Monitorday.com – Langkah mengejutkan datang dari Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan mengusir mahasiswa internasional yang menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Kebijakan ini tak hanya mengundang kecaman dari dalam negeri, tetapi juga menyulut reaksi keras dari komunitas internasional. Dunia akademik pun geger, sebab kampus sekelas Harvard turut terdampak.

Trump, yang dikenal dengan kebijakan luar negeri keras dan cenderung pro-Israel, menyatakan bahwa “tidak ada tempat bagi simpatisan Palestina di tanah Amerika.” Dalam pernyataannya, ia menuding mahasiswa asing sebagai ancaman ideologis yang merusak “nilai-nilai Amerika”. Sikap keras ini dituding sebagai bentuk represi terhadap kebebasan akademik dan berekspresi, dua nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh negara itu sendiri.

Tindakan Trump ini langsung berbanding terbalik dengan respons dua kekuatan besar dunia: Rusia dan China. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Xi Jinping sama-sama membuka pintu bagi mahasiswa yang terusir dari Amerika. Putin menyebut keputusan Trump sebagai “tindakan anti-intelektual yang memalukan”, sementara Xi Jinping menyatakan bahwa “mendukung perjuangan kemerdekaan bukanlah kejahatan, melainkan hak asasi.”

Tak heran jika Rusia dan China segera bergerak cepat. Universitas-universitas ternama di kedua negara langsung menawarkan beasiswa dan program relokasi untuk mahasiswa yang terdampak. Harvard yang kehilangan sejumlah mahasiswa internasional kini melihat para calon intelektual mudanya hijrah ke Moskow dan Beijing. Dunia akademik perlahan bergeser dari barat ke timur.

Fenomena ini membuka tabir hipokrisi dalam sistem demokrasi Amerika. Negara yang selama ini menampilkan diri sebagai penjaga hak asasi manusia kini menunjukkan wajah otoriternya—ketika suara yang berbeda dianggap sebagai ancaman. Alih-alih membina dialog, Trump justru memilih jalur pengusiran massal. Ini bukan hanya krisis moral, tapi juga alarm bagi dunia tentang kebebasan yang makin terancam.

Sebaliknya, Rusia dan China, yang selama ini kerap dituding mengekang kebebasan, justru mengambil peran sebaliknya. Mereka memposisikan diri sebagai pelindung kebebasan akademik global. Dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, melainkan juga ujian bagi komitmen negara-negara terhadap hak untuk menyuarakan keadilan.

Langkah Trump diprediksi akan berdampak luas, tidak hanya dalam relasi luar negeri AS, tetapi juga pada reputasi universitas-universitasnya. Para mahasiswa, terutama dari negara-negara berkembang, mulai mempertanyakan apakah Amerika masih menjadi tempat terbaik untuk belajar dan berkembang. Jika tren ini terus berlanjut, Amerika berisiko kehilangan statusnya sebagai pusat pendidikan dunia.

Saat dunia memantau, satu pertanyaan mengemuka: apakah Amerika masih bisa dipercaya sebagai rumah kebebasan, ataukah kini berubah menjadi penjaga kepentingan sempit dan kekuasaan semata?

Monitorday.com – Sistem pendidikan Rusia dikenal sebagai salah satu yang paling ketat dan terstruktur di dunia. Dibangun di atas kerangka hukum yang kuat, khususnya Undang-Undang Federal №273 tahun 2012, pendidikan di Rusia digarap dengan serius sejak dini. Mulai dari usia tiga tahun, anak-anak Rusia sudah bisa mengenyam pendidikan prasekolah, meskipun belum bersifat wajib. Namun, begitu memasuki usia sekolah dasar, kewajiban tak bisa ditawar. Anak-anak Rusia harus menyelesaikan pendidikan wajib selama sebelas tahun penuh, terdiri dari empat tahun sekolah dasar, lima tahun sekolah menengah pertama, dan dua tahun sekolah menengah atas.

Namun, tantangan tidak berhenti sampai di sana. Untuk memperoleh “Attestat o srednem obshchem obrazovanii”, semacam ijazah kelulusan tingkat menengah, siswa harus menghadapi Ujian Negara Terpadu atau Unified State Examination (USE). Ujian ini wajib dilalui dengan hasil memuaskan di dua mata pelajaran inti: bahasa Rusia dan matematika. Tekanan tinggi untuk lulus ujian ini menempatkan sistem pendidikan Rusia sebagai salah satu yang paling menantang di dunia.

