Monitorday.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme tinggi terhadap pencapaian target penyerapan 3 juta ton beras oleh Perum Bulog seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, penyerapan beras telah mencapai 2,4 juta ton atau sekitar 80 persen dari target nasional.

“Alhamdulillah, sekarang sudah 80 persen. Masih ada waktu tujuh bulan ke depan, dari Juni hingga Desember,” ujar Amran di kediamannya di Kalibata, Jakarta, Jumat (30/5).

Amran menjelaskan bahwa total cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog per Mei 2025 telah mencapai 4 juta ton. Jumlah itu terdiri dari 2,4 juta ton hasil serapan dalam negeri, dan sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton merupakan carry over dari stok impor tahun sebelumnya.

Menurut Amran, capaian CBP ini merupakan yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Ia menekankan bahwa pencapaian serapan dalam negeri sebesar 2,4 juta ton tanpa tambahan impor merupakan sebuah rekor baru.

“Tanpa impor, 2,4 juta ton itu belum pernah tercapai dalam 57 tahun terakhir. Target 3 juta ton itu dulunya bahkan separuhnya pun tidak sampai,” tegasnya.

Amran menilai capaian ini tak lepas dari perubahan kebijakan signifikan di era pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya terkait penyaluran pupuk subsidi. Ia menyebut bahwa sebelumnya, proses distribusi pupuk subsidi sangat lambat karena harus melalui persetujuan 12 kementerian atau lembaga.

“Selama ini lambat karena regulasinya rumit. Sekarang, Presiden keluarkan Instruksi Presiden: dari Menteri Pertanian, lalu ke Pupuk Indonesia, lalu langsung ke petani. Selesai. Ini mempercepat produksi,” kata Amran.

Pemerintah menilai perbaikan distribusi pupuk menjadi salah satu kunci peningkatan produksi padi nasional dan mendongkrak serapan Bulog dalam negeri.

Monitorday.com — Keputusan pemerintah Arab Saudi untuk tidak menerbitkan visa haji furoda pada tahun ini menimbulkan dampak besar bagi calon jemaah dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah akibat pembatalan mendadak tersebut.

Naufal (31), salah satu calon jemaah haji furoda asal Kebumen, Jawa Tengah, mengaku telah mendaftar dan membayar ratusan juta rupiah kepada biro travel sejak Ramadan lalu. Ia dan istrinya telah mengikuti seluruh rangkaian persiapan haji, termasuk manasik. Namun hingga akhir Mei, visa mereka belum juga terbit.

“Travel belum memberikan kepastian. Mereka masih berharap sampai tanggal 31 Mei. Kami pun hanya bisa pasrah,” kata Naufal, dikutip dari detikHikmah, Kamis (29/5).

Jika visa tak juga keluar, Naufal menyatakan akan mendaftar ulang tahun depan. Namun ia berharap pihak travel dapat mengembalikan seluruh dana, meski memahami jika ada potongan untuk biaya manasik dan persiapan yang sudah dilakukan.

Travel Alami Kerugian Besar

Kerugian tak hanya dirasakan calon jemaah, tapi juga pihak penyelenggara. Ketua Bidang Humas dan Media DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Abdullah Mufid Mubarok, mengatakan banyak travel yang telah membayar layanan akomodasi seperti di Arafah, Muzdalifah, dan Mina—berdasarkan asumsi bahwa visa furoda akan tetap dikeluarkan.

“Banyak yang sudah input data dan membayar layanan Masa’ir, tapi visanya tidak keluar. Ini tentu sangat merugikan,” kata Mufid.

Beberapa travel bahkan sudah memesan tiket pesawat dan hotel, sebagian di-upgrade ke kelas bintang lima. Beberapa jemaah bahkan sudah berada di Jakarta dengan harapan visa terbit di saat-saat terakhir.

“Kerugian bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah jika jumlah jemaahnya lebih dari 50 orang,” ujar Mufid, yang juga merupakan pemilik biro travel haji dan umrah.

Pemerintah Masih Upayakan Komunikasi

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pihaknya masih berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi agar visa furoda dapat diterbitkan.

“Kami masih menunggu dan terus bantu komunikasikan, meski ini di luar kewenangan kami,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Menurutnya, sebagian kecil visa furoda telah keluar, namun masih banyak calon jemaah yang masuk dalam daftar tunggu. Kementerian Agama memastikan terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi, meskipun prosesnya diakui tidak mudah.

