Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya penguatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya memperkokoh kedaulatan bangsa.

Hal tersebut disampaikan dalam acara peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penguatan Bahasa Indonesia di Jakarta, pada Jumat (25/4/2025).

Peraturan ini, yang sudah disahkan sejak Februari 2025, bertepatan dengan Bulan Bahasa, bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, sekaligus memperkuat penggunaannya di seluruh aspek kehidupan.

“Tujuannya adalah agar kita, bangsa Indonesia, lebih mencintai, merasa bangga, dan menguasai bahasa Indonesia. Kita ingin maju bersama bahasa Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan harus digunakan secara baku dan sesuai kaidah, terutama di lembaga-lembaga negara dan ruang publik. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan bahasa Indonesia tidak berarti menutup ruang bagi bahasa lain.

“Bahasa Indonesia justru tumbuh dari kekayaan bahasa daerah dan kosakata asing. Semangatnya adalah memperkaya, bukan mengasingkan,” jelasnya.

Mendikdasmen mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung lahirnya kebijakan ini, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta pemerintah daerah yang aktif mempromosikan bahasa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyapa para pejabat kementerian, kepala daerah, dan tokoh pendidikan, mengungkapkan kebanggaannya atas perjalanan panjang dalam memperkuat identitas bangsa melalui bahasa.

Abdul Mu’ti menyinggung konsep “kedaulatan bahasa” yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Ia mengaitkan kedaulatan bahasa dengan trilogi kedaulatan Indonesia: budaya, politik, dan wilayah.

“Kita harus menjaga dan memperkuat bahasa Indonesia, agar tidak tergerus arus globalisasi. Banyak negara yang kehilangan bahasa nasional mereka, dan kita tidak ingin itu terjadi di sini,” tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh pejabat kementerian, kepala daerah, akademisi, seniman, serta perwakilan dari berbagai institusi kebahasaan di seluruh Indonesia.

Abdul Mu’ti berharap seluruh elemen bangsa, mulai dari institusi pendidikan, media, hingga industri kreatif, dapat berperan aktif dalam membumikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari gaya hidup dan ekspresi jati diri bangsa.

Monitorday.com – Perjudian online atau judol, fenomena yang semakin meresahkan, kini telah mengancam kestabilan ekonomi dan masa depan bangsa. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, perputaran dana judi online di Indonesia mencapai angka fantastis, Rp 1.200 triliun. Angka ini, yang mengalami peningkatan lebih dari Rp 200 triliun dibandingkan tahun lalu, menggambarkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh judi online ini terhadap perekonomian negara.

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menyebut angka tersebut sebagai sesuatu yang sangat meresahkan. Menurutnya, perputaran dana sebesar itu dapat mengancam kekayaan bangsa dan jika tren ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam lima tahun ke depan, seluruh sumber daya dan kekayaan Indonesia akan terperangkap dalam cengkeraman judi online. “Jika ini terus dibiarkan, 5 tahun lagi kekayaan bangsa kita terjerat habis dalam perangkap judol,” ujar Hasbiallah dengan nada tegas.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat dana yang berputar dalam sektor judi online seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan dan kemakmuran bangsa. Namun, kenyataannya, uang-uang tersebut justru berputar di tangan oknum yang tak bertanggung jawab, merusak stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Hasbiallah meyakini bahwa angka yang diungkapkan oleh PPATK mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan dana judi online yang ada. Dia percaya, angka yang sebenarnya bisa dua kali lipat lebih besar dari itu.

Dengan jumlah yang begitu besar, dana yang seharusnya berputar untuk membangun bangsa malah mengalir ke sektor yang tidak produktif dan merugikan. Sebuah krisis yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah, terutama aparat penegak hukum, diminta untuk bertindak tegas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik perjudian online untuk terus berkembang. Hasbiallah menekankan, bahwa tanpa ketegasan dari pemerintah dan aparat hukum, judi online akan terus menjadi momok yang mengancam kemakmuran dan masa depan bangsa.

Pemerintah harus segera membuat langkah-langkah konkret untuk menghentikan praktik judi online ini. Hasbiallah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi elit maupun aparat yang terlibat dalam praktik judi online. Terutama bagi mereka yang menjadi beking dari judi online, yang selama ini bekerja di balik layar, meraup keuntungan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh judi. Keberanian untuk memberantas oknum-oknum seperti ini akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa bebas dari cengkeraman judi online yang semakin menggurita.

