Monitorday.com – “Keselamatan bukan sekadar aturan, tapi napas dari setiap langkah menuju keberlanjutan.” Dengan semangat itu, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT), anggota holding Pupuk Indonesia, terus menegaskan komitmennya menumbuhkan budaya keselamatan dan keberlanjutan di setiap lini bisnisnya. Tak hanya menjadi jargon, nilai ini dihidupkan lewat penerapan program Responsible Care, yang menjadi pedoman utama perusahaan dalam menjaga harmoni antara produktivitas dan tanggung jawab sosial.

Direktur Operasi Pupuk Kaltim, F. Purwanto, menegaskan bahwa filosofi dasar Responsible Care berpijak pada keyakinan bahwa keberhasilan operasional sejati hanya dapat diraih jika aspek keselamatan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial dikelola dengan sistematis dan berkelanjutan.

“Keberhasilan bukan hanya tentang hasil produksi, tetapi tentang bagaimana kita melindungi manusia dan bumi dalam setiap prosesnya,” ujar Purwanto di Jakarta, Ahad (2/11/2025).

Purwanto menegaskan dengan lantang bahwa tujuh pilar utama Responsible Care menjadi fondasi kokoh bagi industri kimia yang beradab dan berintegritas. Pilar-pilar tersebut mencakup Process Safety, Employee Health and Safety, Distribution Safety, Chemical Security, Pollution Prevention, Community Awareness & Emergency Preparedness (CAER), serta Product Stewardship — tujuh tiang penyangga yang memastikan denyut kehidupan industri berjalan selaras dengan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan di setiap detik siklus hidup bahan kimia.

“Setiap kebijakan bukan sekadar keputusan administratif, tetapi hasil dari pendekatan manajemen berbasis risiko yang menjadikan keselamatan sebagai nilai sakral,prioritas tertinggi dalam setiap proses, tanpa kompromi,” tegas Purwanto penuh keyakinan.

Purwanto menuturkan, Pupuk Kaltim terus menapaki jalan inovasi tanpa henti, memadukan kekuatan industri dan kecanggihan teknologi digital untuk memperkuat manajemen keselamatan. Salah satu terobosan andalan adalah sistem predictive maintenance, sebuah inovasi yang mampu membaca tanda-tanda awal potensi kerusakan sebelum kegagalan benar-benar terjadi. Melalui integrasi sensor digital dan analitik data canggih, sistem ini bekerja layaknya “indra keenam” yang memberikan peringatan dini atas setiap gejala abnormal, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil secepat mungkin tanpa perlu menghentikan roda operasional.

Tak berhenti di situ, Purwanto menjelaskan bahwa rantai distribusi Pupuk Kaltim kini berdenyut dalam ekosistem digital. Sistem monitoring real-time memungkinkan setiap armada pengangkut dipantau secara menyeluruh, memastikan keandalan distribusi sekaligus memperkuat aspek keselamatan kerja. “Teknologi ini memastikan setiap proses berjalan sesuai standar keamanan tertinggi,” ujarnya.

Menurut Purwanto, seluruh sistem kerja di Pupuk Kaltim kini beroperasi dalam satu jaringan terintegrasi, yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat, akurat, dan presisi tinggi. “Kami membangun operasi yang bukan hanya efisien, tapi juga aman dan berkelanjutan,” tegasnya.

Inovasi berkelanjutan itu pun berbuah manis. Purwanto mengungkapkan rasa syukurnya karena Pupuk Kaltim berhasil meraih predikat tertinggi Platinum Indonesia Responsible Care Award (IRCA) 2025 dalam ajang bergengsi 18th Asia Pacific Responsible Care Conference (APRCC) pada 22–23 Oktober 2025. Prestasi ini menobatkan Pupuk Kaltim sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang meraih peringkat Platinum IRCA tahun tersebut.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tapi bukti nyata bahwa seluruh proses dan sistem di Pupuk Kaltim dibangun dengan kesadaran tinggi akan pentingnya keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan,” tutur Purwanto penuh keyakinan.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut lahir dari komitmen kolaboratif antara perusahaan, regulator, mitra logistik, dan otoritas lokal yang bersama-sama membangun tata kelola yang tangguh.

