Monitorday.com – Gelombang kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menyeruak, kali ini datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dengan delapan tuntutan besar yang dibubuhi tanda tangan ratusan jenderal, laksamana, marsekal, dan kolonel, salah satu sorotan tajam diarahkan pada desakan pergantian Gibran oleh MPR. Namun, di tengah derasnya tekanan ini, suara yang berbeda datang dari pucuk pimpinan Partai NasDem, Surya Paloh.

Dalam acara Penutupan Program Remaja Bernegara di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025), Surya Paloh berbicara lugas di hadapan wartawan. “Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat,” ucapnya mantap. Ia menegaskan bahwa wacana pemakzulan terhadap Gibran tak memiliki landasan yang kuat, terutama karena tidak ada skandal atau pelanggaran hukum berat yang melibatkan sang wakil presiden muda tersebut.

Dengan gestur yang penuh hormat, Paloh menyayangkan sikap para senior TNI. “Sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal yang menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan. Ini kan satu paket,” lanjutnya. Baginya, keberhasilan atau kelemahan kinerja seorang pejabat harus dilihat dalam kerangka waktu, bukan dihakimi secara prematur sesaat setelah pelantikan.

Pemilihan Umum telah rampung, rakyat sudah menentukan pilihannya, dan pemerintahan baru sudah mulai bekerja. Menurut Paloh, memberikan ruang untuk berproses jauh lebih produktif ketimbang tergesa-gesa menuntut pemakzulan. “Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat. Itu masalah lain,” tegas Paloh, menandaskan pentingnya penghormatan terhadap proses demokrasi yang telah berjalan.

Sementara itu, Forum Purnawirawan TNI melalui surat pernyataan sikapnya memang mengusulkan perubahan besar di tubuh pemerintahan. Selain menuntut kembali ke UUD 1945 asli dan mendukung sebagian besar program kerja Kabinet Merah Putih, mereka juga meminta penghentian proyek-proyek strategis nasional yang dinilai merugikan rakyat dan lingkungan, seperti PSN PIK 2 dan Rempang.

Tuntutan lain mencakup penghentian tenaga kerja asing asal China, penertiban sektor pertambangan, reshuffle kabinet, hingga penataan ulang fungsi Polri. Namun di antara semua tuntutan itu, desakan penggantian Gibran sebagai Wapres menjadi yang paling kontroversial, menyulut perdebatan sengit di ruang publik.

Adapun surat tuntutan tersebut ditandatangani tokoh-tokoh besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dengan diketahui langsung oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menambah bobot politiknya.

Namun, dalam kacamata Surya Paloh, bangsa ini membutuhkan konsolidasi, bukan disintegrasi. Kritik, baginya, harus tetap hadir dalam semangat membangun, bukan menjatuhkan secara terburu-buru. Dengan nada tegas namun santun, Paloh mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspirasi perubahan dengan stabilitas nasional. Dalam iklim demokrasi yang matang, proses koreksi bukan berarti membongkar fondasi yang belum sempat mengakar.

Ketika publik terpaku pada hiruk-pikuk desakan itu, suara Paloh menjadi semacam penyeimbang yang menolak logika kegaduhan. Di tengah dinamika politik yang terus bergejolak, ia mengajak semua pihak untuk tetap rasional: menghormati proses yang sudah disahkan rakyat melalui Pemilu 2024, sembari terus mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik konstruktif, bukan destruktif.

Demokrasi sejati, seperti diingatkan Paloh, bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling sabar menegakkan proses dan nilai.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengawali pembukaan Festival Guru dan Siswa Kota Metro 2025 dengan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH) bersama 7.000 guru dan murid di Stadion Tejosari, Lampung, Sabtu (26/4/2025).

Festival bertema “Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini digelar untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus memperkuat komitmen Kota Metro sebagai Kota Cerdas.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya membentuk karakter dan membangun kebiasaan positif anak sejak dini melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

“Kebiasaan sederhana yang mudah dilakukan akan menimbulkan perubahan besar. Mudah-mudahan dengan 7 Kebiasaan ini, kita bisa membentuk anak-anak Indonesia yang hebat dan kuat,” ujar Mu’ti.

Ia juga menyoroti pentingnya semangat belajar sepanjang hayat, salah satu poin utama dalam program tersebut. Menurutnya, dunia masa depan akan dikuasai oleh mereka yang berilmu dan terampil.

“Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Cintailah ilmu, kembangkan kemampuan diri, karena kekuatan bangsa kita ke depan tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam semata, melainkan pada ilmu pengetahuan dan keterampilan,” tegasnya.

