Monitorday.com – Miliarder sekaligus CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik untuk mengakuisisi platform berbagi video TikTok di Amerika Serikat.
Hal ini disampaikannya dalam forum di Jerman pada akhir Januari, yang kemudian dirilis ke publik akhir pekan lalu.
“Saya belum mengajukan tawaran untuk TikTok dan saya tidak punya rencana apa pun jika saya memilikinya,” ujar Musk, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (9/2).
TikTok menghadapi tekanan dari pemerintah Amerika Serikat karena kekhawatiran terhadap keamanan data pengguna.
Undang-undang AS mengharuskan perusahaan induknya, ByteDance, untuk memisahkan diri dari kepemilikan China atau menghadapi larangan total di Negeri Paman Sam.
Mantan Presiden AS, Donald Trump, yang kini kembali mencalonkan diri dalam Pemilu 2024, sempat menangguhkan larangan terhadap TikTok saat menjabat. Trump bahkan menyatakan akan terbuka jika Musk ingin mengambil alih platform tersebut. Namun, Musk menolak gagasan itu.
“Saya pribadi tidak menggunakan TikTok, jadi saya tidak begitu mengenalnya,” kata Musk. “Saya juga tidak bersemangat untuk mengakuisisinya.”
Dalam forum yang sama, Musk juga melontarkan kritik tajam terhadap program Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) yang bertujuan meningkatkan keberagaman dan kesetaraan di lingkungan kerja.
“DEI hanyalah rasisme yang diberi nama baru,” ujar Musk. “Saya menentang rasisme dan seksisme, tidak peduli kepada siapa pun itu ditujukan.”
Pernyataan Musk ini selaras dengan kebijakan tim kampanye Trump, yang tengah membongkar berbagai inisiatif DEI di birokrasi federal.
Pejabat AS telah membatalkan program pelatihan, mencabut hibah, serta memberhentikan ratusan pekerja yang dianggap tidak sejalan dengan agenda politik Trump.
Tak hanya itu, Musk juga menyuarakan dukungan terhadap partai sayap kanan AfD (Alternative für Deutschland) di Jerman, yang dikenal dengan sikap anti-imigrasi. Sikap ini menuai kontroversi mengingat sejarah Nazi di negara tersebut masih menjadi isu sensitif.
Musk dikenal sebagai salah satu pendukung utama Trump dalam kampanye kepresidenan 2024. Ia bahkan memimpin inisiatif Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang bertujuan memangkas anggaran federal dan me mbubarkan beberapa lembaga pemerintahan.
Namun, upaya tim reformasi Trump untuk mengakses data keuangan jutaan warga AS baru-baru ini mendapat hambatan hukum. Pada Sabtu (8/2), seorang hakim AS mengeluarkan perintah darurat yang melarang tim Trump mengakses data pribadi yang disimpan di Departemen Keuangan.
Dengan berbagai manuver politik dan bisnis yang terus berkembang, hubungan antara Elon Musk, Donald Trump, dan kebijakan pemerintah AS diprediksi akan tetap menjadi sorotan utama dalam dinamika global.