Setelah itu, pilihan pendidikan terbuka lebar. Bagi yang memilih jalur akademis, pendidikan tinggi menanti dengan jenjang yang terdiri dari Sarjana, Magister, hingga gelar Spesialis. Sementara bagi mereka yang ingin langsung terjun ke dunia kerja, jalur pendidikan kejuruan tersedia. Program ini terbagi dalam dua tingkatan: pelatihan pekerja terampil dan teknisi junior, serta pendidikan lanjutan untuk profesional tingkat menengah. Kedua jalur ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya mendorong pencapaian akademik, tetapi juga menaruh perhatian besar pada keahlian praktis.

Kurikulum yang padat dan intensif adalah ciri khas lain sistem pendidikan Rusia. Jumlah jam pelajaran per minggu jauh lebih banyak dibandingkan dengan beberapa negara lain. Fokus besar diberikan pada pendidikan umum dan profesional, menjadikan siswa Rusia terbiasa dengan tekanan akademik sejak dini. Sistem ini dirancang untuk mencetak lulusan tangguh yang siap bersaing, baik secara intelektual maupun profesional.

Namun, seperti dua sisi mata uang, sistem ini tak luput dari kritik. Kualitas sekolah negeri masih sangat bergantung pada letak geografis dan kondisi ekonomi daerah masing-masing. Kota besar seperti Moskow dan St. Petersburg menikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan. Tak heran, sekolah swasta dan internasional menjadi alternatif yang banyak diminati oleh kalangan menengah atas.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan Federal bertindak sebagai pembuat kebijakan utama, sementara Badan Pengawasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Federal memastikan standar kualitas dan mutu tetap terjaga. Kombinasi keduanya menjadikan sistem pendidikan Rusia sebagai model yang ambisius—menantang tetapi juga menjanjikan.

Bagi negara yang membidik supremasi global melalui kekuatan sains dan teknologi, pendidikan bukan sekadar kewajiban, tetapi investasi strategis. Rusia telah menegaskan bahwa masa depan dibentuk dari ruang kelas hari ini—dengan kurikulum ketat, ujian sulit, dan tuntutan tinggi.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menuai kontroversi global. Kali ini, kebijakannya yang melarang universitas di AS menerima mahasiswa asing, termasuk penerima beasiswa, memicu gelombang kritik internasional. Bahkan, mahasiswa asing yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Harvard pun dipaksa untuk segera pindah kampus atau menghadapi ancaman deportasi.

Menanggapi kekacauan ini, Hong Kong bergerak cepat dan menyatakan kesiapan untuk menampung para mahasiswa asing Harvard yang terdampak. Langkah ini bukan hanya isyarat solidaritas terhadap dunia pendidikan global, tetapi juga menjadi manuver strategis Hong Kong dalam memosisikan diri sebagai pusat pendidikan internasional yang lebih terbuka dibanding Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump.

“Bagi mahasiswa internasional yang terdampak kebijakan Amerika Serikat, Biro Pendidikan telah mengimbau semua universitas di Hong Kong untuk menyediakan langkah memfasilitasi mahasiswa yang memenuhi syarat,” ujar Menteri Pendidikan Hong Kong Christine Choi, dikutip dari AFP, Sabtu (24/5).

Salah satu langkah konkret universitas di Hong Kong adalah melonggarkan batas maksimal mahasiswa asing. Ini dilakukan demi menarik lebih banyak pelajar ke Hong Kong.

Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong (HKUST), misalnya, yang resmi mengundang para mahasiswa internasional di Harvard pada Jumat (23/5). Mereka mengklaim membuka pintu untuk korban aturan Trump, baik dari Harvard maupun kampus-kampus lain.

“HKUST memperluas kesempatan ini untuk memastikan pelajar berbakat bisa mengejar tujuan pendidikan mereka tanpa gangguan,” tegas kampus tersebut dalam pernyataan resminya.

Pengusiran terhadap mahasiswa asing di AS diumumkan Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem. Ia menuduh pihak universitas mempromosikan kekerasan, anti-semitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China.