Selain mengajak anak-anak untuk gemar belajar, Abdul Mu’ti juga mengajak seluruh peserta membiasakan hidup bermasyarakat. Ia menekankan bahwa hidup bermasyarakat memperkuat kerukunan, melestarikan budaya luhur, dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen menyatakan dukungannya terhadap program Kota Cerdas yang tengah dikembangkan di Metro.

“Cerdas secara intelektual, sosial, spiritual, dan kecerdasan lainnya adalah bekal membangun Kota Metro sebagai Kota Cerdas. Saya mendukung sepenuhnya inisiatif ini,” katanya.

Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, turut memberikan apresiasi atas kehadiran Mendikdasmen beserta jajaran kementerian. Ia berharap arahan tersebut bisa menjadi dorongan besar untuk kemajuan pendidikan di Metro.

“Metro yang dulu dikenal sebagai Kota Pendidikan kini berkembang menjadi Kota Cerdas. Dengan dukungan penuh dari Pak Menteri, kami optimistis pendidikan di Kota Metro akan semakin maju,” ujar Bambang.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Rizal Ul Haq menegaskan pentingnya dakwah yang memajukan dan menggembirakan, sebagaimana pesan luhur Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Seruan itu disampaikannya dalam Tabligh Akbar dan Halalbihalal yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kediri di Convention Hall SLG, Ahad (27/4/2025).

Acara yang dihadiri ribuan warga Muhammadiyah dari Kediri Raya ini menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat sinergi antar komponen bangsa.

Menurut Fajar, halalbihalal bukan hanya ajang untuk saling memaafkan, tetapi juga sarana membangun tekad bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

“Saya dan Mas Mu’ti diberi amanah oleh Presiden Prabowo untuk memastikan pendidikan bermutu, adil, dan merata untuk seluruh anak bangsa,” ujar Fajar dalam tausiyahnya.

Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia pendidikan, yang kini melibatkan empat pusat utama: keluarga, sekolah, masyarakat, dan media.

“Sebagaimana yang selalu disampaikan Mas Menteri Abdul Mu’ti, media kini menjadi pusat pendidikan baru,” tambahnya.

Alumnus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini mengingatkan bahwa etos kemajuan adalah bagian dari identitas Muhammadiyah. Karena itu, warga Muhammadiyah diharapkan menjadi pelopor dalam menghadirkan pendidikan yang modern, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Etos kemajuan adalah DNA-nya Muhammadiyah. Mari menjadi motor penggerak untuk terus berinovasi dalam pendidikan,” pesannya penuh semangat.

Fajar mengajak seluruh hadirin untuk menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan primer dalam kehidupan keluarga.

“Mari kita budayakan pendidikan sebagai kebutuhan dasar setiap keluarga Indonesia,” ajaknya.

Selain tausiyah, acara juga diisi dengan sesi wawancara santai antara Fajar dan wartawan cilik. Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong para siswa untuk mengampanyekan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di lingkungan teman sebaya.

Tabligh Akbar dan Halalbihalal ini turut dihadiri Wakil Bupati Kediri, Kepala Dinas Pendidikan, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta siswa-siswi dari amal usaha Muhammadiyah di Kediri.

Monitorday.com — Korea Utara untuk pertama kalinya mengonfirmasi telah mengirim pasukan untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Pengumuman ini disampaikan pada Senin (28/4) melalui kantor berita negara KCNA.

Pengerahan pasukan tersebut dilakukan atas perintah langsung Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. KCNA menyebut kontribusi militer ini sebagai dukungan penting dalam “pembebasan” wilayah Rusia yang saat ini berada di bawah kontrol Ukraina.

Dalam laporan KCNA, Partai Pekerja Korea menegaskan bahwa kemenangan Rusia di wilayah Kursk menunjukkan tingkat persahabatan militan yang kuat antara Pyongyang dan Moskow.

“Berdasarkan perintah kepala negara, sub-unit angkatan bersenjata Republik menganggap wilayah Rusia sebagai bagian dari tanah air mereka dan membuktikan kekuatan aliansi kedua negara,” kutip pernyataan Komisi Militer Pusat Korea Utara.

Kim Jong Un juga menambahkan bahwa “mereka yang berjuang demi keadilan adalah pahlawan dan perwakilan kehormatan ibu pertiwi.”

Pengerahan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang ditandatangani Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun lalu.

Menurut laporan KCNA, Korea Utara merasa terhormat memiliki aliansi dengan “negara sekuat Federasi Rusia.”

Di sisi lain, pemerintah Ukraina mengklaim bahwa Korea Utara telah mengirim sekitar 14.000 tentara, termasuk 3.000 bala bantuan untuk menggantikan korban yang jatuh.

