Monitorday.com – Hamas mengumumkan rencana untuk membebaskan tentara Israel Edan Alexander, yang juga berkewarganegaraan Amerika Serikat, dalam waktu dekat.

Langkah ini merupakan hasil dari perundingan antara Hamas dan pemerintah AS sebagai bagian dari upaya menuju gencatan senjata baru dalam konflik yang terus memanas di Gaza.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari AFP, Hamas menyebut bahwa pembebasan Alexander adalah bagian dari proses menuju penghentian pertempuran. Alexander diketahui menjadi salah satu dari 58 sandera Israel yang ditahan Hamas setelah serangan 7 Oktober 2023, yang menjadi titik awal perang terbaru antara Israel dan kelompok tersebut. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 sandera dikabarkan telah tewas.

Keluarga Edan Alexander menyatakan telah menerima pemberitahuan bahwa pembebasannya kemungkinan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Langkah ini pun disambut positif oleh Mesir dan Qatar selaku mediator, yang menyebutnya sebagai niat baik Hamas sekaligus harapan menuju perundingan damai yang lebih luas.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menanggapi perkembangan ini melalui pernyataan di media sosial. Ia menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dan berharap pembebasan Alexander menjadi awal dari penyelesaian konflik yang telah menelan banyak korban.

“Semoga ini adalah langkah pertama dari langkah terakhir yang diperlukan untuk mengakhiri konflik brutal ini,” ujar Trump.

Namun di sisi lain, situasi di lapangan masih menunjukkan eskalasi. Serangan Israel ke Gaza terus berlanjut dan dilaporkan menewaskan sedikitnya 12 orang pada Minggu (11/5), termasuk empat anak.

Pemerintah Israel, melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan operasi militer meskipun perundingan tengah berlangsung. Netanyahu menyatakan bahwa setiap negosiasi ke depan akan dilakukan di bawah tekanan militer.

Israel terakhir kali menghentikan serangan pada 18 Maret lalu dalam kesepakatan gencatan senjata yang berlangsung selama dua bulan.

Namun setelah masa itu berakhir, serangan kembali digencarkan dengan skala yang lebih besar dan intensitas lebih tinggi, memperlihatkan bahwa jalan menuju perdamaian masih panjang dan penuh tantangan.

Monitorday.com – Parlemen Arab menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelamatkan anak-anak di Jalur Gaza dari kelaparan yang semakin parah di tengah agresi militer Israel yang terus berlangsung.

Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan Direktur Eksekutif UNICEF, Parlemen Arab mendesak badan-badan internasional tersebut bertindak cepat sebelum krisis kemanusiaan di Gaza bertambah buruk.

Ketua Parlemen Arab, Mohammed Al-Yamahi, dalam pernyataan resminya pada Ahad, menyebut situasi kemanusiaan di Gaza telah mencapai kondisi darurat, dengan tingkat kelaparan, malnutrisi, dan kekurangan obat-obatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia menuduh Israel secara sistematis menargetkan penduduk Gaza dengan kebijakan kelaparan, melalui pemblokiran distribusi makanan, air bersih, dan layanan kesehatan yang vital.

Menurut Al-Yamahi, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Hak Anak dan hukum humaniter internasional, serta tergolong sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ia juga menegaskan pentingnya membuka koridor kemanusiaan yang aman dan permanen untuk memastikan bantuan makanan dan medis dapat disalurkan tanpa hambatan.

Parlemen Arab menyerukan komunitas internasional agar segera bertindak untuk memaksa Israel menghormati kewajiban hukum dan kemanusiaannya terhadap warga sipil, khususnya anak-anak.

Al-Yamahi menambahkan bahwa Parlemen Arab akan terus melanjutkan upaya politik dan hukum, baik di tingkat regional maupun internasional, untuk mengakhiri penderitaan anak-anak Palestina dan menjamin hak mereka atas kehidupan, martabat, dan masa kecil yang aman.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatannya terhadap kebijakan Timur Tengah dibandingkan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, terutama dalam isu Iran dan konflik di Gaza.

