Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mendukung inisiatif organisasi masyarakat Indonesia dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia di Gaza City. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan infrastruktur di Jalur Gaza pascaagresi Israel.

Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Ahrul Tsani Fathurrahman, mengapresiasi langkah Aqsa Working Group (AWG) dan Maemuna Center yang memprakarsai proyek tersebut.

“Kami mengapresiasi upaya AWG dan Maemuna Center dalam menginisiasi proyek pembangunan RSIA Indonesia di Gaza,” ujar Ahrul dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat.

Ahrul menekankan bahwa inisiatif ini mencerminkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap rakyat Palestina, yang telah berlangsung sejak lama. Ia juga menyoroti berbagai inisiatif serupa yang dilakukan sebelumnya, seperti renovasi Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara oleh MER-C dan Baznas, serta pembangunan masjid semi permanen oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) di sejumlah wilayah Gaza.

Pembangunan RSIA Indonesia di Gaza dianggap tepat waktu, mengingat kebutuhan dana rekonstruksi Gaza yang disepakati negara-negara Arab mencapai 53 miliar dolar AS (sekitar Rp869,4 triliun).

“Inisiatif ini sejalan dengan pandangan Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, yang menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam membantu saudara-saudara kita di Gaza,” tambah Ahrul.

Kemlu RI siap mendukung berbagai inisiatif kemanusiaan, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Palestina dan negara-negara tetangga, guna memastikan kelancaran proyek tersebut.

Berdasarkan rencana yang disampaikan AWG dan Maemuna Center, RSIA Indonesia akan dibangun di atas lahan wakaf seluas 5.000 meter persegi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Lokasinya berada di dekat Rumah Sakit Anak Al-Rantisi yang mengalami kerusakan parah akibat serangan Israel.

Pembangunan RSIA ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp402 miliar dan akan dilengkapi dengan 100 tempat tidur rawat inap, fasilitas gawat darurat, ICU, ruang persalinan, bedah, rawat jalan, serta laboratorium.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan RSIA Indonesia dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat Gaza, terutama bagi ibu dan anak yang membutuhkan layanan kesehatan yang memadai.

Monitorday.com – Buka puasa bersama yang diselenggarakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat berhasil mencetak rekor baru di Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai acara buka puasa dengan panjang terpanjang, mencapai 2,8 kilometer.

Kepala MURI Jawa Tengah, Ani Andriani, mengatakan bahwa awalnya panitia memperkirakan panjang lokasi buka puasa bersama sekitar 2,7 kilometer. Namun, setelah dilakukan pengukuran ulang, total panjangnya mencapai 2,8 kilometer.

“Penilaiannya kami lakukan dengan menghitung lingkaran keliling Manahan serta area di dalam stadion,” ujar Ani di sela-sela kegiatan.

Rekor yang dicetak di Solo ini berhasil melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada tahun 2024 di Makassar, yang saat itu mencatatkan panjang buka puasa bersama sejauh 2,14 kilometer.

Sebagai bentuk apresiasi, penghargaan dari MURI diberikan kepada perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Kota Surakarta, dan Al-Madinah selaku penyelenggara acara.

Acara buka puasa bersama ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu warga, Nurani, mengaku sengaja mengikuti kegiatan tersebut untuk merasakan pengalaman berbuka puasa dengan banyak orang.

“Senang saja bisa buka di sini rame-rame, gayeng (meriah),” ujar warga Solo tersebut.

Warga lainnya, Eko Rahayu, bahkan rela datang dari Kabupaten Sragen untuk ikut serta dalam acara ini. Ia mengetahui informasi tentang acara ini melalui media sosial Facebook.

“Saya sampai di sini sekitar pukul 14.30 WIB. Saya datang bersama anak saya. Meski hujan, tetap semangat ikut buka bersama,” ungkapnya.

Acara buka puasa bersama ini tidak hanya mencatatkan rekor, tetapi juga menjadi momen kebersamaan dan silaturahmi bagi masyarakat yang hadir.