Meskipun menghadapi kekurangan kendaraan lapis baja dan keterbatasan pengalaman dalam peperangan berbasis drone, pasukan Korea Utara dikabarkan beradaptasi dengan cepat di medan perang.

Rusia sendiri pada Sabtu lalu juga mengonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa tentara Korea Utara terlibat dalam pertempuran di wilayah Kursk. Sebelumnya, baik Rusia maupun Korea Utara tidak pernah secara resmi mengakui pengerahan ini.

Panama City – Presiden Panama José Raúl Mulino menegaskan bahwa biaya transit bagi seluruh kapal yang melintasi Terusan Panama tetap mengacu pada Perjanjian Netralitas dan Undang-Undang Organik Otoritas Terusan Panama (ACP).

Ia menampik klaim adanya perjanjian khusus yang membebaskan negara tertentu, termasuk Amerika Serikat, dari biaya tersebut.

“Perjanjian Netralitas dan Hukum Organik ACP mengatur transit dan biaya untuk semua kapal yang melewati Terusan kami. Tidak ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya,” kata Mulino melalui unggahan di platform X, Minggu (27/4).

Mulino menambahkan bahwa ACP, sebagai badan independen yang mengelola kanal, bertanggung jawab penuh dalam menetapkan kerja sama internasional terkait operasional terusan, dengan tetap mengacu pada kedua peraturan tersebut.

Perjanjian Netralitas menjamin bahwa Terusan Panama akan selalu bersifat netral dan terbuka dengan tarif serta akses yang adil untuk semua negara. Dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa hanya Panama yang berhak mengelola kanal tersebut, tanpa campur tangan negara asing, termasuk dalam hal militer.

Sementara itu, UU Organik ACP mengatur tentang struktur dan operasional kanal yang kini sepenuhnya berada di bawah otoritas Panama sejak diserahkan oleh Amerika Serikat pada 1999.

Pernyataan Presiden Mulino muncul sebagai tanggapan atas komentar terbaru mantan Presiden AS Donald Trump, yang mendesak agar kapal-kapal Amerika – baik militer maupun komersial – diizinkan melewati Terusan Panama dan Suez secara gratis.

“Kapal Amerika, baik Militer maupun Komersial, harusnya diizinkan untuk bepergian secara gratis melalui Terusan Panama dan Suez!” tulis Trump di platform Truth Social, Sabtu lalu, seperti dikutip AFP. Ia juga mengklaim bahwa kedua jalur air strategis tersebut “tidak akan ada” tanpa kontribusi Amerika Serikat.

Trump mengatakan telah memerintahkan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, untuk segera menangani dan membuat memo terkait permintaan tersebut.

Terusan Panama merupakan jalur air penting yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Sekitar 40 persen kapal kargo AS melewati kanal ini setiap tahunnya. Meski dibangun oleh Amerika Serikat pada awal abad ke-20, Panama secara resmi mengambil alih kendali kanal pada pergantian milenium.

Sejak masa jabatannya, Trump dikenal kerap melontarkan keinginan untuk menguasai kembali Terusan Panama, bahkan menyatakan tidak akan menutup kemungkinan penggunaan kekuatan ekonomi maupun militer untuk mencapainya.

Monitorday.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, KAI Commuter, terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan layanan transportasi urban yang modern, aman, dan andal.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan kedatangan satu set Kereta Rel Listrik (KRL) terbaru buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA di Jakarta, yang kini bersiap menjalani uji dinamis sebelum resmi beroperasi.

Sebelumnya, rangkaian KRL ini telah melewati tahap Factory Acceptance Test (FAT) dan uji coba dinamis awal di lintas Yogyakarta–Solo pada Maret 2025. Kini, rangkaian tersebut memasuki tahapan pengujian lebih lanjut di jalur padat wilayah Jabodetabek. Negeri

Pengujian ini meliputi commissioning, akselerasi, kecepatan maksimum, serta sistem pengereman, sebagai bagian dari proses kalibrasi teknis.

“Uji dinamis akan dilakukan sejauh 4.000 kilometer untuk memastikan kesiapan sarana di lintas Jabodetabek. Proses ini akan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan guna menjamin standar keselamatan dan kualitas yang tinggi,” ungkap Vice President Public Relations KAI, Anne Purba.

Rangkaian KRL ini tiba di Jakarta secara bertahap, yakni enam unit pada Kamis, 17 April 2025, dan enam unit tambahan pada dini hari 20 April 2025. Seluruh unit telah dirangkaikan menjadi satu set lengkap berisi 12 kereta. Rangkaian ini merupakan bagian dari total 24 train set yang dipesan KAI Commuter dari INKA sebagai bagian dari program modernisasi armada.