Menurut mantan utusan AS untuk Timur Tengah, Frank Lowenstein, Trump memiliki agenda sendiri meski awalnya disambut antusias oleh pemerintah Israel yang berharap bisa menjalankan kebijakannya dengan dukungan penuh dari Washington.

Dalam sebuah pengarahan virtual yang diselenggarakan oleh J Street, kelompok advokasi pro-Israel dan pro-perdamaian, Lowenstein menilai bahwa harapan Israel terhadap Trump sebagai pendukung tanpa syarat ternyata keliru.

Meski Trump pernah mencabut pembatasan pengiriman senjata ke Israel dan mendukung agresi militer di Gaza, saat ini ia menunjukkan pendekatan yang lebih diplomatis, termasuk terhadap Iran.

Netanyahu memandang tekanan ekonomi dan lemahnya jaringan proksi Iran sebagai momentum ideal untuk menyerang fasilitas nuklir negara itu. Namun Trump belum menunjukkan dukungan terhadap langkah militer tersebut.

Dalam sebuah pernyataan pekan lalu, Trump menegaskan bahwa belum ada keputusan terkait kemungkinan mengizinkan Iran mempertahankan pengayaan uranium untuk tujuan sipil dalam perjanjian nuklir baru, serta membuka ruang negosiasi dengan Teheran — sebuah langkah yang memicu frustrasi di kalangan pejabat Israel.

Sikap berbeda ini makin kentara ketika Trump menghentikan operasi militer AS terhadap kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman, meskipun kelompok tersebut baru saja menembakkan rudal ke dekat Bandara Ben Gurion di Israel.

Netanyahu mengharapkan komitmen dukungan militer dari AS jika konflik dengan Iran memanas, tetapi justru dihadapkan pada rencana pembicaraan langsung antara AS dan Iran, yang baru saja menyelesaikan putaran keempat di Muscat, Oman.

Di Gaza, Trump juga dilaporkan secara pribadi mengkritik rencana Israel untuk memperluas serangannya, dengan menyebutnya kontraproduktif dan dapat menyulitkan proses rekonstruksi.

Sejak dimulainya serangan brutal Israel pada Oktober 2023, lebih dari 52.800 warga Palestina — sebagian besar perempuan dan anak-anak — dilaporkan tewas. Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meski hubungan dengan Trump kini merenggang, Netanyahu diperkirakan tidak akan mengkritiknya secara terbuka. Menurut Ilan Goldenberg, mantan pejabat Pentagon, Netanyahu tidak akan mengambil risiko karena basis pendukungnya di Israel sangat mengagumi Trump.

Pekan depan, Trump dijadwalkan mengunjungi Timur Tengah dengan rencana singgah di Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab — namun tanpa kunjungan ke Israel.

Monitorday.com – Menyusul serangan udara India di wilayah Kashmir dan Punjab yang dikelola Pakistan, perhatian publik Pakistan kini tertuju pada Jenderal Syed Asim Munir, Kepala Staf Angkatan Darat (COAS) Pakistan.

Sebagai tokoh utama pertahanan, Munir mengambil sikap keras terhadap setiap pelanggaran terhadap integritas wilayah negaranya.

Ketika serangan mematikan di Pahalgam, Kashmir, menewaskan 26 wisatawan sipil, Munir merespons dengan peringatan tegas bahwa “setiap pelanggaran terhadap integritas teritorial Pakistan akan dibalas dengan respons yang cepat dan tegas.”

Dalam pidato publik yang disiarkan luas, Munir menekankan kesiapan angkatan bersenjata Pakistan untuk melawan segala bentuk agresi. Ia juga menegaskan bahwa tekad rakyat Pakistan dalam mempertahankan tanah air tidak akan tergoyahkan.

Dalam Konferensi Komandan Korps ke-267, ia kembali menekankan bahwa setiap kesalahan dari pihak India akan dihadapi dengan kekuatan penuh. Di bawah kepemimpinannya, militer Pakistan meningkatkan kesiapsiagaan dan mobilisasi di wilayah-wilayah strategis, menegaskan komitmen terhadap pertahanan nasional.

