Monitorday.com – Marc Marquez berhasil mencatatkan kemenangan spektakuler di Sprint Race MotoGP Qatar 2025. Pembalap Repsol Honda ini mengalahkan adiknya, Alex Marquez, yang finis di posisi kedua setelah pertempuran sengit sepanjang balapan.

Marc yang memulai balapan dari pole position langsung menunjukkan keunggulannya dengan memimpin sejak awal.

Pada awal balapan, Marc Marquez memulai dengan baik, diikuti ketat oleh Alex Marquez dan Fabio Quartararo. Sementara itu, juara dunia MotoGP 2023, Pecco Bagnaia, sempat tertinggal di posisi kesembilan, tepat di belakang Fabio Di Giannantonio.

Perlombaan semakin menarik saat memasuki lap kedua. Alex Marquez sempat menyalip Marc di trek lurus, namun Marc dengan cepat membalasnya di tikungan berikutnya. Kejutan datang dari Franco Morbidelli yang mampu merangsek ke posisi ketiga, meninggalkan Quartararo di posisi keempat. Sementara itu, Bagnaia semakin kesulitan dan malah merosot ke posisi 12.

Pada lap kelima, Marc sudah memiliki selisih 0,4 detik dari Alex yang diikuti dengan Morbidelli yang tertinggal 0,8 detik di belakang Alex. Persaingan di depan semakin ketat dengan tidak banyak perubahan posisi hingga lap ketujuh. Marc memperlebar jarak menjadi 0,6 detik atas Alex, sementara Alex juga sudah menjauh dengan Morbidelli, yang kini memiliki jarak 1,3 detik dari sang pembalap Spanyol.

Seiring balapan mendekati akhir, keunggulan Marc semakin tak terbendung. Pada lap terakhir, Marc Marquez berhasil memperbesar selisihnya menjadi 1,6 detik dan mengamankan posisi pertama. Alex Marquez finis di posisi kedua, sementara Franco Morbidelli bertahan di posisi ketiga, meskipun Fabio Quartararo sempat mencoba mengejar.

Di posisi akhir zona poin, Pecco Bagnaia berhasil menembus peringkat kedelapan setelah bertarung ketat dengan Maverick Vinales, yang ia kalahkan di lap-lap terakhir.

Hasil Sprint Race MotoGP Qatar 2025:

1. Marc Marquez – 20:38.304 detik
2. Alex Marquez – +1.577 detik
3. Franco Morbidelli – +3.988 detik
4. Fermin Aldeguer – +4.369 detik
5. Fabio Quartararo – +4.593 detik
6. Fabio Di Giannantonio – +5.099 detik
7. Ai Ogura – +10.199 detik
8. Pecco Bagnaia – +10.334 detik

Dengan kemenangan ini, Marc Marquez semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP.

Monitorday.com – Di balik citra arsitek yang memesona dan pemimpin progresif, Ridwan Kamil kini berada dalam pusaran sorotan tajam. Kasus korupsi iklan Bank BJB mengintip dari balik bayang kekuasaan.

Seperti menara indah yang tampak kokoh dari kejauhan, karier politik Ridwan Kamil tengah mengalami guncangan besar. Mantan Gubernur Jawa Barat ini terseret dalam pusaran dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Jumlah yang disebut bukan sekadar angka: Rp222 miliar. Angka fantastis itu menjadi simbol dari potensi kebocoran anggaran dalam tubuh pemerintahan daerah yang selama ini dibanggakan sebagai model pembangunan urban dan tata kelola BUMD yang efisien.

Kisah ini tak sekadar tentang mark-up dana iklan. Ia menjadi narasi tentang bagaimana kekuasaan bisa terjebak dalam labirin kepentingan, dan bagaimana eksistensi figur publik berpotensi menjadi tameng maupun instrumen dalam skema besar yang tak kasatmata. Rumah Ridwan Kamil telah digeledah KPK pada 10 Maret 2025, sebuah langkah investigatif yang menandai babak serius penyelidikan. Namun, yang menarik: Ridwan Kamil belum dipanggil. Bukan karena tak terkait, tapi karena—mengutip Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu—“perannya ada di belakang.”

