Monitorday.com – Seorang pria Pakistan, Naveed Ahmad, yang melakukan serangan terhadap mantan perdana menteri Imran Khan pada November 2022, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Serangan itu terjadi pada November 2022 di kota Wazirabad, Provinsi Punjab, saat Khan sedang dalam konvoi kendaraan.

Naveed Ahmad menembak Khan di bagian kaki dan menyebabkan kematian seorang pendukung Khan.

Serangan tersebut terjadi setelah Imran Khan dimakzulkan oleh parlemen pada bulan April 2022.

Khan saat itu sedang dalam perjalanan menuju tempat pertemuan umum di Islamabad ketika serangan terjadi.

Naveed Ahmad ditangkap tak lama setelah melepaskan tembakan yang melukai Khan dan menewaskan seorang pendukungnya.

Kasus ini mendapatkan perhatian internasional, dan hukuman seumur hidup dijatuhkan pada pelaku serangan.

Pengacara pelaku serangan mengonfirmasi bahwa Ahmad telah dijatuhi hukuman pada Sabtu (26/4/2025).

Serangan terhadap Imran Khan menambah ketegangan politik yang terjadi di Pakistan pada saat itu.

Pada saat serangan, Khan baru saja kehilangan jabatan sebagai perdana menteri setelah pemakzulan oleh parlemen.

Serangan tersebut mengundang kecaman luas dari berbagai kalangan di Pakistan.

Tindak kekerasan ini menambah ketidakstabilan politik yang sedang melanda negara tersebut.

Imran Khan sebelumnya menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam politik Pakistan.

Meskipun mengalami luka, Khan berhasil bertahan hidup setelah serangan tersebut.

Kejadian ini menjadi titik balik dalam kehidupan politik Khan yang penuh kontroversi.

Pada akhirnya, penyerang diadili dan dihukum penjara seumur hidup atas tindakannya.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (30/4/2025) sore, guna memfinalisasi keputusan peluncuran program Sekolah Rakyat—inisiatif pendidikan inklusif bagi kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal.

“Keputusannya nanti rapat dengan Pak Presiden jam 3,” ujar Mu’ti usai menutup kegiatan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di Depok, Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, seluruh persiapan teknis untuk pelaksanaan program ini sudah rampung. “Kita sudah rapat beberapa kali, desain kurikulumnya juga sudah oke, kemudian nanti gurunya juga sudah kita siapkan,” jelasnya.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai bentuk intervensi negara dalam menjamin hak pendidikan dasar bagi seluruh warga negara, terutama anak-anak dari kelompok miskin, termarjinalkan, serta yang tidak tertampung dalam sekolah formal.

Berbeda dengan sekolah reguler, program ini mengusung kurikulum fleksibel berbasis capaian belajar, dengan sistem multi-entry dan multi-exit. Siswa bisa masuk sesuai level kemampuan, tanpa harus memulai dari jenjang awal atau mengikuti struktur kelas tradisional. Penilaian juga tidak terpaku pada usia, melainkan pada kompetensi individu.

Jika Presiden Prabowo memberikan persetujuan, program Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan seluruh elemen pendukung, termasuk pelatihan guru dan desain kurikulum, dengan dukungan dari Kementerian Sosial.

Program ini diharapkan menjadi jawaban nyata atas kesenjangan pendidikan, serta mendorong terwujudnya sistem yang lebih inklusif dan adaptif bagi semua anak Indonesia—tanpa terkecuali.

Monitorday.com – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil evaluasi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi ini dilakukan setelah enam bulan masa kerja kabinet, sejak pelantikan pada Oktober 2024.

Dalam pemaparannya di Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025), Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menyampaikan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga indikator utama: efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan.

“Secara umum, kinerja pemerintahan berada dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala 1 hingga 5,” ujar Ali, alumnus SciencePo Aix Marseille, Prancis.

Meski demikian, IndoStrategi mengidentifikasi sepuluh menteri dengan kinerja tertinggi. Mereka dinilai unggul karena memiliki arah kebijakan yang jelas, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor tertinggi versi IndoStrategi:

1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) – Skor: 4,20
2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) – Skor: 4,15
3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan) – Skor: 4,09
4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum) – Skor: 4,08
5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama) – Skor: 4,07
6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) – Skor: 4,03
7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) – Skor: 3,96
8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) – Skor: 3,89
9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) – Skor: 3,88
10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara) – Skor: 3,69

“Para menteri ini menunjukkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program serta mampu merespons dinamika publik secara cepat dan efektif,” tambah Ali.