Ke depan, Pupuk Kaltim akan terus meneguhkan standar Responsible Care melalui langkah-langkah strategis mulai dari memperkuat sistem manajemen keselamatan, meningkatkan kapasitas SDM, hingga memperluas penerapan teknologi digital demi efisiensi dan keandalan yang berkelanjutan.

“Semua ini adalah bukti nyata bahwa Pupuk Kaltim bukan sekadar pelaku industri kimia, tetapi role model nasional dalam membangun budaya keselamatan yang hidup dan terus berkembang.” tutupnya.

Monitorday.com – Di tengah agenda penguatan ekonomi nasional berbasis UMKM, desain pengelolaan industri penjaminan dinilai perlu beralih dari orientasi keuntungan semata menuju penciptaan dampak yang terukur.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menegaskan Korea Selatan melalui Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) memberi contoh konkret bagaimana penjaminan dikelola untuk memperbanyak usaha kecil yang tumbuh dan menembus pasar regional.

“Tujuan utama KODIT bukan mengejar laba, melainkan target tahunan berapa banyak usaha kecil yang naik kelas, termasuk terbukanya akses ke pasar regional dan internasional,” ujar Toto pada Media Gathering PT Jamkrindo di Yogyakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menilai pola itu relevan diterapkan di Indonesia agar lembaga penjaminan berperan lebih kuat sebagai katalis pertumbuhan UMKM.

Menurut Toto, Indonesia memiliki fondasi untuk mengarah ke model serupa. PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) hingga September 2025 mencatat volume penjaminan Rp186,76 triliun, terdiri atas KUR Rp116,54 triliun dan non-KUR Rp70,21 triliun, membantu lebih dari 4,4 juta pelaku UMKM dan mendukung penyerapan sekitar 11,69 juta tenaga kerja.

“Angka-angka ini penting, tetapi yang lebih krusial adalah bagaimana penjaminan diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas manajerial dan kapabilitas bisnis mitra,” tegasnya.

Toto menilai reformasi kelembagaan BUMN melalui pembentukan BPI Danantara sebagai holding operasional dan BP BUMN sebagai regulator sekaligus pemegang saham seri A membuka peluang mempertegas mandat Jamkrindo.

“Pertanyaannya: Jamkrindo diposisikan murni komersial atau juga menjalankan public service obligation? Dalam kerangka Danantara, Jamkrindo idealnya menyeimbangkan kinerja finansial dan misi sosial untuk mendorong UMKM naik kelas,” ujarnya.

Dari sisi implikasi kebijakan dan bisnis, Toto merekomendasikan tiga langkah:

1. Penetapan indikator kinerja berbasis dampak (impact KPIs)—misalnya jumlah UMKM naik kelas dan akses pasar yang tercipta, bukan hanya volume penjaminan. Sinergi Jamkrindo–Jamkrida untuk memperluas jangkauan di daerah dan memperkuat literasi keuangan.
2. Penerapan analitik data dan AI guna mempercepat asesmen risiko, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku yang feasible namun belum bankable, serta menurunkan rasio gagal bayar.

“Jamkrindo tidak bisa dilihat hanya dari sisi profitnya saja. Yang mesti diutamakan adalah dampaknya pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM,” kata Toto.

Ia menambahkan, pendekatan itu akan meningkatkan kepercayaan perbankan, mempercepat formalitas usaha, dan memperkuat rantai pasok domestik.

Ke depan, Toto berharap penataan industri penjaminan mengadopsi disiplin ala KODIT—dengan target dampak yang jelas, governance yang kuat, dan orkestrasi kebijakan lintas lembaga.

“Jika mandat sosial dan komersial diseimbangkan secara konsisten, Jamkrindo dapat menjadi model BUMN penjaminan modern yang mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Monitorday.com – Transformasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia tengah memasuki fase baru, dengan fokus yang semakin kuat pada keberlanjutan dan dampak sosial ekonomi.

Dalam konteks tersebut, PT Jamkrindo dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi katalis bagi pertumbuhan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bukan sekadar entitas bisnis yang berorientasi laba.

