Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, bersama Wakil Menteri, Prof. Atip Latipulhayat dan Fajar Riza Ul Haq, gelar pertemuan pertama dengan jajaran pimpinan Kemendikdasmen di Graha Utama, Gedung A, Kompleks Kemendikbudristek, Selasa (22/10).

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini membahas berbagai visi, arahan, dan gaya kepemimpinan Abdul Mu’ti yang berfokus pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Abdul Mu’ti menyampaikan visinya untuk menciptakan suasana kerja yang lebih santai dan kolegial di lingkungan Kemendikdasmen.

“Panggil saja Pak Mu’ti, lebih enak daripada Pak Menteri… kita ingin membangun relasi yang tidak terlalu struktural-industrial,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ia tidak nyaman dengan formalitas berlebihan di tempat kerja.

“Protokol itu penting, tapi tidak harus protokoler. Saya tidak nyaman kalau datang belakangan, semua berdiri,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya hubungan profesional yang tetap akrab di antara para pegawai.

“Orang menjadi pejabat itu come and go, tapi bersahabat tidak bisa dibatasi oleh waktu,” tuturnya, menggarisbawahi bahwa persahabatan dan profesionalisme harus berjalan seiring.

Selain membahas gaya kepemimpinan, Abdul Mu’ti juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan tata kelola keuangan.

“Jangan mengambil yang bukan haknya dan jangan mencari-cari alasan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa transparansi dan pemerintahan yang bersih adalah pesan utama dari Presiden Prabowo.

Ia juga mengarahkan agar pelayanan publik di kementerian lebih responsif dan efisien.

“Kita memang harus punya birokrasi, tapi jangan birokratis.

Jangan sampai ada paradigma lama; kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah,” katanya.

Selain itu, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di dalam nomenklatur resmi kementerian sebagai bentuk menjaga identitas bangsa.

“Mari kita perbanyak penggunaan bahasa Indonesia dalam nomenklatur kementerian, karena ini bagian dari menjaga identitas kita sebagai bangsa,” jelasnya.

Abdul Mu’ti juga memaparkan visi untuk membangun suasana kantor yang lebih sehat dan ramah, dengan melarang merokok di area kementerian serta mengajak pegawai untuk lebih aktif secara fisik.

“Kalau satu atau dua lantai, jalan kaki saja… Listrik juga harus kita hemat, karena uang negara itu dari rakyat,” tambahnya.

Pertemuan ditutup dengan arahan Abdul Mu’ti tentang pentingnya menjaga akuntabilitas dan memenuhi janji politik Presiden Prabowo di sektor pendidikan.

“Tugas pertama kami adalah menunaikan janji-janji politik Pak Prabowo… Ini akan ditagih oleh rakyat Indonesia,” pungkasnya.