Monitorday.com – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 yang memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2024.

Kebijakan ini diambil karena batas akhir pelaporan yang jatuh pada 31 Maret 2025 bersamaan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1446 Hijriah.

Dalam kebijakan terbaru ini, WP OP yang terlambat membayar PPh Pasal 29 atau melaporkan SPT Tahunan tetap tidak akan dikenakan sanksi administratif, asalkan pelaporan dilakukan paling lambat pada 11 April 2025.

Biasanya, keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak akan dikenakan Surat Tagihan Pajak (STP), namun dalam hal ini, DJP tidak akan menerbitkan STP bagi WP OP yang terdampak libur panjang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyatakan bahwa kebijakan ini dibuat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

“Kami memahami bahwa libur panjang bisa menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Oleh karena itu, kami memberikan kelonggaran ini sebagai bentuk kepedulian kepada wajib pajak,” ujarnya.

Libur nasional dan cuti bersama yang berlangsung pada akhir Maret hingga awal April 2025 menyebabkan jumlah hari kerja efektif menjadi terbatas, yang dapat menyulitkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak memiliki kesempatan tambahan untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa khawatir akan terkena sanksi.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses dan mengunduh dokumen resmi Kepdirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025 melalui situs web resmi DJP di pajak.go.id.

Pemerintah juga mengimbau agar wajib pajak memanfaatkan waktu tambahan ini sebaik-baiknya untuk tetap patuh pada kewajiban perpajakannya.

Monitorday.com – Menjelang Hari Raya, perbedaan antara “Lebaran” dan “Idul Fitri” sering menjadi topik perbincangan hangat di kalangan umat Muslim di Indonesia. Kedua istilah ini sering dianggap memiliki arti yang sama, namun apakah benar demikian?

Idul Fitri atau Lebaran adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Islam pada tanggal 1 Syawal setelah menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Idul Fitri menjadi momen penting untuk merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lebaran merujuk pada hari raya umat Muslim yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa. Istilah “Lebaran” memiliki asal-usul yang menarik.

Beberapa ahli bahasa, termasuk M. A. Salmun, seorang ahli bahasa sastra Sunda dan Indonesia, mengungkapkan bahwa kata “Lebaran” berasal dari tradisi Hindu yang memiliki arti “selesai” atau “usai.” Dalam tradisi Jawa, istilah ini juga digunakan dengan pengertian yang sama, yakni “wis bar” yang berarti “sudah selesai.”

Sementara itu, menurut Ustadz Ammi Nur Baits dalam laman Konsultasi Syariah, istilah Idul Fitri berasal dari dua kata dalam Bahasa Arab, yaitu “Id” yang berarti “kembali” dan “Al-Fitri” yang berarti “fitrah” atau “kembali ke keadaan semula.”

Konsep ini merujuk pada kebangkitan spiritual yang dirayakan setiap tahun, sebagai tanda kemenangan umat Islam setelah menunaikan puasa dan kembali kepada fitrah mereka.

Meskipun sering digunakan secara bergantian, “Lebaran” dan “Idul Fitri” memiliki nuansa makna yang berbeda.

Idul Fitri lebih mengarah pada arti spiritual dan keagamaan, sementara Lebaran lebih berfokus pada tradisi masyarakat yang merayakan momen setelah Ramadhan. Keduanya, bagaimanapun, tetap menjadi hari penuh sukacita bagi umat Muslim di seluruh dunia.

Monitorday.com – Bayangkan sedang duduk santai di serambi pesantren, menikmati kopi pahit dan gorengan hangat, tiba-tiba Abuya Muhtadi berseloroh, “Lebaran versi kita beda dikit, tapi tetap sah.” Begitulah cara sang ulama Banten ini menyampaikan sesuatu yang serius dengan gaya khasnya: ringan, penuh humor, tapi tetap sarat makna.

Siapa yang tak kenal Abuya Muhtadi? Bagi sebagian orang, dialah sosok ulama kharismatik dengan segudang ilmu dan pemikiran yang tajam . Bagi sebagian lainnya, dialah adalah pencerah jiwa dengan selera humor tinggi, kadang lebih segar dari es kelapa di tengah terik Banten.

Kali ini, Abuya kembali bikin heboh dengan penetapan Idul Fitri 1446 H yang jatuh pada 1 April 2025! Apakah ini kebetulan? Atau justru hikmah terselubung yang hanya dia yang tahu?