Riset ini dilakukan pada 17 Maret hingga 25 April 2025 dengan pendekatan kualitatif dan metode purposive sampling.

Evaluasi diperkuat oleh triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 pakar dari berbagai bidang, diskusi kelompok terarah (FGD), serta kajian media dan riset relevan lainnya.

Monitorday.com – Dewan Ulama Senior Arab Saudi baru-baru ini menegaskan bahwa melaksanakan haji tanpa izin resmi adalah perbuatan dosa menurut hukum Islam.

Sekretaris Jenderal Dewan Ulama Senior, Sheikh Fahd Al Majed, mengatakan bahwa izin adalah syarat wajib bagi setiap individu yang ingin menunaikan ibadah haji.

Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam yang mengutamakan kemudahan dalam menjalankan kewajiban agama.

Ajaran Islam juga memprioritaskan untuk meminimalisir kesulitan bagi para jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah.

Sistem perizinan haji dirancang untuk mengatur jumlah jemaah yang sangat besar, demi kelancaran dan keamanan ibadah.

Sheikh Al Majed menjelaskan bahwa tujuan utama dari sistem perizinan ini adalah untuk memastikan ibadah dapat dilaksanakan dengan aman dan khusyuk.

Kepatuhan terhadap pemerintah yang sah juga menjadi landasan fatwa ini, sesuai dengan ajaran dalam surah An-Nisa ayat 59.

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin yang sah dalam urusan dunia dan agama.

Pentingnya mematuhi persyaratan izin ini ditekankan sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban yang benar menurut hukum Islam.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah menetapkan sanksi berat bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah tanpa izin.

Sanksi tersebut mencakup deportasi dan denda yang cukup besar, hingga 20.000 riyal (sekitar Rp 89,5 juta).

Denda maksimal yang dapat dikenakan adalah 100.000 riyal (sekitar Rp 447,4 juta), yang berlaku juga untuk pihak yang memfasilitasi pelanggaran tersebut.

Selain denda, pelanggar juga akan dideportasi ke negara asal dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun.

Jemaah yang melakukan haji ilegal juga bisa dikenakan hukuman penjara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran ini menunjukkan pentingnya mengikuti prosedur resmi untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam.

Pada akhirnya, fatwa ini menekankan bahwa menjalankan ibadah haji tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan sesama.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa sektor pertanian kembali menjadi prioritas utama pembangunan di era Presiden Prabowo Subianto, dalam upaya mencapainya swasembada pangan.

Sektor pertanian yang sempat terabaikan selama hampir tiga dekade kini kembali mendapat perhatian serius di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa setelah 29 tahun fokus pada reformasi, perhatian terhadap sektor pertanian kini dikembalikan sebagai prioritas utama pemerintah. Hal ini disampaikan Zulhas saat membuka Jambore Pertanian Jawa Barat 2025 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Selasa (29/4/2025).

“Selama 29 tahun kita sibuk dengan reformasi dan lupa pada pertanian. Baru pada masa Presiden Prabowo, fokus itu dikembalikan,” ujar Zulhas dengan penuh semangat. Pernyataan ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memastikan sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional.

Sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, Zulhas menegaskan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendukung para petani di lapangan. “Penyuluh adalah pahlawan pertanian kita. Mereka mendampingi petani di lapangan, memastikan produksi berjalan baik, dan pangan tetap tersedia untuk rakyat,” katanya. Dengan adanya pendampingan yang intensif dari penyuluh, diharapkan produksi pertanian dapat meningkat, memperkuat ketahanan pangan yang sedang dibangun pemerintah.

Zulhas memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penyuluh, petani, kepala daerah, serta aparat TNI dan Polri yang turut bekerja keras dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal ini menjadi bukti kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dalam memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, hingga akhir April 2025, produksi padi telah mencapai 13,9 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi hanya sebesar 10,4 juta ton. Dengan demikian, surplus beras lebih dari 3,5 juta ton tercatat hingga akhir bulan April. Zulhas pun mengucapkan terima kasih kepada para petani, bupati, penyuluh, serta aparat TNI dan Polri atas kerja keras mereka yang telah mewujudkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo.