Sebelumnya, Harvard University menolak memberikan informasi yang diminta Pemerintah AS mengenai visa pelajar di kampus mereka.

Reuters mencatat ada 6.800 mahasiswa asing yang berkuliah di Harvard pada 2025-2026 alias 27 persen dari total keseluruhan pelajar. Sekitar 1.300 mahasiswa berasal dari China.

Warga asal China juga pernah menjadi mahasiswa terbanyak yang masuk Harvard pada 2022 lalu, yakni 1.016 orang.

Harvard langsung mengajukan gugatan ke pengadilan federal terkait aksi Trump. Pengadilan Distrik Massachusetts, Amerika Serikat kemudian menangguhkan langkah pemerintahan Presiden Donald Trump mengusir mahasiswa asing.

“Pemerintahan Trump dilarang melaksanakan pencabutan sertifikasi SEVP (Student and Exchange Visitor Program) milik penggugat,” perintah Hakim Pengadilan Distrik Massachusetts Allison Burroughs dalam sidang perdana.

Sidang lanjutan perkara ini rencananya digelar pada 29 Mei 2025 mendatang.

Monitorday.com – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, secara tegas mengkritik kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang mahasiswa asing menempuh pendidikan di Universitas Harvard. Dalam acara Meet The Leaders di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (24/5), JK menyebut kebijakan tersebut tidak rasional dan hanya bermotifkan sentimen terhadap China. “Trump melawan dunia, karena di Amerika sendiri dia tidak disenangi. Orang berontak, orang konflik, orang demo terus-terus,” ungkapnya dengan nada tajam.

Keputusan Trump untuk menutup akses mahasiswa asing ke Harvard, termasuk yang tengah menempuh studi, memicu gelombang protes internasional. Mereka yang tidak segera dipindahkan ke kampus lain terancam kehilangan legalitas tinggal di AS. Bagi JK, ini bukan sekadar kebijakan pendidikan, tetapi refleksi dari kepemimpinan emosional tanpa landasan pengetahuan.

JK menekankan bahwa kemajuan China hari ini justru tak lepas dari proses belajar teknologi dari Amerika. Ia menyayangkan bagaimana Trump merusak sistem pendidikan global demi kepentingan politik sempit. “Hari ini kalau Anda baca ini gila orang ini, Harvard pun ditutupnya untuk orang asing. Kenapa? hanya sentimennya ke China,” ujar JK penuh keheranan.

Data menunjukkan, dari sekitar 6.800 mahasiswa asing di Harvard untuk tahun akademik 2025-2026, hampir 30 persen berasal dari luar AS. Mahasiswa asal China sempat menjadi kelompok terbanyak dengan lebih dari seribu orang pada 2022. Tapi kini, kelompok inilah yang menjadi target utama dari kebijakan diskriminatif Trump.

Sumber Reuters menyebut bahwa larangan ini berangkat dari tudingan terhadap Harvard yang dianggap “mempromosikan kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China”. Pernyataan ini dilontarkan oleh Gubernur South Dakota, Kristi Noem, yang mendukung langkah Trump dengan menyebut penerimaan mahasiswa asing sebagai “privilege”, bukan hak.

Harvard sendiri tidak tinggal diam. Pihak universitas menyebut kebijakan tersebut ilegal dan berpotensi memicu pembalasan internasional. Kampus Ivy League lainnya pun ikut bersuara, memperlihatkan ketegangan yang semakin tajam antara dunia pendidikan dan pemerintahan Trump.

Dengan atmosfer internasional yang memanas dan dunia akademik yang terguncang, komentar JK menjadi sinyal bahwa kebijakan unilateral ini bukan hanya urusan domestik AS, tetapi persoalan global. Dunia kini menghadapi ancaman besar terhadap nilai-nilai kolaborasi ilmu dan kemanusiaan yang selama ini menjadi dasar pertukaran pendidikan internasional.

