Monitorday.com — Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan langkah untuk mengakui negara Palestina, seiring dengan intensifnya pembicaraan diplomatik dengan Prancis dan Arab Saudi menjelang konferensi PBB di New York pada Juni 2025.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada Rabu (30/4) menegaskan bahwa pengakuan tersebut tidak boleh menjadi tindakan simbolis semata, melainkan bagian dari proses menuju solusi dua negara guna mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

“Pengakuan bukanlah tujuan akhir. Dua negara adalah tujuan. Kami ingin memastikan bahwa langkah ini mendukung kemajuan nyata menuju solusi tersebut,” ujar Lammy dalam sesi dengar pendapat di House of Lords, seperti dikutip dari The Guardian.

Pernyataan Lammy muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya mungkin akan memanfaatkan konferensi PBB untuk mengakui Palestina secara resmi. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya dorongan dari negara-negara Eropa dan Arab untuk mengakhiri krisis yang dipicu perang antara Israel dan Hamas.

Konferensi internasional tersebut akan dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi, dua negara yang selama ini aktif membentuk koalisi global guna mendukung terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan dengan Israel.

“Kami terus berdiskusi dengan mitra-mitra kami, termasuk Prancis dan Saudi. Tidak bisa diterima jika sekelompok orang hidup tanpa negara lebih lama dari usia saya,” kata Lammy.

Lammy juga menanggapi gelombang pengakuan resmi terhadap negara Palestina yang dilakukan sejumlah negara Eropa seperti Irlandia, Spanyol, dan Norwegia. Ia menyebut langkah-langkah tersebut penting, namun menegaskan bahwa perubahan konkret di lapangan tetap menjadi prioritas utama.

Hingga saat ini, mayoritas anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Namun, bila Inggris dan Prancis — dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB — turut mengambil langkah serupa, hal ini diperkirakan akan memberi dorongan diplomatik yang lebih kuat bagi perjuangan Palestina di forum internasional.

Monitorday.com – Israel menghadapi salah satu bencana alam terbesarnya dalam beberapa tahun terakhir setelah kebakaran hutan hebat melanda wilayah dekat Yerusalem.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan keadaan darurat nasional menyusul penyebaran api yang cepat dan ancaman serius terhadap ibu kota.

Asap tebal menyelimuti jalan-jalan utama di sekitar Yerusalem, sementara tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang telah melukai puluhan orang. Militer Israel turut diturunkan untuk membantu penanganan kebakaran.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari France24, Kamis (1/5/2025), Netanyahu menyebut situasi ini sebagai “darurat nasional, bukan sekadar lokal”, sembari memperingatkan bahwa angin barat dapat mendorong api ke pinggiran—bahkan ke pusat kota Yerusalem.

“Prioritas utama kami saat ini adalah mempertahankan Yerusalem,” ujarnya dalam video pernyataan.

Badan penyelamat Magen David Adom (MDA) melaporkan bahwa ratusan warga sipil berada dalam ancaman, dengan 23 orang telah menerima perawatan medis. Sebanyak 13 korban dilarikan ke rumah sakit, sebagian besar mengalami gangguan pernapasan akibat asap serta luka bakar.

Di antara korban terdapat dua wanita hamil dan dua bayi di bawah usia satu tahun. Tingkat kewaspadaan nasional telah dinaikkan ke level tertinggi.

Ribuan penduduk telah dievakuasi dari komunitas yang terletak di sepanjang jalan raya Yerusalem-Tel Aviv, yang untuk sementara ditutup total oleh polisi. Kebakaran kali ini juga melanda kawasan yang baru saja terbakar seminggu sebelumnya.

“Banyak polisi dan petugas pemadam kebakaran yang datang, tapi itu belum cukup. Api sudah menguasai seluruh area,” kata seorang mahasiswa, Yosef Aaron, kepada AFP.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Eyal Caspi, menyampaikan bahwa kondisi cuaca ekstrem menghalangi operasi udara.

“Pesawat kami tidak bisa beroperasi saat ini. Fokus utama kami adalah menyelamatkan nyawa,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional.

Ia menambahkan bahwa ini bisa menjadi kebakaran hutan terbesar yang melanda Israel dalam satu dekade terakhir.

Seorang warga lokal, Yuval Aharoni (40), menyampaikan kekhawatirannya. “Kami tahu hal ini bisa terjadi, namun tetap saja respons awal tampaknya tidak cukup cepat. Mereka butuh pesawat-pesawat besar untuk menjatuhkan air dalam jumlah masif,” katanya.

Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk mengendalikan situasi yang terus berkembang, sementara ribuan warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Monitorday.com – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah milik Palestina, seperti halnya Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Erdogan menyatakan bahwa Gaza adalah bagian dari Palestina, dan saudara-saudara di Gaza akan terus hidup di tanah mereka.

Rakyat Palestina telah menunjukkan kegigihan dalam melawan penjajahan dan penindasan meski menghadapi kesulitan yang luar biasa.

Gaza telah menyaksikan pembantaian paling brutal dalam satu abad terakhir, namun juga perlawanan yang menjadi kebanggaan umat manusia.

Erdogan mengecam kekejaman yang dilakukan oleh Israel di Gaza, menekankan bahwa kekerasan tidak akan membawa hasil apapun.

Tidak ada yang dapat dicapai di Gaza dengan tindakan keji yang mengorbankan banyak jiwa dan menghentikan bantuan vital.

Pembantaian, kelaparan, dan kekurangan obat-obatan hanya memperburuk keadaan, dan ini tidak dapat diterima.

Erdogan menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk kekerasan yang lebih banyak, terutama terhadap anak-anak dan warga sipil Gaza.

Menurutnya, upaya kekerasan hanya akan menghasilkan penderitaan lebih banyak, bukannya perdamaian.

Erdogan mengingatkan bahwa perdamaian dan koeksistensi antar semua pihak di wilayah ini harus dijaga.

Untuk mencapai perdamaian, harus ada pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan penghentian kekejaman.

Sebagai negara yang mendukung Palestina, Turki berkomitmen untuk terus bekerja demi stabilitas di kawasan ini.

Erdogan menegaskan bahwa upaya menuju perdamaian dan keamanan akan tetap menjadi prioritas utama Turki.

Selain itu, ia menyatakan keyakinannya bahwa masa depan akan lebih baik dengan adanya perdamaian yang berkelanjutan.

Turki berupaya agar rakyat Palestina dapat menikmati hak-hak mereka tanpa penindasan atau kekerasan.

Pada akhirnya, Erdogan berharap situasi di Gaza dapat segera membaik, dan perdamaian tercapai untuk semua pihak.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Uni Emirat Arab (UEA) yang diwakili Dubai Center for Artificial Intelligence (DCAI) melanjutkan rencana kolaborasi strategis penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) digital dibidang akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

“Dalam rangka memperkuat kolaborasi bilateral di bidang AI dan pengembangan SDM digital, delegasi dari Kemkomdigi melakukan pertemuan strategis dengan Executive Director of Future Design and Acceleration, Dubai Future Foundation,” kata Menkomdigi dalam keterangannya terkait dengan pertemuan perwakilan Indonesia dan DCAI di Dubai, pada Rabu (30/4/2025).

Dalam pertemuan dengan Executive Director of Future Design and Acceleration, Dubai Future Foundation Saeed Al Falasi, di Dubai Future Labs, delegasi Indonesia diwakili Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemkomdigi, Ichwan Makmur Nasution, dan Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kemkomdigi, Aju Widya Sari.

Meutya mengungkapkan, pertemuan antara perwakilan Kemkomdigi dan DCAI itu menjadi langkah konkret pascakomitmen bilateral antara dirinya dengan Menteri AI, Digital Economy, and Remote Work Applications UAE, Omar Sultan Al Olama.

Director DCAI Mr. Saeed Al Falasi memaparkan berbagai inisiatif pelatihan AI yang telah sukses diimplementasikan di Uni Emirat Arab termasuk program One Million Prompters dan Global Prompt Engineering Championship—dua program yang telah diikuti oleh puluhan peserta dari Indonesia.

Salah satu fokus diskusi adalah peluang partisipasi lebih luas masyarakat Indonesia dalam program pelatihan AI yang digagas DCAI. Program One Million Prompters, yang dibuka untuk publik global secara online, menawarkan pelatihan singkat (tiga-empat jam) dengan sertifikasi bagi yang lulus. Saat ini, tercatat sekitar 30 peserta Indonesia telah mengikuti program ini.

Selain itu, digelar Global Prompt Engineering Championship—kompetisi prompt engineering terbesar di dunia—juga menjadi wadah bagi talenta digital Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional. Kompetisi itu mencakup berbagai bidang, mulai dari seni, coding, hingga literasi, dengan ribuan peserta dari lebih 100 negara.