Pandangan ini disampaikan oleh Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, dalam kegiatan media gathering di Yogyakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menilai bahwa industri penjaminan seperti Jamkrindo memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, khususnya melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

“Fungsi Jamkrindo tidak bisa hanya diukur dari besarnya profit yang dihasilkan. Lebih penting adalah seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan daya saing para mitra binaan di sektor mikro dan kecil,” ujar Toto.

Ia menegaskan bahwa kontribusi nyata Jamkrindo harus terlihat pada transformasi pelaku usaha dari mikro ke kecil, dan dari kecil ke menengah.

Menurut Toto, konsep profit to impact sejalan dengan arah kebijakan transformasi BUMN yang kini dipimpin oleh BPI Danantara sebagai entitas holding operasional, dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai pengatur dan pemegang saham seri A, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.

“Danantara diharapkan tidak hanya menilai BUMN dari sisi kinerja finansial, tetapi juga sejauh mana perusahaan seperti Jamkrindo mampu memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, terutama sektor UMKM,” jelasnya.

Lebih lanjut, Toto menyoroti perlunya perubahan paradigma pengelolaan BUMN penjaminan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan sosial ekonomi nasional. Ia mencontohkan Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) sebagai lembaga penjaminan di Korea Selatan yang sukses mendorong ribuan UMKM naik kelas melalui pendekatan berbasis dampak sosial.

“KODIT diberi target bukan pada profit, tapi pada jumlah usaha kecil yang berhasil tumbuh dan menembus pasar regional,” tambahnya.

Dalam konteks Indonesia, Jamkrindo dinilai berpotensi menjadi institusi serupa dengan memperkuat program penjaminan yang disertai pelatihan manajerial, digitalisasi bisnis, dan perluasan akses pasar. Hal ini, kata Toto, akan menjadikan Jamkrindo tidak hanya sebagai penjamin risiko kredit, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekosistem usaha kecil menengah.

“Kalau Jamkrindo bisa menggabungkan fungsi penjaminan dengan pemberdayaan, maka dampak ekonominya akan jauh lebih luas. Ini bukan hanya soal menjaga kelangsungan UMKM, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif,” ujarnya.

Selain itu, Toto mendorong sinergi antara Jamkrindo dan lembaga penjaminan daerah (Jamkrida) untuk memperluas jangkauan program ke daerah-daerah. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit produktif dan memperkuat fondasi ekonomi lokal, terutama di wilayah dengan tingkat literasi keuangan rendah.

Menutup pernyataannya, Toto menyampaikan optimisme terhadap arah transformasi Jamkrindo di bawah kerangka Danantara. Dengan dukungan kepemimpinan muda dan kebijakan yang berpihak pada sektor produktif, Jamkrindo diharapkan menjadi pelopor BUMN yang menyeimbangkan kinerja finansial dan dampak sosial ekonomi.

“Ke depan, keberhasilan Jamkrindo tidak lagi hanya diukur dari laba bersih, tetapi dari seberapa besar kontribusinya dalam mengangkat kelas UMKM dan memperkuat ekonomi nasional,” pungkasnya.

Monitorday.com – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menegaskan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional dengan memperluas dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

Sebagai lembaga penjaminan terbesar di Indonesia, Jamkrindo berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi penjaminan yang inovatif dan berkelanjutan guna memperkuat akses pembiayaan yang inklusif bagi sektor produktif.

Hingga September 2025, Jamkrindo secara konsolidasi mencatatkan volume penjaminan Rp186,76 triliun, yang terdiri dari penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp116,54 triliun dan penjaminan non-KUR sebesar Rp70,21 triliun. Penyaluran ini telah menjangkau lebih dari 4,4 juta pelaku UMKM serta mendukung penyerapan 11,69 juta tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi nasional.

Secara keuangan, perusahaan juga mencatatkan laba sebelum pajak (EBT) sebesar Rp1,18 triliun, atau 156,72 persen dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Jamkrindo, Abdul Bari, menyatakan bahwa hasil tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem pembiayaan inklusif.