Frasa itu menyimpan banyak makna. Dalam logika penyidikan, ini berarti peran eks-Gubernur belum bisa dilepas begitu saja. Ada benang kusut yang harus diurai. Penyidik masih mengumpulkan informasi dari saksi-saksi internal Bank BJB dan vendor pengadaan iklan. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama Bank BJB dan Kepala Divisi Corsec. Tapi, atmosfer publik jelas menanti: ke mana arah sorotan KPK berikutnya? Apakah Ridwan Kamil akan jadi simbol jatuhnya pejabat yang selama ini dielu-elukan karena gaya komunikasinya yang segar dan pendekatannya yang milenial?

Ridwan Kamil menegaskan dirinya sebagai ex-officio dalam pengawasan BUMD. Sebuah argumen struktural yang sah, namun dalam praktiknya sering kali tak sesederhana itu. Apalagi, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah sejak awal mengindikasikan adanya selisih dana yang sangat mencurigakan antara anggaran dan nilai yang diterima media. Puluhan miliar rupiah tak bisa begitu saja menguap dari sistem, tanpa campur tangan atau pembiaran dari otoritas di atasnya.

Framing publik pun bergerak cepat. Media, warganet, dan pengamat hukum memutar rekaman masa lalu, membandingkan integritas, dan menyusun hipotesis. Apakah ini bagian dari ‘konspirasi politik’? Atau memang Ridwan Kamil terseret oleh struktur kekuasaan yang terlalu kompleks untuk dihindari? Kita belajar dari banyak kasus sebelumnya: dari mulut ikan kecil bisa terbuka mulut hiu. Dan publik sudah tak sabar melihat apakah sosok “RK” akan benar-benar dipanggil atau tetap menjadi bayangan di tepi penyidikan.

KPK, sebagai institusi yang terus berjuang menjaga integritasnya, berada di titik penting. Menyentuh nama besar selalu berarti dua hal: risiko dan legitimasi. Jika KPK berhasil mengurai dan membuktikan keterlibatan pejabat di level atas, maka kepercayaan publik akan meningkat. Tapi jika kasus ini stagnan, hanya menyentuh peran-peran teknis semata, publik akan kembali menyimpulkan: korupsi di Indonesia bukan soal hukum, tapi kekuasaan siapa yang paling kuat.

Proses masih panjang. Tapi satu hal pasti: waktu tak bisa lagi disuap. Dan sejarah tak pernah melupakan siapa yang berdiri bersama kebenaran, dan siapa yang bersembunyi di balik retorika.

Monitorday.com – Indonesia kini berdiri di persimpangan yang tak bisa lagi dihindari: terlalu banyak kementerian, utang yang menggunung, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus melonjak tanpa arah yang pasti. Ini bukan sekadar angka-angka dalam dokumen kenegaraan, tapi cerminan dari tantangan struktural yang membebani efektivitas pemerintahan. Ironisnya, kita memiliki 48 kementerian, jumlah yang bahkan melampaui China (21 kementerian) dan Amerika Serikat (15 kementerian)—dua negara raksasa yang secara ekonomi dan geopolitik jauh lebih dominan.

China dengan kekuatan globalnya, dan Amerika dengan peran hegemoniknya, tidak membutuhkan tumpukan birokrasi untuk mengatur bangsanya. Rusia, negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, hanya memiliki 21 kementerian dan mampu menjaga efisiensi kebijakan fiskalnya dengan APBN sekitar Rp1.833,5 triliun. Bandingkan dengan Indonesia, yang dengan jumlah kementerian lebih dari dua kali lipat itu, justru menghadapi kesulitan dalam efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Situasi ini bukan sekadar “terlalu banyak dapur” dalam satu rumah, tapi “terlalu banyak koki” yang sering kali memasak menu serupa, hanya dengan gaya dan biaya yang berbeda. Setiap kementerian membawa mandat yang kadang tumpang tindih, membuat publik bingung, dan lebih parahnya, menyulitkan lahirnya inovasi serta akselerasi pembangunan nasional.