Monitorday.com – Fenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali menggegerkan publik. Kali ini, suara permintaan bantuan untuk Gubernur Jawa Barat itu datang langsung dari Mekah, menyulut gelombang rasa penasaran di tengah masyarakat. Apakah ini pertanda bahwa Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad Bin Salman (MBS), tertarik dengan pendekatan pendidikan ala “Bapak Aing” di barak-barak militer khas KDM? Atau justru Saudi tengah dilanda krisis kedisiplinan remaja hingga membutuhkan “sentuhan khas Sunda”?

Tak pelak, sorotan global terhadap KDM makin kuat, menyulut spekulasi: mungkinkah wisuda gaya Arab akan segera dihapus demi reformasi karakter ala Indonesia? Dalam pusaran politik, budaya, dan pendidikan global, nama KDM menjelma jadi simbol baru ketegasan yang lintas batas.

Setelah ditelusuri, beredar video di TikTok dengan narasi jamaah haji Indonesia terlantar saat tiba di hotel nomor 603, Sektor 3. Dalam video beredar, pengunggah meminta tolong kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait ketidaknyamanan tu. 

“Telantar Kang Dedi, Kang Dedi kumaha (bagaimana) Kang Dedi terlantar jamaah ti jam 02, can meunang kamar (belum dapat kamar), tolong dibantu share-share, can meunang kamar (belum dapat kamar) Kang Dedi, Pak Prabowo tolong jamaah Indonesia ….” 

Kepala Sektor 6 Makkah PPIH Arab Saudi, Rebuan, menepis kabar itu dan menilai tudingan terlalu berlebihan. “Tidak ada yang terlantar, karena itu masih dalam proses penurunan,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada Media Center Haji di kantor Sektor 6, Makkah, Sabtu (24/5/2025).

Ia menjelaskan, kejadian itu terjadi pada Jumat (23/5/2025) pagi. Saat itu, rombongan dari embarkasi JKS 42 (Jakarta-Bekasi) yang mendarat di Jeddah telah tiba di Makkah sekitar pukul 04.18. Ada sembilan bus yang datang secara bertahap. Sementara, petugas sudah bersiaga sejak pukul 01.10 waktu setempat.

Sesuai dengan standar prosedur, kata Rebuan, pelayanan diberikan dimulai dari bus pertama terlebih dahulu. “Nah video viral itu baru penurunan bus ketiga sekitar pukul 07.30 pagi, ada pendorongan jamaah kursi roda (lansia)” ujarnya.

Pengunggah video lantas menggambarkan bahwa jamaah terlantar, tidak dapat pelayanan dari petugas. Padahal semua jamaah memang belum turun. “Dari sembilan mobil baru dua yang benar-benar diturunkan, yang di TikTok baru nomor 1 atau nomor 2,” ujarnya.

Sebelum turun dari bus, kata Rebuan, ada proses yang dilakukan oleh syarikah. Pihak syarikah memasangkan gelang serta memastikan semua jamaah telah mempunyai identitas. Sehingga tidak bisa serta-merta turun dan masuk ke hotel.

“Jadi proses itu gak bisa langsung turun jamaah,” ujarnya.

Rata-rata petugas syarikah yang mengurus kebutuhan sebelum turun itu ada dua orang. Mereka menyelesaikan bus satu dan dua terlebih dulu berdasarkan nomor urut.

Bila semua identitas telah semua didistribuskan, maka ketua rombongan mengambil kunci. Mereka lantas diarahkan ke lantai masing-masing untuk penyerahan kunci sebelum masuk kamar. “Jadi tidak di lobi agar tidak terlalu menumpuk,” ujarnya.

Ia menegaskan, proses jamaah yang tengah menunggu ini tidak dapat disebut sebagai terlantar. Makna terlantar, kata ia, jika petugas tidak melayani, jamaah tak dapat makan dan hotel, maka bolehlah diklaim seperti itu. “Tapi kalau baru diturunkan tolong dijagalah, jangan buat konten-konten negatif, jika memang itu positif,” ujarnya menegaskan.

Monitorday.com – Nama Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, dan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), semakin sering terdengar di perbincangan publik sebagai calon presiden (capres) yang layak memimpin Indonesia pada 2029. Analisis sejumlah pengamat politik menyebutkan bahwa keduanya, meski belum memiliki pengalaman politik yang panjang, dinilai sebagai sosok muda yang visioner dan memiliki pandangan jauh ke depan.

