Monitorday.com – Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ernoiz Antriyandarti, meminta pemerintah untuk lebih fokus pada penguatan daya saing industri dalam negeri dibandingkan merespons tekanan atau pujian dari pemerintah asing.
“Masih banyak komoditas Indonesia yang perlu meningkatkan daya saingnya. Jika perdagangan semakin diliberalisasi, dampak negatifnya akan lebih dirasakan oleh produsen dalam negeri, terutama yang berskala kecil,” ujar Ernoiz Antriyandarti, Jumat (21/6).
Ernoiz menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan melalui relaksasi impor yang diatur dalam Permendag 8/2024 dapat memengaruhi industri dalam negeri, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, sebagai anggota WTO, Indonesia memang perlu mendukung liberalisasi perdagangan, namun harus tetap berhati-hati dan melindungi produsen dalam negeri, terutama jika sektor tersebut kehilangan daya saing.
“Jika relaksasi impor diterapkan pada komoditas yang memiliki daya saing, itu tidak masalah. Namun, jika diterapkan pada komoditas tekstil dan produk tekstil (TPT), bisa memicu penurunan daya saing, peningkatan penutupan pabrik, dan PHK,” kata Ernoiz.
Ia juga mempertanyakan tujuan relaksasi impor tersebut dan menginginkan kajian lebih lanjut agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian.
“Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pengusaha dalam negeri terhadap keberpihakan pemerintah dan mengganggu iklim usaha yang bisa memicu guncangan ekonomi nasional,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong penerapan hambatan perdagangan internasional melalui “trade remedies” seperti Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.
Menurut dia, untuk mewujudkan hal ini diperlukan kolaborasi dengan kementerian terkait.
“Keberhasilan upaya ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup oleh Kementerian Perindustrian saja karena kewenangannya tidak hanya di sana,” ujar Menperin Agus Gumiwang, Kamis (20/6).