Namun, dari kondisi yang seolah-olah suram ini, muncullah semangat baru. Figur Presiden Prabowo Subianto dipandang sebagai harapan bagi penyederhanaan dan konsolidasi kekuasaan eksekutif. Sosoknya yang dikenal tegas dan berani mengambil keputusan, kini diproyeksikan sebagai pemimpin transformasional. Lebih jauh lagi, munculnya nama Dedi Mulyadi sebagai sosok yang disebut-sebut layak mendampingi Prabowo dalam membentuk “duet perubahan” memperkuat harapan rakyat.

Mengapa Prabowo-Dedi? Karena duet ini dinilai memiliki kombinasi antara visi makro dan kepekaan mikro. Prabowo membawa kekuatan nasionalisme strategis dan orientasi geopolitik global, sementara Dedi Mulyadi menghadirkan pendekatan kultural dan akar sosial yang kuat. Inilah pasangan yang tidak hanya piawai berpidato, tapi juga siap turun tangan ke lapangan, mengurai kekusutan birokrasi, dan mengeksekusi kebijakan dengan cepat.

Dengan APBN Indonesia 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun dan defisit anggaran menyentuh Rp522,8 triliun, tidak ada waktu lagi untuk bermain-main dalam birokrasi yang rumit. Pemerintah mendatang harus mampu menyederhanakan struktur kementerian, mendorong efisiensi fiskal, dan memaksimalkan dampak dari setiap rupiah yang dibelanjakan negara. Overload administratif yang kini terjadi bukan hanya membuang sumber daya, tetapi juga memperlambat laju pembangunan nasional.

Apa yang dibutuhkan Indonesia? Kecepatan dan ketegasan. Seperti pelari marathon yang harus tetap cepat di kilometer terakhir, Indonesia tidak bisa lagi kehilangan momentum. Persaingan global makin ketat, dan waktu adalah musuh yang nyata. Maka, wacana percepatan Pilpres ke tahun 2026 bukanlah sekadar isu politis, melainkan strategi percepatan transisi kekuasaan untuk memastikan kesinambungan visi pembangunan.

Pertanyaannya, bisakah Indonesia menyalip Rusia, China, atau bahkan Amerika? Jawabannya: bisa—asal kita punya keberanian untuk merombak sistem dari dalam. Penyederhanaan kementerian, konsolidasi anggaran, penghapusan tumpang tindih fungsi, hingga reformasi birokrasi digital, harus menjadi agenda utama. Tidak cukup hanya mengganti orang, tapi harus mengganti cara berpikir dan bekerja dalam pemerintahan.

Dan untuk itu, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mengerti struktur, tapi juga berani menyederhanakannya. Dalam konteks ini, Prabowo dan Dedi Mulyadi adalah simbol dari “Arah Baru Indonesia.” Mereka berpotensi menjadi pasangan transformasi yang mampu menciptakan mesin pemerintahan yang ramping, cepat, dan tangguh.

Jika langkah ini berhasil, Indonesia bukan lagi sekadar negara dengan banyak kementerian, tetapi negara dengan pemerintahan efektif yang mampu bersaing secara global. Seiring waktu, dunia bisa saja terkejut melihat bagaimana Indonesia—yang dulu lamban dan birokratis—berubah menjadi kekuatan ekonomi baru yang disegani.

Singkatnya, jumlah kementerian bukan kebanggaan, efisiensi dan hasil nyatanya-lah yang akan mencatatkan Indonesia dalam sejarah sebagai bangsa besar. Dan momentum itu ada di depan mata. Tinggal bagaimana kita, sebagai bangsa, menyambutnya.

Monitorday.com – Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, memutuskan untuk kembali ke Tanah Air dan tidak memperpanjang kontraknya dengan klub voli Korea Selatan, Red Sparks.

