Monitorday.com – Ketika Amerika dan Israel semakin mematangkan rencana serangan terhadap Iran, dunia memasuki babak baru dalam geopolitik global. Negara-negara BRICIS—Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan yang baru bergabung, Arab Saudi—tidak tinggal diam.

Mereka merespons dengan langkah-langkah strategis yang bisa mengguncang keseimbangan kekuatan dunia. Namun, di tengah tarikan kepentingan global ini, satu pertanyaan besar mengemuka: di mana posisi Indonesia? Apakah masih diperhitungkan dalam peta politik dunia, atau justru hanya menjadi penonton dalam percaturan ini?

Dalam lanskap politik internasional yang semakin kompleks, perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di panggung diplomasi, ekonomi, dan aliansi strategis. BRICIS, sebagai blok ekonomi dan politik yang semakin solid, mulai menunjukkan peran aktifnya. Rusia dan Tiongkok, sebagai kekuatan utama dalam kelompok ini, berusaha mengamankan kepentingan mereka, baik di Timur Tengah maupun di kawasan lain yang menjadi medan pertempuran geopolitik. Langkah-langkah konkret telah diambil, dari pertemuan tingkat tinggi hingga kesepakatan ekonomi yang bisa melemahkan dominasi dolar sebagai mata uang global.

Amerika Serikat, yang sejak lama menjadi kekuatan utama dunia, kini menghadapi tantangan yang semakin besar. Aliansi yang dibangun dengan Israel dalam menghadapi Iran bukan sekadar isu regional, tetapi juga bagian dari strategi mempertahankan dominasi global. Iran, sebagai negara yang memiliki pengaruh kuat di Timur Tengah, menjadi ancaman bagi kepentingan Barat, terutama dalam hal kontrol energi dan pengaruh politik di kawasan. Sementara itu, negara-negara BRICIS semakin solid dalam membangun kekuatan alternatif, berusaha menciptakan tatanan dunia baru yang tidak lagi sepenuhnya didikte oleh Barat.

Di tengah dinamika ini, posisi Indonesia menjadi pertanyaan besar. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran strategis. Namun, apakah potensi itu benar-benar dimanfaatkan? Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia cenderung mengambil posisi netral dalam berbagai isu global, menjaga hubungan baik dengan semua pihak tanpa terlalu condong ke salah satu blok.

Namun, dalam dunia yang semakin multipolar, sikap netral tidak selalu menjadi keuntungan. Ada saatnya Indonesia harus menunjukkan keberpihakan berdasarkan kepentingan nasionalnya. Jika negara-negara BRICIS mulai menguat sebagai poros baru, apakah Indonesia akan tetap bertahan dalam posisi ambigu, atau justru memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan keuntungan strategis?

Selain faktor politik, ekonomi menjadi faktor krusial dalam menentukan langkah Indonesia. Dengan ketergantungan yang cukup tinggi pada investasi asing, Indonesia harus berhati-hati dalam memainkan kartunya. Hubungan dagang dengan Tiongkok semakin kuat, tetapi di sisi lain, keterkaitan dengan Barat masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Jika konflik global semakin memanas dan Indonesia tidak segera menentukan arah kebijakan yang jelas, maka ada risiko terseret dalam pusaran kekuatan besar tanpa kesiapan yang memadai.

Saat ini, dunia tidak lagi hanya bicara tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang ketahanan ekonomi, teknologi, dan diplomasi. Indonesia harus lebih agresif dalam menentukan posisinya, tidak hanya sebagai negara yang menunggu dan bereaksi terhadap situasi global, tetapi sebagai pemain yang bisa menciptakan peluang baru dalam perubahan tatanan dunia.

Dengan semakin panasnya konflik yang melibatkan Amerika, Israel, Iran, dan reaksi dari BRICIS, Indonesia harus segera menyusun strategi yang tidak hanya menjaga kepentingan nasional, tetapi juga memperkuat posisi di mata dunia. Jika tidak, maka Indonesia bisa kehilangan momentum dan hanya menjadi penonton dalam pergeseran kekuatan global yang sedang berlangsung.

Monitorday.com – Riuh rendah harapan publik semakin nyaring terdengar. Andai Pilpres dipercepat pada 2026, nama Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Dedi Mulyadi sebagai calon wakil presiden menjadi pasangan yang dinanti-nanti. Bukan tanpa alasan, Prabowo adalah sosok pemimpin berkarisma, tegas, dan berpengalaman di pemerintahan.