Bahlil, yang dikenal sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, telah menunjukkan kiprah yang signifikan dalam dunia pemerintahan. Kepemimpinan Bahlil dalam mendorong investasi dan reformasi regulasi menjadi bukti bahwa dia memiliki pemikiran progresif dan terarah. Karismanya yang tegas dan kemampuan membangun hubungan dengan dunia usaha membuatnya menjadi figur yang banyak diperhitungkan dalam politik Indonesia ke depan. Banyak yang meyakini bahwa Bahlil, dengan kemampuannya tersebut, dapat memberikan pembaruan dan kemajuan bagi Indonesia yang lebih terbuka bagi investasi global.

Sementara itu, Kaesang, anak bungsu Presiden Joko Widodo, yang juga sebagai Ketua Umum PSI, juga tidak kalah menarik perhatian. Meski muda, Kaesang dikenal dengan pemikirannya yang kreatif dan progresif. Selain berkiprah di dunia bisnis, Kaesang memiliki pola pikir yang berani dan berbeda dari kebanyakan politisi yang ada. Banyak yang melihatnya sebagai sosok yang mampu membawa generasi muda Indonesia lebih dekat dengan politik dan perubahan. Sosoknya yang santai namun serius, dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, membuatnya menjadi pilihan yang cukup potensial untuk mengguncang peta politik Indonesia di masa depan.

Keduanya dianggap memiliki potensi besar untuk memimpin Indonesia menuju 2045, saat negara ini akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Visi keduanya tentang Indonesia yang lebih maju, terbuka, dan berdaya saing tinggi menjadi modal utama untuk menarik perhatian publik. Namun, meski demikian, mereka tetap harus bekerja keras untuk meraih kepercayaan masyarakat yang semakin kritis.

Masyarakat Indonesia saat ini sudah lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Sebagai generasi yang akan menentukan arah masa depan Indonesia, mereka mencari sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai masalah bangsa. Bahlil dan Kaesang, dengan latar belakang yang berbeda namun saling melengkapi, diyakini bisa menjawab tantangan tersebut.

Memang, ini baru sekadar analisis dan prediksi politik. Namun, siapa yang tahu? Suara rakyat bisa saja berpihak pada mereka, terutama jika keduanya mampu menjaga kepercayaan dan konsisten dalam membangun visi untuk Indonesia yang lebih baik. Pemilu 2029 masih jauh, namun nama mereka sudah mulai diperhitungkan sebagai pemimpin masa depan Indonesia.

Monitorday.com – Pakistan dengan tegas menyebut India sebagai pengecut setelah negara tersebut melakukan serangan terlebih dahulu namun kemudian meminta gencatan senjata. Pernyataan ini sekaligus mengingatkan India agar tidak meremehkan kemampuan Pakistan dan berhenti bersikap sombong yang hanya meniru kekuatan negara lain. Pakistan menegaskan bahwa India bukan sahabat Palestina yang mudah diserang; jika India memilih jalur peperangan, maka Pakistan sudah siap menghadapi konsekuensinya.

Sejarah mencatat bahwa India bukanlah bangsa yang selalu menang dalam konflik. Pakistan mengingatkan India untuk belajar dari pengalaman masa lalu, terutama kisah tahun 1945 ketika pasukan Gurkha India dihajar habis oleh para pejuang Arek-Arek Suroboyo dalam peristiwa heroik yang berujung kematian Jenderal Inggris Mallaby di tangan rakyat Surabaya. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kejayaan India bukan hasil perjuangan mereka sendiri melainkan hadiah kemerdekaan dari Inggris, bukan buah dari kekuatan militer yang mumpuni.

Pakistan juga menyindir India yang lebih jago berperan sebagai “penghibur” di layar televisi lewat serial seperti Polisi Ladusing dan Tuan Takurnya, yang memang membuat penonton terhibur tapi tidak mencerminkan ketangguhan militer sesungguhnya. Sindiran ini menegaskan bahwa India lebih suka tampil sebagai aktor hiburan ketimbang berani menguji nyali dalam peperangan nyata dengan Pakistan.