Meskipun bersikap keras terhadap ancaman eksternal, Jenderal Munir tetap membuka ruang untuk diplomasi. Ia menekankan bahwa Pakistan mendambakan hubungan damai dengan negara-negara tetangga, tetapi perdamaian harus dibangun atas dasar saling menghormati dan pengakuan terhadap kedaulatan. Sikap tegas namun terbuka ini mencerminkan pendekatannya yang seimbang terhadap kompleksitas geopolitik regional.

Pernyataan Munir juga mendapat perhatian serius dari media dan pejabat India, yang mencermati dampak kepemimpinannya terhadap dinamika keamanan di kawasan Asia Selatan. Pakistan, di bawah komandonya, menunjukkan bahwa mereka tidak akan berkompromi soal kedaulatan, namun tetap bersedia terlibat dalam dialog konstruktif jika kepentingan nasional dihormati.

Munir juga dikenal sebagai pendukung kuat teori negara dua bangsa, yang menjadi dasar pembentukan Pakistan. Dalam Konvensi Warga Pakistan di Luar Negeri pada April 2025, ia menekankan perbedaan mendasar antara umat Muslim dan Hindu dalam hal agama, adat, dan pandangan hidup, sebagai alasan mengapa Pakistan harus mempertahankan identitas Islamnya. Pandangan ini menuai perdebatan, namun mencerminkan keyakinannya terhadap dasar ideologis negara.

Sebagai pemimpin militer, Munir tidak hanya dikenal karena ketegasannya, tetapi juga karena reputasinya sebagai tokoh religius. Ia adalah seorang Hafiz Quran, lulusan Officers Training School Mangla, dan penerima Pedang Kehormatan, penghargaan tertinggi untuk kadet terbaik.

Kariernya mencakup posisi-posisi strategis seperti Direktur Jenderal Intelijen Militer (MI) dan Direktur Jenderal Inter-Services Intelligence (ISI), serta komando di Korps Gujranwala dan Markas Besar Umum (GHQ). Di semua posisi tersebut, ia dikenal sebagai pemimpin disiplin dengan pandangan strategis yang tajam.

Dalam berbagai kesempatan, Munir menggarisbawahi pentingnya integritas moral dan spiritual dalam kepemimpinan militer. Ia sering merujuk pada nilai-nilai Islam dalam pidatonya dan menyerukan persatuan, pengorbanan, serta ketahanan nasional. Ketaatannya terhadap ajaran agama juga tercermin dalam gaya hidup dan keputusan strategisnya.

Saat berbicara kepada mahasiswa dan masyarakat, ia kerap menekankan bahwa kekuatan Angkatan Darat Pakistan bersumber dari dukungan rakyat, khususnya generasi muda. Dalam Dialog Margalla 2024, ia juga menyoroti bahaya misinformasi dan pentingnya menjaga kohesi nasional di tengah tekanan eksternal.

Jenderal Munir mendorong peran aktif Pakistan dalam menjaga stabilitas global, menolak politik blok, dan mengupayakan hubungan seimbang dengan semua negara sahabat.

Bagi rakyat Pakistan, Jenderal Asim Munir adalah personifikasi dari keteguhan, keberanian, dan religiusitas.

Di tengah gejolak geopolitik yang memanas, ia tampil sebagai simbol kekuatan yang siap menjaga kehormatan dan keamanan negara dengan segala cara.

Monitorday.com – Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru saja disahkan pada Februari 2025 telah menciptakan kontroversi. Pasal 9G yang dengan tegas menyatakan bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi penyelenggara negara, langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Di satu sisi, pasal tersebut dipandang memberikan fleksibilitas bagi pengurus BUMN dalam mengambil keputusan, tanpa rasa takut terhadap ancaman pidana. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran besar bahwa ketentuan ini bisa menciptakan celah bagi praktik korupsi yang tidak dapat disentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, berusaha menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa UU ini tidak membuat para direksi BUMN kebal hukum. Menurutnya, meski ada fleksibilitas yang diberikan kepada direksi untuk membuat keputusan, hal ini bukan berarti mereka bebas dari jeratan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana, termasuk korupsi. “Tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya. Namun, pernyataan tersebut tidak cukup untuk meredakan kecemasan banyak pihak.

Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menilai bahwa pasal tersebut justru memberikan ‘imunitas’ kepada direksi BUMN.

Zaenur Rohman, peneliti Pukat UGM, mengungkapkan bahwa dengan status direksi BUMN yang bukan lagi penyelenggara negara, maka KPK tidak bisa lagi menangani kasus korupsi yang terjadi di dalam BUMN. “UU BUMN ini memberi imunitas kepada direksi,” katanya, sambil menambahkan bahwa ketentuan ini sangat berbahaya, karena jika terjadi kerugian di BUMN, itu tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara.

Lebih lanjut, Zaenur menyebutkan bahwa pembuat undang-undang tampaknya tidak menyadari potensi dampak negatif dari norma tersebut. Ketidakjelasan status hukum ini bisa menyebabkan BUMN, yang sejatinya didanai oleh uang negara, tidak lagi dapat dijerat dengan tuduhan korupsi meskipun mereka merugikan negara. Sungguh paradoks, mengingat BUMN adalah entitas yang dikelola dengan menggunakan dana dan aset negara.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) turut memberikan kritik tajam terhadap UU ini. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa BUMN seharusnya tetap di bawah pengawasan ketat karena menggunakan uang negara. Boyamin menyayangkan keputusan yang menganggap BUMN bukan sebagai penyelenggara negara, mengingat uang negara yang digunakan dalam operasionalnya. Dia membandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, yang justru mengizinkan KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan sektor swasta. “Di negara maju seperti Singapura dan Malaysia, KPK mereka bahkan menangani kasus korupsi di sektor swasta,” ujarnya.

Boyamin menyatakan kekecewaannya terhadap undang-undang ini dan meminta agar pasal yang memberikan ‘imunitas’ kepada direksi BUMN segera direvisi. Jika tidak, pihaknya akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Apapun yang melibatkan negara harus dianggap sebagai kerugian negara dan harus diproses hukum,” tegasnya.

Kontroversi ini membuka diskusi panjang tentang bagaimana BUMN seharusnya dikelola dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi penyimpangan. UU BUMN yang baru bisa saja memberikan angin segar bagi direksi BUMN dalam menjalankan roda perusahaannya tanpa rasa takut akan tindakan pidana, namun juga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara.

Dalam konteks ini, pertanyaan penting muncul: apakah dengan UU ini, Indonesia akan semakin dekat dengan sistem yang lebih efisien dan fleksibel dalam mengelola BUMN, atau justru membuka jalan bagi korupsi yang lebih sulit untuk dihentikan? Ke depan, tentu diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa aturan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap capaian siswa SMA Muhammadiyah 2 (Smamda) Sidoarjo dalam bidang akademik dan non-akademik.

Hal ini disampaikan dalam acara Tasyakuran Kelulusan Siswa Kelas XII Tahun Ajaran 2024/2025 yang digelar pada Sabtu (10/5/2025) di Auditorium KH Fachrudin, Smamda.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti sekaligus meresmikan Smamda Dormitory, sebuah fasilitas asrama baru yang dibangun secara mandiri dengan anggaran sebesar Rp23 miliar. Asrama ini menjadi bagian dari upaya Smamda untuk mewujudkan lingkungan pendidikan berstandar internasional.

“Ini adalah bukti nyata komitmen Smamda dalam menciptakan lingkungan belajar yang modern dan berkelas dunia,” ujar Mu’ti dalam sambutannya.

Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh ribuan siswa, orang tua, guru, dan tokoh Muhammadiyah dari berbagai wilayah. Hadir pula Prof. Dr. Bianto, M.Ag., Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur; Dr. Eko Hardiansyah, M.Psi., Sekretaris Dikdasmen PWM Jatim; serta Muhammad Zainul Arifin, S.Kom., M.M., Kepala SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Mu’ti mengutip Surah Luqman ayat 12, mengingatkan pentingnya rasa syukur dalam meraih kesuksesan. Ia juga memberikan penghargaan khusus kepada Smamda Voice, grup paduan suara sekolah yang telah menorehkan prestasi di tingkat internasional.

“Prestasi ini menunjukkan kualitas luar biasa dari Smamda Sidoarjo sebagai salah satu sekolah Muhammadiyah terbaik,” tegasnya.

Mu’ti pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh guru dan staf Smamda atas dedikasi mereka dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inovatif. Ia menekankan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah.

Menutup sambutannya, Mu’ti berpesan agar para siswa terus semangat belajar, berani berinovasi, dan yakin akan potensi diri mereka sebagai generasi penentu masa depan bangsa.

“Teruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Lakukan yang terbaik dan yakini bahwa Anda bisa,” pungkasnya.

Monitorday.com – Satu tim pencari dari Qatar memulai misi untuk menemukan sisa jasad warga negara Amerika Serikat yang dibunuh oleh ISIS di Suriah.

ISIS, yang menguasai wilayah Suriah dan Iraq dari 2014 hingga 2017, memenggal kepala warga negara Barat dan merilis video pembunuhan tersebut.

Tim pencarian internasional asal Qatar, yang juga pernah dikerahkan ke zona gempa Maroko dan Turki, mulai bertugas pada 7 Mei 2025.

Tim tersebut telah menemukan tiga mayat sejauh ini, namun identitasnya belum dapat dipastikan.

Misi ini belum memiliki perkiraan berapa lama durasinya, menurut sumber dari Suriah.

Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar terkait misi pencarian tersebut.

Misi ini dimulai bersamaan dengan persiapan kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Doha dan beberapa negara Timur Tengah.

Fokus awal misi pencarian adalah menemukan jasad pekerja kemanusiaan Peter Kassig, yang dipenggal oleh ISIS pada 2014.

Jurnalis AS James Foley dan Steven Sotloff, serta pekerja bantuan Kayla Mueller, juga termasuk korban ISIS yang dibunuh pada periode tersebut.

Mueller, yang diperkosa oleh pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, tewas setelah bertahan dalam tawanan pada 2015.

Rencana misi pencarian ini dibahas oleh Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani di Washington pada bulan April.

Misi pencarian jasad warga AS adalah komitmen dari pemerintah AS yang terus dilakukan meskipun sudah ada beberapa upaya sebelumnya.

AS mengerahkan ratusan personel militer di bagian utara Suriah untuk terus memburu sisa-sisa kelompok ISIS.

Kassig, Sotloff, dan Foley diperkirakan berada di area yang sama, dan Dabiq di Suriah menjadi markas ISIS pada masa itu.

Kasus Mueller berbeda, karena ia ditawan langsung oleh al-Baghdadi, yang memegang kendali atas hidupnya.

Dua anggota ISIS asal Inggris yang terlibat dalam pemenggalan tawanan asal AS sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup di AS.

Monitorday.com – Pendidikan, sebagai pilar utama dalam pembentukan karakter bangsa, kini menghadapi ancaman serius dalam bentuk ide pengiriman siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer. Usulan kontroversial ini, yang pertama kali digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama dari pengamat pendidikan. Sebuah gagasan yang seharusnya memupuk kepribadian anak bangsa, malah berisiko merusak esensi pendidikan itu sendiri.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menegaskan bahwa program tersebut adalah kesalahan besar. Menurutnya, ide mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer menunjukkan kegagalan sistem pendidikan nasional yang seharusnya mampu memberikan solusi tanpa harus mengalihkan tanggung jawab kepada institusi militer. “Ini merupakan tamparan keras bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Ubaid dengan nada kecewa.