Monitorday.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menanggapi isu reshuffle kabinet yang menjadi kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa seluruh menteri, termasuk dirinya, harus siap jika ada perombakan dalam pemerintahan.

“(Reshuffle) itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Semua harus siap direshuffle, termasuk saya, siapapun!” ujar Ara usai menghadiri Konferensi Pers di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

Ara sebelumnya menghadiri rapat tingkat menteri tertutup yang dipimpin oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Selain Ara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Beberapa waktu terakhir, isu perombakan kabinet, khususnya terkait posisi Menteri Keuangan, mencuat di publik. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pasti di balik kabar tersebut. Salah satu nama yang santer disebut dalam isu reshuffle adalah Sri Mulyani.

Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa rumor yang berkembang tidak memiliki dasar yang jelas.

“Saya juga sudah cek ke pemerintah, belum ada rencana reshuffle. Kalau soal Bu Sri Mulyani, saya belum sempat memastikan kebenarannya. Namun, jika melihat momen buka puasa bersama di Istana Kepresidenan yang beredar di media, hubungan antara Presiden Prabowo dan Bu Sri Mulyani tampak sangat baik dan penuh keakraban,” kata Dasco di Kantor Produksi Film Negara (PFN), Jakarta Timur.

Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Ara menegaskan bahwa reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto dan semua pihak harus menghormati keputusan tersebut.

“Siapapun harus siap direshuffle. Itu adalah hak presiden, dan sebagai pembantu presiden, kita harus menghormati keputusan tersebut,” ujar Ara menutup keterangannya.

• Monitorday.com – Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.
• Menurutnya, sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, masjid telah berperan sebagai tempat diskusi ekonomi dan politik yang konstruktif.
• “Zaman Rasulullah, masjid ini tidak hanya untuk beribadah, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan karakter masyarakat. Bisa menjadi tempat diskusi ekonomi dan politik, tetapi politik yang menerangkan, bukan yang penuh dengan ghibah atau saling menjelekkan. Politik yang ada harus memberikan solusi bagi umat,” ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
• Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa Islam harus ditampilkan sebagai agama yang damai dan tidak menimbulkan ketakutan. Ia juga menyoroti peran masjid dalam pemberdayaan budaya, termasuk kegiatan seni seperti bersajak dan bernyanyi, yang dapat menarik minat generasi muda.
• Sebagai contoh, Erick menceritakan bagaimana keluarganya membangun Masjid At-Thohir sebagai pusat komunitas yang lebih dari sekadar tempat ibadah.
• “Alhamdulillah, keluarga saya mendapat kesempatan membangun Masjid At-Thohir. Kami menjadikannya bagian dari komunitas, bukan hanya berdiri sendiri sebagai tempat ibadah,” katanya.
• Erick juga mengungkapkan bahwa berbagai kegiatan telah diadakan di Masjid At-Thohir, termasuk festival Ramadhan dan video mapping setiap malam minggu yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
• Ia berharap masjid dapat kembali menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi umat, sebagaimana yang dicontohkan pada masa Rasulullah.
• “Masjid seharusnya menjadi pusat pemberdayaan umat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan begitu, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan masyarakat,” pungkas Erick.

Monitorday.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, sebagai fenomena gunung es yang semakin menambah daftar panjang kasus serupa di Indonesia.

“Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia. Ini sudah menjadi fenomena gunung es yang harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Puan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Puan menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara, bukan sekadar wacana tanpa tindakan nyata. Menurutnya, jika negara gagal memberikan keadilan bagi korban dan tidak serius dalam upaya pencegahan, kasus serupa akan terus berulang.

Dia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. “Tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap tindak kekerasan seksual, terutama terhadap anak. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” kata Puan.

Sebagai bentuk penegakan hukum, Puan meminta semua pihak mengawal proses hukum dalam kasus ini. Dia mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terdapat tambahan hukuman bagi pelaku yang merupakan pejabat publik.

