Monitorday.com – Mahkamah Agung Israel pada hari Selasa memutuskan bahwa para pria ultra-Ortodoks yang sebelumnya dibebaskan dari wajib militer harus mengikuti wajib militer.

Keputusan tersebut juga menyatakan bahwa para pria ultra-Ortodoks yang belajar di seminari-seminari agama tidak dapat lagi didanai pemerintah jika mereka menolak untuk menjalani wajib militer tanpa dibebaskan secara resmi.

Pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks, yang telah berlangsung selama beberapa dekade, telah memecah belah warga Israel sejak awal berdirinya negara tersebut.

Anggota komunitas ultra-Ortodoks, atau Haredim, sangat menentang wajib militer, sementara kaum Yahudi sekuler dan non-Ortodoks menganggap pengecualian tersebut melanggar prinsip kesetaraan.

Perdebatan mengenai pengecualian ini meningkat dalam beberapa bulan terakhir di tengah perang Israel di Gaza dan Lebanon, yang meningkatkan kebutuhan akan tentara tambahan.

“Pada puncak perang yang sulit, beban ketidaksetaraan menjadi lebih dari sebelumnya,” demikian keputusan pengadilan yang disetujui dengan suara bulat oleh kesembilan hakim.

Dua partai ultra-Ortodoks dalam koalisi Netanyahu yang berkuasa, United Torah Judaism dan Shas, mengecam keputusan tersebut.

“Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menghalangi orang-orang Israel untuk mempelajari Taurat dan siapa pun yang pernah mencoba hal ini di masa lalu telah gagal total,” kata Aryeh Deri, kepala partai Shas dan sekutu dekat Netanyahu.

United Torah Judaism mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk keputusan tersebut.

Para pria ultra-Ortodoks menghadiri seminari khusus yang berfokus pada studi agama, dengan sedikit perhatian pada topik-topik sekuler, termasuk matematika, sains, dan bahasa Inggris.

Para kritikus menyatakan bahwa mereka tidak siap untuk bertugas di militer atau memasuki dunia kerja sekuler.

Dengan angka kelahiran yang tinggi, komunitas ultra-Ortodoks merupakan segmen populasi yang tumbuh paling cepat, sekitar 4 persen per tahun.

Setiap tahun, sekitar 13.000 pria ultra-Ortodoks mencapai usia wajib militer 18 tahun.

Namun, kurang dari 10 persen yang mendaftar, menurut Komite Kontrol Negara di parlemen Israel.

Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan pukulan telak bagi koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sedang berkuasa.