Kenyataan ini menegaskan bahwa India harus sadar diri dan tidak memandang remeh Pakistan. Jika India tetap ngotot memilih jalan peperangan, maka Pakistan sudah siap menghadapi dan membalas serangan dengan kekuatan penuh. Pakistan ingin mengingatkan dunia bahwa mereka bukan Palestina yang menjadi korban agresi, melainkan negara berdaulat dengan kemampuan bertahan dan bertempur yang kuat.

Ancaman perang antara India dan Pakistan bukanlah hal baru, namun kali ini Pakistan memberikan pesan jelas: jangan coba-coba main-main dengan mereka. Pakistan juga mengajak India untuk introspeksi, bahwa kemerdekaan dan kekuatan sejati bukan soal siapa yang duluan menyerang, tapi soal siapa yang mampu bertahan dan mempertahankan harga diri serta kedaulatan.

India diharapkan menyadari bahwa permainan kekuatan dan agresi tidak akan membawa kemenangan sejati, dan jika mereka memilih konflik, maka Pakistan akan menjawab dengan kesiapan penuh. Pesan keras ini sekaligus menjadi peringatan bahwa perang antara kedua negara bisa berdampak luas, sehingga India harus menghitung risiko dan berhenti bermain api.

Pakistan tidak hanya siap perang secara fisik, tapi juga siap menghadapi konsekuensi politik dan diplomatik yang akan muncul akibat tindakan India. Dalam konteks geopolitik, Pakistan menegaskan bahwa India bukanlah lawan yang mudah untuk diintimidasi dan serang sesuka hati, apalagi dengan dukungan sahabat seperti Israel.

Dengan nada kritis dan tegas, Pakistan mengingatkan India agar belajar dari sejarah dan berhenti menganggap enteng lawan mereka. Jangan hanya berlagak perkasa di panggung hiburan, tapi buktikan jika benar kuat dan siap menghadapi realitas di medan perang.

Monitorday.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memang memiliki segudang gagasan unik dalam membuat kebijakan. Namun, kegilaan itu justru membuat publik menggeleng-geleng kepala sambil berkata, “Tak salah memilih gubernur seperti beliau.”

Betapa tidak, ia menggebrak pengelolaan sampah dengan inovasi yang menggabungkan budaya dan ekologi. Ia mengusulkan Peraturan Daerah yang mewajibkan penggunaan daun jati sebagai pengganti plastik untuk bungkus makanan, khususnya di Cirebon.

Hal ini menjadi perhatian KDM atau Kang Dedi Mulyadi, mengingat daerah ini selain memiliki problem yang teramat parah dalam sejarah bangsa Indonesia, seperti jalan rusak dengan kerusakan yang terbilang sangat parah, lebih tepatnya dijadikan arena offroad nasional bahkan internasional. Jadi, jika ada lomba offroad nasional hingga internasional, cukup menghubungi Bupati Cirebon, ia pasti memberikan banyak rekomendasi jalan rusak di berbagai wilayah, tinggal pilih saja.

Namun, kerusakan jalan yang brutal di Kabupaten Cirebon bisa tertutupi dengan hadirnya sosok daun jati yang lagi-lagi kurang mendapat perhatian dari Pemda Kabupaten Cirebon karena tidak melihat nilai ekonomisnya. Bagaimana mau melihat nilai ekonomisnya, kalau jalan rusak saja pura-pura tak lihat? Publik melihat palingan Bupatinya menjawab, “Insha Allah, mungkin ya, mungkin tidak, yah memang tidak karena tidak ada kemampuan memperbaiki apa pun.” Oh, masih ada kinerja yang bagus, apa itu? Gunting pita, sambutan-sambutan, itulah karya Bupati Cirebon.

Kembali ke soal daun jati, ide ini tak hanya untuk mengurangi limbah plastik yang menumpuk, tapi juga membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi warga Cirebon, daerah penghasil daun jati melimpah. Dedi bahkan mendorong agar anak-anak sekolah bisa memulai bisnis sederhana dengan menjual daun jati sebagai alternatif ramah lingkungan.

Dalam penjelasannya, Dedi mengaitkan pentingnya daun jati dengan akar budaya masyarakat Sunda dan Cirebon. Ia menegaskan bahwa daun jati bukan sekadar bahan pembungkus, tapi simbol spiritual dan ekologi yang melebur kembali ke tanah, membentuk ekosistem yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan daun jati, masyarakat tidak hanya menjaga kelestarian pohon jati, tapi juga menghidupkan tradisi yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi.