Sementara itu, Dedi Mulyadi adalah pemimpin yang lahir dari rahim rakyat, terbukti dengan kerja nyata dan tidak sekadar omong besar. Publik menginginkan pemimpin yang tidak hanya pandai bersuara tetapi juga mampu bertindak langsung, dan duet ini menjawab harapan tersebut.

Prabowo Subianto, dengan segala pengalaman politik dan militer yang dimilikinya, telah membuktikan diri sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan kepentingan bangsa. Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Presiden ke 8 saat ini, terus menunjukkan kepiawaian dalam memperkuat pertahanan negara.

Kiprah Prabowo dalam berbagai lini strategis menunjukkan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia di masa depan. Dengan wibawa yang kuat dan komitmen terhadap kedaulatan bangsa, Prabowo adalah figur yang tepat untuk memimpin negeri ini menuju era kejayaan.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi adalah figur yang mewakili akar rumput. Tidak seperti politisi lain yang lebih banyak berpikir simbolis, Dedi adalah sosok yang benar-benar turun ke lapangan. Dari membantu rakyat kecil, membangun infrastruktur pedesaan, hingga menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dengan pendekatan langsung—semua telah ia lakukan dengan nyata.

Karakter ‘talk to walk’-nya menjadikannya pemimpin yang dicintai dan dipercaya banyak orang. Kinerjanya sudah terbukti sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta, di mana kebijakan-kebijakan progresifnya mengubah wajah daerah menjadi lebih maju dan sejahtera.

Selain itu, posisi Dedi Mulyadi sebagai putra daerah Jawa Barat semakin memperkuat kombinasi ini. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, dan figur pemimpin yang dekat dengan rakyat seperti Dedi tentu memiliki daya tarik politik yang kuat.

Dalam berbagai kesempatan, Dedi menunjukkan bahwa ia tidak hanya sekadar hadir dalam perbincangan politik, tetapi juga benar-benar bekerja untuk rakyat. Ia mengerti betul permasalahan di tingkat bawah dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya dengan solusi konkret. Ini bukan soal janji politik semata, tetapi tentang realisasi kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Pasangan Prabowo-Dedi juga merupakan perpaduan antara ketegasan dan kepedulian sosial. Prabowo dengan visi besar dalam menjaga stabilitas nasional dan Dedi dengan kepiawaian dalam membangun kesejahteraan rakyat di tingkat akar rumput adalah kombinasi yang solid.

Mereka bisa saling melengkapi untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Jika melihat dinamika politik saat ini, banyak pihak menilai bahwa duet ini akan menjadi jawaban atas kebuntuan kepemimpinan yang lebih mengutamakan pencitraan ketimbang aksi nyata.

Tak hanya itu, masyarakat kini semakin cerdas dalam memilih pemimpin. Mereka menginginkan sosok yang bukan sekadar populer di media, tetapi juga benar-benar bekerja untuk mereka. Di tengah tren politik yang cenderung retoris, Prabowo dan Dedi menawarkan sesuatu yang berbeda: kepemimpinan berbasis aksi nyata. Ini yang membuat publik semakin antusias dengan kemungkinan duet ini di Pilpres 2026.

Sinyal kuat dari masyarakat pun terus mengalir. Dukungan terhadap Prabowo terus menguat, sementara Dedi Mulyadi semakin mendapat tempat di hati rakyat sebagai calon pemimpin masa depan. Jika benar Pilpres dipercepat, maka duet Prabowo-Dedi bisa menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Dengan rekam jejak yang telah terbukti, mereka membawa harapan baru bagi Indonesia yang lebih baik.

Monitorday.com –Setelah gema takbir mereda dan opor ayam tinggal kenangan di meja makan, Indonesia dihadapkan pada fenomena yang tak kalah menggelegar: lonjakan jumlah janda muda pasca mudik Lebaran 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat 394.608 kasus perceraian, dengan Jawa Barat menyumbang angka tertinggi, yakni 88.842 kasus.

Bayangkan, setelah perjalanan mudik yang penuh perjuangan—berdesakan di kereta, terjebak macet berjam-jam, hingga drama rebutan kursi di bus—pasangan suami istri akhirnya tiba di kampung halaman. Namun, alih-alih mempererat tali kasih, momen ini justru menjadi ajang pembuktian bahwa mertua memang selalu benar dan menantu harus selalu siap mental.

