Monitorday.com – Langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi kejutan yang mengguncang panggung kebijakan nasional. Di tengah narasi efisiensi dan pemangkasan anggaran, tiba-tiba muncul Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang memerintahkan percepatan pembentukan koperasi skala nasional ini. Energi politik langsung tersedot ke satu pertanyaan mendasar: dari mana semua ini akan didanai?

Dalam Inpres yang diteken pada 27 Maret 2025 tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyediakan dana modal awal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Tak hanya itu, pendanaan juga disebut akan ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, bahkan sumber lain yang “sah dan tidak mengikat”. Skema pendanaan ini membuka ruang multitafsir, termasuk kekhawatiran soal transparansi dan potensi tumpang tindih fiskal antara pusat dan daerah.

Publik pun sontak menaruh perhatian. Di saat pemerintah tengah menyisir pos-pos anggaran untuk efisiensi—termasuk pengurangan subsidi, penundaan sejumlah proyek infrastruktur, hingga pembatasan perjalanan dinas—keputusan untuk membiayai program raksasa koperasi tampak bagai paradoks. Apalagi, belum ada rincian angka konkret tentang berapa nominal total yang dibutuhkan untuk 80 ribu koperasi. Jika masing-masing koperasi hanya diberi modal awal Rp100 juta, maka negara harus menggelontorkan setidaknya Rp8 triliun.

Nada kritis pun bermunculan dari sejumlah pengamat kebijakan fiskal. Mereka mempertanyakan prioritas negara di tengah tantangan defisit dan tekanan ekonomi global. “Program koperasi itu baik, tetapi konteks fiskalnya harus tepat. Jangan sampai semangat pemberdayaan menutupi ketidakjelasan sumber pendanaan,” ujar seorang ekonom dari lembaga riset independen di Jakarta. Kekhawatiran juga muncul dari daerah. Beberapa kepala desa mulai gelisah bila dana desa yang selama ini difokuskan untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik tiba-tiba harus dialihkan demi pembentukan koperasi yang belum tentu siap dikelola secara profesional.

Meski begitu, semangat program ini juga tak bisa diabaikan. Presiden Prabowo ingin membangkitkan ekonomi rakyat dari akar rumput melalui koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa. Ia bahkan memerintahkan seluruh menteri dan kepala daerah untuk bersinergi aktif. Kopdes Merah Putih tak hanya diminta terbentuk cepat, tapi juga diwajibkan memberi laporan berkala ke Presiden—sebuah tanda bahwa Prabowo akan mengawasi langsung proyek ini.

Secara ide, koperasi sebagai institusi ekonomi gotong royong memang menjanjikan kemandirian ekonomi. Namun tantangan implementasi di lapangan bukan perkara ringan. Banyak koperasi desa sebelumnya mati suri akibat lemahnya manajemen, intervensi politik lokal, dan minimnya pengawasan. Tanpa pelatihan, tata kelola yang kuat, dan sistem audit transparan, Kopdes Merah Putih bisa jadi hanya label tanpa nyawa.

Yang tak kalah penting: komunikasi publik dan transparansi pendanaan. Rakyat berhak tahu bagaimana program ini akan berjalan, siapa yang mengelola, dan bagaimana dampaknya di tengah gelombang efisiensi anggaran nasional. Jika dana miliaran dialihkan dari program prioritas tanpa pengawasan ketat, maka bukan pemberdayaan yang muncul, melainkan potensi pemborosan sistemik.

Program ini adalah taruhan besar. Bila berhasil, Kopdes Merah Putih bisa jadi revolusi ekonomi desa. Tapi bila gagal, bisa menjadi monumen ambisi yang tumbang di tengah jalan.

Monitorday.com – Semangat membara mulai terasa di tubuh Indonesian Traditional Karate Federation (INATKF). Menyambut Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar pada 5-11 Juli 2025 mendatang, organisasi ini bergerak cepat, tak hanya sekadar menjadi peserta, tetapi juga sebagai representasi budaya, sportivitas, dan prestasi.

Ketua Umum INATKF, Dr. Muhammad Muchlas Rowi, menunjukkan komitmennya dengan menugaskan Urip Indrajaya, SIP dan Yudi Indraputra, ST untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional FORNAS yang akan berlangsung pada Minggu, 13 April 2025, di Hotel Sunwood Arianz, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Penunjukan ini bukan sembarang formalitas. Ini adalah langkah awal strategis untuk memastikan bahwa setiap detail partisipasi INATKF dalam ajang nasional ini berjalan optimal dan terarah.