Ketika pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 31 Maret 2025, Abuya justru punya hitungan sendiri yang lebih ‘spesial’. “Bukan soal beda, tapi soal metode. Kalau orang lain pakai 3 derajat, kita pakai 9 derajat. Kalau bisa tinggi, kenapa harus pendek?” katanya sambil tertawa. Logika sederhana ini tampaknya sulit dibantah, setidaknya jika kita ikut dalam frekuensi humornya.

Metode penghitungan hilal Abuya mungkin bukan yang paling populer, tapi jelas bukan sekadar hitungan asal-asalan. Dengan kriteria minimal 9 derajat, Abuya memastikan hilal benar-benar terlihat tanpa perlu berdebat panjang. “Kalau kurang dari 9 derajat, itu masih anak-anak. Biar hilal juga tumbuh dewasa dulu baru dianggap,” celetuknya. Gaya khasnya dalam menyampaikan ilmu agama ini membuat suasana menjadi cair dan tidak kaku.

Tak hanya dalam hal penetapan Lebaran, Abuya juga dikenal dengan gaya dakwah yang jenaka tapi penuh makna. Dalam suatu pengajian, ada yang bertanya, “Abuya, kalau kita ragu ikut Lebaran versi siapa, bagaimana?” Dengan santai, beliau menjawab, “Ikut yang bikin kamu bahagia, tapi jangan sampai kebanyakan Lebaran, nanti bajunya nggak cukup.” Candaannya memang sederhana, tapi pesannya mendalam: perbedaan jangan sampai membuat umat tercerai-berai.

Pendekatan toleran yang diusung Abuya juga patut diacungi jempol. ia tidak pernah memaksakan pengikutnya untuk mengikuti hitungannya. “Mau ikut pemerintah? Silakan. Mau ikut saya? Juga boleh. Mau ikut yang lain? Ya terserah, yang penting jangan Lebaran setiap bulan.” Guyonan semacam ini selalu membuat suasana lebih ringan, bahkan ketika membahas hal yang bisa memicu perdebatan panjang.

Tentu saja, tidak semua orang menerima keputusan Abuya dengan tangan terbuka. Ada yang mengkritik, ada yang bingung, ada juga yang diam-diam tertawa karena merasa ini adalah bagian dari kebijaksanaan unik seorang ulama. “Lebaran kok kayak diskon, ada versi beda-beda,” kelakar seorang santri sambil tertawa.

Meski begitu, pengikut setia Abuya tetap teguh dengan keyakinannya. “Kami percaya perhitungan Abuya. Beliau bukan hanya ulama, tapi juga manusia yang penuh hikmah. Kadang, sesuatu yang terdengar lucu justru lebih mudah diterima dan dipahami,” ujar seorang jemaahnya.

Pada akhirnya, perbedaan dalam penentuan 1 Syawal ini bukanlah sesuatu yang harus diributkan. Seperti kata Abuya, “Yang penting puasanya khusyuk, makannya nikmat, dan Lebarannya bahagia. Mau 31 Maret atau 1 April, yang penting jangan 1 Desember.” Satu pesan yang mungkin ingin ia sampaikan: perbedaan itu wajar, tapi menjaga kebersamaan jauh lebih penting.

Monitorday.com – Saat membayangkan organisasi keagamaan, kebanyakan orang cenderung fokus pada aspek spiritual dan sosial. Namun, siapa sangka bahwa Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di Indonesia, kini mencatatkan namanya dalam daftar organisasi keagamaan terkaya di dunia? Berdasarkan data dari Seasia Stats, Muhammadiyah memiliki aset luar biasa, mencapai Rp454,24 triliun. Angka ini menempatkan Muhammadiyah di posisi keempat secara global, membuktikan bahwa organisasi Islam ini tidak hanya berkembang dalam aspek keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang luar biasa.

Posisi pertama dalam daftar organisasi keagamaan terkaya masih dipegang oleh The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (LDS Church) yang berbasis di Amerika Serikat dengan total aset mencapai Rp4.305 triliun. Di sisi lain, Vatikan yang menjadi pusat Gereja Katolik tidak memiliki angka kekayaan yang pasti dalam laporan Seasia Stats. Namun, catatan menunjukkan bahwa Gereja Katolik di Jerman memiliki aset antara Rp767 triliun hingga Rp4.315 triliun, sementara di Australia dan Prancis masing-masing mencapai Rp377,72 triliun dan Rp373,66 triliun.