Tak heran, perselisihan dan pertengkaran menduduki peringkat teratas sebagai penyebab perceraian, dengan 251.125 kasus. Masalah ekonomi menyusul di belakangnya dengan 100.198 kasus. Mungkin, setelah Lebaran, dompet yang menipis akibat tradisi bagi-bagi THR membuat pasangan suami istri sadar bahwa cinta saja tak cukup untuk membayar cicilan motor dan kuota internet.​

Di Jakarta, kota yang tak pernah tidur, angka perceraian juga menunjukkan tren yang menarik. Sepanjang 2021 hingga 2023, lebih dari 45 ribu pasangan memutuskan untuk berpisah. Tiga faktor utama yang mendominasi adalah perselisihan yang tak kunjung usai, masalah ekonomi yang mencekik, dan keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pasangan. Mungkin, hiruk-pikuk ibu kota membuat pasangan lebih memilih berpisah daripada terus-menerus terjebak dalam kemacetan rumah tangga

Namun, tak semua provinsi mengalami nasib serupa. Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan jumlah perceraian paling sedikit pada 2023, hanya 621 kasus. Apakah ini berarti cinta di NTT lebih kuat? Atau mungkin, akses menuju pengadilan yang jauh membuat pasangan berpikir dua kali sebelum mengajukan gugatan cerai?​

Fenomena ini tentu mengundang berbagai spekulasi. Apakah tradisi mudik yang seharusnya mempererat silaturahmi justru menjadi pemicu retaknya rumah tangga? Ataukah, momen kumpul keluarga besar membuka mata pasangan akan realita bahwa mereka lebih bahagia saat berjauhan?

Yang jelas, lonjakan jumlah janda muda pasca Lebaran ini menjadi cerminan kompleksitas dinamika rumah tangga di Indonesia. Mungkin, di masa depan, kita perlu mempertimbangkan untuk menambahkan sesi konseling pernikahan dalam rangkaian tradisi mudik, agar perjalanan pulang kampung tak berakhir dengan perjalanan ke pengadilan agama.

Monitorday.com – Bayangkan sebuah negeri di mana palu hakim tidak lagi menggema sebagai simbol keadilan, melainkan sebagai alat transaksi. Indonesia, dengan segala kebanggaannya sebagai negara hukum, kini dihadapkan pada kenyataan pahit: hukum dapat diperjualbelikan. Kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tannur adalah bukti nyata betapa bobroknya sistem peradilan kita.​

Gregorius Ronald Tannur, terdakwa dalam kasus kematian kekasihnya, Dini Sera Afrianti, seharusnya menghadapi konsekuensi hukum yang setimpal. Namun, kenyataan berkata lain. Ibu Ronald, Meirizka Widjaja, dengan segala daya upaya, berusaha membebaskan anaknya dari jerat hukum. Ia menggandeng pengacara Lisa Rahmat, yang kemudian menjalin komunikasi dengan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar, untuk mencari hakim yang ‘bersedia’ memberikan vonis bebas. Hasilnya? Suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu atau setara Rp 3,6 miliar mengalir ke kantong tiga hakim: Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. ​

Erintuah Damanik, yang menjabat sebagai ketua majelis hakim dalam kasus ini, mengaku sempat ingin mengakhiri hidupnya sebelum akhirnya mengakui perbuatannya. Ia merasa dihantui oleh dosa dan takut kutukan menimpa keluarganya. Dalam sebuah kontemplasi mendalam, Erintuah membaca Alkitab dan menemukan bahwa kejujuran adalah jalan terbaik. Ia pun memutuskan untuk mengakui segalanya demi menghentikan ‘kutukan’ ini agar tidak berlanjut ke anak-cucunya.​

Namun, pengakuan ini tidak serta-merta membersihkan noda hitam yang telah tercoreng di wajah peradilan Indonesia. Sebaliknya, hal ini justru menyingkap tabir betapa dalamnya krisis moral yang melanda institusi penegak hukum kita. Jika hakim, yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan, dapat tergoda oleh uang dan kekuasaan, lalu kepada siapa lagi rakyat harus mencari keadilan?​

Lebih ironis lagi, kasus ini bukanlah yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Berbagai kasus serupa telah mencuat ke permukaan, namun tampaknya belum ada perubahan signifikan dalam sistem peradilan kita. Korupsi telah mengakar begitu dalam, sehingga sulit untuk membedakan antara penegak hukum dan pelanggar hukum.​

Pemerintah memang telah mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki keadaan. Misalnya, Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti kepada puluhan ribu narapidana, termasuk aktivis Papua, sebagai upaya mengatasi overkapasitas penjara dan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang dianggap layak. Namun, apakah langkah-langkah ini cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan?​

Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan sistem hukum yang adil dan bersih dari korupsi. Diperlukan reformasi menyeluruh yang tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga kultural. Pendidikan moral dan etika harus ditanamkan sejak dini, terutama bagi mereka yang bercita-cita menjadi penegak hukum. Selain itu, pengawasan ketat dan sanksi tegas harus diterapkan bagi siapa saja yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya.​

Kasus suap dalam vonis bebas Ronald Tannur adalah alarm keras bagi kita semua. Ini adalah panggilan untuk segera bertindak, untuk tidak lagi menutup mata terhadap kebobrokan yang terjadi di depan kita. Kita tidak boleh membiarkan hukum diperjualbelikan, karena ketika itu terjadi, maka keadilan hanyalah ilusi belaka.​

Saatnya kita bangkit dan menuntut perubahan. Keadilan bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kekayaan atau kekuasaan. Keadilan adalah hak setiap warga negara, dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya tetap murni dan tidak ternoda.

Monitorday.com – Setiap kali kata “gencatan senjata” mencuat dalam diskusi konflik Palestina-Israel, harapan akan perdamaian kembali mengemuka. Namun, harapan itu selalu kandas di tangan Israel, yang berulang kali mengingkari janji dan merancang framing untuk membenarkan agresinya. Seolah menjadi pola yang terus berulang, Israel menerima proposal gencatan senjata hanya untuk kemudian melanggarnya dengan dalih baru.

Sejarah panjang konflik di Gaza mencatat betapa seringnya Israel menandatangani perjanjian gencatan senjata, hanya untuk kemudian membatalkannya. Sejak awal agresi besar-besaran pada Oktober 2023, proposal gencatan senjata kerap disepakati melalui perantara internasional, seperti Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat. Namun, dalam setiap kesepakatan, Israel selalu menemukan celah untuk melanjutkan serangan brutalnya.

Kasus terbaru adalah bagaimana Hamas telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan mediator, sementara Israel menolak dan malah mengajukan proposal balasan. Sikap ini bukan sekadar negosiasi biasa, tetapi strategi yang digunakan untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian dari kebrutalan yang terjadi di Gaza. Israel selalu berhasil membingkai dirinya sebagai pihak yang mencari solusi, padahal faktanya, serangan terus berlanjut tanpa henti.

Sejarah mencatat pola yang sama terjadi di berbagai kesempatan. Setiap kali gencatan senjata mulai berlaku, Israel selalu punya alasan untuk melanggar perjanjian yang telah disepakati. Entah dengan dalih serangan roket dari kelompok militan atau “ancaman baru” yang diklaim tanpa bukti konkret. Pada akhirnya, Israel memanfaatkan gencatan senjata hanya sebagai taktik untuk meredakan tekanan internasional, sebelum kembali melanjutkan agresi dengan intensitas lebih besar.

Selain itu, framing media yang digunakan Israel juga menjadi senjata ampuh untuk membentuk opini global. Israel kerap menggunakan bahasa yang menggiring opini, seperti “operasi kontra-terorisme” atau “hak untuk membela diri,” meskipun serangannya telah menewaskan puluhan ribu warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Dengan dukungan sekutu kuatnya, terutama Amerika Serikat, Israel berhasil mengontrol narasi dan membungkam kritik internasional terhadap pelanggaran hukum perang yang dilakukannya.

Perang propaganda ini bukan sekadar permainan kata, tetapi strategi nyata yang memungkinkan Israel terus melakukan pembantaian tanpa konsekuensi berarti. Setiap laporan korban jiwa atau kehancuran di Gaza dibantah dengan klaim sepihak dari militer Israel, sementara penderitaan warga Palestina semakin memburuk.

Dengan catatan panjang pelanggaran gencatan senjata, sulit untuk percaya bahwa Israel benar-benar menginginkan perdamaian. Setiap langkah negosiasi hanya dimanfaatkan sebagai alat diplomasi kosong untuk memperpanjang kekuasaan dan mendominasi jalur politik di Timur Tengah. Selama dunia masih membiarkan Israel mengendalikan narasi dan menghindari tanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukannya, konflik ini akan terus berulang tanpa akhir yang jelas.

Jika dunia benar-benar peduli terhadap perdamaian di Palestina, sudah saatnya ilusi gencatan senjata ini dibongkar. Israel harus bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, bukan terus diberi ruang untuk menipu masyarakat internasional dengan janji-janji kosong.