Pertemuan itu juga membahas kemungkinan adaptasi model pelatihan AI ala Dubai untuk institusi pemerintah di Indonesia.

Mr. Al Falasi juga menjelaskan bagaimana UAE membangun tim AI di setiap instansi pemerintah melalui pelatihan prompt engineering terstruktur.

“Kami memulai dengan melatih 200 orang dari berbagai instansi pemerintah sebagai core team. Mereka kemudian mengidentifikasi masalah layanan publik dan menggunakan AI untuk mencari solusinya. Hasilnya, beberapa kasus seperti kampanye kesadaran bahaya kebakaran selama perayaan Hari Raya Hindu berhasil dioptimalkan dengan AI,” ujar Al Falasi.

Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemkomdigi, Ichwan Makmur Nasution, menyambut baik masukan dari DCAI.

“Pendekatan UAE dalam membangun SDM AI patut menjadi pembelajaran. Kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan Badan Pengembangan SDM Komdigi untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” kata Ichwan.

Sebagai langkah lanjutan, lanjut Ichwan, UAE menyatakan kesiapan untuk berdiskusi lebih mendalam dengan pemangku kepentingan di Kemkomdigi guna merancang skema kolaborasi pelatihan AI, khususnya dalam penguatan prompt engineering.

Sementara itu, Kemkomdigi akan mempelajari lebih dalam model pelatihan dan regulasi pendukung dari UAE untuk diadaptasi sesuai konteks Indonesia.

Monitorday.com – Seorang pria Pakistan, Naveed Ahmad, yang melakukan serangan terhadap mantan perdana menteri Imran Khan pada November 2022, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Serangan itu terjadi pada November 2022 di kota Wazirabad, Provinsi Punjab, saat Khan sedang dalam konvoi kendaraan.

Naveed Ahmad menembak Khan di bagian kaki dan menyebabkan kematian seorang pendukung Khan.

Serangan tersebut terjadi setelah Imran Khan dimakzulkan oleh parlemen pada bulan April 2022.

Khan saat itu sedang dalam perjalanan menuju tempat pertemuan umum di Islamabad ketika serangan terjadi.

Naveed Ahmad ditangkap tak lama setelah melepaskan tembakan yang melukai Khan dan menewaskan seorang pendukungnya.

Kasus ini mendapatkan perhatian internasional, dan hukuman seumur hidup dijatuhkan pada pelaku serangan.

Pengacara pelaku serangan mengonfirmasi bahwa Ahmad telah dijatuhi hukuman pada Sabtu (26/4/2025).

Serangan terhadap Imran Khan menambah ketegangan politik yang terjadi di Pakistan pada saat itu.

Pada saat serangan, Khan baru saja kehilangan jabatan sebagai perdana menteri setelah pemakzulan oleh parlemen.

Serangan tersebut mengundang kecaman luas dari berbagai kalangan di Pakistan.

Tindak kekerasan ini menambah ketidakstabilan politik yang sedang melanda negara tersebut.

Imran Khan sebelumnya menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam politik Pakistan.

Meskipun mengalami luka, Khan berhasil bertahan hidup setelah serangan tersebut.

Kejadian ini menjadi titik balik dalam kehidupan politik Khan yang penuh kontroversi.

Pada akhirnya, penyerang diadili dan dihukum penjara seumur hidup atas tindakannya.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (30/4/2025) sore, guna memfinalisasi keputusan peluncuran program Sekolah Rakyat—inisiatif pendidikan inklusif bagi kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal.

“Keputusannya nanti rapat dengan Pak Presiden jam 3,” ujar Mu’ti usai menutup kegiatan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di Depok, Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, seluruh persiapan teknis untuk pelaksanaan program ini sudah rampung. “Kita sudah rapat beberapa kali, desain kurikulumnya juga sudah oke, kemudian nanti gurunya juga sudah kita siapkan,” jelasnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk intervensi negara dalam menjamin hak pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, terutama anak-anak dari kelompok miskin, termarjinalkan, serta yang tidak tertampung dalam sekolah formal.

Berbeda dengan sekolah reguler, program ini mengusung kurikulum fleksibel berbasis capaian belajar, dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Siswa bisa masuk sesuai level kemampuan, tanpa harus memulai dari jenjang awal atau mengikuti struktur kelas tradisional. Penilaian juga tidak terpaku pada usia, melainkan pada kompetensi individu.

Jika Presiden Prabowo memberikan persetujuan, program Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan seluruh elemen pendukung, termasuk pelatihan guru dan desain kurikulum, dengan dukungan dari Kementerian Sosial.