“Sebagai lembaga penjaminan yang memiliki mandat besar dalam mendukung perekonomian nasional, Jamkrindo berupaya terus membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang feasible namun belum bankable. Dengan penjaminan yang kuat dan tata kelola yang prudent, kami ingin berperan aktif menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” ujarnya.

Selain fokus pada penjaminan, Jamkrindo juga aktif menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Sepanjang tahun 2025, perusahaan menggelar Roadshow Literasi Keuangan dan Digital Marketing di sepuluh kota, termasuk Sukabumi, Padang, Tarakan, dan Mataram.

Di samping itu, Jamkrindo juga menyelenggarakan kelas bisnis “Kriyativepreneur” di Bantul, Yogyakarta, guna meningkatkan kompetensi dan daya saing UMKM di era digital.

Komitmen Jamkrindo dalam mendukung UMKM juga tercermin dari pendampingan terhadap berbagai usaha binaan di daerah. Salah satunya adalah Nur Parwanto Silver di Kotagede, Yogyakarta, yang menjadi contoh keberhasilan sinergi antara penjaminan pembiayaan dan pengembangan kapasitas usaha.

Dengan jaringan operasional yang luas, meliputi 9 kantor wilayah, 54 kantor cabang, dan 15 unit pelayanan di seluruh Indonesia, Jamkrindo memastikan layanan penjaminan dapat diakses hingga ke wilayah terpencil, guna memperkuat pemerataan ekonomi nasional.

Sementara itu, Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Manajemen Risiko Jamkrindo, Ivan Soeparno, menekankan bahwa perusahaan terus memperkuat fondasi bisnis melalui transformasi digital dan inovasi layanan.

“Melalui transformasi digital, pengembangan produk penjaminan yang fleksibel, serta penguatan manajemen risiko berbasis data, kami ingin memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional. Keberhasilan UMKM adalah keberhasilan Jamkrindo, dan keberhasilan Jamkrindo adalah keberhasilan Indonesia,” jelasnya.

Dengan strategi yang berorientasi pada dampak sosial ekonomi, Jamkrindo menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra terpercaya bagi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Monitorday.com – Reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki babak baru seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang mengubah secara fundamental struktur pengelolaan BUMN di Indonesia. Pembentukan BPI Danantara sebagai lembaga operasional dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai regulator sekaligus pemegang saham seri A menjadi langkah besar dalam modernisasi sektor korporasi negara.

Namun, di tengah perubahan besar ini, muncul pertanyaan strategis: di mana posisi PT Jamkrindo (Persero) sebagai salah satu BUMN penjaminan nasional? Apakah lembaga ini akan tetap berperan sebagai badan berorientasi publik dengan mandat mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau akan diarahkan menjadi entitas bisnis murni dengan fokus komersial?

Pertanyaan tersebut disampaikan oleh Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, dalam forum media gathering di Yogyakarta, Jumat (31/10/2025). Ia menilai momentum pembentukan Danantara perlu diikuti dengan kejelasan fungsi setiap BUMN, termasuk Jamkrindo.

“Secara institusional, pengelolaan BUMN kini berada di bawah dua lembaga, yakni BP BUMN sebagai pengatur dan pemegang saham, serta BPI Danantara sebagai holding operasional. Tantangannya adalah menentukan posisi Jamkrindo: apakah hanya mengelola bisnis komersial, atau juga menjalankan fungsi pelayanan publik bagi UMKM,” ujar Toto.

Menurutnya, Jamkrindo memiliki karakteristik unik dibandingkan BUMN lain karena beroperasi di sektor penjaminan kredit yang beririsan langsung dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, orientasi profit perlu diimbangi dengan fungsi sosial untuk memastikan keberlanjutan dukungan terhadap UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Jamkrindo tidak bisa semata-mata dilihat dari kinerja keuangannya saja. Yang lebih penting adalah dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pelaku usaha kecil dan menengah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Toto menyoroti bahwa arah kebijakan Danantara ke depan akan menjadi faktor penentu bagi posisi Jamkrindo dalam ekosistem BUMN. Jika Danantara mengarahkan fokus pada efisiensi bisnis dan peningkatan nilai korporasi, maka perlu strategi yang tepat agar Jamkrindo tetap memiliki ruang untuk menjalankan mandat sosialnya.