Selain itu, Hasbiallah juga berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengambil langkah tegas dalam memberantas judi online di seluruh Indonesia. Tak hanya menindak tegas para pelaku judi online, tapi juga oknum-oknum di kepolisian yang terlibat dalam praktik tersebut. Masyarakat membutuhkan gebrakan nyata dari aparat penegak hukum yang bersih dan tegas, yang bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.

Dalam situasi seperti ini, sudah saatnya Indonesia bertindak tegas untuk membasmi judi online. Jika tidak, masa depan ekonomi Indonesia akan semakin terancam, dan impian untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat akan semakin jauh dari kenyataan.

Monitorday.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali mengancam Indonesia, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung dari Mei hingga Juli 2025. Namun, upaya untuk mencegah dan menanggulanginya tidak lagi hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, peran generasi muda yang kini semakin vital.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam pembukaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau 2025 yang diadakan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, pada Jumat (25/4).

Jambore ini menjadi momentum penting, diikuti oleh lebih dari 2.000 pemuda dari berbagai organisasi pemuda di seluruh Riau, seperti Pramuka, OSIS, Sispala, PMI, Karang Taruna, dan banyak lainnya. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta implementasi strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. “Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta menerapkan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla,” ujar Listyo dengan penuh keyakinan.

Selama tiga hari penyelenggaraan Jambore Karhutla Riau 2025, kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelatihan dan edukasi, tetapi juga berbagai agenda seperti talkshow yang mengundang 10 narasumber nasional dan daerah. Tema utama yang diangkat adalah kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, dengan fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Para narasumber yang hadir memberikan wawasan mendalam tentang strategi mitigasi kebakaran serta pentingnya peran aktif masyarakat, terutama pemuda, dalam mengawal lingkungan.

Pemuda, menurut Kapolri, merupakan ujung tombak dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Pemuda adalah ujung tombak untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya. Dalam hal ini, mereka bukan hanya sebagai peserta pasif dalam kebijakan yang ada, tetapi sebagai agen perubahan yang dapat menyebarkan pesan keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat luas.

Jambore ini, selain memberikan edukasi, juga menggalang semangat kolaborasi di kalangan pemuda untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan Karhutla. Dengan semangat gotong-royong yang ditumbuhkan selama kegiatan, diharapkan para peserta dapat menyebarkan semangat tersebut ke daerah-daerah mereka masing-masing. Kolaborasi antara masyarakat, aparat pemerintah, dan dunia usaha dalam memitigasi Karhutla diharapkan dapat menghasilkan gerakan masif yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Kapolri menutup amanatnya dengan harapan agar semangat yang ada dalam Jambore Karhutla Riau 2025 ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia. “Melalui semangat kolaboratif ini, kita bersama-sama menjaga paru-paru dunia dan mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” ujarnya dengan penuh optimisme.

Gerakan ini bukan hanya soal mengatasi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga tentang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Bagi Indonesia, menjaga kelestarian alam adalah bagian dari tanggung jawab bersama yang harus diwariskan kepada anak cucu. Dalam hal ini, Jambore Karhutla Riau 2025 menjadi langkah awal yang penting dalam mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menjaga bumi.

Monitorday.com – Sinar kamera dan sorot tajam dunia internasional kini tertuju ke jantung perdagangan ritel terbesar di Indonesia: Pasar Mangga Dua. Dalam laporan kontroversial 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dilansir Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Pasar Mangga Dua dicap sebagai pusat peredaran barang palsu dan bajakan. Tudingan ini bukan saja menampar nama baik Indonesia di kancah global, tetapi juga mengundang langkah cepat dari dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, tak tinggal diam. Dengan sikap tegas dan nada optimis, ia mengumumkan rencana inspeksi mendadak alias sidak ke lokasi. “Ini saya harus cek dulu ke lapangan, kan, siapa tahu ternyata benar yang kamu bilang atau mungkin kurang tepat,” ujar Maman dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (25/4). Sebuah pernyataan yang penuh makna: tidak mau telan mentah-mentah laporan asing, tetapi juga tidak tutup mata terhadap kemungkinan pelanggaran di tanah sendiri.

