Presiden Joko Widodo (Jokowi) merencanakan peningkatan anggaran signifikan untuk sektor pendidikan dengan tujuan memperkuat riset dan meningkatkan persentase penduduk Indonesia yang memiliki gelar S2 dan S3, yang saat ini masih tergolong rendah.

Pada acara pembukaan Konvensi Kampus ke-29 dan Pertemuan Tahunan ke-25 Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/1), Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa persentase penduduk dengan pendidikan S2 dan S3 di Indonesia hanya mencapai 0,4%. Sementara itu, negara-negara tetangga sudah mencapai 2,43%, dan negara maju bahkan mencapai 9,8%.

“Ini jauh sekali. Saya minggu ini rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis. Karena ini kejauhan sekali,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam konteks riset, Presiden Jokowi berencana untuk memerintahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai koordinator penelitian, bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan tujuan merancang kebutuhan riset untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci keberhasilan terletak pada perguruan tinggi, bukan hanya pada BRIN. “Meskipun BRIN dapat menjadi koordinator, peran perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan harus diperkuat,” katanya.

Artinya, anggaran untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang dipimpin oleh Nadiem Makarim akan mengalami peningkatan.

“Tidak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan ganti presiden. Dimulai dulu yang gede, jadi presiden akan datang mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, 02, atau 03, tapi dimulai dulu,” katanya.

Presiden juga menyadari bahwa semua upaya ini memerlukan biaya di tengah keterbatasan fiskal negara. Dia menekankan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci kesuksesan, dan pembiayaan harus dicari tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga dari dana abadi, termasuk menghubungkan dengan industri.

“APBN untuk pendidikan tahun 2009-2024 mencapai Rp6.400 triliun. Dana abadi LPDP, saat dibuka Rp1 triliun, di 2023 mencapai Rp139 triliun. Jumlah penerima beasiswa meningkat tujuh kali lipat. Tapi masih jauh dan kurang. Perlu ditingkatkan 5 kali lipat,” ucap Presiden Jokowi.

Kepala negara juga mengajak perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi guna menghasilkan solusi demi kemajuan negara Indonesia.