Monitorday.com –Energi hijau kini bukan lagi sekadar wacana. Pertamina, melalui subholding Refining and Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), siap menggebrak industri penerbangan dengan produksi bioavtur berbasis minyak jelantah. Uji coba skala besar ini akan dimulai pada kuartal II-2025 di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, dengan target produksi awal mencapai 9.000 barel per hari. Langkah ini menandai era baru bagi penerbangan Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, menegaskan bahwa produksi bioavtur ini adalah solusi tepat bagi maskapai penerbangan yang harus memenuhi standar energi bersih global. Dengan metode coprocessing, minyak jelantah akan dicampur sebanyak tiga persen dalam setiap produksi harian avtur. Artinya, untuk 9.000 barel avtur, dibutuhkan sekitar 270 barel minyak jelantah. Angka ini menunjukkan bahwa limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini bisa menjadi sumber energi bernilai tinggi.

Pertamina tidak sendiri dalam proyek ambisius ini. KPI telah menyiapkan kerja sama strategis dengan berbagai kolektor minyak jelantah guna memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil. Sinergi juga dijalin dengan Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia pasokan minyak jelantah yang akan diolah menjadi bioavtur. Dengan jaringan distribusi yang luas dan pasokan yang terjamin, proyek ini siap berjalan tanpa hambatan berarti.

Langkah Pertamina ini bukan hanya tentang inovasi energi, tetapi juga menjawab tantangan regulasi global. Negara-negara seperti Singapura dan Malaysia sudah lebih dulu mewajibkan maskapai menggunakan bahan bakar berkelanjutan dalam operasional mereka. Dengan kehadiran bioavtur berbasis minyak jelantah ini, maskapai yang transit di Indonesia akan lebih mudah memenuhi regulasi negara tujuan mereka. Hal ini juga membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai hub energi bersih di Asia Tenggara.

Namun, produksi bioavtur ini tidak bisa langsung diterapkan tanpa pengujian ketat. Pertamina akan menjalankan serangkaian uji coba, termasuk uji statis dan uji terbang, guna memastikan kualitas dan performa bahan bakar ini sesuai standar penerbangan internasional. Setiap langkah dipastikan memenuhi regulasi ketat agar bioavtur ini bisa diandalkan dalam operasional penerbangan.

Revolusi energi ini membuka banyak peluang baru, termasuk dalam aspek ekonomi dan lingkungan. Pemanfaatan minyak jelantah yang selama ini menjadi limbah berbahaya bisa diubah menjadi produk bernilai tinggi. Ini bukan hanya mengurangi dampak pencemaran lingkungan, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis baru, mulai dari pengumpulan hingga distribusi bahan baku bioavtur. Selain itu, dengan semakin banyaknya negara yang menerapkan kebijakan energi bersih, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam industri bioavtur global.

Ke depan, Pertamina berencana untuk terus meningkatkan skala produksi bioavtur dan mencari alternatif bahan baku lain yang berkelanjutan. Dengan inovasi ini, Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga bisa menjadi eksportir bioavtur ke pasar internasional.

Revolusi energi hijau telah dimulai. Langkah berani ini menunjukkan bahwa transisi ke energi berkelanjutan bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang siap mengudara. Maskapai, regulator, dan masyarakat kini memiliki alasan lebih kuat untuk mendukung pergeseran menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan.

Monitorday.com – Tidak ada kesuksesan yang datang dalam semalam. Perjalanan Shahid Khan dari seorang pencuci piring hingga menjadi miliarder adalah bukti bahwa mimpi bisa diwujudkan dengan kerja keras, ketekunan, dan strategi yang tepat. Pengusaha muslim asal Amerika Serikat ini adalah inspirasi bagi banyak orang yang ingin menaklukkan dunia bisnis.

Lahir di Lahore, Pakistan, pada 18 Juli 1950, Khan memiliki impian menjadi arsitek. Demi mengejar mimpinya, ia memberanikan diri merantau ke Amerika Serikat pada usia 16 tahun. Namun, kenyataan tak selalu sejalan dengan harapan. Setibanya di Negeri Paman Sam, Khan harus bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran dengan bayaran hanya 1,20 dolar AS per jam. Namun, dengan semangat yang tak tergoyahkan, ia berhasil menyelesaikan studi di University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) dan meraih gelar sarjana teknik industri pada tahun 1971.