Kepastian bahwa visa furoda tidak akan diterbitkan tahun ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur. Ia menyatakan pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, hingga sistem elektronik Masar Nusuk.

“Ya betul, pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini,” tegas Firman, Rabu (28/5).

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi memblokir sementara akses ke platform Internet Archive (archive.org) di Indonesia setelah ditemukan sejumlah konten yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Konten bermuatan perjudian online dan pornografi menjadi alasan utama pemblokiran ini.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menegaskan bahwa langkah ini bukan tindakan gegabah, melainkan hasil dari proses panjang yang telah melalui komunikasi resmi dengan pihak Internet Archive.

“Kami telah mengirimkan surat resmi beberapa kali, namun tidak mendapat respons memadai. Maka langkah cepat harus diambil demi menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi masyarakat,” ujar Alexander dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, pemblokiran dilakukan setelah komunikasi tidak berjalan dan pelanggaran serius ditemukan. Kemkomdigi memastikan proses dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemberitahuan, analisis konten, hingga koordinasi internal.

“Kami tidak pernah asal tekan tombol blokir. Setiap tindakan didasarkan pada prosedur dan waktu yang diberikan kepada platform untuk menindaklanjuti,” tambah Alexander.

Selain konten bermuatan negatif, Kemkomdigi juga menemukan materi lain di Internet Archive yang diduga melanggar hak cipta, seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak yang belum jelas status lisensinya.

“Sebagai platform global, Internet Archive harus tunduk pada hukum yang berlaku di setiap negara, termasuk Indonesia. Nilai sejarah dan edukatif platform ini tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan konten ilegal tersebar,” jelasnya.

Alexander menegaskan bahwa pemblokiran bersifat sementara, dan akan dicabut jika pihak Internet Archive membersihkan konten bermasalah serta memperkuat sistem moderasi.

“Langkah ini juga menjadi bentuk eskalasi untuk membangun komunikasi yang sebelumnya tidak berjalan. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa platform baru merespons setelah pemerintah mengambil tindakan tegas,” tutup Alexander.

Sebelumnya, langkah serupa juga pernah dilakukan Kemkomdigi terhadap sejumlah platform besar seperti YouTube, Google, dan TikTok dalam konteks penegakan regulasi digital nasional.

Monitorday.com – Pemerintah Prancis akan memberlakukan larangan merokok di berbagai ruang terbuka publik yang berpotensi dikunjungi anak-anak, seperti pantai, taman, halte bus, dan area sekitar sekolah.

Kebijakan ini akan mulai efektif pada 1 Juli mendatang sebagai bagian dari upaya nasional mengurangi paparan asap rokok bagi anak-anak.

Menteri Kesehatan dan Keluarga Prancis, Catherine Vautrin, menegaskan bahwa kebebasan merokok memiliki batas ketika menyangkut hak anak-anak untuk menghirup udara bersih.

“Tembakau harus lenyap dari tempat-tempat di mana ada anak-anak,” kata Vautrin dalam wawancara dengan harian regional Ouest-France, Kamis (29/5).
“Kebebasan untuk merokok berakhir ketika hak anak untuk menghirup udara bersih dimulai.”

Monitorday.com — Israel melancarkan serangan udara ke Bandara Internasional Sanaa, Yaman, pada Rabu (28/5), menghancurkan satu-satunya pesawat penumpang Yemenia Airways yang hendak mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi.

Serangan tersebut terjadi sehari setelah kelompok pemberontak Houthi menembakkan dua proyektil balistik ke arah wilayah Israel. Kedua proyektil itu berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel.

Media yang berafiliasi dengan Houthi, Al Masirah TV, melaporkan bahwa empat serangan udara menghantam landasan pacu bandara. Direktur Jenderal Bandara Sanaa, Khaled al-Shaief, mengonfirmasi bahwa pesawat Yemenia yang hancur adalah satu-satunya pesawat sipil yang masih beroperasi dari bandara tersebut.

Menurut data penerbangan yang diperoleh Al Jazeera, pesawat tersebut dijadwalkan mengangkut jamaah haji ke Arab Saudi.

Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa akibat serangan ini. Bandara Internasional Sanaa sendiri baru kembali beroperasi pekan lalu setelah menjalani perbaikan sementara pasca serangan sebelumnya.