Keputusan ini diumumkan setelah Megawati mempertimbangkan kondisi kesehatan ibunya yang kurang baik, yang menjadi alasan utama ia memilih untuk pulang.

Dikutip dari Naver pada Kamis (10/4), Megawati sebenarnya berniat untuk memperpanjang kontrak dengan Red Sparks, klub yang telah memberinya pengalaman luar biasa dalam dua tahun terakhir.

Selama bergabung dengan tim tersebut, Megawati berhasil tampil prima dan meraih banyak pujian, bahkan mendapatkan julukan “Megatron” atas penampilannya yang gemilang.

Namun, ia akhirnya memutuskan untuk fokus merawat ibunya yang sedang sakit.

“Megawati sangat ingin memperpanjang kontrak karena dua tahun bersama Jung Kwan Jang sangat membahagiakan baginya,” ujar agen Megawati.

“Namun, karena kondisi kesehatan ibunya, dia memutuskan untuk tinggal bersama dan merawat beliau.”

Selama di Red Sparks, Megawati telah menunjukkan kemampuan luar biasa, dan berkat kerja kerasnya, ia dikenal sebagai salah satu pevoli asing terbaik di Liga Voli Korea.

Bahkan, ia sempat menerima gaji yang cukup tinggi, mencapai Rp2,4 miliar, setelah mendapatkan kenaikan gaji dari kontrak sebelumnya yang bernilai Rp1,5 miliar.

Red Sparks juga memberikan penghargaan kepada Megawati melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka. Klub tersebut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kontribusi besar yang diberikan Megawati selama musim 2023-2024 dan 2024-2025.

“Penampilan gemilang yang ditunjukkan Megawati di lapangan, selalu menjadi pemecah masalah yang dapat diandalkan bagi kami,” tulis Red Sparks. “Terima kasih telah menjadi bagian dari Jeonggwanjang Redsparks. Terima kasih, MEGA.”

Dengan keputusan ini, Megawati kini kembali ke Indonesia untuk fokus pada keluarga, meskipun kariernya di luar negeri telah mencatatkan berbagai prestasi luar biasa.

Monitorday.com – Ketika dapur-dapur nyaris padam dan panci-panci berdebu, program Makan Bergizi Gratis datang seperti angin segar. Bukan sekadar memberi makan anak-anak, tapi juga menyelamatkan industri kuliner dari jurang kebangkrutan.

Restoran yang hampir tutup kini kembali menyalakan kompor. Dapur yang sempat dingin kini penuh aroma sedap dan aktivitas penuh semangat. Semua ini terjadi berkat satu gebrakan kebijakan: Makan Bergizi Gratis (MBG). Program besutan Badan Gizi Nasional (BGN) ini telah menjelma menjadi penyelamat gizi anak sekaligus pahlawan ekonomi bagi pelaku usaha kuliner.

“Restoran yang sudah sepi, bahkan mau tutup, sekarang punya pelanggan tetap minimal 3.000 per hari,” ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, dengan semangat di hadapan Presiden RI dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta. Apa yang ia sampaikan bukan sekadar angka. Di balik angka-angka itu ada nyawa usaha kecil yang terselamatkan, ada pekerja yang kembali tersenyum, dan ada dapur yang kembali hidup.

Program MBG bukan hanya proyek jangka pendek. Ini adalah investasi jangka panjang yang menyentuh dua sisi penting kehidupan bangsa: anak-anak sebagai generasi penerus, dan UMKM kuliner sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan melibatkan restoran, katering lokal, hingga kantin sekolah, program ini menjelma menjadi ekosistem baru yang dinamis dan inklusif.

Contohnya di Bogor, sebuah kantin sekolah di bawah Yayasan Boswa Bina Insani kini bukan hanya melayani siswa sekolah asalnya. Setelah digandeng dalam program MBG, kantin tersebut melayani 10 sekolah sekitar, menyuplai makanan sehat untuk 3.000 anak per hari. Omzet harian mereka melonjak dari Rp2-3 juta menjadi Rp6 juta. Sebuah lompatan besar yang bukan hanya soal angka, tapi juga soal keberlanjutan.

