Monitorday.com – PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Finansial Group (IFG) mengajukan permintaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dana ini direncanakan untuk mendukung PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dalam menjalankan program penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

Direktur Utama IFG, Hexana Tri Sasongko merinci bahwa Askrindo diusulkan mendapatkan Rp 2 triliun dan Jamkrindo Rp 1 triliun.

“Untuk menjaga keberlanjutan, perlu adanya penyisihan jumlah iasa penjaminan (IJP). Kami juga mengusulkan agar IFG, Askrindo, Jamkrindo, dan bank penyalur dilibatkan dalam rapat komite kebijakan KUR, sehingga memberikan gambaran berimbang,” jelas Hexana dikutip Kamis (11/7).

Hal tersebut dikatakan Hexana dalam rapat bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7).

Pada rapat tersebut, Hexana mengungkapkan bahwa PMN Rp 3 triliun dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan asuransi penjaminan yang menjadi tantangan bagi Askrindo dan Jamkrindo.

Dengan penjaminan berkelanjutan, kestabilan ekonomi dapat terjaga dan pembiayaan kepada masyarakat bisa meningkat.

“Secara profitability, kondisi masih kurang baik karena diperkirakan akan ada kerugian atau penurunan ekuitas hingga 2026,” kata Hexana.

Oleh karena itu, PMN Rp 3 triliun dan penyesuaian tarif IJP diusulkan agar penjaminan tetap dapat berjalan dengan baik, meningkatkan kapasitas Askrindo dan Jamkrindo dalam program KUR.

Hexana menambahkan, selama periode 2023 hingga Juni 2024, Jamkrindo telah menyalurkan KUR sebesar Rp 88,7 triliun kepada 3,23 juta UMKM, sementara Askrindo menyalurkan jumlah yang sama.

IFG juga mengusulkan agar McKinsey dan Bank Penyuluh turut dilibatkan dalam kebijakan penetapan KUR untuk memberikan gambaran yang berimbang.

Dengan total aset sebesar Rp 25,4 triliun, subholding IFG diharapkan dapat memberikan dampak luas bagi pertumbuhan UMKM melalui program KUR. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 387,6 triliun untuk UMKM pada 2024, naik dari target 2023 sebesar Rp 335,6 triliun.

Sepanjang periode 2015 hingga 2023, penyaluran KUR telah mencapai Rp 1.175 triliun dengan cakupan 37 juta UMKM. Dalam skema pembiayaan KUR, Askrindo dan Jamkrindo menanggung 70% risiko dengan IJP berkisar antara 1,5% hingga 2%, untuk mendukung stabilitas ekonomi.

Namun, kenaikan risiko kredit UMKM berdampak pada kenaikan omset rata-rata penjamin. Dukungan pembiayaan dan penetapan kembali tarif IJP diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program KUR yang dilaksanakan oleh Askrindo dan Jamkrindo.

Penjaminan KUR mikro tanpa agunan dengan plafon sampai Rp 100 juta memiliki tarif IJP 1,75%, sementara penjaminan KUR retail dengan plafon Rp 100-500 juta memiliki IJP 1,5%.

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mendukung usulan PMN untuk memperkuat jaminan KUR dan penyesuaian IJP yang diusulkan oleh IFG. Menurutnya, ini sangat membantu menurunkan tarif KUR dan meningkatkan penyaluran dengan target 37 juta UMKM pada semester I 2024.

Dalam lima tahun terakhir, penyaluran KUR telah mencapai 70% dari total Rp 1.775 triliun dan mencakup 37 juta UMKM. Diharapkan penyaluran KUR pada 2024 akan membantu UMKM dan mengurangi beban bunga utang, tutup Darmadi.