“Dalam konteks pemberdayaan UMKM, Jamkrindo memiliki peran strategis sebagai katalis ekonomi rakyat. Oleh karena itu, arah kebijakan Danantara sebaiknya tidak hanya menilai Jamkrindo dari perspektif laba, tetapi juga kontribusinya dalam mendorong inklusi keuangan nasional,” jelas Toto.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Jamkrindo dan lembaga penjaminan daerah (Jamkrida) untuk memperkuat fondasi industri penjaminan nasional.

“Kerja sama strategis antara Jamkrindo dan Jamkrida akan menjadi kunci dalam memperluas akses penjaminan dan mendukung pemerataan ekonomi di berbagai daerah,” ujarnya.

Transformasi kelembagaan ini juga membuka peluang bagi Jamkrindo untuk beradaptasi dengan sistem tata kelola yang lebih profesional dan digital. Melalui dukungan Danantara sebagai super holding yang diharapkan lebih cepat dan efisien dibanding rezim kementerian sebelumnya, Jamkrindo berpotensi memperkuat posisi sebagai mitra keuangan inklusif bagi sektor UMKM.

Menutup paparannya, Toto menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan baru di Jamkrindo. Ia percaya, generasi muda yang kini memimpin perusahaan mampu memanfaatkan momentum reformasi BUMN untuk memperkuat peran Jamkrindo sebagai lembaga penjaminan yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional.

“Dengan arah kebijakan Danantara yang jelas dan kepemimpinan yang adaptif, Jamkrindo dapat menjadi model BUMN yang mampu menyeimbangkan antara kinerja bisnis dan misi sosialnya,” tutup Toto.

Monitorday.com – Komisaris Independen PT Jamkrindo M. Muchlas Rowi menegaskan bahwa penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) akan menjadi tonggak penting dalam transformasi industri penjaminan nasional.

Menurutnya, AI tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan ekonomi yang memastikan setiap pelaku UMKM mendapat penilaian pembiayaan secara adil dan berbasis data.

Dalam sambutannya pada acara Media Gathering PT Jamkrindo di Yogyakarta, Jumat (31/10/2025), Muchlas menyebut bahwa peran media dan teknologi harus berjalan beriringan dalam membangun ekosistem kepercayaan (trust ecosystem) di sektor keuangan inklusif.

“Jamkrindo memandang media bukan sekadar penyampai berita, tetapi mitra strategis dalam membangun ekosistem kepercayaan. Dalam sektor penjaminan, kepercayaan adalah modal utama,” ujar Muchlas.

Ia mengingatkan bahwa setiap pemberitaan tentang Jamkrindo turut membentuk persepsi publik mengenai peran BUMN ini sebagai penopang ekonomi rakyat. Karena itu, ia mengapresiasi media nasional yang turut mengedukasi publik tentang pentingnya fungsi penjaminan bagi UMKM dan koperasi.

Muchlas juga menyinggung sejarah panjang Jamkrindo yang berdiri sejak 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) dan kini telah bertransformasi menjadi perusahaan modern berbasis data.

“Transformasi Jamkrindo bukan hanya restrukturisasi bisnis atau penguatan modal, tetapi juga transformasi pola pikir — dari perusahaan penjamin tradisional menjadi data-driven institution,” ujarnya.

Menurutnya, ke depan, penerapan AI akan mengubah cara kerja industri penjaminan secara fundamental. Ia menggambarkan bagaimana sistem berbasis AI dapat menganalisis ribuan data UMKM secara real-time, mendeteksi potensi risiko gagal bayar sebelum terjadi, serta memberikan rekomendasi penjaminan berbasis machine learning dengan akurasi tinggi.

“Inilah arah masa depan industri penjaminan: dari analisis berbasis dokumen menjadi predictive guarantee intelligence,” tegasnya.

Lebih jauh, Muchlas menekankan bahwa teknologi harus tetap berpihak pada nilai kemanusiaan. Menurutnya, kemajuan teknologi tanpa narasi yang tepat dapat kehilangan makna. Karena itu, ia mengajak media untuk berperan sebagai jembatan antara teknologi dan publik, agar inovasi digital dapat dipahami dengan bahasa yang manusiawi dan tetap berlandaskan etika.