Langkah ini bukan semata-mata soal membela nama baik, melainkan juga bagian dari refleksi penting terhadap kualitas ekosistem UMKM nasional. Jika memang benar ada praktik jual beli barang bajakan di pasar legendaris itu, Maman menegaskan, itu sudah masuk kategori pelanggaran serius dan seharusnya menjadi ranah penegakan hukum. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi untuk praktik yang bisa merusak reputasi produk-produk lokal.

Kini, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM tengah digodok dengan intens. Menurut Maman, satgas ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap UMKM, agar kualitas dan produksi produk lokal benar-benar optimal, berdaya saing, dan jauh dari praktik ilegal. Proses ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menandakan bahwa pemerintah serius membangun benteng pertahanan untuk UMKM.

Di tengah tekanan global, sidak ke Mangga Dua akan menjadi panggung penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga integritas pasar domestik. Ini bukan soal membela diri di hadapan Amerika, melainkan soal membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersikap tegas, adil, dan transparan.

Sidak ini pun menjadi simbol: pemerintah tidak akan membiarkan pasar-pasar besar dikooptasi oleh barang ilegal. Ini adalah bagian dari revolusi mental di sektor UMKM—memajukan ekonomi rakyat tanpa mengorbankan etika perdagangan.

Apapun hasil sidak nanti, satu hal pasti: ini adalah momen emas untuk membangun kembali kepercayaan, baik di mata rakyat sendiri maupun di mata dunia. Pasar Mangga Dua, dan ribuan pasar lainnya, harus menjadi simbol kebangkitan produk lokal yang berkualitas, bukan sekadar surga belanja murah.

Jika inspeksi ini berjalan dengan jujur dan tegas, bukan hanya Pasar Mangga Dua yang berbenah. Seluruh ekosistem perdagangan di Indonesia akan terdorong untuk menegakkan standar lebih tinggi. Karena pada akhirnya, kebenaran di lapanganlah yang akan menjadi cermin kualitas bangsa ini.

Monitorday.com – Keberanian kini berbicara lantang dari Semenanjung Iberia. Spanyol, negeri matador, akhirnya menarik garis tegas terhadap kebiadaban zionisme. Setelah bertahun-tahun dunia menyaksikan genosida brutal Israel di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah, Madrid memilih berdiri di sisi nurani manusia. Pemerintah Spanyol membatalkan kontrak pembelian amunisi senilai 6 juta Euro dari perusahaan militer Israel, sebuah tamparan keras untuk negara yang kini kian tersudut di mata dunia.

Langkah ini bukan sekadar pembatalan transaksi dagang; ini pernyataan politik, moral, dan kemanusiaan. Perdana Menteri Pedro Sanchez, di tengah tekanan internal dan eksternal, berani mengumumkan penghentian seluruh aktivitas jual-beli senjata dengan Israel. Di saat negara-negara lain memilih bungkam atau beretorika kosong, Spanyol benar-benar bertindak.

Langkah heroik ini lahir dari serangkaian keputusan berani sebelumnya: pengakuan resmi Palestina pada 28 Mei 2024 bersama Irlandia dan Norwegia, dukungan terbuka terhadap gugatan genosida oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, dan pembekuan sebagian ekspor senjata ke Israel sejak 2023. Semua ini menegaskan satu hal: bagi Spanyol, darah anak-anak Gaza lebih berharga daripada lembaran kontrak dagang.

Israel tentu saja meradang. Melalui Kementerian Luar Negerinya, rezim zionis menuduh Spanyol “mengorbankan keamanan demi politik.” Ironis, mengingat negeri yang berulang kali menginjak-injak hukum internasional kini berbicara tentang keamanan. Israel panik, karena tahu satu negara berani bisa membuka jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk ikut menarik diri dari jaringan kebohongan yang selama ini menopang kekuasaannya.

Di balik panggung ini, dunia kemanusiaan juga menjerit. PBB memperingatkan bahwa bantuan ke Gaza semakin tersendat akibat blokade brutal Israel. Anak-anak Gaza menanggung kelaparan akut, malnutrisi melonjak dua kali lipat hanya dalam beberapa pekan terakhir. Semua laporan ini menampar kesadaran dunia: Israel bukan lagi sekadar penjajah, melainkan negara pembunuh yang mengabaikan setiap prinsip dasar kemanusiaan.

Tragisnya, di saat dunia berupaya menyalurkan bantuan, Israel justru melanjutkan serangan brutalnya. Lebih dari 51.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah dibantai sejak Oktober 2023. Mahkamah Pidana Internasional pun telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.