Lebih lanjut, Puan meminta aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait untuk menjamin perlindungan maksimal bagi korban. Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak korban harus menjadi fokus utama dalam kasus ini.

“Penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual ini sangat penting, namun pemenuhan hak-hak korban juga harus menjadi perhatian. Hal ini merupakan amanat dalam UU TPKS,” jelasnya.

Menurut Puan, pelecehan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak serius pada psikologis korban dan menyebabkan trauma jangka panjang. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memberikan perlindungan, pendampingan psikologis, serta keadilan bagi para korban.

“Saya tidak bisa membayangkan pilu yang dirasakan anak-anak ini. Bagaimana bisa orang dewasa yang seharusnya melindungi dan menjaga mereka, justru melakukan kejahatan luar biasa yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan,” ungkapnya.

Puan juga mendukung langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) yang memberikan pendampingan bagi korban. Ia juga mengimbau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turun tangan dalam memberikan pendampingan lebih lanjut.

“Korban harus mendapatkan layanan pemulihan trauma secara komprehensif. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus diberikan terapi psikososial agar mereka dapat pulih dari dampak psikologis yang dialami,” jelasnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk memenuhi hak rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual dengan menyediakan program pemulihan jangka panjang, termasuk konseling dan terapi psikologis yang memadai.

Puan juga mengingatkan bahwa proses hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang tidak memperparah trauma korban. “Pastikan tidak ada tekanan atau intimidasi dari pihak mana pun selama proses hukum berlangsung,” tambahnya.

Selain penegakan hukum, Puan menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi mengenai kekerasan seksual yang harus diberikan oleh lembaga pendidikan, lingkungan keluarga, serta komunitas kepada anak-anak. Hal ini sejalan dengan Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 5 yang bertujuan mencapai kesetaraan gender dan menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terakhir, Puan memastikan bahwa DPR bersama pemerintah akan terus memperkuat regulasi perlindungan terhadap anak dan perempuan guna mencegah kekerasan seksual di masa depan.

“Memerangi kekerasan seksual membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk berbagai elemen bangsa dan masyarakat. Mari bersama-sama membawa Indonesia terbebas dari aksi kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak,” tutupnya.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa.

Untuk itu, negara yang ingin maju harus memprioritaskan pendidikan. Indonesia pun menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu disampaikan dalam acara Pengumuman Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru, Kamis (13/3/2025), di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A Lantai 1, Kantor Kemendikdasmen.

“Pendidikan adalah jalan menuju keberhasilan suatu negara. Negara yang ingin sejahtera dan makmur harus mampu menguasai teknologi dan sains. Karena itu, pendidikan harus ditempatkan di tempat teratas dalam APBN,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa di banyak negara, pendidikan sering kali tidak menjadi prioritas utama anggaran negara.

“Di beberapa negara, pertahanan seringkali menjadi yang utama. Namun, Indonesia memilih untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama karena kita sadar bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini sangat berat,” jelasnya.

Prabowo juga menyoroti masalah besar yang dihadapi Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi telah menyebabkan kebocoran sumber daya yang seharusnya sampai ke rakyat yang membutuhkan.

“Kami bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dengan menggunakan sumber daya negara secara efisien dan tepat sasaran, Indonesia bisa bangkit dan mengurangi kemiskinan,” tegas Presiden.

Untuk mendukung efisiensi pengelolaan anggaran, Presiden mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh para menteri, salah satunya adalah kebijakan baru yang memastikan tunjangan guru langsung disalurkan ke rekening mereka tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit.

“Kenapa harus ada proses yang lama? Kenapa harus dibuat rumit? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Prabowo.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan budaya birokrasi yang menghambat pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal tunjangan untuk guru. Presiden juga meminta evaluasi terhadap para birokrat yang tidak beradaptasi dengan perubahan zaman dan tidak memberikan pelayanan yang efisien.

Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada para guru di seluruh Indonesia, yang dinilai memiliki peran sangat penting dalam mempersiapkan masa depan bangsa.

“Masa depan bangsa kita ada di pundak para guru. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang akan mencetak generasi-generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Presiden juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara dengan bijak, salah satunya dengan memotong jalur distribusi yang bertele-tele, seperti yang terjadi pada distribusi pupuk untuk petani. Ia bertekad untuk terus mengurangi birokrasi yang tidak efisien dan memperbaiki sistem yang ada.

“Ke depan, kita akan bangun sekolah-sekolah berasrama di seluruh kabupaten, terutama untuk keluarga yang kurang mampu. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memastikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia,” tambah Prabowo.

Presiden optimis terhadap masa depan Indonesia. “Kita berada di jalan yang benar. Kita akan terus bekerja keras dan tak akan mundur menghadapi tantangan, terutama korupsi. Bersama rakyat Indonesia, kita akan mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ujar Prabowo.

Peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada para pendidik dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara.

Dengan langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan Indonesia akan semakin meningkat dan lebih merata.

Monitorday.com – Kabar baik bagi guru madrasah datang dari Kementerian Agama.

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akan cair sebelum lebaran.

Proses pencairan TPG untuk periode Januari – Februari 2025 sedang dipersiapkan.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amin Suyitno, menyampaikan bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) akan dibuat mulai 17 Maret 2025.

Dana TPG diharapkan sudah masuk ke rekening guru madrasah pekan depan.

Amin Suyitno menegaskan bahwa pencairan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Kementerian Agama berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan guru madrasah.

TPG merupakan insentif penting bagi guru dalam menjalankan tugas pendidikan.

Pencairan TPG diharapkan dapat meringankan beban guru menjelang lebaran.

Guru madrasah berperan penting dalam pendidikan Islam di Indonesia.

Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.

Pencairan TPG yang tepat waktu menjadi salah satu fokus utama Kementerian.

Dukungan finansial ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi guru dalam mengajar.

Kementerian Agama juga berencana untuk memperbaiki sistem pencairan di masa mendatang.

Dengan pencairan TPG, diharapkan guru madrasah dapat lebih fokus pada pengajaran.

Kegiatan pendidikan di madrasah diharapkan semakin berkualitas dengan adanya dukungan ini.

Akhirnya, pencairan TPG menjadi langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.

Monitorday.com – Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menekankan perlunya akselerasi kebijakan zakat sebagai instrumen pengurangan pajak.

Ia menyatakan bahwa zakat seharusnya bisa langsung mengurangi kewajiban pajak seseorang, seperti yang diterapkan di Malaysia.

Dengan implementasi yang tepat, kebijakan serupa dapat meningkatkan kepatuhan dan potensi zakat untuk kesejahteraan umat.

Pernyataan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian Agama bersama Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan dalam mengoptimalkan peran pajak, zakat, dan wakaf.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan bahwa banyak opsi dalam kolaborasi dana sosial Islam yang dapat dimaksimalkan.

Salah satu opsi adalah integrasi bank tanah dengan tanah wakaf untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat.

Anggito juga menyoroti pentingnya mendorong potensi pasar keuangan sosial Islam.

Instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memiliki peluang besar untuk dikembangkan lebih luas.

Diskusi ini juga membahas tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk perlunya revisi regulasi.

Meskipun zakat bukan kewajiban negara, Kementerian Agama akan terus mendorong peran zakat sebagai instrumen ekonomi.

Dalam kegiatan FGD ini juga dilakukan soft launching Gerakan Wakaf Produktif MUI.

Gerakan ini bertujuan mengoptimalkan dana wakaf dalam berbagai sektor pembangunan.