Israel: Serangan untuk Balas Serangan

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa serangan udara tersebut ditujukan ke “target teroris” Houthi di bandara dan merupakan bagian dari kebijakan pertahanan Israel.

“Ini adalah pesan yang jelas. Siapa pun yang menyerang Israel akan membayar mahal,” ujar Katz.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga menegaskan bahwa setiap serangan terhadap Israel akan dibalas dengan kekuatan lebih besar. Ia kembali menuding Iran sebagai aktor utama di balik agresi Houthi.

“Houthi hanyalah gejala. Iran adalah dalang di balik semua agresi yang berasal dari Yaman,” kata Netanyahu.

Respons Houthi: Dukung Palestina, Kecam Agresi Israel

Pemimpin kelompok Houthi, Abdul-Malik Al Houthi, menyebut serangan Israel sebagai bentuk tekanan atas dukungan kelompoknya terhadap rakyat Palestina yang menghadapi agresi di Gaza.

“Sebesar apa pun agresi Israel, itu tidak akan menggoyahkan dukungan rakyat kami terhadap Palestina,” tegasnya. Ia menilai serangan tersebut sebagai upaya Israel untuk memulihkan efek gentar setelah dukungan Amerika Serikat terhadap Israel mulai melemah.

Konteks Lebih Luas

Bandara Internasional Sanaa merupakan bandara terbesar di Yaman dan selama konflik sipil lebih sering digunakan untuk penerbangan bantuan kemanusiaan PBB. Yemenia Airways adalah satu-satunya maskapai sipil yang masih mengoperasikan penerbangan dari bandara tersebut.

Serangan terbaru ini semakin mempertegang eskalasi antara Israel dan kelompok Houthi yang secara terbuka mendukung perjuangan Palestina di tengah konflik yang terus berkecamuk di Gaza.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali melanjutkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pembukaan Seleksi Administrasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Tahun 2025.

Program ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah mencetak guru profesional dan bersertifikat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) mencatat bahwa saat ini masih terdapat sekitar 800 ribu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

“PPG bukan hanya soal kelengkapan administratif, tapi bagian dari transformasi kualitas pembelajaran di ruang-ruang kelas kita,” ujar Temu Ismail, Sekretaris Ditjen GTKPG dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).

Berdasarkan data Kemendikdasmen, pada 2023 jumlah guru yang belum tersertifikasi mencapai 1,6 juta orang. Namun, berkat kebijakan percepatan, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga setengahnya. Meski demikian, masih terdapat tantangan besar:

489.460 guru yang lolos seleksi tahun 2024 belum bisa mengikuti pelatihan PPG karena keterbatasan kuota.

314.606 guru belum memenuhi syarat administratif, sehingga seleksi tahun ini juga dimaksudkan sebagai ajang pembaruan dan validasi data.

Sekitar 6.000 guru dari jalur peralihan jabatan fungsional turut menjadi sasaran khusus, seiring implementasi Permenpan-RB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru.

Untuk menjaga transparansi dan efisiensi, seluruh proses seleksi dilakukan secara digital. Para calon peserta diminta untuk:

• Memeriksa kelayakan melalui aplikasi SIMPKB
• Melakukan verifikasi data di laman verval PTK
• Memperbarui data di aplikasi Dapodik
• Melakukan validasi ijazah melalui info GTK

Yang tak kalah penting, seluruh proses ini tidak dipungut biaya apapun.

“Ini bagian dari misi utama kami: menciptakan sistem layanan pendidikan yang adil dan berdampak. Sertifikasi adalah fondasi peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru,” tambah Temu.

PPG 2025 ini ditujukan bagi guru-guru yang memenuhi kriteria berikut:

• Belum memiliki sertifikat pendidik
• Belum pernah mengikuti PPG sebelumnya
• Telah aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023/2024

Melalui seleksi berbasis data dan sistem yang ketat, program ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya SDM pendidikan yang kompeten, adaptif, dan merata, sejalan dengan visi besar: Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Akses Informasi
Informasi lengkap terkait program dapat diakses melalui:

Laman resmi: https://ppg.dikdasmen.go.id

Instagram: @ppgkemendikdasmen

YouTube: PPG Kemendikdasmen

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membantah keras laporan media Israel, Ynet, yang menyebut adanya perundingan rahasia antara Indonesia dan Israel pada tahun 2024 terkait normalisasi hubungan diplomatik.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Kamis (29/5/2025), Yusril menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan seperti yang diberitakan.

“Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” tegas Yusril.