“Jadi sampai akhir April, kita sudah lebih 3,5 juta ton. Terima kasih kepada para petani, bupati, penyuluh, TNI dan Polri yang sudah bekerja keras mewujudkan yang diminta oleh Presiden,” ujar Zulhas dengan bangga.

Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur pertanian menjadi agenda besar pemerintah tahun ini. Ia menegaskan bahwa seluruh jaringan irigasi akan diperbaiki, serta pembangunan 15.000 gudang sementara untuk menampung jagung sedang digesa agar hasil panen dapat disimpan dengan baik. “Kita sedang membangun ekonomi desa. Rakyat harus sehat dan sejahtera,” imbuhnya, menegaskan pentingnya pembangunan yang berbasis pada kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pernyataan Zulhas ini semakin memperjelas komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak utama perekonomian nasional. Pemerintah berfokus pada penguatan sektor ini untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, serta memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pangan yang cukup dan berkualitas.

Monitorday.com – Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menanggapi pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa Gibran dipilih secara konstitusional dan tidak ada alasan untuk pemakzulan.

Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, dengan tegas menanggapi pernyataan dari Forum Purnawirawan TNI yang salah satunya mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

Dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan pada Senin (28/4/2025), Sarmuji menegaskan bahwa Gibran terpilih secara sah dan konstitusional melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) dan telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sampai saat ini, Wakil Presiden Gibran tidak melakukan pelanggaran hukum apapun yang dapat mengarah pada pemakzulan,” ujar Sarmuji, menambahkan bahwa ruang konstitusional untuk pemakzulan terhadap Gibran kini sudah tertutup. Ia juga mengingatkan agar perhatian publik lebih difokuskan pada pembangunan negara, bukan pada isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa.

Sarmuji menilai, langkah untuk mengganti Wakil Presiden berdasarkan usulan Forum Purnawirawan TNI bukanlah solusi konstruktif untuk kemajuan negara. “Sebagai bangsa, kita seharusnya menyatukan energi kita untuk kemajuan Indonesia, bukan terjebak dalam perselisihan yang tak berujung,” ujarnya dengan nada tegas.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal, baru-baru ini merilis surat yang berisi delapan tuntutan terkait kondisi politik dan pemerintahan Indonesia saat ini. Tuntutan tersebut mencakup berbagai isu besar, mulai dari pengembalian UUD 1945 asli hingga pengusulan pergantian Wakil Presiden. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Salah satu dari delapan tuntutan Forum Purnawirawan TNI adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan alasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap telah melanggar hukum acara dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sarmuji, sebagai bagian dari partai politik yang mendukung pemerintahan, menilai bahwa Gibran terpilih secara sah dan bahwa keputusan MK tidak dapat diganggu gugat begitu saja.

Selain itu, Forum Purnawirawan TNI juga mencantumkan berbagai tuntutan lainnya, termasuk penghentian proyek strategis nasional yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan, serta reshuffle kabinet yang melibatkan menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tuntutan-tuntutan tersebut, meskipun kontroversial, mencerminkan ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap kebijakan pemerintahan yang ada.

Menanggapi hal ini, Sarmuji kembali menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik dan sosial agar fokus utama pemerintah dapat terarah pada pembangunan nasional. “Banyak isu penting yang harus diselesaikan demi kesejahteraan rakyat, dan itu memerlukan kerjasama antara semua pihak, bukan justru memperbesar perpecahan,” tambahnya.

Sementara itu, Sarmuji juga menilai bahwa usulan dari Forum Purnawirawan TNI menunjukkan adanya ketidakpuasan yang cukup besar terhadap beberapa kebijakan pemerintah, tetapi menurutnya hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lebih konstruktif melalui dialog dan kerjasama antar elemen bangsa.