Program ini diharapkan menjadi jawaban nyata atas kesenjangan pendidikan, serta mendorong terwujudnya sistem yang lebih inklusif dan adaptif bagi semua anak Indonesia—tanpa terkecuali.

Monitorday.com – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi ini dilakukan setelah enam bulan masa kerja kabinet, sejak pelantikan pada Oktober 2024.

Dalam pemaparannya di Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025), Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyampaikan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga indikator utama: efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan.

“Secara umum, kinerja pemerintahan berada dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala 1 hingga 5,” ujar Ali, alumnus SciencePo Aix Marseille, Prancis.

Meski demikian, IndoStrategi mengidentifikasi sepuluh menteri dengan kinerja tertinggi. Mereka dinilai unggul karena memiliki arah kebijakan yang jelas, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor tertinggi versi IndoStrategi:

1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) – Skor: 4,20
2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) – Skor: 4,15
3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan) – Skor: 4,09
4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum) – Skor: 4,08
5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama) – Skor: 4,07
6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) – Skor: 4,03
7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) – Skor: 3,96
8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) – Skor: 3,89
9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) – Skor: 3,88
10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara) – Skor: 3,69

“Para menteri ini menunjukkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program serta mampu merespons dinamika publik secara cepat dan efektif,” tambah Ali.

Riset ini dilakukan pada 17 Maret hingga 25 April 2025 dengan pendekatan kualitatif dan metode purposive sampling.

Evaluasi diperkuat oleh triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 pakar dari berbagai bidang, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian media dan riset relevan lainnya.

Monitorday.com – Dewan Ulama Senior Arab Saudi baru-baru ini menegaskan bahwa melaksanakan haji tanpa izin resmi adalah perbuatan dosa menurut hukum Islam.

Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior, Sheikh Fahd Al Majed, mengatakan bahwa izin adalah syarat wajib bagi setiap individu yang ingin menunaikan ibadah haji.

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam yang mengutamakan kemudahan dalam menjalankan kewajiban agama.

Ajaran Islam juga memprioritaskan untuk meminimalisir kesulitan bagi para jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah.

Sistem perizinan haji dirancang untuk mengatur jumlah jemaah yang sangat besar, demi kelancaran dan keamanan ibadah.

Sheikh Al Majed menjelaskan bahwa tujuan utama dari sistem perizinan ini adalah untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan khusyuk.

Kepatuhan terhadap pemerintah yang sah juga menjadi landasan fatwa ini, sesuai dengan ajaran dalam surah An-Nisa ayat 59.

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang sah dalam urusan dunia dan agama.

Pentingnya mematuhi persyaratan izin ini ditekankan sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban yang benar menurut hukum Islam.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah menetapkan sanksi berat bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah tanpa izin.

Sanksi tersebut mencakup deportasi dan denda yang cukup besar, hingga 20.000 riyal (sekitar Rp 89,5 juta).

Denda maksimal yang dapat dikenakan adalah 100.000 riyal (sekitar Rp 447,4 juta), yang berlaku juga untuk pihak yang memfasilitasi pelanggaran tersebut.

Selain denda, pelanggar juga akan dideportasi ke negara asal dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun.

Jemaah yang melakukan haji ilegal juga bisa dikenakan hukuman penjara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran ini menunjukkan pentingnya mengikuti prosedur resmi untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam.

Pada akhirnya, fatwa ini menekankan bahwa menjalankan ibadah haji tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan sesama.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa sektor pertanian kembali menjadi prioritas utama pembangunan di era Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya mencapainya swasembada pangan.

Sektor pertanian yang sempat terabaikan selama hampir tiga dekade kini kembali mendapat perhatian serius di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa setelah 29 tahun fokus pada reformasi, perhatian terhadap sektor pertanian kini dikembalikan sebagai prioritas utama pemerintah. Hal ini disampaikan Zulhas saat membuka Jambore Pertanian Jawa Barat 2025 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Selasa (29/4/2025).

“Selama 29 tahun kita sibuk dengan reformasi dan lupa pada pertanian. Baru pada masa Presiden Prabowo, fokus itu dikembalikan,” ujar Zulhas dengan penuh semangat. Pernyataan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memastikan sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Zulhas menegaskan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendukung para petani di lapangan. “Penyuluh adalah pahlawan pertanian kita. Mereka mendampingi petani di lapangan, memastikan produksi berjalan baik, dan pangan tetap tersedia untuk rakyat,” katanya. Dengan adanya pendampingan yang intensif dari penyuluh, diharapkan produksi pertanian dapat meningkat, memperkuat ketahanan pangan yang sedang dibangun pemerintah.

