Monitorday.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah menyebut bahwa Presiden Joko Widodo secara etika seharusnya berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terlebih dahulu jika mencalonkan presidan dan wakil presiden lain.

Pernyataan tersebut disampaikan Basarah saat dimintai penjelasan terkait bagaimana komunikasi Jokowi sebagai kader PDI-P dengan Megawati.

“Ketika Pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang lain mestinya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada Bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI-P,” kata Basarah dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023).

Menurut Basarah, Jokowi bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan Megawati terkait sosok capres-cawapres yang diinginkan.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pihak menduga Jokowi dan PDI-P berseberangan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Sebab, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P sudah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Mahfud MD di Pilpres 2024.

Basarah mengatakan, sebagai kader utama dan kader kebanggaan PDI-P Jokowi tentunya menyadari aturan main partai bahwa penentuan capres-cawapres ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Kebijakan itu merujuk pada keputusan kongres PDI-P yang juga telah disetujui Jokowi.

“Itulah aturan mainnya berpartai,” ujar Basarah.

Basarah juga menyebut bahwa Gibran dan adik iparnya, Bobby Nasution seharusnya sadar diri dan menyatakan pengunduran diri secara baik-baik dari PDI-P.

Diketahui, status kader Gibran menjadi persoalan karena maju menjadi bakal cawapres Prabowo.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang juga kader PDI-P malah mendukung Prabowo-Gibran.

“Mestinya mereka menyampaikan hal itu dan secara baik-baik menyampaikan secara langsung kemunduran dirinya sebagai kader PDI-P, dengan mengembalikan kartu tanda anggotanya,” kata Basarah.