Fenomena ini menggugah banyak pertanyaan: bagaimana Muhammadiyah bisa mencapai pencapaian ini? Rahasianya terletak pada sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern. Sumber dana utama Muhammadiyah berasal dari wakaf, donasi, serta investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan jaringan universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial yang tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah telah membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, Muhammadiyah juga memainkan peran besar dalam perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup banyak orang.

Capaian ini juga membuktikan bahwa organisasi Islam mampu berdiri secara mandiri dan berkembang dengan sistem yang efisien. Meski masih jauh dari LDS Church atau kekayaan Gereja Katolik di berbagai negara, posisi Muhammadiyah dalam daftar ini menunjukkan bahwa organisasi Islam di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam skala global. Keberhasilannya juga menjadi bukti bahwa pengelolaan aset berbasis nilai-nilai Islam dapat menjadi model bagi organisasi lain.

Namun, perhitungan kekayaan organisasi keagamaan bukanlah hal yang mudah. Estimasi aset bisa berbeda tergantung pada metode yang digunakan. Beberapa faktor seperti nilai properti, investasi, dan arus kas operasional dapat memengaruhi hasil akhir dari analisis kekayaan. Oleh karena itu, membandingkan Muhammadiyah dengan Vatikan atau organisasi keagamaan lain membutuhkan data yang lebih mendalam.

Terlepas dari itu, masuknya Muhammadiyah dalam daftar ini menegaskan bahwa organisasi keagamaan bukan hanya memiliki peran spiritual, tetapi juga berkontribusi dalam aspek sosial dan ekonomi. Dengan aset yang terus berkembang, Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk terus memperluas dampaknya, baik di Indonesia maupun di kancah global. Ke depannya, tantangan terbesar bagi Muhammadiyah adalah bagaimana menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan amanah umat.

Monitorday.com –Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa sepakbola bisa membangun kembali semangat semboyan negara Indonesia, ‘Bhineka Tunggal Ika’. Sepakbola bukan sekadar olahraga, melainkan alat pemersatu yang mampu menyatukan berbagai latar belakang, budaya, dan identitas dalam satu visi: mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia.

Saat ini, Timnas Indonesia dihuni oleh 19 pemain keturunan, sebagian besar berasal dari Belanda. Keberagaman dalam skuad Garuda mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika yang tersemat dalam lambang Garuda Pancasila. Erick Thohir percaya bahwa kekuatan sepakbola mampu merajut kembali keberagaman menjadi satu kesatuan yang kokoh.

Perjuangan Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum untuk membuktikan hal tersebut. Para pemain terbaik dikumpulkan demi satu tujuan: membawa Indonesia ke panggung sepakbola tertinggi. Dalam wawancara dengan media Belanda, NOS, Erick mengungkap misi besar PSSI bersama Indonesia.

“Sepakbola bisa membantu membangun kembali motto nasional kami, ‘Bhineka Tunggal Ika’, yang berarti persatuan dalam keberagaman,” kata Erick dalam wawancara dengan Voetbal Primeur.

Ambisi besar juga disampaikan Erick Thohir. Dia ingin Indonesia masuk dalam 50 besar peringkat FIFA pada tahun 2045. Target ini bukan perkara mudah. Dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 280 juta penduduk, Indonesia memiliki tantangan yang kompleks. Namun, hal itu bukan alasan untuk berhenti bermimpi.

Saat ini, Indonesia masih menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda menempati posisi keempat Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga Grup C dengan sembilan poin. Mereka bersaing ketat dengan Australia (13 poin), Arab Saudi (10 poin), Bahrain (6 poin), dan China (6 poin). Jepang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan raihan 20 poin.

Perjalanan panjang Timnas Indonesia di kancah internasional memang penuh tantangan. Namun, dengan semangat persatuan dan dukungan penuh dari masyarakat, sepakbola Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit. Bhineka Tunggal Ika bukan hanya semboyan, melainkan filosofi yang hidup di lapangan hijau. Dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang tepat, mimpi Indonesia berlaga di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan.

Monitorday.com – Rodtang Jitmuangnon menyumbangkan sebagian bonus pertandingannya untuk masyarakat Muslim yang kurang mampu dan dhuafa.

Bonus senilai 50.000 dolar AS ia terima setelah berhasil mengalahkan Takeru Segawa dalam waktu 80 detik.

Rodtang, petarung asal Thailand, memenangkan laga utama ONE 172 di Saitama Super Arena, Jepang, pada 23 Maret 2025.