Sejak duduk di bangku kuliah, Khan sudah mulai merintis karier di dunia industri. Ia bergabung dengan Flex-N-Gate, sebuah perusahaan suku cadang otomotif, dan terus menunjukkan kemampuannya hingga akhirnya dipercaya menjadi Direktur Teknis. Pada tahun 1980, ia mengambil langkah besar dengan membeli perusahaan tersebut. Dalam waktu kurang dari satu dekade, ia berhasil mengubah Flex-N-Gate menjadi satu-satunya pemasok suku cadang Toyota di Amerika Serikat, menjadikannya salah satu pengusaha paling sukses di industri otomotif.

Keberhasilan di sektor otomotif tidak membuatnya cepat puas. Khan memahami bahwa diversifikasi bisnis adalah kunci untuk mempertahankan kesuksesan. Maka, pada 2011, ia mengakuisisi Jacksonville Jaguars, sebuah tim American Football yang berlaga di National Football League (NFL). Dua tahun kemudian, ia melanjutkan ekspansinya di dunia olahraga dengan membeli klub sepak bola Fulham di Inggris. Investasinya di dunia olahraga semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pebisnis paling berpengaruh di dunia.

Di luar bisnis, Khan dikenal sebagai sosok yang setia pada keluarga. Ia menikah dengan Ann Khan, kekasihnya sejak kuliah, pada tahun 1977. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak, Tony dan Shanna. Saat ini, keluarga Khan menetap di Naples, Florida, menikmati hasil kerja keras yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Menurut Forbes, kekayaan bersih Shahid Khan kini mencapai 12,2 miliar dolar AS atau sekitar 195 triliun rupiah, menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia dengan peringkat ke-162. Kesuksesan ini tidak diraihnya secara instan, tetapi melalui proses panjang yang penuh dengan tantangan. Perjalanan hidupnya mengajarkan bahwa kerja keras, visi yang jelas, dan keberanian mengambil risiko adalah faktor utama dalam meraih kesuksesan.

Kisah Shahid Khan membuktikan bahwa siapa pun, tanpa memandang latar belakang, dapat mencapai puncak kesuksesan jika memiliki tekad yang kuat. Dari mencuci piring hingga menjadi pemilik perusahaan otomotif raksasa dan klub olahraga elite, ia adalah contoh nyata bahwa batasan hanya ada di dalam pikiran kita. Inspirasi dari Shahid Khan bukan hanya tentang kesuksesan finansial, tetapi juga tentang semangat pantang menyerah dalam mengejar impian.

Monitorday.com – Mudik di Indonesia itu bukan sekadar tradisi, tapi uji nyali tingkat dunia. Ketahanan fisik, mental, serta kreativitas dalam menyusun barang di atas motor adalah skill yang tak bisa dipelajari di bangku sekolah. Dari tahun ke tahun, jalan tol yang katanya solusi justru ikut merayakan macet bersama jutaan pemudik. Dan kini, di tengah kebuntuan transportasi, muncullah sosok penyelamat tak terduga: Vladimir Putin. Loh kosa bisa?

Konon, Presiden Rusia ini tak tahan melihat pemotor Indonesia berjuang melawan macet. Empat penumpang di atas satu motor plus tumpukan barang yang lebih tinggi dari menara Eiffel miniatur memang sesuatu yang tak ada duanya. Jika negara lain mengirim kapal induk untuk membantu, Putin malah ingin mengirim kapal selam supersonik! Logikanya sederhana, jika darat macet dan udara penuh pesawat delay, maka laut dan bawahnya adalah harapan terakhir.

Tentu, ide Putin ini bisa jadi solusi anti-mainstream bagi pemudik. Bayangkan, para pemotor dengan muatan maksimal bisa menyelam melewati kemacetan dengan kecepatan supersonik. Bukan hanya lebih cepat, pemudik juga tak perlu lagi berjibaku dengan teriknya matahari atau hujan deras. Bisa langsung nyelam, muncul di kampung halaman, dan disambut keluarga dengan tumpukan ketupat yang masih hangat.

Namun, sebelum kapal selam supersonik beroperasi, ada hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, bagaimana teknis memasukkan motor ke dalam kapal selam? Haruskah ada palka khusus untuk pemotor dengan bambu penyangga barang bawaan? Kedua, apakah pemudik harus punya sertifikat menyelam sebelum naik? Jangan sampai di tengah perjalanan, ada yang panik lalu membuka jendela kapal selam!

Di sisi lain, jika rencana ini berhasil, Putin akan semakin dicintai pemudik Indonesia. Bisa jadi, di musim mudik berikutnya, poster Putin akan lebih banyak menghiasi truk-truk di Indonesia, dengan nada satrikal ” Gimana Jika tukaran Presiden”.

Bahkan, bukan tak mungkin, para pemudik akan mengganti klakson motor mereka dengan suara khas Putin “Uraaaaa, Uraaaaaaa,”.

Namun, tak semua pihak setuju dengan ide cemerlang ini. Pejabat Indonesia bisa merasa tersaingi, karena selama ini hanya mereka yang bisa melawan macet dengan mudah—entah dengan pengawalan, valet rider, atau kalau kepepet, pura-pura jadi ambulans. Jika kapal selam Putin benar-benar beroperasi, bisa jadi para pejabat harus mencari cara baru agar tetap eksklusif. Misalnya, pindah ke kendaraan luar angkasa agar bisa langsung teleportasi ke rumah masing-masing.

Di balik humor ini, ada realitas yang perlu digarisbawahi: sistem transportasi kita memang tak pernah benar-benar tuntas mengatasi mudik. Setiap tahun, pemudik masih harus menghadapi kemacetan yang sama, jalan tol yang justru jadi lautan kendaraan, serta aturan lalu lintas yang sekadar wacana. Putin mungkin hanya bercanda (atau tidak?), tapi idenya menggambarkan betapa lucu sekaligus mirisnya kondisi mudik kita.

Maka, jika kapal selam Putin akhirnya batal beroperasi, pemudik Indonesia harus tetap kreatif. Siapkan fisik, mental, dan jangan lupa bawa camilan super banyak. Karena di negeri ini, mudik bukan sekadar perjalanan pulang—ini adalah petualangan epik yang bisa mengalahkan cerita superhero manapun!

Monitorday.com – Coba bayangkan, saat jutaan pemudik bersiap mengarungi pulang kampung, tiba-tiba terdengar kabar mengejutkan: Presiden Donald Trump akan mengirim “kepala induk” untuk membantu Mudik Lebaran 2025 di Indonesia.

Kepala induk? Apa itu, ayam petelur raksasa? Atau mungkin kepala negara cadangan? Tidak ada yang tahu pasti, karena pernyataan ini jelas-jelas hanya ilusi dan guyonan. Tapi, justru di situlah letak keasyikannya. Bisa-bisanya, Trump yang sedang sibuk dengan segala urusan dalam negerinya, kepikiran mau ngurusin mudik di Indonesia? Ini seperti berharap badut sirkus jadi navigator Formula 1, seru tapi absurd.

Namun, jangan salah, isu ini menjadi cermin kocak betapa “ajaibnya” tradisi mudik kita. Setiap tahun, jalan tol yang katanya bebas hambatan itu malah penuh dengan hambatan, mulai dari mobil mogok, truk parkir sembarangan, sampai manusia-manusia super yang nekat putar balik lawan arah. Jalan tol berubah jadi panggung sandiwara raksasa, tempat drama kemacetan dan komedi kehidupan dipentaskan tanpa henti. Semua pemudik sudah hafal, tapi tetap saja, setiap tahun mereka rela ikut dalam “festival macet” yang entah kenapa terasa wajib.

Lucunya lagi, selalu ada yang berharap mudik tahun ini lebih lancar. Menteri, polisi, sampai tukang cilok di pinggir jalan ikut optimis. Tapi faktanya? Setiap Lebaran, kemacetan justru seperti mendapat promosi jabatan: makin tinggi pangkatnya, makin parah macetnya. Jalan tol yang dibanggakan itu akhirnya berubah fungsi, bukan lagi jalur cepat, tapi ruang tunggu raksasa. Bedanya, kalau di bandara ada ruang tunggu dengan AC dan kursi empuk, di tol hanya ada panas, klakson yang tak pernah berhenti, dan aroma bumbu rendang dari bekal pemudik yang mulai menggoda.

Nah, di sinilah sesungguhnya letak keunikan Indonesia. Alih-alih marah atau kapok, pemudik justru menjadikan macet sebagai bagian dari perjalanan. Ada yang buka tikar di bahu jalan, bakar jagung, main kartu, sampai karaoke bareng dari mobil ke mobil. Bisa dibilang, hanya di Indonesia kemacetan tol menjadi ajang silaturahmi dadakan yang tak dirancang, tapi dinikmati.

Jika Donald Trump betulan datang dan melihat langsung pemandangan ini, mungkin dia akan mengeluarkan kebijakan baru: mengakui tol Indonesia sebagai World Heritage Site atas nama “kemacetan abadi yang penuh kehangatan”. Siapa tahu? Tapi ya, tentu saja ini hanya khayalan. Amerika tak akan pernah serius mengurus mudik kita, karena sejatinya, hanya orang Indonesia yang mengerti cara menikmati macet, dengan sabar dan tetap tersenyum, sambil nyengir menertawakan nasibnya sendiri.

Maka dari itu, mau Trump kirim kepala induk atau kepala negara sekalipun, selama budaya mudik masih melekat kuat, dan sistem transportasi kita belum bertransformasi total, kemacetan akan tetap menjadi tradisi tahunan yang tak bisa dihindari. Tapi itulah Indonesia, negara dengan rakyat paling tabah dan paling kreatif dalam menghadapi cobaan, termasuk cobaan bernama mudik.

Jadi, selamat mudik, nikmati macetnya, karena siapa tahu di tengah kemacetan, justru kamu menemukan cerita unik yang bisa diceritakan nanti saat Lebaran.

Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah anggarannya terkena efisiensi sebesar Rp200 miliar. Namun, kabar baiknya, pada September mendatang, pemerintah menjanjikan tambahan Rp100 triliun. Sebuah lonjakan dana yang luar biasa besar, tapi benarkah ini solusi atau justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan?

Tidak dapat disangkal, MBG adalah program ambisius yang diharapkan dapat menanggulangi masalah gizi di Indonesia. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025, program ini diharapkan menjadi game changer dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Apalagi, menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana, perputaran ekonomi dari MBG bisa memberikan dampak positif ke berbagai sektor, terutama pertanian dan peternakan. Dengan kebutuhan harian yang luar biasa—dari 200 kilogram beras hingga 3.000 telur—MBG berpotensi menjadi stimulus ekonomi bagi para petani dan peternak lokal.

Namun, di balik optimisme itu, ada banyak tanda tanya besar. Efisiensi anggaran sebesar Rp200 miliar mungkin terlihat kecil dibandingkan tambahan Rp100 triliun yang dijanjikan. Namun, apakah anggaran yang membengkak ini benar-benar akan terserap dengan efektif?

Bagaimana dengan sistem pengawasan agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dana? Jangan lupa, program dengan alokasi dana sebesar ini selalu berisiko mengalami korupsi atau ketidakefisienan.

Selain itu, ada tantangan logistik yang harus diperhitungkan. Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai puluhan juta orang, distribusi makanan bergizi secara merata bukanlah hal mudah. Infrastruktur di daerah terpencil masih menjadi masalah, dan ancaman bencana seperti banjir—seperti yang terjadi di Jabodetabek—menambah kompleksitas eksekusi program ini.

Pemerintah memang berencana merelokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke lokasi yang lebih aman, tetapi apakah itu cukup untuk menjamin keberlanjutan program?

Dari segi ekonomi, dana sebesar Rp1,2 triliun per hari untuk MBG memang menggiurkan. Tetapi, pertanyaan besar lainnya adalah: dari mana sumber dana ini? Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyatakan bahwa anggaran MBG akan disiapkan, tetapi apakah ini berarti peningkatan pajak, pemotongan anggaran dari sektor lain, atau bahkan utang baru? Masyarakat perlu transparansi penuh tentang bagaimana uang sebesar ini akan dikelola tanpa mengorbankan sektor lain yang juga krusial seperti pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, ada kelompok yang melihat MBG sebagai langkah progresif. Jika benar-benar terealisasi dengan baik, ini bisa menjadi lompatan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Masalah gizi buruk dan stunting masih menghantui negeri ini, dan MBG bisa menjadi solusi konkret untuk mengatasinya. Apalagi, jika eksekusinya melibatkan petani dan peternak lokal, dampaknya bisa lebih luas dari sekadar pemberian makanan gratis—yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tetapi, kritik tetap perlu disuarakan. Tidak sedikit yang khawatir bahwa program ini lebih bersifat populis ketimbang substansial. Apakah program ini akan berjalan dengan efektif dalam jangka panjang, atau hanya akan menjadi proyek mercusuar yang perlahan redup akibat ketidaksiapan manajemen?

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama, agar MBG tidak menjadi proyek yang menghambur-hamburkan uang rakyat tanpa hasil nyata.

Jadi, MBG ini solusi atau ilusi? Jawabannya bergantung pada bagaimana pemerintah memastikan program ini berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. Karena pada akhirnya, niat baik saja tidak cukup—harus ada eksekusi yang benar-benar berpihak pada rakyat.