Ynet sebelumnya mengklaim bahwa Indonesia dan Israel tengah menjajaki normalisasi hubungan sebagai bagian dari dukungan Israel terhadap pencalonan Indonesia menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Namun, Yusril menepis laporan tersebut dengan menyatakan bahwa istilah “normalisasi” yang digunakan media Israel menyesatkan, karena faktanya Indonesia sejak awal memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

“Israel memang pernah menyampaikan wacana mendukung Indonesia masuk OECD dengan syarat adanya pembukaan hubungan diplomatik. Permintaan tersebut telah kami tolak,” jelasnya.

Yusril juga menegaskan bahwa dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk OECD dan PBB, tidak disyaratkan adanya hubungan diplomatik antar semua negara anggota.

“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris akhir Maret 2025 dan memberikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel itu dibahas dalam sidang,” ujar Yusril, yang juga merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara.

Dengan pernyataan ini, Yusril berharap publik tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat dan menyesatkan dari pihak luar yang bisa menimbulkan spekulasi dan kesalahpahaman mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Monitorday.com – Krisis moral pemerintahan Israel mencapai titik nadir ketika mantan Perdana Menteri Ehud Olmert secara terbuka menyebut Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin yang telah menyeret Israel ke jurang kehancuran etika. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama CNN pada Rabu (28/5), Olmert meledak dengan kecaman tajam atas agresi brutal Israel di Jalur Gaza yang tak kunjung reda sejak Oktober 2023. “Saya muak,” ujarnya, penuh emosi. Sebuah pernyataan yang mencerminkan semakin besarnya jurang perbedaan di antara para elit politik Israel sendiri.

Olmert, yang dulu pernah membela tindakan militer Israel, kini menyatakan tidak bisa lagi mendiamkan kekejaman yang dilakukan Netanyahu dan kabinet sayap kanannya. Kebijakan memblokade bantuan kemanusiaan selama 11 minggu ke Gaza, dan pembunuhan warga sipil yang terus meningkat, telah melampaui ambang kejahatan perang. “Kalau bukan kejahatan perang, lalu apa?” tanyanya tajam.

Ironisnya, Olmert dulu adalah pembela garis keras terhadap kritik internasional. Tapi kenyataan di lapangan tak terbantahkan: Gaza hancur, ribuan nyawa—termasuk perempuan dan anak-anak—telah direnggut. Yang awalnya disebut sebagai “perang melawan Hamas” kini berubah menjadi aksi penghancuran membabi buta yang tak punya arah jelas selain melanggengkan kekuasaan Netanyahu.

Penolakan Netanyahu untuk mengakhiri perang, meski mayoritas warga Israel mendukung gencatan senjata demi membebaskan 58 sandera yang masih ditahan Hamas, menunjukkan bahwa sang perdana menteri lebih memilih ambisi politik daripada kemanusiaan. Sikap keras kepala ini, menurut Olmert, telah merusak moral bangsa. “Integritas moral negara ini sedang dihancurkan oleh orang-orang seperti Netanyahu, Ben Gvir, dan Smotrich,” tegasnya.

Olmert bahkan menyebut hanya Donald Trump yang mungkin bisa memaksa Netanyahu menghentikan perang. Bukan karena kepercayaan pada kebijakan luar negeri Trump, melainkan karena keyakinannya bahwa Netanyahu hanya bisa ditahan oleh figur otoriter yang ia segani. “Saya percaya dia mungkin satu-satunya orang yang bisa membuat Netanyahu berdamai dengan kenyataan—terutama kenyataan moral,” ujar Olmert.

Yang paling mengejutkan, Olmert dalam kolom opininya baru-baru ini di media Israel, menyatakan dengan lugas: “Apa yang kita lakukan di Gaza saat ini adalah perang penghancuran. Pembunuhan warga sipil secara sembrono, tanpa batas, kejam, dan kriminal.” Pengakuan langka ini datang dari seseorang yang sebelumnya berdiri membela kebijakan negara.

Kecaman Olmert bukan sekadar kritik biasa. Ini adalah sinyal darurat bahwa pemerintahan Netanyahu telah kehilangan legitimasi, tidak hanya di mata dunia, tetapi juga di mata rakyat dan tokoh-tokoh senior Israel sendiri. Sejarah kelam sedang ditulis dengan darah warga Gaza, dan Netanyahu akan tercatat sebagai penjahat perang yang membawa Israel ke jurang kehancuran moral dan internasional.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan negara untuk menggratiskan biaya pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah, menurutnya, masih dalam tahap awal pengkajian internal terhadap keputusan tersebut.