Takeru Segawa dikenal sebagai salah satu kickboxer terbaik, dengan gelar di berbagai kelas dalam ajang K-1.

Rodtang sendiri merupakan juara kelas terbang kickboxing dan dijuluki “The Iron Man” karena ketangguhannya di ring.

Kemenangan cepatnya atas Takeru membuat namanya semakin populer di kalangan pecinta olahraga bela diri.

Rodtang lahir dengan nama Tinnakorn Srisawat di Pattalung, Thailand, pada 23 Juli 1997.

Ia berusia 27 tahun dan saat ini berstatus sebagai atlet Muay Thai dengan kewarganegaraan Thailand.

Rodtang masuk Islam pada Februari 2023 setelah menikah dengan atlet Muay Thai Muslimah, Aida Looksaikongdin.

Sebelumnya, sempat beredar rumor bahwa ia ditahbiskan sebagai biksu Buddha sebelum akhirnya menjadi mualaf.

Rodtang menegaskan bahwa dirinya kini adalah seorang Muslim penuh dan mengikuti agama istrinya.

Keputusan Rodtang untuk berbagi rezeki mendapat apresiasi dari banyak penggemar dan komunitas Muslim.

Ia berharap sumbangannya bisa membantu mereka yang membutuhkan serta memberikan manfaat bagi umat Islam.

Aksi sosial Rodtang menambah daftar panjang atlet Muslim yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan.

Melalui donasi ini, Rodtang menunjukkan bahwa kemenangan di ring juga bisa menjadi berkah bagi sesama.

Rodtang terus menginspirasi dengan prestasi dan kepeduliannya terhadap sesama, baik di dalam maupun di luar arena.

Monitorday.com – Saat amplop berisi Tunjangan Hari Raya (THR) berpindah ke tangan, euforia langsung terasa. Bagi siswa SMP kelas 8, ini adalah momen langka—kesempatan memiliki uang sendiri tanpa harus meminta orang tua.

Namun, bagaimana jika THR ini bukan sekadar untuk jajan atau beli barang yang sedang tren? Bagaimana kalau uang ini bisa dikelola dengan lebih cerdas dan bermanfaat?

Banyak siswa yang langsung tergoda untuk menghabiskan THR dalam hitungan hari, bahkan jam! Makanan lezat, gadget baru, atau mainan impian tiba-tiba masuk dalam daftar belanja. Padahal, dengan sedikit perencanaan, THR bisa dimanfaatkan lebih optimal tanpa menghilangkan kesenangan. Bayangkan jika sebagian dari THR bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna, misalnya menabung untuk membeli barang impian tanpa harus meminta tambahan uang dari orang tua.

Salah satu trik sederhana dalam mengelola THR adalah dengan membaginya ke dalam beberapa kategori: kebutuhan, keinginan, tabungan, dan donasi. Misalnya, 40% untuk ditabung, 30% untuk membeli barang yang diinginkan, 20% untuk keperluan mendadak atau kebutuhan kecil, dan 10% untuk berbagi kepada orang lain. Dengan cara ini, uang THR tidak langsung habis begitu saja, dan ada kepuasan lebih dalam menggunakannya.

Menabung dari THR mungkin terdengar membosankan, tetapi coba pikirkan manfaatnya. Saat teman-teman kehabisan uang dan kembali meminta jajan pada orang tua, kamu justru masih memiliki simpanan. Jika dilakukan secara rutin setiap tahun, kebiasaan ini bisa menjadi bekal berharga di masa depan. Bisa jadi, saat naik ke kelas 3 SMP, kamu sudah bisa membeli sesuatu yang lebih besar dengan uang tabungan sendiri, seperti sepeda atau bahkan perangkat komputer untuk belajar.

Selain menabung, investasi kecil juga bisa dilakukan. Misalnya, jika tertarik dengan dunia bisnis, sebagian THR bisa digunakan untuk mencoba usaha kecil-kecilan seperti menjual stiker, aksesoris, atau makanan ringan. Dengan modal dari THR, kamu bisa belajar cara menghasilkan uang sendiri. Ini bukan hanya mengajarkan kemandirian, tetapi juga memberi pengalaman berharga dalam mengelola keuangan.

Menggunakan THR dengan bijak juga bisa melatih pengendalian diri. Kadang, ada dorongan besar untuk langsung membeli sesuatu yang sedang tren, tapi coba tanya pada diri sendiri: apakah ini benar-benar dibutuhkan? Jika bisa menunda keinginan sesaat dan berpikir lebih jauh, kamu akan lebih puas dengan keputusan yang diambil. Latihan sederhana ini bisa membuat kamu lebih bijak dalam mengelola keuangan di masa depan.