“FORNAS adalah panggung penting bagi penggiat olahraga rekreasi, dan INATKF harus hadir sebagai kekuatan yang diperhitungkan,” ujar Dr. Muchlas penuh keyakinan.

Dengan rencana lebih dari 15.000 peserta yang akan meramaikan FORNAS VIII, peluang untuk unjuk eksistensi dan prestasi semakin terbuka lebar.

FORNAS bukan sekadar festival. Ia telah menjelma menjadi titik temu antar komunitas olahraga rekreasi dari seluruh penjuru negeri. Dalam semangat kebersamaan, kreativitas, dan kearifan lokal, ajang ini menjadi wahana vital untuk memperkuat jaringan dan eksistensi organisasi, termasuk bagi INATKF yang selama ini konsisten mengembangkan olahraga karate tradisional Indonesia sebagai warisan budaya yang hidup.

Urgensi keikutsertaan INATKF di FORNAS tak bisa dipandang sebelah mata. Di sinilah para atlet tradisional memiliki ruang legal dan sah untuk tampil, berkompetisi, dan dikenal luas oleh masyarakat. Bagi banyak atlet INATKF, FORNAS bukan hanya tentang medali—ini tentang mengibarkan panji identitas, menunjukkan bahwa karate tradisional memiliki tempat terhormat di pentas nasional. Inilah panggung yang menyatukan semangat rekreasi dan pengabdian terhadap seni bela diri yang sarat nilai budaya.

Sekretaris Jenderal INATKF, Bactiar Effendy, juga tak tinggal diam. Ia secara aktif mendorong seluruh pengurus daerah untuk mempersiapkan diri dan mengirimkan delegasi terbaiknya.

“Kami ingin melihat keterlibatan penuh dari semua wilayah.” ungkapnya.

Energi ini terus mengalir dari pusat hingga ke daerah. Di berbagai kota, persiapan mulai digiatkan. Latihan ditingkatkan, seleksi atlet digelar, dan semangat berpartisipasi semakin menguat. INATKF tampak ingin memastikan bahwa keikutsertaan mereka bukan hanya sebagai penggembira, melainkan sebagai kontingen solid yang siap mengharumkan nama organisasi.

Lebih dari itu, partisipasi di FORNAS juga menjadi media strategis untuk mendorong regenerasi atlet. Anak-anak muda bisa belajar langsung dari para seniornya, menyaksikan semangat bertanding yang dibalut etika dan nilai-nilai luhur karate tradisional.

Momentum ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan dan menanamkan filosofi karate kepada generasi baru dalam atmosfer yang menyenangkan, non-kompetitif, namun tetap kompeten.

INATKF, dengan segala dinamikanya, kini melangkah pasti menuju FORNAS VIII. Tak hanya membawa gerakan tubuh, tetapi juga semangat, nilai, dan harapan besar.

Jika semua elemen bekerja serempak, maka bukan tak mungkin FORNAS menjadi batu loncatan penting menuju pencapaian nasional dan internasional. Satu hal yang pasti: INATKF datang bukan sekadar hadir, tapi untuk bersinar.

Monitorday.com – Langit biru NTB tampak lebih cerah tahun ini. Udara di sekitar Lombok dan Sumbawa mulai berdenyut dengan semangat yang berbeda—semangat menyambut ribuan tamu dari seluruh penjuru negeri. Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII bakal digelar, dan NTB bersiap tampil total, bukan hanya sebagai tuan rumah, tapi juga sebagai pusat energi baru bagi kebangkitan ekonomi lokal dan unjuk pesona budaya yang memesona.

Target kunjungan mencapai 15.000 peserta bukan angka biasa. Ini berarti ribuan kamar hotel terisi, warung makan berderet ramai, transportasi lokal bergeliat, dan pelaku UMKM bersorak karena peluang usaha datang menghampiri. Fornas VIII bukan sekadar kompetisi olahraga rekreasi, tetapi juga momentum emas membangun perputaran uang yang masif. Geliat ekonomi mulai terasa sejak persiapan, dari pencetakan merchandise hingga pelatihan relawan. Semua sektor dilibatkan. Semua masyarakat dihidupkan.