Pernyataan Ubaid Matraji tidak hanya menyoroti kegagalan sistem pendidikan, tetapi juga mencerminkan ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan dan lembaga yang diusulkan. Militer, yang dirancang untuk menjaga keamanan negara, tidak seharusnya berperan dalam membentuk karakter anak-anak. Pendidikan karakter yang harusnya dilakukan di sekolah justru teralihkan, mengarah pada pendekatan yang lebih keras dan tidak sesuai dengan dunia anak-anak yang penuh dengan dinamika dan eksperimen.

Ubaid berpendapat bahwa anak-anak yang dikategorikan sebagai nakal sebenarnya hanya menunjukkan gejala khas usia mereka, yang membutuhkan pendampingan, bukan pemisahan atau pemaksaan dalam lingkungan yang keras. “Kalau tidak nakal itu bukan anak-anak namanya, itu orang dewasa,” ujarnya. Pendidikan karakter harusnya menekankan pada pembinaan nilai-nilai moral dan etika, bukan pada pengurusan masalah perilaku dengan cara-cara militeristik.

Lebih lanjut, Ubaid menyayangkan fenomena guru dan sekolah yang merasa kewalahan dalam menangani siswa bermasalah. Ia mengkritik bahwa banyak guru dan institusi pendidikan yang tidak lagi memahami esensi pendidikan yang sesungguhnya. “Jika guru angkat tangan, ya resign saja jadi guru. Kalau sekolah angkat tangan, ya tutup saja sekolah itu, buat apa?” kata Ubaid dengan tegas. Pendidikan harus menjadi ruang di mana siswa yang berperilaku menyimpang bisa dibimbing untuk kembali ke jalur yang benar, bukan justru dipaksa untuk mengikuti aturan yang lebih keras dari yang seharusnya.

Meskipun ada argumen yang mengatakan bahwa barak yang dimaksud bukanlah barak militer murni, melainkan fasilitas yang dilengkapi tenaga ahli seperti guru, psikolog, dan dokter, Ubaid tetap bersikeras bahwa pendekatan semimiliter dalam pendidikan tetap bermasalah secara filosofis. Ia khawatir bahwa program ini akan membuka jalan untuk normalisasi militerisme dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada akhirnya justru merugikan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya berkembang dalam sistem pendidikan sipil.

Ia menyoroti ketidaklogisan dari penggabungan fungsi militer dalam pendidikan. “Kenapa institusi militer? Kenapa urusan makan bergizi, tabung gas, dan pendidikan melibatkan militer? Ada apa dengan bau amis militerisasi?” tanyanya. Bagi Ubaid, ini adalah langkah mundur yang dapat merusak independensi sektor pendidikan.

Dalam menanggapi perbandingan dengan negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat, Ubaid menegaskan bahwa konteks Indonesia sangat berbeda. Di negara-negara tersebut, militer memainkan peran besar karena ancaman dari negara lain, sementara Indonesia tidak sedang terlibat dalam konflik militer yang mengancam kedaulatan. Oleh karena itu, menurutnya, membawa militer ke dalam pendidikan Indonesia adalah langkah yang berlebihan dan tidak relevan.

Ubaid Matraji mengakhiri pembicaraan dengan menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia membutuhkan reformasi yang lebih mendalam, bukan solusi instan seperti pengiriman siswa ke barak militer. Pendidikan harus tetap menjadi arena bagi pembentukan karakter, bukan tempat untuk penahanan atau pemaksaan.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat edaran Nomor: A-079/DP-P XIVI2025 untuk seruan pembacaan “Qunut Nazilah untuk Palestina” di seluruh masjid, musholla, dan lembaga Islam.

Seruan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza, Palestina, akibat serangan bertubi-tubi dari Israel.

Surat edaran yang ditandatangani oleh KH. Muhammad Faiz mengimbau seluruh ulama, khatib, imam masjid, serta jamaah shalat Jumat dan shalat berjamaah lainnya untuk rutin membaca Qunut Nazilah.