Jadi, daripada membiarkan THR langsung lenyap untuk kesenangan sesaat, yuk coba kelola dengan cerdas! Dengan sedikit strategi dan pengendalian diri, uang THR bisa menjadi langkah awal untuk kebiasaan finansial yang lebih sehat dan bermanfaat dalam jangka panjang.

Monitorday.com – Geliat Lebaran tak hanya terasa di jalanan yang mulai dipadati pemudik, tetapi juga di meja-meja ruang tamu yang siap menyambut tamu dengan suguhan terbaik. Di antara beragam kue kering yang menggoda selera, nastar kembali membuktikan dominasinya. Menurut survei terbaru dari Populix, delapan dari sepuluh milenial dan gen Z menyatakan bahwa nastar adalah kue kering wajib di Hari Raya Idulfitri.

Fenomena ini menegaskan bahwa si mungil nan legit dengan isian selai nanas ini tetap menjadi raja di antara para kudapan Lebaran.

Data yang dirilis menunjukkan bahwa 82 persen responden memilih nastar sebagai favorit utama, jauh melampaui putri salju (44 persen), kastengel (35 persen), dan sagu keju (27 persen). Dengan angka yang hampir dua kali lipat dari pesaing terdekatnya, nastar sukses mempertahankan tahtanya. Tak heran jika saat silaturahmi Lebaran nanti, nastar bakal jadi incaran pertama di meja hidangan.

Bukan hanya soal selera, tetapi juga soal tradisi. Nastar bukan sekadar kue, tetapi bagian dari kenangan masa kecil, simbol kebersamaan, dan suguhan yang tak tergantikan saat merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Aroma butter yang berpadu dengan manisnya selai nanas homemade membawa nostalgia bagi banyak orang. Maka, meski tren kue viral kerap muncul tiap tahun, nastar tetap tak tergeser.

Selain favorit dalam hal rasa, survei ini juga mengungkap preferensi masyarakat terhadap asal kue kering yang mereka beli. Sebagian besar responden lebih memilih kue kering buatan rumahan (UMKM) dibandingkan produk pabrikan atau toko kue besar. Faktor kepercayaan terhadap bahan yang digunakan, cita rasa yang lebih otentik, serta dukungan terhadap bisnis kecil menjadi alasan utama di balik tren ini.

Namun, meskipun lebih menyukai produksi UMKM, cara berbelanja para milenial dan gen Z masih didominasi oleh metode konvensional. Mayoritas mereka memilih membeli langsung dari toko atau memesan dari keluarga dan teman. Hanya sedikit yang memanfaatkan platform e-commerce atau media sosial, dan lebih sedikit lagi yang memilih layanan pesan antar online. Ini menjadi sinyal bagi para produsen kue kering untuk tetap menjaga kualitas rasa serta memperluas akses produk mereka di berbagai kanal penjualan.

Ketika berbicara soal harga, mayoritas responden menyebutkan kisaran Rp50 ribu hingga Rp75 ribu per toples sebagai harga ideal. Meski begitu, cukup banyak yang rela merogoh kocek hingga Rp100 ribu demi mendapatkan kue kering berkualitas. Dengan permintaan yang tinggi, mereka bahkan merencanakan untuk membeli lebih dari tiga hingga lima toples kue kering tahun ini. Bisa dibayangkan betapa semaraknya meja ruang tamu saat Lebaran nanti!

Tren ini menjadi catatan penting bagi pelaku bisnis kuliner, terutama produsen kue kering. Dengan tingginya permintaan nastar dan kecenderungan pembeli yang lebih memperhatikan rasa serta harga, strategi pemasaran dan produksi harus benar-benar diperhitungkan. Tak cukup hanya mengandalkan kemasan menarik atau tren viral semata, tetapi memastikan kualitas rasa yang konsisten agar pelanggan tetap setia.

Lebaran memang selalu membawa cerita, dan nastar adalah bagian dari cerita itu. Tahun demi tahun, kue berbentuk bulat mungil ini selalu hadir dengan kehangatan dan cita rasa yang tak pernah mengecewakan. Jadi, sudah siap menyambut tamu dengan toples nastar penuh di ruang tamu Anda?