Spanyol tahu bahwa membiarkan Israel terus berbisnis seperti biasa adalah bentuk kolusi diam-diam dengan kejahatan. Karena itu, meski ada risiko politik dalam negeri dan ancaman diplomatik dari Israel, Spanyol tetap memilih berpihak pada nilai-nilai luhur: keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia.

Keputusan ini bisa menjadi domino pertama. Jika negara lain mengikuti jejak Madrid, maka Israel akan semakin terisolasi. Dunia akhirnya bisa mengirim pesan yang tak terbantahkan: pelaku genosida tak layak mendapat tempat dalam komunitas bangsa-bangsa beradab.

Langkah Spanyol harus diingat, bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai suara nurani kolektif umat manusia. Bahwa di atas segala tekanan politik, diplomasi busuk, dan dalih-dalih pragmatisme, masih ada bangsa yang memilih keberanian moral. Dan mungkin, dari tanah Matador inilah, babak baru perlawanan terhadap kebejatan Israel benar-benar dimulai.

Monitorday.com – Di tengah arus deras ketidakadilan yang melanda Gaza, Tepi Barat, dan wilayah Palestina lainnya, akhirnya muncul secercah akal sehat dari jantung Eropa. Prancis, negara dengan sejarah panjang tentang hak asasi manusia, memutuskan tidak bisa lagi menutup mata atas kebiadaban Israel.

Lewat pernyataan keras dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Christophe Lemoine, Prancis resmi membuka diskusi tentang pemberian sanksi kepada Israel, sebuah langkah berani yang bisa menjadi titik balik bagi benua biru.

Selama ini, Eropa, termasuk Prancis, sering terjerat dalam kemunafikan geopolitik: berbicara tentang keadilan, tapi membisu di hadapan genosida yang terang-terangan dipertontonkan oleh rezim zionis. Namun, pembantaian massal, penghancuran rumah sakit, penutupan jalur kemanusiaan, dan pemaksaan relokasi rakyat Palestina akhirnya membuka mata. Nurani moral Prancis, yang selama ini tertidur, kini mulai bangkit.

“Kami telah membuat pernyataan yang mengutuk ditutupnya akses kemanusiaan ke Jalur Gaza,” tegas Lemoine.

Ini bukan sekadar kata-kata. Prancis menyadari bahwa mendukung Israel tanpa kritik berarti mencoreng prinsip kemanusiaan yang menjadi fondasi modernitas Eropa. Lebih jauh, Lemoine menyiratkan bahwa sanksi terhadap Israel tidak akan bisa dihindari, baik melalui mekanisme Uni Eropa maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden Emmanuel Macron, yang biasanya berhati-hati dalam mengatur kata, kini dengan tegas menyuarakan dukungan terhadap solusi dua negara. Lebih penting lagi, pengakuan terhadap negara Palestina tidak lagi dianggap tabu di istana Elysée.

Ini sinyal keras bahwa Prancis siap memotong mata rantai standar ganda yang selama ini melindungi tindakan brutal Israel.

Keberanian ini bisa menjadi domino pertama. Jika Prancis, negara dengan pengaruh besar di Uni Eropa dan Dewan Keamanan PBB memimpin langkah sanksi, negara-negara lain yang selama ini bungkam bisa terdorong untuk mengikuti.

Eropa tidak bisa terus menjadi komplice dalam kejahatan kemanusiaan. Sudah terlalu lama prinsip “never again” pasca-Holocaust dikotori oleh pembiaran terhadap genosida baru yang dilakukan oleh negara Israel.

Langkah Prancis juga membuktikan bahwa dunia internasional tidak boleh lagi terperangkap dalam rasa bersalah sejarah yang disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan sistemik terhadap Palestina.

Saatnya Eropa menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan, keadilan, dan hukum internasional lebih penting daripada kepentingan politik sesaat. Prancis dengan tegas menolak relokasi paksa, menolak kejahatan perang, dan menolak pengkhianatan terhadap nurani.

Dalam babak baru ini, dunia menunggu: akankah Eropa berani meninggalkan Israel dan berpihak pada prinsip yang lebih tinggi? Jika ya, maka kita sedang menyaksikan lahirnya momen penting — ketika akal sehat dan nurani moral akhirnya mengalahkan arogansi dan keangkuhan zionisme modern.

Sejarah akan mencatat, langkah Prancis hari ini bukan sekadar diplomasi. Ini adalah deklarasi bahwa keadilan masih mungkin dimenangkan asal ada keberanian untuk berpihak pada yang benar, bukan pada yang kuat.

Monitorday.com — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamen Dikdasmen), Dr. Fajar Riza Ul Haq, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola guru melalui penyederhanaan beban administrasi serta peningkatan kompetensi, termasuk dalam bidang konseling.

Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Utara bersama Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, dalam acara ramah-tamah yang digelar di Gedung Sopo Partungkoan, Tarutung, Jumat (25/4).

“Perubahan kurikulum tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kami sedang merancang penyederhanaan beban administrasi agar guru bisa lebih fokus pada proses belajar mengajar dan pendampingan siswa,” ujar Fajar Riza.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. “Setiap anak Indonesia, di mana pun berada, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.

Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Lumbantoruan, dalam sambutannya memaparkan sejumlah tantangan pendidikan di wilayahnya. Mulai dari keterbatasan ruang belajar dan perpustakaan, hingga kebutuhan akan kurikulum yang lebih stabil.

“Kami menghadapi keterbatasan fasilitas, dan kami berharap tidak terlalu sering terjadi perubahan kurikulum, agar guru dan siswa bisa beradaptasi lebih optimal,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, lanjut Deni, memiliki program unggulan di bidang pendidikan dasar seperti berhitung, membaca, dan bercerita, yang bertujuan membentuk karakter dan meningkatkan literasi anak sejak dini.

Ia juga mengimbau siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan mulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya.

Menanggapi aspirasi daerah, Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menyampaikan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Taput. Ia memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan daerah.

“Tahun ini, sebanyak 10.000 warga Tapanuli Utara akan menerima bantuan pendidikan. Saya akan terus menyuarakan kebutuhan pendidikan Taput di tingkat pusat,” tegas Sabam.

Acara ramah tamah ditutup dengan sesi dialog interaktif bersama para kepala sekolah dan guru, serta penyerahan ulos dan cenderamata kepada Wamen Dikdasmen dan rombongan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas kunjungan mereka.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 28–29 April 2025. Ini akan menjadi keikutsertaan perdana Indonesia dalam forum FMM BRICS setelah resmi bergabung sebagai anggota penuh pada Januari 2025.

Menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, pertemuan ini akan membahas berbagai isu global dan regional, termasuk politik dan keamanan, reformasi tata kelola global, serta peran negara-negara berkembang (Global South) dalam memperkuat multilateralisme.

Dalam forum ini, Menlu Sugiono akan mendorong BRICS untuk memainkan peran yang lebih konstruktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menegakkan norma-norma internasional yang disepakati bersama.

Ia juga akan menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga multilateral agar menjadi lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap tantangan global masa kini.

Sugiono juga dijadwalkan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri negara anggota dan mitra BRICS di sela-sela forum tersebut. Selain itu, agenda pertemuan mencakup persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang akan digelar pada 6–7 Juli 2025 di kota yang sama.

Dokumen-dokumen penting yang akan menjadi keluaran KTT masih dalam tahap negosiasi antaranggota, dan FMM kali ini diharapkan menghasilkan pernyataan bersama terkait isu politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, serta reformasi tata kelola global.

Sebagai Ketua BRICS tahun ini, Brasil mengangkat tema: “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance.” Lebih dari 140 pertemuan dijadwalkan dalam rangkaian kepemimpinan Brasil, dengan lebih dari 70 pertemuan telah berlangsung hingga April ini. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum tersebut.

Selain 10 negara anggota tetap BRICS—Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Uni Emirat Arab, Mesir, Ethiopia, Indonesia, dan Arab Saudi—Brasil juga mengundang sejumlah negara mitra seperti Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, dan Uzbekistan.

BRICS merupakan organisasi yang awalnya dibentuk pada tahun 2006 oleh empat negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat: Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada 2010, menjadikan nama BRICS resmi digunakan.

Pada KTT BRICS 2023, organisasi ini memutuskan untuk memperluas keanggotaan. Empat negara dari kawasan Timur Tengah dan Afrika kemudian resmi bergabung pada 2024, termasuk Indonesia yang masuk pada awal 2025, menjadikan BRICS sebagai kekuatan baru Global South dalam kancah geopolitik internasional.