Anne menambahkan, pengadaan KRL lokal ini juga merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, hal ini mencerminkan kolaborasi strategis antar BUMN dalam memperkuat industri perkeretaapian nasional.

Dengan meningkatnya jumlah pengguna Commuter Line yang kini mencapai lebih dari satu juta penumpang per hari kerja di wilayah Jabodetabek, KAI Commuter berharap kehadiran armada baru ini dapat menjawab tingginya permintaan akan transportasi massal yang efisien dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa kehadiran armada baru ini akan meningkatkan kapasitas dan kenyamanan perjalanan para pengguna. KAI Commuter senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, serta mengapresiasi kepercayaan masyarakat yang telah menjadikan Commuter Line sebagai pilihan utama,” tutup Anne.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) sepakat menjalin kolaborasi strategis dalam pengembangan talenta digital dan etika kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Kesepakatan ini dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia (Menkomdigi), Meutya Hafid, dan Menteri Kecerdasan Buatan, Ekonomi Digital, dan Aplikasi Kerja Jarak Jauh UEA, Omar Sultan Al Olama, di forum Machines Can See 2025 yang digelar di Dubai, UEA, Jumat (25/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Meutya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam bidang AI Prompting, yaitu kemampuan utama untuk mengarahkan output teknologi AI secara efektif.

“Langkah kecil ini bisa berdampak global. Kita sedang menyusun masa depan digital bersama. Indonesia terbuka terhadap kolaborasi lintas negara untuk penguatan talenta dan etika teknologi,” ujar Meutya dalam keterangan resminya.

Sebelum pertemuan bilateral itu, Meutya juga tampil sebagai pembicara dalam sesi panel bertajuk “Wanted: AI to Retain and Attract Talents to the Country”.

Dalam paparannya, ia menekankan bahwa pengembangan AI harus inklusif dan mencerminkan keberagaman dunia.

“Masa depan AI bukan hak eksklusif segelintir negara, melainkan warisan bersama umat manusia. Teknologi harus mencerminkan keberagaman dunia, bukan hanya prioritas segelintir orang,” tegas Meutya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan SDM merupakan fondasi utama dalam strategi transformasi digital Indonesia. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan pelatihan bagi sembilan juta talenta digital untuk memperkuat daya saing bangsa di era ekonomi digital.

Forum Machines Can See 2025 sendiri merupakan ajang global yang mempertemukan para pembuat kebijakan, ilmuwan, dan pelaku industri teknologi untuk membahas arah pengembangan AI secara etis dan berkelanjutan. Partisipasi Indonesia dalam forum ini juga menjadi langkah penting dalam memperkuat diplomasi digital dan memperluas jaringan kerja sama internasional.

Monitorday.com -Jumlah korban tewas akibat ledakan besar di Pelabuhan Shahid Rajaee, Iran selatan, terus bertambah. Hingga Sabtu (26/4), delapan orang dilaporkan meninggal dunia dan sedikitnya 750 lainnya mengalami luka-luka, menurut pernyataan resmi dari pemerintah Iran.

Menteri Dalam Negeri Iran, Eskander Momeni, yang tengah berada di lokasi kejadian di kota Bandar Abbas, menyampaikan bahwa 212 dari korban luka telah mendapat perawatan rawat jalan, sementara sisanya dirujuk ke rumah sakit di Provinsi Hormozgan dan wilayah sekitar.

“Kami masih memprioritaskan upaya pemadaman api. Petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti,” ujar Momeni dalam wawancara dengan televisi nasional Iran.

Ia menambahkan, bantuan dari kota-kota besar, termasuk Teheran, telah dikirim untuk mempercepat proses penanganan darurat.

Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 waktu setempat di area dermaga peti kemas. Menurut laporan media lokal, kebakaran awal yang kecil dengan cepat meluas dan memicu ledakan karena suhu tinggi yang mencapai 40 derajat Celsius serta keberadaan bahan mudah terbakar.

Sementara itu, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, melalui pernyataan di platform X (sebelumnya Twitter), menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga mereka. Ia juga menginstruksikan penyelidikan menyeluruh atas insiden ini.

“Penyelidikan harus dilakukan secara tuntas untuk mengetahui penyebab kejadian ini dan menjamin keselamatan di pelabuhan,” tulisnya.

Sebagai langkah antisipatif, Administrasi Bea Cukai Iran menghentikan sementara seluruh pengiriman ekspor dan transit ke Pelabuhan Shahid Rajaee hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Perusahaan Penyulingan dan Distribusi Minyak Nasional Iran menegaskan bahwa ledakan tersebut tidak berhubungan dengan fasilitas minyak, tangki bahan bakar, atau jaringan distribusi milik perusahaan.