“Bayangkan jika media dan Jamkrindo berkolaborasi menghadirkan liputan berbasis data journalism tentang UMKM tangguh atau kisah penerima penjaminan. Itu bukan sekadar berita, tetapi pencerahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam pandangan Muchlas, AI justru memperkuat misi kemanusiaan Jamkrindo.

“AI memang bekerja dengan data, tetapi arah dan dampaknya tetap ditentukan oleh manusia — oleh niat, integritas, dan empati kita,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa transformasi digital Jamkrindo tidak akan menghilangkan nilai-nilai humanis, melainkan memperkuat misi perusahaan untuk membantu pelaku usaha kecil menjadi besar dan layak dipercaya di mata lembaga keuangan.

Menutup sambutannya, Muchlas mengajak seluruh insan media untuk terus bersinergi dalam membangun narasi positif mengenai perubahan digital yang sedang berlangsung di Jamkrindo.

“Pada akhirnya, baik media maupun Jamkrindo memiliki tujuan yang sama: membangun kepercayaan publik dan menyalakan harapan bagi ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkeadilan,” pungkasnya.

Monitorday.com — Di tengah upaya pemerintah memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peran lembaga penjaminan seperti PT Jamkrindo dinilai semakin strategis. Bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan kapasitas UMKM agar mampu naik kelas.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, dalam forum media gathering di Yogyakarta, Jumat (31/10/2025). Ia menegaskan bahwa industri penjaminan memiliki fungsi vital dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang kerap terkendala agunan dan kelayakan kredit.

“Industri penjaminan bukan hanya soal memberikan akses pembiayaan kepada sektor perbankan, tetapi juga bagaimana ekosistemnya mampu membawa mitra usaha mikro dan kecil untuk naik kelas,” ujar Toto.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas manajerial dan kapabilitas bisnis menjadi faktor penting agar UMKM tidak sekadar bertahan, tetapi juga tumbuh berkelanjutan.

Lebih jauh, Toto menyoroti perlunya pendekatan yang lebih progresif dalam pengelolaan BUMN penjaminan. Ia mencontohkan Korea Credit Guarantee Fund (KODIT) di Korea Selatan sebagai model ideal.

“Fungsi utama KODIT bukan mengejar profit, tetapi seberapa besar lembaga itu mampu membuat usaha kecil naik kelas dan menembus pasar regional maupun internasional,” jelasnya.

Menurutnya, pola serupa dapat diadaptasi oleh Jamkrindo agar lebih berperan sebagai katalis pembangunan ekonomi kerakyatan, bukan sekadar entitas komersial.

“Mimpi besarnya adalah agar pelaku usaha mikro di Indonesia memiliki daya saing yang meningkat melalui pendampingan dan penjaminan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Toto juga menyoroti dinamika baru tata kelola BUMN pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 yang mereformasi struktur kelembagaan BUMN melalui pembentukan BPI Danantara sebagai entitas operasional dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai pengatur sekaligus pemegang saham seri A.

“Ke depan, pengelolaan BUMN akan diatur oleh dua lembaga: BP BUMN sebagai regulator dan pemegang saham, serta BPI Danantara, khususnya Danantara Asset Management, sebagai holding operasional. Tantangannya adalah bagaimana Danantara memposisikan Jamkrindo—apakah murni komersial, atau juga menjalankan fungsi public service obligation bagi UMKM,” ujar Toto.

Ia menilai, penegasan fungsi sosial-ekonomi Jamkrindo sangat penting dalam konteks pembangunan nasional.

“Jamkrindo tidak bisa hanya dilihat dari sisi profit semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah,” tegasnya.

Selain itu, Toto mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Jamkrindo dan lembaga penjaminan daerah (Jamkrida) untuk memperkuat industri penjaminan nasional. Sinergi tersebut, menurutnya, akan memperluas jangkauan penjaminan dan mempercepat proses digitalisasi layanan bagi sektor UMKM di seluruh Indonesia.