“Fornas harus menjadi ajang pemersatu budaya NTB,” tegas Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Ucapannya bukan seremonial belaka. Ia menginginkan harmoni dua pulau utama—Lombok dan Sumbawa—tampak nyata dalam setiap sisi acara. Dari penampilan seni tradisional hingga kuliner khas, semua harus menggambarkan kekayaan dan keragaman yang menyatu dalam semangat ber-NTB.

Lebih dari sekadar perayaan, Fornas VIII adalah mesin sosial yang menggerakkan banyak hal. Ajang ini menciptakan ribuan lapangan kerja sementara, mulai dari panitia, pelaku seni, penjaja makanan, hingga pengrajin suvenir. Di balik panggung-panggung pertunjukan dan arena lomba, ada denyut kehidupan ekonomi yang terus berputar.

Pemerintah provinsi pun bergerak cepat. Kepanitiaan segera dibentuk, lengkap dengan struktur ganda untuk bendahara—satu dari APBD, satu lagi dari sponsor. Semua disiapkan dengan matang agar pelaksanaan Fornas tidak hanya meriah, tetapi juga akuntabel dan profesional. Ini bukan hanya soal pesta olahraga, tapi juga manajemen besar yang jadi contoh sinergi antarlembaga.

Tagline “Kalah Menang Semua Senang” bukan hanya slogan, melainkan filosofi. Bahwa semangat rekreasi adalah tentang kebersamaan, kesenangan, dan inklusivitas. Di sini, tidak ada kasta atlet profesional, yang ada hanya warga Indonesia yang ingin bergerak, berkeringat, dan berbahagia bersama.

NTB tahu benar, bahwa satu event nasional bisa mengubah citra daerah. Fornas VIII adalah panggung besar untuk menunjukkan bahwa NTB tak hanya punya pantai indah dan gunung megah, tapi juga masyarakat yang siap menyambut dunia. Dari bandara hingga pelosok desa, wajah-wajah ramah akan menyapa dengan penuh kebanggaan.

Mantan Bupati Bima dua periode ini pun memastikan semua OPD terkait bekerja maksimal. Tidak boleh ada yang tertinggal, karena Fornas adalah wajah NTB di mata Indonesia. Semua elemen masyarakat diajak bersinergi—dari birokrasi hingga pemuda desa. Semua punya peran, semua punya panggung.

Fornas VIII bukan hanya tentang berlari dan melompat, tetapi tentang bergerak bersama menuju NTB yang lebih bersinar. Satu festival, seribu peluang. Dan NTB siap mengambil semuanya.

Monitorday.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno atau yang lebih dikenal sebagai Dave Laksono, menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam merespons dinamika geopolitik global, khususnya konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.

Menurut Dave, Prabowo menunjukkan pemahaman mendalam terhadap situasi internasional yang kompleks. Kunjungan Prabowo ke sejumlah negara di Timur Tengah dinilainya sebagai strategi diplomatik yang inovatif dan penuh terobosan.

“Presiden Prabowo sangat paham dan mengerti akan geopolitik dunia. Situasi di Timur Tengah, khususnya konflik di Gaza, memerlukan pendekatan yang tidak biasa, bahkan secara pribadi,” ujar Dave, Senin (14/4/2025).

Dave menegaskan bahwa tur diplomatik Prabowo tidak hanya bertujuan memperkuat hubungan bilateral, namun juga membuka jalur kerja sama konkret, termasuk investasi dan peran aktif Indonesia dalam mencari solusi damai.

“Beliau melakukan inisiatif untuk pendekatan langsung dengan negara-negara terkait guna mencari atau menciptakan solusi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Ini demi tercapainya perdamaian global, terutama untuk rakyat Gaza dan Timur Tengah secara umum,” jelasnya.

Langkah diplomatik tersebut, kata Dave, menegaskan posisi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai negara yang aktif dalam percaturan global, bukan sekadar penonton. Upaya ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai jembatan perdamaian di tengah ketegangan geopolitik dunia.

Monitorday.com – Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, secara resmi meluncurkan Buku Panduan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SMP Negeri 41 Jakarta.

Gerakan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membentuk generasi yang unggul dan berkarakter.

Dalam peluncuran yang berlangsung pada Senin (14/4/2025), Mendikdasmen menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya soal akademik, tetapi juga soal pembentukan pribadi yang utuh—cerdas, sehat, berakhlak mulia, dan berdedikasi pada bangsa.