Para pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat literasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Diharapkan langkah ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan tercipta ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Monitorday.com – Berikut adalah ringkasan artikel yang Anda minta, terdiri dari 16 paragraf, masing-masing berisi satu kalimat:

Dalam lanskap intelektual Islam, ahli hadis memiliki posisi yang sangat istimewa.

Mereka adalah sarjana yang mendedikasikan hidup untuk mempelajari dan memahami sabda Nabi Muhammad ﷺ.

Pesan ini disampaikan oleh Prof. Dr. Ibrahim al-Asmawi saat berkunjung ke Indonesia.

Ia menekankan pentingnya karya ahli hadis dalam menjaga keaslian dan integritas tradisi Nabi.

Ahli hadis dikenal karena kecerdasan dan ketelitian luar biasa dalam mempelajari ribuan hadis.

Mereka menghafal rantai periwayatan (sanad) dan isi (matan) setiap hadis dengan teliti.

Metodologi yang rumit dikembangkan untuk menilai keaslian hadis, membedakan antara yang sahih dan palsu.

Dedikasi mereka tidak mengenal batas, melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis.

Mereka sering menghadapi kesulitan dan bahaya, tetapi tidak pernah menyerah dalam pencarian ilmu.

Kontribusi ahli hadis sangat besar dalam melestarikan warisan Nabi dan membentuk hukum Islam.

Karya mereka menjadi dasar bagi pengembangan disiplin ilmu Islam seperti fikih dan ilmu kalam.

Warisan ahli hadis terus menginspirasi umat Islam hingga saat ini.

Karya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tetap menjadi sumber otoritatif hadis.

Ahli hadis mengajarkan pentingnya ketelitian, dedikasi, dan pengorbanan dalam mencari ilmu.

Mencari ilmu harus menjadi pendorong untuk mencapai tujuan agama dan sosial, bukan hanya kepentingan pribadi.

Mereka mengingatkan bahwa mencari ilmu adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh disia-siakan.

Akhirnya, pencarian ilmu harus disertai dengan amal shaleh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Monitorday.com – Raja Salman Bin Abdul Aziz Al Saud menggelar acara buka puasa bersama di Masjid 99 Kubah, Makasar, pada Ahad 16 Maret 2025.

Dalam acara bukber tersebut, akan dibagikan 5.000 porsi makanan kepada masyarakat Makasar.

Ketua Panitia kegiatan, Riswan Ilyas, menyatakan bahwa program ini diharapkan mempererat hubungan antara Kerajaan Arab Saudi dan masyarakat Muslim di Indonesia.

Kegiatan buka puasa ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan antar umat Islam di seluruh dunia.

Selain buka puasa bersama, akan ada pembagian mushaf Al-Qur’an dan kurma sebagai hadiah dari Raja Salman.

Acara ini terlaksana berkat kerja sama antara Atase Agama dan Pendidikan Kedutaan Besar Arab Saudi, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Yayasan I-Salam Karim.

Sejumlah tokoh dijadwalkan akan hadir dalam acara tersebut, termasuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Kepala Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi, Syekh Ahmad Isa Al-Hazimiy, juga akan hadir dalam acara ini.

Mudir I-Salam, Ustadz Dzulqarnain M Sunusi, serta para pejabat dan tokoh agama di Sulsel juga diundang.

Tahun ini menjadi tahun kedua penyelenggaraan program buka puasa Raja Salman di Makassar.

Acara buka puasa bersama sebelumnya berhasil memecahkan rekor MURI sebagai buka puasa terpanjang.

Sajian makanan sepanjang 2.140 meter berjejer di Anjungan Pantai Losari pada acara tersebut.

Program buka puasa Raja Salman juga telah diselenggarakan di Kota Padang pada 8 Maret.

Kota Medan menjadi lokasi berikutnya pada 9 Maret, dan Kota Solo pada 14 Maret 2025.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam mendukung umat Islam di Indonesia.

Acara ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara umat Islam.

Dengan demikian, buka puasa bersama ini menjadi momen yang penuh makna bagi masyarakat.