Pelabuhan Shahid Rajaee sendiri merupakan pelabuhan strategis yang berlokasi sekitar 15 kilometer dari Bandar Abbas, di pantai utara Selat Hormuz—jalur pelayaran penting bagi perdagangan energi dunia.

Perkembangan terbaru terkait insiden ini masih terus dipantau oleh otoritas setempat.

Monitorday.com – Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan bahwa kelompok-kelompok dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berperilaku seperti preman dan mengganggu ketertiban harus ditindak tegas demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mayjen Djon saat membuka acara “Hari Gembira” bersama 4.000 anak-anak di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, pada Sabtu (26/4).

“Premanisme dan ormas itu dua hal yang berbeda, namun jika kegiatan ormas mengarah ke aksi premanisme, maka itu harus dilawan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa penindakan terhadap aksi semacam itu menjadi tugas kepolisian, namun masyarakat juga harus turut aktif menolaknya karena hal tersebut merugikan.

Mayjen Djon juga menegaskan bahwa tidak semua ormas berisi preman, dan sebaliknya, tidak semua preman tergabung dalam ormas. Ia menyambut baik keberadaan ormas yang memiliki kegiatan positif dan mendukung program pemerintah.

Namun, ia mengingatkan bahwa kelompok-kelompok dalam ormas yang memaksakan kehendak dan mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, adalah bentuk premanisme yang tidak bisa dibiarkan.

“Premanisme adalah saat seseorang tidak ingin bekerja, tapi ingin punya penghasilan besar dengan cara memaksa dan merampas hak orang lain,” tegasnya.

Contoh konkret aksi premanisme oleh oknum ormas disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Ia mengungkap bahwa proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terganggu oleh aksi ormas yang bersifat premanisme. Informasi itu ia peroleh saat kunjungan ke Shenzhen, Tiongkok, atas undangan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menurut Eddy, isu premanisme menjadi perhatian dalam diskusi dengan pemerintah Tiongkok karena dianggap menghambat iklim investasi. Ia meminta pemerintah Indonesia tegas dalam menangani persoalan ini.

“Keamanan adalah hal paling mendasar agar investor merasa nyaman dan yakin berinvestasi di Indonesia,” kata Eddy.

Monitorday.com – Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menilai kasus dugaan suap sebesar Rp 60 miliar terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) mencerminkan kondisi darurat moral dalam sistem peradilan Indonesia.

“Maraknya suap-menyuap karena rendahnya moralitas penegak hukum, baik advokat maupun hakim,” ujar Ikhwan saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ia menekankan pentingnya hakim dan seluruh elemen peradilan untuk memiliki moralitas dan integritas yang lebih tinggi, mengingat hakim adalah muara terakhir dalam pencarian keadilan. Menurutnya, baik hakim maupun pengacara sejatinya telah terikat oleh kode etik yang melarang keras praktik suap dan gratifikasi.

“Hakim dilarang menerima suap sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sementara advokat, sebagai profesi mulia (officium nobile), juga dilarang memberikan suap,” jelas Ikhwan.

Ikhwan menolak anggapan bahwa praktik iming-iming atau suap merupakan hal lumrah dalam dunia advokat. Jika ada advokat yang melakukannya, kata dia, itu murni masalah integritas pribadi dan mencoreng profesi hukum.

Untuk menghentikan praktik mafia peradilan, Ikhwan mendorong adanya evaluasi total terhadap sistem peradilan. Ia mengusulkan proses rekrutmen calon hakim mempertimbangkan pengalaman hukum minimal 10–15 tahun, bukan langsung dari lulusan baru (fresh graduate).

“Selain itu, eksaminasi putusan oleh perguruan tinggi atau fakultas hukum juga perlu digencarkan untuk menilai kualitas hakim, termasuk untuk promosi dan mutasi,” tambahnya.

Ikhwan juga menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesejahteraan hakim guna memperkecil potensi penyimpangan.

“Independensi hakim harus diwujudkan dalam kualitas putusan yang berpijak pada logika hukum dan kebenaran. Memutus yang salah adalah salah, dan benar adalah benar, tanpa pengaruh dari luar hukum,” tegas Ikhwan.

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus dugaan suap senilai Rp 60 miliar dalam perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO). Empat hakim ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang kini menjadi Ketua PN Jakarta Selatan Arif Nuryanta, serta tiga majelis hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom.

Selain itu, turut menjadi tersangka panitera muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta dua kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto, serta Kepala Tim Hukum Wilmar Group.