Surat pernyataan sikap tersebut menunjukkan adanya ketegangan dalam lingkaran politik, namun Sarmuji berharap masyarakat lebih bijaksana dalam menyikapi hal tersebut dan berfokus pada upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Monitorday.com – Hasil survei terbaru dari Rumah Politik Indonesia menunjukkan bahwa 79,8% responden merasa puas dengan kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang dilakukan pada 18 hingga 24 April 2025 ini mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat mengaku puas dengan kontribusi Gibran dalam pemerintahan, meskipun ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, 39,1% responden mengaku cukup puas, sementara 31,8% merasa puas, dan 8,9% sangat puas dengan kinerja Gibran. Namun, 16,5% responden menyatakan tidak puas, sementara 3,7% lainnya memilih untuk tidak memberikan jawaban atau tidak tahu. Fernando menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat ini dipengaruhi oleh berbagai variabel, termasuk Gibran yang dianggap berhasil membantu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam agenda pemberantasan korupsi, dengan 15,2% responden menyebutkan hal tersebut sebagai alasan kepuasan mereka.

Selain itu, publik juga menilai Gibran telah berperan dalam merealisasikan beberapa program pemerintah secara bertahap, dengan 12,9% responden mengungkapkan pandangan ini. Beberapa di antaranya bahkan menyebutkan bahwa Gibran sering memberikan bantuan langsung kepada masyarakat akar rumput, dengan 9,8% responden mendukung pandangan ini. Gibran juga dianggap berperan penting dalam mengawal program makan bergizi gratis yang dinilai berhasil oleh 7,9% responden.

Namun, meski mayoritas puas, ada sekitar 16,5% masyarakat yang belum merasa puas dengan kinerjanya. Fernando mencatat bahwa dari mereka yang tidak puas, 30,7% merasa Gibran belum menunjukkan hasil kerja yang signifikan, 18,4% merasa program-programnya belum terealisasi dengan baik, dan 16,3% menilai Gibran masih terbilang baru menjabat. Menurut Fernando, ini adalah tantangan bagi Gibran untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintahan.

Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka dengan 1.310 responden dari 30 provinsi di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error 2,48% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden yang terlibat adalah mereka yang berusia di atas 17 tahun dan sudah memiliki hak pilih.

Mardiyanto, seorang analis ekonomi politik, menanggapi hasil survei tersebut dengan mengatakan bahwa meskipun masih ada sebagian publik yang belum puas, Gibran dapat menanggapi hal ini dengan aksi nyata dan terus bekerja untuk memperbaiki kinerjanya. Menurutnya, pendekatan Gibran yang mirip dengan gaya Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Wapres, seperti program “Lapor Mas Wapres”, dinilai sangat strategis. Mardiyanto juga menambahkan bahwa gaya blusukan Gibran yang menyerap aspirasi publik langsung dari masyarakat akar rumput akan memperkuat posisinya dalam memberikan dampak positif terhadap pemerintahan.

Survei ini menjadi sinyal penting bagi Gibran untuk terus beradaptasi dan bersinergi dengan ekspektasi masyarakat. Ke depan, publik berharap agar Gibran bisa memperlihatkan hasil kerja yang lebih nyata dan mendalam untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi negara.

Monitorday.com – Haji furoda adalah program haji yang memungkinkan jemaah berangkat ke Tanah Suci tanpa harus menunggu antrean.

Program ini memiliki biaya yang tinggi jika dibandingkan dengan program haji lainnya, namun memberikan kemudahan berangkat langsung ke Saudi.

Haji furoda juga disebut haji non-kuota karena langsung diselenggarakan oleh Kementerian Haji Arab Saudi, berbeda dengan haji reguler yang berbasis kuota.

Biasanya, haji furoda diperuntukkan bagi masyarakat yang menerima undangan haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Jemaah haji furoda menggunakan visa mujamalah yang didapatkan melalui undangan tersebut.

Estimasi biaya haji furoda 2025 berkisar antara $19.000 hingga $60.000 atau sekitar Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar.

Biaya ini bervariasi tergantung pada paket yang dipilih serta layanan yang ditawarkan oleh PIHK.

Haji furoda umumnya menawarkan layanan eksklusif, seperti menginap di hotel bintang lima dan transportasi premium.

Jemaah juga mendapatkan pendamping ibadah pribadi dan fasilitas eksklusif lainnya dalam program ini.

Besaran biaya haji furoda bisa berubah tergantung pada nilai tukar mata uang saat transaksi dilakukan.