Monitorday.com – Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ustaz Adi Hidayat, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hal ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ketahanan pangan adalah bagian penting dari stabilitas negara. Maka perlu ada kesadaran bersama, kebersamaan antara pemerintah dan rakyat,” ujar Ustaz Adi Hidayat, seperti dikutip dari laman resmi presidenri.go.id, Jumat (25/4).

Menurutnya, ketika pemerintah telah memiliki program, rancang bangun, dan visi yang jelas, maka peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mempercepat realisasinya.

“Dengan kolaborasi ini, akan terjadi akselerasi dan lahir kesadaran kolektif akan pentingnya menanam,” tambahnya.

Dalam rangka mendukung Gerina, Ustaz Adi memperkenalkan dua program inovatif yang telah dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas pangan, terutama di lingkungan rumah tangga.

Program pertama adalah Si Opung (Solusi Olah Padi Terapung), yang memungkinkan masyarakat menanam padi di atas kolam atau lahan terbatas.

“Bagi yang tidak memiliki lahan darat, cukup punya kolam atau halaman samping rumah, mereka bisa menanam padi dengan biaya terjangkau,” jelasnya.

Program kedua, Si Cepot (Solusi Cepat Panen via Pot), adalah metode penanaman tanaman sawah dan pangan lainnya seperti cabai dan kentang menggunakan pot.

“Kami riset bentuk dan kapasitas pot hingga bisa mendukung kebutuhan pangan satu keluarga. Dalam tiga musim tanam, mereka bahkan bisa menabung Rp100 ribu hingga Rp300 ribu dibanding membeli,” kata Ustaz Adi.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam pada Rabu (23/4) di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Acara yang dihadiri oleh petani dan tokoh masyarakat ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan ayat suci Alquran.

Presiden juga menyaksikan penayangan video “Road Map to Gerina”, yang memaparkan visi besar Indonesia menuju swasembada pangan melalui partisipasi aktif rakyat dalam menanam dan mengolah tanaman pangan di lingkungan masing-masing.

Gerina diharapkan menjadi gerakan nasional yang mampu menghidupkan kembali semangat bertani rakyat, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan bangsa.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem pendidikan nasional yang unggul dan beradab.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Silaturahmi Syawalan Muhammadiyah se-Surabaya yang digelar di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya.

Dalam keterangannya, Mu’ti menyoroti bahwa keberhasilan pendidikan tak cukup hanya diukur melalui angka dan data statistik, melainkan harus tercermin dalam perilaku dan karakter peserta didik.

“Pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, dilakukan secara konsisten dan menyeluruh,” tegasnya.

Salah satu program konkret yang didorong oleh kementeriannya adalah “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, yang telah diterapkan di berbagai sekolah sebagai upaya membentuk budaya positif di lingkungan pendidikan.

Kunjungan Mu’ti ke SMAN 1 Lamongan menjadi momen penting untuk meninjau langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengapresiasi implementasi program tersebut, yang dinilainya bukan hanya menyehatkan secara fisik, tetapi juga membentuk karakter.

“Melalui kegiatan makan bersama, siswa belajar disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan. Bahkan anak-anak bisa lebih hemat karena makanan yang disediakan sehat dan teratur,” ujarnya.

Mu’ti menambahkan bahwa keterlibatan siswa dalam seluruh proses, mulai dari pengambilan makanan, pengaturan jadwal, hingga memimpin doa, merupakan bagian dari pelatihan kepemimpinan dan pembentukan budaya tertib.

“Ini bukan hukuman. Ini adalah pendidikan karakter yang utuh, bahkan menyentuh aspek table manner,” jelasnya.

Kunjungan kerja Menteri Mu’ti kemudian dilanjutkan ke beberapa sekolah dasar di Lamongan, seperti SDN Kepatihan, SDN Jetis 3, dan SDN Jetis 4. Di hadapan para siswa, ia menyampaikan pesan sederhana yang sarat makna.

“Bangun pagi, rajin belajar, makan bergizi, dan sayangi sesama. Itulah cara sederhana untuk menjadi pemimpin masa depan yang hebat,” ujar Mu’ti, disambut tepuk tangan meriah dari para siswa.

Melalui penanaman karakter dan pembiasaan positif sejak dini, Abdul Mu’ti berharap sistem pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi unggul—tak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat secara moral dan sosial—dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berkeadaban.