Doa ini diharapkan menjadi bentuk solidaritas dan dukungan moral bagi bangsa Palestina yang sedang menderita akibat serangan Israel.

MUI DKI Jakarta menyerukan kepada seluruh MUI tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Kecamatan di DKI Jakarta untuk menggerakkan pembacaan Qunut Nazilah.

Dalam surat edaran tersebut, KH. Faiz berharap agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada Palestina dan membuka pintu rahmat serta perdamaian bagi seluruh umat manusia.

Surat edaran ini juga ditembuskan kepada Ketua Umum MUI Pusat sebagai bagian dari koordinasi dan dukungan terhadap gerakan solidaritas untuk Palestina.

MUI DKI Jakarta mengajak seluruh umat Islam di wilayah DKI untuk terus mendoakan keselamatan dan perdamaian bagi Palestina.

Seruan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan hingga kondisi di Palestina benar-benar pulih dan damai.

Situasi di Gaza terus menjadi perhatian dunia, dengan jumlah korban sipil yang terus bertambah setiap harinya.

Dukungan doa bersama menjadi salah satu cara umat Islam menunjukkan solidaritas kepada Palestina.

Ulama dan pengurus masjid di DKI Jakarta diharapkan bisa melaksanakan seruan ini dengan penuh komitmen.

MUI DKI Jakarta percaya bahwa pembacaan Qunut Nazilah dapat memberikan kekuatan spiritual untuk perjuangan Palestina.

Seruan ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina yang terjebak dalam konflik berkepanjangan.

Doa bersama ini diharapkan dapat menjadi sinergi antara umat Islam dalam mendukung perjuangan Palestina secara damai.

MUI DKI Jakarta berharap bahwa doa-doa ini bisa membawa perubahan positif dan memberikan harapan baru bagi Palestina.

Monitorday.com – Hamas mengucapkan selamat kepada Kardinal Robert Prevost yang terpilih sebagai paus baru.

Hamas mendorong Paus Leo XIV untuk mengikuti jejak Paus Fransiskus yang mendukung perjuangan Palestina.

Prevost, yang akan dikenal sebagai Paus Leo XIV, dipilih oleh para Kardinal sebagai paus Amerika pertama dalam sejarah.

Hamas menyampaikan ucapan selamat kepada Paus Leo XIV atas terpilihnya sebagai Kepala Gereja Katolik.

Hamas mendoakan Paus Leo XIV sukses dalam menjalankan misi spiritual dan kemanusiaannya, terutama terkait dengan agresi Israel.

Hamas menekankan pentingnya perhatian terhadap krisis yang dihadapi rakyat Palestina di Gaza akibat agresi Israel.

Hamas menghargai posisi kemanusiaan yang diambil oleh Paus Fransiskus, termasuk dukungannya untuk Palestina.

Paus Fransiskus dikenal dengan pernyataan solidaritas berulang kali terhadap Palestina dan pendirian terhadap pendudukan Israel.

Hamas berharap Paus Leo XIV melanjutkan jalan moral yang diambil Paus Fransiskus untuk berdiri bersama yang tertindas.

Paus Leo XIV diharapkan aktif dalam forum internasional untuk mengakhiri kejahatan genosida dan pembersihan etnis oleh Israel.

Hamas juga menyerukan tindakan untuk menghentikan pelanggaran terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Palestina.

Hamas menegaskan pentingnya menegakkan martabat manusia dan kesucian agama di seluruh dunia.

Paus Fransiskus dikenal sebagai pendukung Palestina dan terus berkomunikasi dengan umat Katolik di Gaza.

Setelah kematiannya, Paus Fransiskus menyumbangkan mobil paus miliknya untuk dijadikan klinik keliling di Gaza.

Paus Leo XIV belum banyak berkomentar tentang situasi di Gaza, sehingga belum jelas apakah ia akan meniru Paus Fransiskus.

Pernyataan Hamas ini mencerminkan harapan mereka agar Paus Leo XIV memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.