Cerita serupa banyak ditemukan di berbagai daerah. Bahkan di tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti kawasan 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal—BGN tengah menyiapkan tender untuk membangun lebih dari 1.500 satuan pelayanan gizi yang dibiayai penuh oleh APBN. Ini bukan hanya tentang makan, tapi tentang kehadiran negara yang nyata, menyentuh hingga pelosok dan memberi harapan baru bagi masa depan.

Dari ujung dapur hingga meja makan anak-anak, MBG telah menciptakan rantai nilai yang saling menguatkan. Di satu sisi, anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik dan merata. Di sisi lain, pelaku usaha mikro seperti pemilik kantin dan restoran lokal kembali mendapatkan napas usaha. Tak hanya mereka bisa bertahan, tapi juga berkembang.

Program ini membuktikan bahwa solusi masalah bangsa tidak selalu harus rumit. Terkadang, cukup dengan menyajikan sepiring makanan sehat dengan cinta dan sistem yang tepat, perubahan besar bisa terjadi. Tidak hanya membuat perut kenyang, tetapi juga membuat ekonomi berdenyut kembali.

Inilah wajah baru kebijakan publik yang enerjik dan berdampak luas. Di tengah tantangan global dan tekanan ekonomi, MBG hadir sebagai contoh sinergi yang dinamis antara kepedulian sosial dan keberlanjutan ekonomi. Satu kebijakan, dua kemenangan: anak-anak sehat, dapur rakyat hidup kembali.

Monitorday.com – Vokalis legendaris The Rolling Stones, Mick Jagger, kini resmi bertunangan dengan balerina profesional, Melanie Hamrick. Kabar tersebut terungkap dalam wawancara Melanie dengan Paris Match, di mana ia mengungkapkan bahwa pasangan ini telah bertunangan sejak dua atau tiga tahun lalu.

Melanie, yang kini berusia 37 tahun, menjelaskan bahwa meskipun mereka telah bertunangan, keduanya belum berpikir untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

“Mungkin suatu hari nanti, mungkin juga tidak,” ujar Melanie, menambahkan bahwa mereka merasa bahagia dengan status hubungan mereka saat ini dan tidak ingin merubah apa pun yang sudah berjalan baik.

Hubungan mereka, yang sudah terjalin sejak 2014, tidak luput dari sorotan publik, terutama karena perbedaan usia yang cukup signifikan antara keduanya. Mick Jagger yang kini berusia 81 tahun, memiliki selisih usia 44 tahun dengan Melanie. Namun, hal ini sama sekali tidak menjadi masalah bagi Melanie.

“Ini soal kedewasaan,” kata Melanie, menanggapi pandangan negatif tentang perbedaan usia mereka. Ia menegaskan bahwa sejak berusia 17 tahun, ia sudah mandiri dan fokus pada karier tari, bahkan mengelilingi dunia.

“Kenapa harus peduli dengan pendapat orang lain? Selama aku bahagia, orang di sekitarku juga bahagia, dan tidak ada yang terluka, semuanya baik-baik saja,” tambahnya.

Mick dan Melanie pun menikmati kehidupan mereka bersama tanpa terpengaruh dengan omongan negatif, menunjukkan bahwa usia hanyalah angka ketika hubungan didasari dengan kebahagiaan dan saling pengertian.

Monitorday.com – Di tengah derasnya arus peraturan yang tumpang tindih dan membingungkan, nama Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet muncul sebagai tokoh kunci yang menggugah nalar hukum bangsa. Sebagai Anggota DPR RI yang juga mengabdikan diri sebagai dosen pascasarjana di Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (UNHAN), Bamsoet tak hanya menyuarakan kritik, tapi juga menampilkan skema reformasi regulasi yang terukur dan strategis.

