik, IPO menanyakan kinerja menteri koordinator kepada responden. Ada tujuh menko di dalam pemerintahan Prabowo yakni Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Infrastruktur Agus Yudhoyono, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Bidang Pemberdayaan Masyrakat Muhaimin Iskandar, serta Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Dari ketujuh menteri ini Menko Pangan Zulhas dinilai responden paling moncer kinerjanya. Disusul oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Infrastruktur Agus Yudhoyono. Tiga menko terbawah adalah Menko Polkam, Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Menko PMK.

Menariknya, ada data yang agak bertentangan di survei ini. Di bagian pertanyaan ini, Zulhas memang bisa jadi dianggap sebagai menko paling OK kinerjanya. Namun terhadap pertanyaan kinerja riil Zulhas, yakni menjaga stabilitas harga sembako (yang diambil dari bagian pertanyaan kinerja presiden), pubik justru menilainya nomor dua paling bawah, alias tingkat kepuasan kedua terendah. 

Monitorday.com – Ibu kota Indonesia, Jakarta, masuk dalam daftar 15 kota terpopuler di dunia untuk wisatawan tahun 2025, menurut laporan terbaru yang dirilis oleh Time Out.

Peringkat ini disusun berdasarkan analisis tahunan dari data pencarian Google terkait penerbangan, hotel, dan rencana perjalanan, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi perjalanan asal Inggris, InsureandGo.

Jakarta menjadi satu dari tiga kota di Asia Tenggara yang berhasil menembus daftar prestisius tersebut, bersama dengan Hanoi (Vietnam) dan Chiang Mai (Thailand).

Disebut sebagai pusat ekonomi dan bisnis terbesar di Asia Tenggara, Jakarta menarik banyak wisatawan internasional, terutama pelancong bisnis. Namun, kota ini juga menawarkan beragam destinasi budaya, kuliner, dan hiburan yang membuat para turis memanfaatkan waktu luang mereka untuk menjelajahi ibu kota.

Sementara itu, Hanoi menonjol karena kekayaan warisan budaya, landmark bersejarah, serta kuliner khas yang telah diakui dunia. Beberapa tempat favorit wisatawan di ibu kota Vietnam itu antara lain Benteng Kekaisaran Thang Long, Kuil Literatur, dan Kota Tua Hanoi.

Daftar Lengkap 15 Kota Terpopuler 2025
Berikut adalah 15 kota di dunia yang paling banyak dicari wisatawan pada tahun 2025:

Tokyo (Jepang)

Rio de Janeiro (Brasil)

Beijing (China)

Lucerne (Swiss)

Kota Kuwait (Kuwait)

Seville (Spanyol)

Chicago (Amerika Serikat)

Kota Belize (Belize)

Chiang Mai (Thailand)

Tbilisi (Georgia)

Hanoi (Vietnam)

Nassau (Bahama)

Jakarta (Indonesia)

Santiago (Chili)

Buenos Aires (Argentina)

Studi ini juga mencatat adanya penurunan minat wisata ke beberapa kota besar yang sebelumnya populer. Misalnya, Havana (Kuba) mengalami penurunan minat pencarian hingga 28%, menjadikannya yang paling drastis. Kota-kota lain yang mengalami penurunan termasuk Miami, Las Vegas, Berlin, hingga Singapura.

Menurut laporan, tren ini mencerminkan meningkatnya minat wisatawan untuk menjelajahi destinasi yang menawarkan pengalaman budaya otentik dan lebih sedikit terdampak oleh overtourism.

Monitorday.com – China mengkritik pernyataan Emmanuel Macron setelah Presiden Prancis itu mengaitkan konflik Ukraina dengan Taiwan. Beijing dengan tegas menyatakan kedua masalah tersebut berbeda dan sama sekali tidak dapat dibandingkan.

“Membandingkan masalah Taiwan dengan masalah Ukraina tidak dapat diterima,” kata Kedutaan Besar China di Singapura melalui media sosial seperti diberitakan AFP pada Sabtu (31/5).

“Jika seseorang mencoba mengecam ‘standar ganda’ dengan standar ganda mereka sendiri, satu-satunya hasil yang didapat adalah tetap standar ganda.”

Posting kedutaan tersebut tidak menyebutkan Macron secara langsung tetapi unggahannya disertai foto Presiden Prancis itu berbicara di acara tersebut.

Hal tersebut disampaikan sehari setelah Macron memperingatkan pejabat pertahanan Asia di Singapura agar tidak memandang invasi Rusia ke Ukraina sebagai masalah yang jauh.

“Jika kita menganggap bahwa Rusia dapat diizinkan mengambil sebagian wilayah Ukraina tanpa batasan apa pun, tanpa kendala apa pun, tanpa reaksi apa pun dari tatanan global, bagaimana Anda akan mengungkapkan apa yang mungkin terjadi di Taiwan?” kata Macron dalam forum keamanan tahunan utama Asia.

“Apa yang akan Anda lakukan jika sesuatu terjadi di Filipina?”

Kedutaan besar China di Singapura kemudian menegaskan, “masalah Taiwan sepenuhnya merupakan urusan internal China. Hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah China.”