Zulhas memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penyuluh, petani, kepala daerah, serta aparat TNI dan Polri yang turut bekerja keras dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal ini menjadi bukti kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, hingga akhir April 2025, produksi padi telah mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi hanya sebesar 10,4 juta ton. Dengan demikian, surplus beras lebih dari 3,5 juta ton tercatat hingga akhir bulan April. Zulhas pun mengucapkan terima kasih kepada para petani, bupati, penyuluh, serta aparat TNI dan Polri atas kerja keras mereka yang telah mewujudkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo.

“Jadi sampai akhir April, kita sudah lebih 3,5 juta ton. Terima kasih kepada para petani, bupati, penyuluh, TNI dan Polri yang sudah bekerja keras mewujudkan yang diminta oleh Presiden,” ujar Zulhas dengan bangga.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur pertanian menjadi agenda besar pemerintah tahun ini. Ia menegaskan bahwa seluruh jaringan irigasi akan diperbaiki, serta pembangunan 15.000 gudang sementara untuk menampung jagung sedang digesa agar hasil panen dapat disimpan dengan baik. “Kita sedang membangun ekonomi desa. Rakyat harus sehat dan sejahtera,” imbuhnya, menegaskan pentingnya pembangunan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pernyataan Zulhas ini semakin memperjelas komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah berfokus pada penguatan sektor ini untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, serta memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pangan yang cukup dan berkualitas.

Monitorday.com – Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa Gibran dipilih secara konstitusional dan tidak ada alasan untuk pemakzulan.

Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, dengan tegas menanggapi pernyataan dari Forum Purnawirawan TNI yang salah satunya mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (28/4/2025), Sarmuji menegaskan bahwa Gibran terpilih secara sah dan konstitusional melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) dan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sampai saat ini, Wakil Presiden Gibran tidak melakukan pelanggaran hukum apapun yang dapat mengarah pada pemakzulan,” ujar Sarmuji, menambahkan bahwa ruang konstitusional untuk pemakzulan terhadap Gibran kini sudah tertutup. Ia juga mengingatkan agar perhatian publik lebih difokuskan pada pembangunan negara, bukan pada isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sarmuji menilai, langkah untuk mengganti Wakil Presiden berdasarkan usulan Forum Purnawirawan TNI bukanlah solusi konstruktif untuk kemajuan negara. “Sebagai bangsa, kita seharusnya menyatukan energi kita untuk kemajuan Indonesia, bukan terjebak dalam perselisihan yang tak berujung,” ujarnya dengan nada tegas.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal, baru-baru ini merilis surat yang berisi delapan tuntutan terkait kondisi politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu besar, mulai dari pengembalian UUD 1945 asli hingga pengusulan pergantian Wakil Presiden. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Salah satu dari delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap telah melanggar hukum acara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sarmuji, sebagai bagian dari partai politik yang mendukung pemerintahan, menilai bahwa Gibran terpilih secara sah dan bahwa keputusan MK tidak dapat diganggu gugat begitu saja.

Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga mencantumkan berbagai tuntutan lainnya, termasuk penghentian proyek strategis nasional yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan, serta reshuffle kabinet yang melibatkan menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tuntutan-tuntutan tersebut, meskipun kontroversial, mencerminkan ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap kebijakan pemerintahan yang ada.

Menanggapi hal ini, Sarmuji kembali menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik dan sosial agar fokus utama pemerintah dapat terarah pada pembangunan nasional. “Banyak isu penting yang harus diselesaikan demi kesejahteraan rakyat, dan itu memerlukan kerjasama antara semua pihak, bukan justru memperbesar perpecahan,” tambahnya.

Sementara itu, Sarmuji juga menilai bahwa usulan dari Forum Purnawirawan TNI menunjukkan adanya ketidakpuasan yang cukup besar terhadap beberapa kebijakan pemerintah, tetapi menurutnya hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih konstruktif melalui dialog dan kerjasama antar elemen bangsa.

Surat pernyataan sikap tersebut menunjukkan adanya ketegangan dalam lingkaran politik, namun Sarmuji berharap masyarakat lebih bijaksana dalam menyikapi hal tersebut dan berfokus pada upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.