Baginya, obesitas regulasi adalah penyakit kronis dalam tubuh hukum Indonesia yang telah lama diabaikan. “Kita tidak kekurangan peraturan, justru kita kelebihan—bahkan sampai kebablasan,” tegas Bamsoet dengan nada yang enerjik di hadapan para mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Pernyataannya bukan tanpa dasar. Dengan lebih dari 43.800 regulasi yang aktif, Indonesia terjebak dalam labirin hukum yang justru mempersulit pelayanan publik, memadamkan gairah investasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

Bamsoet memahami bahwa permasalahan ini bukan sekadar angka. Ini soal efektivitas negara dalam merespons kebutuhan rakyat dan dinamika global. Dalam setiap kuliah, diskusi, maupun forum publik, ia menekankan pentingnya penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Dengan pendekatan konseptual seperti omnibus law, ia menawarkan jalan keluar yang tidak hanya efisien, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menurutnya, adalah contoh konkret yang sudah memberikan dampak positif, meskipun masih memerlukan penguatan implementasi.

Gagasan Bamsoet tak berhenti di tataran teoritis. Ia mendorong lahirnya lembaga tunggal yang khusus menangani regulasi di bawah pengawasan langsung presiden—sebuah langkah terobosan yang ia yakini mampu mengintegrasikan dan menyinkronkan seluruh produk hukum dari pusat hingga daerah. Ketika sebagian besar pembuat kebijakan terjebak dalam birokrasi lamban, Bamsoet tampil sebagai pemimpin pemikiran yang menggerakkan.

Ia berbicara dengan ketajaman akademis, tetapi membumi. Dengan gaya komunikasi yang dinamis, ia membangun narasi tentang hukum yang bukan hanya harus adil, tetapi juga harus lincah dan adaptif. “Tanpa regulasi yang sehat, tak ada investasi yang nyaman, tak ada pelayanan publik yang efektif, dan tak ada masa depan hukum yang bisa kita banggakan,” ucapnya penuh penekanan.

Komitmennya terhadap dunia pendidikan semakin mengukuhkan reputasinya. Di kampus, ia bukan sekadar pengajar, tetapi inspirator yang memicu daya pikir kritis para calon doktor hukum. Di Senayan, ia membawa semangat yang sama: menyusun legislasi dengan perspektif reformis, bukan normatif semata. Kepakarannya dalam membaca lanskap hukum secara holistik menjadikan Bambang Soesatyo sebagai figur langka yang mampu menjembatani teori dan praktik dengan presisi.

Bamsoet tak berhenti pada kritik. Ia membawa visi yang ditopang oleh data, diperkuat oleh pengalaman legislasi, dan diarahkan oleh tekad perubahan. Kepada para pemangku kepentingan, ia menyerukan kerja kolektif. Koordinasi antar lembaga, evaluasi regulasi yang berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat menjadi tiga elemen utama dalam grand design reformasi yang ia usung.

Bagi Bambang Soesatyo, regulasi bukan soal banyak atau sedikit, tetapi soal relevansi dan efektivitas. Ia meyakini bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bekerja. Dengan energinya yang tak pernah surut, ia terus memacu langkah untuk membebaskan Indonesia dari belenggu regulasi yang menumpuk. Dalam dirinya, publik melihat bahwa perubahan bukan hanya mungkin, tetapi sedang diperjuangkan—dengan ilmu, integritas, dan keberanian.

Monitorday.com – Sabang menyimpan asa besar dalam geliat kelautan Indonesia. Di sanalah kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Ie Meulee digadang menjadi poros ekonomi biru di ujung barat Nusantara. Namun, realitasnya belum secepat mimpi. Pembangunan tersendat, dan masyarakat pun menanti. Di tengah kelesuan itu, suara lantang datang dari ujung parlemen.

Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, tak mau hanya duduk manis di Senayan. Sabtu, 12 April 2025, ia turun langsung ke Aceh bersama 13 anggota Komisi lainnya. Agendanya padat, energinya menyala. Salah satu sorotan utamanya: mempercepat tuntasnya pembangunan SKPT Ie Meulee yang mangkrak meski sudah disokong hibah dari Jepang.