Gerakan ini mendapat respons positif luas, menjadikan Dedi Mulyadi sebagai pusat perhatian. KDM lebih tepat merangkap Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, mengingat tidak ada lagi tokoh sepertinya.

Ada netizen yang berkelakar, Presiden Prabowo mungkin bisa mengembalikan Gibran ke Solo sehingga KDM mengganti posisi wapres saat ini, tahun ini, bulan ini, bila perlu detik ini. Langkah cerdas ini menjadi persiapan awal untuk mengantarkan KDM sebagai Presiden di 2029. Publik pun mempersilakan Prabowo memilih calon wakil presiden dari partainya atau koalisi, asal jangan Gibran lagi.

Karena Dedi, calon presiden 2029, ini berhasil menyatukan gerakan lingkungan dengan kebudayaan lokal dan pemberdayaan ekonomi rakyat secara sistematis dan logis.

Monitorday.com – Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, meluapkan kesedihan mendalam atas kondisi dua lembaga negara yang ia dirikan: Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ungkapan ini ia sampaikan secara lugas dan penuh perasaan saat hadir dalam peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di Kantor BRIN pada Rabu, 14 Mei 2025.

Dengan nada yang kuat dan sedikit canda, Megawati berkata, “Kenapa sih saya bikin MK? Kenapa sih saya bikin KPK? Saya loh, boleh sombong, saya yang bikin.” Namun kemudian, rasa sedih tak mampu ia sembunyikan, mengingat lembaga-lembaga tersebut tengah menghadapi ujian berat yang tak ringan. Ucapan tersebut pun mengundang tepuk tangan dari para peserta yang hadir.

Meski tak merinci penyebab kesedihannya, Megawati menegaskan agar para hadirin tak malu atau ragu memberikan dukungan melalui tepuk tangan. “Jangan takut-takut. Kelihatan kan ragu, oh kok yang lain enggak tepuk. Jangan Bu, kemandirian itu namanya,” ujarnya, seolah mengajak semua untuk berani menunjukkan sikap dan semangat yang mandiri.

Ia juga menyoroti sikap pasif audiens saat pidatonya berlangsung. Megawati merasa heran dan agak kecewa karena ketenangan yang terlalu hening di ruang itu, berbeda jauh dengan suasana yang biasa ia hadapi dalam forum partai politiknya. “Saya tuh ingin, apa ya, saya kalau disuruh gini-gini tuh suka mikir, saya suka malas, kayaknya audiensnya cuma diam,” ujarnya sambil bercanda.

Tak lupa, Megawati mengekspresikan semangat khasnya yang berapi-api dengan seruan penuh semangat, “Oh kalau di partai saya, saya teriak, merdeka, merdeka, merdeka. Loh di sini malu, nanti Aku dipikir wong edan, merdeka enggak dijawab.” Kalimat ini menggambarkan kerinduan Megawati terhadap kegairahan dan keberanian dalam memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan dan keadilan, terutama dalam konteks lembaga negara yang sangat vital bagi demokrasi Indonesia.

Pernyataan Megawati ini menjadi cermin tajam terhadap kondisi MK dan KPK yang tengah diuji oleh dinamika politik dan tantangan integritas. Sebagai pendiri lembaga-lembaga tersebut, kritik dan kesedihan Megawati menegaskan bahwa peran dan fungsi MK serta KPK tak bisa dikesampingkan begitu saja, apalagi dibiarkan surut dalam bayang-bayang konflik dan tekanan.

Di tengah situasi yang kompleks itu, seruan Megawati untuk kemandirian dan keberanian menjadi panggilan agar semua pihak, termasuk masyarakat dan aparat negara, tetap teguh menjaga dan memperkuat eksistensi lembaga-lembaga kunci ini demi masa depan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

Monitorday.com – Saat dunia pendidikan semakin terjebak dalam kemewahan yang tak perlu, SMK Citra Bangsa Mandiri (CBM) di Purwokerto justru berhasil mencuri perhatian lewat sebuah acara wisuda yang lebih mirip pertunjukan teater daripada prosesi kelulusan. Inilah yang terjadi ketika SMK mencoba mengimitasi gaya perguruan tinggi tanpa tahu artinya.