“Kami sedang dalam proses pengkajian internal, tentu juga akan menunggu arahan Bapak Presiden mengenai hal ini,” ujar Fajar usai menghadiri acara Public Hearing bertema Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei 2025.

Fajar menegaskan bahwa pihaknya belum menerima salinan resmi putusan MK dan hanya mengetahui isi putusan tersebut melalui pemberitaan media dan media sosial.

“Kita masih proses, kita akan lihat juga, karena salinan resminya belum kami terima,” jelasnya.

Fajar juga mengingatkan bahwa pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan konkuren, yakni tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, implementasi putusan MK ini akan melibatkan koordinasi lintas pemerintah.

“Urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa kajian atas dampak putusan MK tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah swasta, dan lembaga pendidikan lainnya.

Putusan MK yang dibacakan pada 27 Mei 2025 mengabulkan sebagian uji materi terhadap Pasal 34 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). MK menegaskan bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta.

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta.

Putusan ini menuai perhatian luas, karena berdampak langsung pada sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, terutama bagi sekolah swasta yang selama ini masih mengenakan biaya. Pemerintah diminta segera menyusun skema anggaran dan koordinasi agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara adil dan merata di seluruh wilayah.

Monitorday.com – Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mempersiapkan generasi mudanya untuk menghadapi era transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Ketimpangan akses pendidikan, minimnya guru terlatih di bidang sains dan teknologi, serta belum meratanya infrastruktur membuat banyak siswa tertinggal dari kemajuan global.

Sebagai langkah strategis menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI bersama Riady Foundation secara resmi meluncurkan Gerakan STEM Indonesia Cerdas 2025–2027 pada Rabu, 28 Mei 2025, di Jakarta.

Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan pendiri Riady Foundation Mochtar Riady, serta disaksikan perwakilan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Gerakan STEM Indonesia Cerdas bertujuan memperkuat pendidikan di bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM) secara menyeluruh dan kontekstual sejak jenjang pendidikan dasar. Fokus utamanya adalah mengatasi kesenjangan kualitas, akses, serta sumber daya dalam pembelajaran STEM.

“Kami ingin sejak dini menunjukkan bagaimana teknologi bisa dikenalkan secara sederhana dan menyenangkan. Harapannya, anak-anak tidak hanya mencintai, tetapi juga menguasai teknologi untuk kemajuan pribadi dan bangsa,” ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Program ini sejalan dengan visi deep learning yang digaungkan Kemendikdasmen, yakni pembelajaran mendalam yang menyentuh makna, relevansi kehidupan, dan membangun kemampuan berpikir logis serta kreatif—kompetensi yang sangat penting di era kecerdasan buatan.

Tujuan Gerakan STEM Indonesia Cerdas

• Gerakan ini memiliki empat tujuan utama:
• Meningkatkan kualitas pembelajaran STEM di pendidikan usia dini hingga menengah.
• Memberdayakan guru agar mampu merancang pembelajaran STEM yang bermakna dan kontekstual.
• Membuka akses digital terhadap sumber belajar STEM yang interaktif dan terbuka.
• Membangun ekosistem pendidikan STEM nasional melalui kolaborasi lintas sektor.

Pendiri Riady Foundation, Mochtar Riady, menegaskan pentingnya STEM dalam pembangunan bangsa:

“Teknologi bergantung pada STEM, dan STEM harus diajarkan sejak sekolah dasar. Kemajuan bangsa berakar dari pendidikan dan teknologi.”

Inisiator gerakan, Stephanie Riady, menyebut program ini sebagai langkah konkret dalam menciptakan generasi muda Indonesia yang berpikir kritis dan siap bersaing di tingkat global.

“Visi Kemendikdasmen menjadi fondasi penting bagi pendidikan STEM yang inklusif, kontekstual, dan berdampak luas,” ungkapnya.

Melalui Gerakan STEM Indonesia Cerdas 2025–2027, pemerintah berharap terbentuk generasi yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi nyata bagi berbagai tantangan bangsa dengan pendekatan sains dan inovasi.

Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang Indonesia dalam menghadapi disrupsi teknologi dan memastikan anak bangsa mampu menjadi pelaku utama dalam revolusi digital global.