“Harus kita pacu lagi. Jangan sampai diselewengkan. Bantuan luar negeri seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegas Titiek.

Pesan itu bukan sekadar formalitas. Ia mengirim sinyal keras bahwa Komisi IV tidak akan tinggal diam. Komisi ini bakal menyelidiki penyebab keterlambatan dan mendorong solusi konkret, demi nelayan-nelayan yang menanti akses, fasilitas, dan masa depan yang lebih cerah dari laut.

Tapi kerja parlemen tak berhenti di dermaga. Dari Sabang, rombongan bergerak ke Banda Aceh, meninjau Gudang Bulog Siron—titik penting dalam rantai pangan strategis wilayah. Di sana, isu serapan gabah dan distribusi beras lokal dibahas tajam. Target nasional 3 juta ton setara beras tak bisa dicapai tanpa sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Titiek menekankan bahwa distribusi beras tak hanya soal angka, tapi tentang menyentuh kebutuhan rakyat secara menyeluruh.

“Kami ingin Bulog optimal. Serapan dari petani lokal harus kuat, distribusinya juga harus adil dan merata,” katanya dengan nada yang memadukan tekad dan empati.

Kunjungan kerja ini pun mencuatkan dimensi lain dari kepedulian Komisi IV: konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Pulau Weh, dengan Taman Wisata Alam seluas lebih dari 6.000 hektare darat dan laut, jadi panggung diskusi terbuka di Tugu Kilometer Nol. Di sinilah, sinergi antara alam dan ekonomi kembali digaungkan.

Konservasi bukan penghalang kemajuan, justru jadi peluang baru. Titiek dan anggota Komisi IV mendorong pemanfaatan kawasan konservasi sebagai destinasi wisata berbasis keberlanjutan—tanpa merusak, justru merawat. Prinsip “pariwisata hijau” digaungkan, dan kolaborasi lintas sektor jadi kuncinya.

Kehadiran Gubernur Aceh H Muzakir Manaf dan jajaran pejabat daerah menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Ini ajang menyatukan komitmen lintas lembaga. Bahkan, aparat keamanan pun hadir lengkap: dari Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, hingga Kepala Staf Kodam dan Kabinda Aceh.

Tegas, cepat, dan menyeluruh—itulah aura dari kunjungan Komisi IV ini. Ada denyut kerja nyata yang ingin memastikan bahwa setiap sudut negeri, termasuk Sabang yang jauh di barat, mendapat perhatian yang sama. Bahwa bantuan luar negeri bukan untuk disia-siakan. Bahwa pangan, laut, dan hutan bisa dikelola bersama—dengan semangat bersih dan berkelanjutan.

Titiek Soeharto membuktikan bahwa kerja pengawasan tak cukup lewat rapat. Harus ada langkah nyata, pijakan langsung di lapangan, dan ketegasan untuk mengingatkan siapa pun yang berpotensi menyimpang.

Sabang jadi saksi. Dan semoga, tak lama lagi, SKPT Ie Meulee pun berubah dari proyek tertunda menjadi pusat perikanan yang berdenyut bagi nelayan dan ekonomi Aceh.

Monitorday.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, akan maju kembali untuk memperebutkan kursi ketua umum dalam kongres perdana yang rencananya akan digelar di Solo, Jawa Tengah pada bulan Juli mendatang.

Selain Kaesang, terdapat beberapa nama lainnya yang juga akan bertarung memperebutkan posisi tersebut, termasuk Ketua Organisasi Kader dan Kaderisasi PSI, Agus Herlambang, serta Anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka.

“Sudah ada beberapa calon,” ujar Yoga usai acara Monochrome Party yang digelar PSI di Loji Gandrung, Jumat (11/4) malam.