Monitorday.com – Pemerintah terus melaju kencang dalam mengejar target swasembada pangan. Dengan tekad kuat dan strategi matang, transformasi pertanian tradisional ke modern menjadi prioritas utama.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pertanian modern adalah kunci utama untuk menggandakan produktivitas dan menekan biaya produksi.

“Dengan pertanian modern, produktivitas bisa dua kali lipat dan biaya produksi dapat ditekan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian resmi membentuk Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Lembaga ini dirancang untuk merekayasa, merakit, menguji, menyebarluaskan, serta menerapkan pertanian modern secara lebih luas. Ini adalah jawaban atas kebutuhan mendesak akan teknologi dan inovasi yang dapat mempercepat laju modernisasi di sektor pertanian Indonesia.

Fadjry Djufry, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, menegaskan bahwa lembaga baru ini merupakan transformasi dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan tugas dan fungsi baru. Ini bukan hanya perubahan nama, tetapi juga perubahan paradigma dan strategi dalam mengembangkan teknologi pertanian. “Standar bidang pertanian yang telah dibangun oleh BSIP akan diperkuat dengan adanya perekayasaan dan perakitan teknologi bermutu tinggi untuk disebarluaskan pada pengguna,” ungkapnya dengan penuh semangat.

Lembaga ini membawa amunisi yang cukup untuk berlari kencang. Modal awal berupa pengalaman panjang dalam riset pertanian, sumber daya manusia unggul, serta laboratorium modern yang telah tersertifikasi menjadi fondasi kuat. Sebelumnya, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, berbagai inovasi telah lahir, dari varietas unggul hingga alat mesin pertanian. Kini, dengan tambahan fungsi perakitan dan modernisasi, percepatan hilirisasi dan pencapaian swasembada pangan semakin nyata.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 2 Tahun 2025, struktur Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah ditetapkan. Lembaga ini terdiri atas Sekretariat Badan, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, serta Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pembagian ini memastikan spesialisasi dan fokus yang lebih tajam dalam setiap sektor.

Dengan percepatan modernisasi ini, Indonesia semakin dekat dengan mimpi swasembada pangan. Setiap inovasi yang dihasilkan akan menjadi bagian dari solusi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing global. Petani kini bisa mengakses teknologi yang lebih canggih, dengan proses yang lebih efisien, dan hasil yang lebih optimal.

Tak ada waktu untuk berdiam diri. Laju pertanian modern harus semakin dipercepat, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian hadir sebagai motor penggeraknya. Dengan kombinasi riset, teknologi, dan strategi yang tepat, swasembada pangan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sebuah kenyataan yang semakin dekat di depan mata.

Monitorday.com – Di media sosial sempat viral pembagian jamu gratis bagi pemudik di beberapa titik rute mudik Lebaran.

Jamu tersebut diketahui mengandung alkohol lebih dari 10 persen, yang memicu keprihatinan dari LPPOM MUI.

LPPOM mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam memilih produk konsumsi selama perjalanan mudik.

Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 menyatakan bahwa minuman dengan kadar alkohol minimal 0,5% tergolong khamr dan haram dikonsumsi.

Berdasarkan fatwa tersebut, jamu atau minuman tradisional dengan alkohol di atas 0,5% juga haram untuk dikonsumsi.

Jika jamu dengan kadar alkohol lebih dari 10% dikonsumsi pengemudi, hal ini dapat membahayakan keselamatan di jalan.

LPPOM mengingatkan agar pemudik tidak mudah tergiur produk gratis yang belum memiliki jaminan kehalalan.

Masyarakat diminta lebih teliti dalam membeli makanan dan minuman, terutama yang belum bersertifikat halal dari BPJPH.

Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, menegaskan bahwa kemasan tradisional atau klaim khasiat tidak menjamin kehalalan produk.

LPPOM juga meminta produsen jamu atau minuman tradisional beralkohol tinggi untuk memberikan informasi yang jujur kepada publik.

Pemerintah diminta menegakkan aturan dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 110a terkait kewajiban pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal.

Aturan ini bertujuan melindungi konsumen dari produk yang mengandung bahan yang diharamkan dalam Islam.

LPPOM mengajak seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan keselamatan selama mudik dengan lebih selektif dalam memilih produk.

Pemudik diimbau untuk hanya mengonsumsi produk yang sudah memiliki sertifikat halal resmi.

Kewaspadaan terhadap produk konsumsi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama perjalanan.

LPPOM berharap masyarakat lebih sadar dan bijak dalam memilih produk agar perjalanan mudik tetap aman dan berkah.