Durasi program haji furoda berkisar antara 14 hingga 25 hari, dimulai dari keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Jemaah haji furoda akan menjalani seluruh rangkaian ibadah haji sesuai dengan rukun dan sunnah haji yang disyariatkan.

Untuk mendaftar haji furoda, calon jemaah bisa menghubungi PIHK yang menyediakan program ini.

PIHK akan membantu proses pendaftaran, termasuk pembayaran uang muka dan pengisian formulir pendaftaran.

Selain itu, calon jemaah perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran haji furoda.

Setelah dokumen lengkap, jemaah tinggal menunggu konfirmasi dari PIHK mengenai status pendaftaran dan visa haji furoda.

Monitorday.com – Memilih jurusan kuliah menjadi keputusan penting yang perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari minat dan kompetensi pribadi hingga prospek karier di masa depan.

Salah satu faktor krusial adalah potensi untuk langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus.

Laporan terbaru dari Bankrate menyebutkan sejumlah jurusan yang memiliki tingkat pengangguran rendah serta rata-rata gaji tinggi, menjadikannya sebagai pilihan favorit bagi calon mahasiswa yang ingin menjamin masa depan karier mereka.

Berikut adalah daftar 10 jurusan kuliah yang lulusannya dikenal “anti nganggur”:

1. Teknik Elektro
   Rata-rata gaji: Rp1,78 miliar per tahun
   Tingkat pengangguran: 1,9%
2. Teknik Komputer
   Rata-rata gaji: Rp1,74 miliar
   Tingkat pengangguran: 2,1%
3. Teknik Perminyakan
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 0,9%
4. Teknik Penerbangan
   Rata-rata gaji: Rp1,63 miliar
   Tingkat pengangguran: 1,9%
5. Teknik Material
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 1,1%
6. Teknik Mesin
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 1,9%
7. Electrical Engineering Technology
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 2,3%
8. Teknik Fisika
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 1,5%
9. Teknik Kimia
   Rata-rata gaji: Rp1,55 miliar
   Tingkat pengangguran: 2,1%
10. Ilmu Aktuaria
    Rata-rata gaji: Rp1,47 miliar
    Tingkat pengangguran: 1,9%

Daftar ini bisa menjadi referensi penting bagi calon mahasiswa dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan tujuan karier jangka panjang.

Jurusan-jurusan berbasis teknik dan sains terbukti memiliki daya saing tinggi di dunia kerja global, serta menawarkan stabilitas ekonomi yang kuat bagi lulusannya.

Monitorday.com – Menjelang musim haji tahun 2025, Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran penerbangan jemaah haji Indonesia.

Melalui penyediaan bahan bakar avtur dan layanan operasional 24 jam, perusahaan siap melayani keberangkatan dan kepulangan jemaah dari 13 bandara embarkasi di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyampaikan bahwa sebanyak 95.700 kiloliter (KL) avtur telah disiapkan untuk mendukung dua fase utama operasional haji: keberangkatan yang berlangsung pada 2 Mei hingga 1 Juni, serta kepulangan dari 10 Juni hingga 11 Juli 2025.

“Sebanyak 95.700 KL avtur disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan penerbangan haji selama dua fase tersebut,” ujar Heppy dalam keterangannya.

Tak hanya menjamin ketersediaan bahan bakar, Pertamina Patra Niaga juga menyiagakan lebih dari 150 armada pengisian dan ratusan tenaga kerja bersertifikasi untuk memastikan pengisian avtur berjalan lancar. Layanan after-sales 24 jam juga disiapkan di seluruh titik layanan untuk mendukung kelancaran operasional.

“Dengan segala kesiapan ini, kami berharap para jemaah haji tidak mengalami kendala dalam proses keberangkatan dan kepulangan, sehingga dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” tambah Heppy.

Senada dengan itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa pihaknya menjamin ketersediaan energi selama periode haji. “Seluruh stok avtur dan sarana fasilitas dalam kondisi aman,” jelasnya.

Sebagai informasi, penerbangan haji tahun ini akan dilayani oleh maskapai Garuda Indonesia, Saudia Airlines, dan Lion Air, dengan keberangkatan dari 13 bandara embarkasi: Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar.