Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melaksanakan hilirisasi di lokasi modeling penangkapan ikan terukur (PIT) di Tual, Maluku. Kebijakan PIT mengintegrasikan hulu (penangkapan) dengan hilir (pengolahan dan pemasaran) guna menumbuhkan ekonomi di wilayah produsen melalui efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, menjaga mutu hasil tangkapan, penanganan dan pengolahan produk, serta distribusi dan pemasaran.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo menjelaskan, upaya integrasi hulu-hilir perikanan di lokasi modeling PIT diharapkan memberikan efek ganda (multiplier effect) untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Per Juni 2024, telah dilakukan pengiriman ikan (dari Tual) ke Pulau Jawa 30,6 ton atau setara dua kontainer berupa ikan layang dan deho.

Berdasarkan hasil pengecekan mutu, produk yang dikirim itu didominasi grade A (46,67%) dan grade B (45,62%), yang pecah perut (PP) hanya 7,71%. Hal itu menunjukkan mutu ikan berproses lebih baik dibanding ketika nelayan langsung mendaratkan ke Pulau Jawa, yakni yang pecah perut/rusak dapat mencapai lebih dari 30%. “Sesuai tugas dan fungsi, kami (PDSPKP) menginisiasi penguatan hilirisasi dan penguatan daya saing dalam implementasi modeling PIT,” kata Budi.

Dalam keterangan yang dikutip Selasa (09/07/2024), Budi menjelaskan, peningkatan kualitas ikan tersebut dipengaruhi jarak, waktu, dan sarpras pendingin dalam pengangkutan. Karenanya, sejak peresmian modeling PIT, KKP melakukan sejumlah upaya seperti memberikan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan bagi para nelayan terkait cara penangkapan dan penanganan ikan yang baik di atas kapal.

Khusus Ditjen PDSPKP, Budi memastikan jajarannya telah melaksanakan fasilitasi kerja sama antara pemilik ikan (nelayan) dengan pemilik tempat penyimpanan (cold storage) dan Unit Pengolahan Ikan (UPI). Kemudian, fasilitasi kerja sama dengan penyedia kapal angkut atau penyedia layanan jasa logistik khususnya shiping line dan container provider, serta konsolidasi muatan sesuai kapasitas yang dibutuhkan agar dapat dibawa dari Tual ke wilayah industri dan konsumen di Pulau Jawa atau langsung menuju pasar ekspor.

Dari sisi pemasaran, PDSPKP juga mengupayakan pemenuhan persyaratan guna mendapat akses pasar melalui promosi dan temu bisnis dengan para buyers di negara tujuan ekspor. “Dalam pemodelan PIT Tual telah dibangun kemitraan antara nelayan, pengolah, dan pembeli ikan dengan mekanisme business to business. Contoh, ikan yang keluar dari Tual dikirim ke Surabaya atau Jakarta dan dipastikan telah ada pembelinya,” tutur dia.

Upaya lain yang juga terus dilakukan KKP adalah pelaksanaan bimtek cara pengolahan yang baik dan penanganan mutu ikan bagi UPI, termasuk peningkatan kompetensi para pegawai lokal agar UPI memiliki SKP dan HACCP. Hal ini akan memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan atas mutu dan keamanan pangannya sesuai standar pasar domestik maupun ekspor. “Intinya kita bergerak seiringan dan terus berupaya agar modeling PIT di zona III ini bisa berjalan optimal,” tandas Budi.

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menjadikan Kota Tual dan Kepulauan Aru di Maluku sebagai lokasi modeling PIT. Pelaksanaan kebijakan ini menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis perikanan hulu hilir.