Baru-baru ini, sebuah video viral di TikTok mengungkapkan acara wisuda yang digelar oleh SMK Citra Bangsa Mandiri (CBM) di Purwokerto. Video tersebut menunjukkan para siswa mengenakan toga lengkap dengan selempang, sementara guru-guru mereka juga tak kalah heboh dengan mengenakan jubah profesor kampus. Aksi mereka hingga mengundang komentar dari netizen yang maha kuasa dari akun official https://www.youtube.com/watch?v=aBvmNxTsPY0

Menariknya, di tengah ketidaklaziman ini, prosesi pemindahan tali toga yang biasanya identik dengan perguruan tinggi, dilakukan tanpa malu-malu. Sebuah kecelakaan pendidikan yang tak bisa dihindari, atau bisa dibilang, kegilaan dalam segala bentuknya.

Acara ini, yang terlihat seperti produksi film Hollywood berbudget tinggi, mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa warganet mencibir, menganggap acara ini terlalu mewah dan dramatis untuk sebuah sekolah menengah kejuruan. Apakah ini acara wisuda atau festival film? Tak pelak, video ini menyulut perdebatan panjang di media sosial.

Ada yang heran, ada yang tertawa, dan tak sedikit yang bertanya-tanya apakah pemindahan tali toga tersebut sengaja dibuat untuk membuat siswa SMK merasa seolah-olah mereka baru saja mendapatkan gelar sarjana.

Sungguh, siapa yang butuh makna simbolis kalau kita bisa membuat acara yang serba megah? Sepertinya SMK Citra Bangsa Mandiri berpikir bahwa jika ingin terlihat penting, kita harus mengesampingkan konteks dan hanya berfokus pada kemewahan semata. Lantas, muncul pertanyaan besar: apakah para guru di SMK ini tahu betul makna dari simbol pemindahan tali toga itu? Atau mereka hanya sekadar ikut-ikutan mengikuti trend tanpa memahami esensinya? Tidak sedikit warganet yang mempertanyakan apakah mereka benar-benar memahami pentingnya simbol itu, atau apakah acara ini hanya sekadar kebanggaan semu.

Meskipun acara ini diwarnai dengan komentar pedas dan cemoohan, tak bisa dipungkiri bahwa fenomena seperti ini semakin sering terjadi di dunia pendidikan kita. Dari sekolah menengah hingga universitas, tampaknya kita lebih tertarik untuk berfokus pada penampilan dan kemegahan daripada substansi pendidikan itu sendiri. SMK Citra Bangsa Mandiri, dengan segala kegilaannya, hanyalah salah satu contoh dari fenomena ini. Kegilaan yang tidak disadari, di mana yang penting adalah tampak keren, bukan apa yang sebenarnya diajarkan.

Ironisnya, dalam upaya untuk memberikan kesan “kampus”, mereka malah kehilangan inti dari pendidikan itu sendiri. Bagaimana kita bisa berharap bahwa para siswa akan memahami makna sejati dari pendidikan jika mereka dibombardir dengan simbol-simbol yang seharusnya hanya digunakan dalam konteks yang lebih tinggi? Lantas, siapa yang diuntungkan dengan acara semacam ini? Apakah para siswa merasa lebih pintar? Atau hanya sekadar merasa lebih penting karena memakai toga yang tak ada artinya?

Pada akhirnya, acara wisuda SMK Citra Bangsa ini menjadi peringatan bahwa dunia pendidikan kita sedang menuju arah yang keliru. Pendidikan bukan tentang kemewahan acara, tetapi tentang memberikan ilmu yang berguna bagi masa depan para siswa. Sayangnya, jika kita terus terjebak dalam kegilaan ini, kita hanya akan menghasilkan lulusan yang lebih pandai memakai toga daripada memecahkan masalah dunia nyata.

Di tengah sengitnya perang dagang, ada perang gengsi hingga menampilkan parodi ketidakwarasan dengan toga-togaan, guru yang ala-ala profesor layaknya rombongan rumah sakit jiwa yang kehabisan obat. Tapi hal tersebut memang tak di larang, tinggal akal sehat yang bisa menilai.