Monitorday.com – Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim yang seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun belakangan ini. Padahal, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045.

“Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?” ujar Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023.

Dalam pandangannya, Ganjar melihat paradigma pembangunan saat ini masih berbasis daratan alias land based. Padahal, menurut dia, seharusnya pembangunan juga berbasis kelautan.

“Kenapa fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak membangun Puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan, tapi tidak membuat sistem transportasi laut?” kata Ganjar Pranowo.

Ganjar lalu mencontohkan rumput laut. Dia menyebut, budidaya komoditas ini cukup membutuhkan jarak 15 meter dari pantai.

“Saya minta staf saya hitung, gede minta ampun,” ucap dia. “Tapi kenapa kita enggak melakukan? Enggak niat!”

Lebih jauh Ganjar menceritakan, ketika dia menjadi anggota DPR RI pernah didatangi oleh warga dari Maluku. Mereka meminta Undang-undang otonomi khusus untuk daerah atau wilayah bercirikan kepulauan.

Permintaan itu, kata Ganjar, menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih berkutat di darat, yang pelaksanaannya memang jauh lebih mudah. Oleh sebab itu, ke depan, jika ia kelak terpilih menjadi Presiden pada 2024, pihaknya melibatkan peneliti hingga aktivis untuk membangun kekuatan dari laut.

“Mereka yang punya kepentingan, pengennya yang lebih gampang. Maka, ketika governance-nya tidak berjalan kan kreditnya muncul, dikuasai segelintir orang,” tutur Mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Adapun Jokowi telah mencanangkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia sejak 2014 lalu. Pada saat itu, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengklaim akan berfokus pada bidang maritim.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan Poros Maritim Dunia masih sebatas mimpi pada masa pemerintahan Jokowi dan JK. Sebab, kedaulatan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 5 tahun pertama pemerintahan Jokowi hanya sebatas penenggelaman kapal. Pemerintah tidak masuk dalam ranah perampasan ruang hidup nelayan dan perempuan nelayan.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengawal penyusunan Haluan Maritim Nasional atau HMN 2045. Ini berisi konsep pembangunan kemaritiman dan investasi, dalam rangka persiapan rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP 2024-2045.

Adapun Indonesia memiliki visi Maritim 2045 untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia. Ekonomi maritim diharapkan meningkatkan sumbangan terhadap produk domestik bruto atau PDB, dari 6,4 % pada 2015 menjadi 12,5 % pada 2045.