Sebelumnya, Kaesang juga mengungkapkan bahwa partainya berencana untuk melakukan perubahan besar dalam mekanisme pemilihan ketua umum, yang tidak lagi mengandalkan mekanisme kopdarnas. Sebagai gantinya, pemilihan akan dilakukan secara langsung, di mana setiap kader PSI dapat memberikan suara melalui aplikasi yang sedang dikembangkan oleh partai.

“Calon-calon ini akan berkomunikasi dengan DPW dan DPD, karena mereka harus mendapatkan dukungan dari mereka untuk bisa maju,” tambah Yoga.

Sistem baru ini, yang memungkinkan setiap anggota untuk memberikan vote melalui aplikasi, bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih terbuka dan partisipatif, sesuai dengan arah yang diinginkan Kaesang.

Kaesang, yang terpilih menjadi Ketua Umum PSI pada 2023 meskipun baru dua hari bergabung sebagai kader, akan menghadapi persaingan ketat dalam kongres perdana tersebut. Sebelumnya, Kaesang menggantikan Giring Ganesha yang menjabat sebagai ketum sejak 2021, dan Giring pun dipilih lewat mekanisme kopdarnas.

Kongres pertama PSI di Solo diharapkan akan menjadi momentum penting bagi partai yang sedang bertransformasi menuju kepemimpinan yang lebih inklusif dan terbuka.

Monitorday.com – Ajang balap internasional Pertamina Mandalika Racing Series 2025 tidak hanya menyajikan adrenalin tinggi di lintasan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, event ini memberi kesempatan bagi belasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka, mulai dari kuliner hingga souvenir khas Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa keikutsertaan UMKM dalam event ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Pertamina Mandalika Racing Series melibatkan UMKM sekaligus melibatkan tenaga kerja lokal. Kami berharap dukungan ini dapat menciptakan multiplier effect yang memberikan manfaat langsung kepada UMKM, seperti peningkatan omzet penjualan,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Dampak positif dari keikutsertaan UMKM sudah dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah Anita, pemilik Toko Kue KIA, yang mengungkapkan bahwa partisipasinya dalam event ini telah membantu meningkatkan omzet dan memperluas jangkauan pasar produknya.

“Di hari pertama penyelenggaraan, sudah banyak yang berbelanja. Karena sering mengikuti acara serupa, produk saya semakin dikenal. Sebelumnya, saya hanya berjualan secara online di rumah. Terima kasih kepada Pertamina atas kesempatan ini,” kata Anita.

Kehadiran stan-stan UMKM di area sirkuit juga mendapat sambutan hangat dari pengunjung. Lukas, salah satu pengunjung acara, mengungkapkan apresiasinya terhadap kemudahan yang diberikan oleh UMKM yang berjualan di lokasi.

“Kami jadi lebih mudah karena tidak perlu keluar untuk membeli makanan atau minuman. Rasanya enak, harganya pun standar. Semoga produk-produk UMKM ini semakin laris ke depannya,” ujar Lukas.

Sebanyak 14 UMKM lokal turut berpartisipasi dalam Pertamina Mandalika Racing Series 2025, di antaranya Es Teh Desa, Hore Fried Chicken, Toko Kue KIA, Kedai Ngaprak Ayam Geprek, Kedai Jasuke, Tahu Tek Surabaya, Setiap Tikungan Ada Kopi, Rice Bowl Ayam Suwir, Dapur MD, Dimsum Nicha, dan masih banyak lagi.

Inisiatif melibatkan UMKM dan pekerja lokal ini menggambarkan komitmen Pertamina untuk tidak hanya menggelar ajang balap berkualitas, tetapi juga turut berperan dalam mendongkrak perekonomian lokal, menciptakan peluang kerja, dan mempromosikan produk-produk khas Lombok di tingkat nasional.

Dengan dukungan ini, diharapkan ekonomi lokal Lombok dapat tumbuh semakin pesat, seiring dengan semakin banyaknya produk UMKM yang dikenal luas oleh pengunjung dan peserta dari berbagai penjuru dunia.