Menutup pernyataannya, Toto menyampaikan optimismenya terhadap kepemimpinan baru di Jamkrindo. Dengan semangat generasi muda dan dukungan transformasi BUMN melalui Danantara, ia yakin Jamkrindo akan menjadi lembaga penjaminan yang lebih adaptif, berorientasi dampak, dan berperan nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Harapannya, Jamkrindo ke depan dapat menjadi katalis pembangunan ekonomi rakyat dengan tetap menjaga keseimbangan antara kinerja komersial dan tanggung jawab sosialnya terhadap UMKM,” pungkas Toto.

Monitorday.com – – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menciptakan sekitar 600 ribu lapangan pekerjaan. Lapangan kerja tersebut meliputi pekerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pemasok bahan baku. Khusus untuk SPPG, kata Dadan, pekerja yang sudah terserap lebih dari 300 ribu orang.

“Itu belum yang di supplier karena satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier, dan satu supplier biasanya mempekerjakan antara lima sampai 15 orang. Jadi sudah kurang lebih 600 ribu orang bekerja di dalam MBG, belum dihitung petaninya,” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9).

Dadan menjelaskan jumlah itu mencakup tenaga kerja di SPPG, jaringan pemasok, serta berpotensi bertambah dari petani yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan. Pada awal perencanaan, dengan anggaran Rp71 triliun, BGN menargetkan pembangunan 5.000 dapur SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Namun, target itu kemudian diperluas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

“Oleh sebab itu kami bekerja keras untuk bisa memenuhi target tersebut. Alhamdulillah sampai pagi ini sudah ada 8.344 SPPG dan itu 100 persen dari 8.344 itu didanai oleh dana masyarakat. Jadi ini kontribusi masyarakat yang luar biasa,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp6 triliun untuk membangun 1.542 SPPG, tapi hingga kini pembangunan fisik masih dalam proses. Dan hari ini kegiatan ini adalah salah satu yang bisa mempercepat proses ini terjadi,” katanya.

Monitorday.com –  Pemerintah Indonesia akhirnya memastikan keberhasilan dalam negosiasi strategis dengan PT Freeport Indonesia. Menteri Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa kesepakatan penambahan saham sebesar 12 persen telah mencapai tahap final.

“Negosiasi tambahan saham Freeport sudah final. Pemerintah akan mendapatkan tambahan 12 persen,” ujar Bahlil dengan nada optimistis. Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kerja panjang lintas kementerian, sekaligus bagian dari strategi memperkuat kedaulatan nasional di sektor tambang.

Penambahan saham tersebut menjadi bagian dari kesepakatan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport yang akan berlaku hingga tahun 2041. Pemerintah Indonesia kini tengah menyiapkan regulasi teknis dan dokumen hukum untuk menyesuaikan struktur kepemilikan baru tersebut.

Bahlil menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: porsi kepemilikan Indonesia harus lebih besar, minimal di atas 10 persen. “Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Sumber daya alam strategis seperti Freeport harus memberikan manfaat nyata bagi bangsa,” tegasnya.

Langkah ini dinilai sebagai kemenangan diplomasi energi nasional. Selama bertahun-tahun, kepemilikan saham Freeport menjadi perdebatan karena dominasi asing dianggap terlalu kuat. Dengan tambahan 12 persen, posisi pemerintah Indonesia diharapkan semakin kokoh dalam menentukan arah kebijakan perusahaan.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Belum ada kejelasan mengenai waktu implementasi, mekanisme pembelian saham, serta dampak langsung terhadap pembagian dividen dan pengelolaan tambang. Pemerintah juga perlu memastikan agar penambahan saham tidak hanya simbolik, melainkan benar-benar membawa keuntungan finansial dan strategis bagi negara.

Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Dengan keterlibatan lebih besar dari pemerintah, pengawasan terhadap aspek lingkungan dan sosial di kawasan tambang diharapkan lebih kuat. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global sumber daya mineral, terutama di tengah transisi energi yang semakin menuntut keberlanjutan dan efisiensi.

Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan investasi asing. Bahlil memastikan bahwa negosiasi tambahan saham ini bukan akhir, melainkan awal dari era baru pengelolaan tambang nasional yang lebih berdaulat dan transparan.