“Gerakan ini adalah bagian dari kebijakan strategis Kementerian Pendidikan untuk mencetak anak-anak Indonesia yang hebat secara menyeluruh, yang kelak akan menjadi calon pemimpin Indonesia Emas 2045,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya.

Buku panduan ini dirancang untuk diterapkan melalui empat pilar utama yang dikenal dengan nama Catur Pusat Pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

Dalam hal ini, guru dan tenaga kependidikan menjadi motor penggerak di sekolah, sementara orang tua diminta aktif membentuk kebiasaan anak di rumah. Lingkungan sosial yang mendukung dan peran media juga sangat penting dalam menyebarkan pesan positif.

“Gerakan ini bertujuan untuk membangun budaya belajar yang sehat dan konstruktif serta memperkuat karakter anak Indonesia dari berbagai sisi,” tambah Abdul Mu’ti.

SMP Negeri 41 Jakarta, yang menjadi percontohan gerakan ini, telah mengintegrasikan kebiasaan positif ke dalam kegiatan harian siswa, seperti budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), ibadah pagi, upacara, hingga program “Pagi Ceria”.

Kepala sekolah Metrin Evivi menjelaskan bahwa pihak sekolah juga melibatkan orang tua sejak awal semester untuk memastikan nilai-nilai positif ini diterapkan baik di sekolah maupun di rumah.

“Kami ingin anak-anak terbiasa dengan nilai-nilai positif ini, baik di sekolah maupun di rumah,” kata Metrin.

Salah satu siswi, Jasmin Bintang Maharani, mengaku merasakan dampak positif dari kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Ia merasa lebih nyaman, senang, dan mudah menjalin pertemanan berkat kebiasaan yang dibudayakan.

Buku panduan ini tersedia untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, dan juga disiapkan edisi khusus bagi orang tua. Buku ini bisa diakses secara gratis melalui laman resmi: cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/gerakan7kebiasaan.

Peluncuran ini merupakan langkah konkret Kementerian Pendidikan dalam menanamkan karakter sejak dini dan memperkuat kolaborasi antara semua elemen pendidikan demi masa depan Indonesia yang lebih cerah dan beradab.

Monitorday.com – Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk kembali menerapkan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mulai tahun ajaran 2025/2026 mendapat sambutan positif dari kalangan guru dan praktisi pendidikan.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menilai kebijakan ini sebagai langkah penting dalam membantu siswa mendalami bidang ilmu sesuai dengan minat dan potensi mereka.

“Jika siswa tidak memahami dasar ilmu dengan baik, maka sulit bagi mereka memilih peminatan secara tepat. Penjurusan membantu mereka menjadi ahli di bidang yang sesuai dengan minatnya,” ujar Unifah dalam keterangan resminya, Senin (14/4/2025).

Senada dengan itu, praktisi pendidikan Heriyanto menyatakan bahwa penghapusan sistem penjurusan sebelumnya kurang efektif diterapkan di lapangan. Menurutnya, banyak siswa kesulitan menentukan arah karier sejak dini, yang berdampak pada pemilihan mata pelajaran.

“Misalnya, siswa kelas XI awal ingin jadi dokter lalu ambil biologi dan kimia. Tapi saat kelas XII berubah ingin jadi insinyur, padahal ia tidak ambil fisika sebelumnya. Ini sering jadi masalah,” jelas Heriyanto.

Ia juga mengkritisi ketidaksesuaian kurikulum SMA dengan kebutuhan perguruan tinggi, di mana beberapa mata kuliah dasar seperti fisika, kimia, dan biologi tetap menjadi syarat, meskipun tidak semua jurusan mahasiswa membutuhkannya secara langsung.

Dukungan serupa disampaikan Ignasius Sudaryanto, guru Geografi di SMA Pangudi Luhur II Servasius, Bekasi. Menurutnya, penjurusan justru mempermudah pengelolaan sumber daya guru di sekolah.

“Selama ini guru kesulitan membagi jam mengajar karena tidak semua mata pelajaran dipilih siswa. Ini berpengaruh ke tunjangan profesi. Kalau kembali ke sistem jurusan, siswa bisa lebih fokus, dan sekolah bisa lebih mudah mengatur beban kerja guru,” tuturnya.

Ignasius juga menambahkan bahwa banyak siswa kebingungan memilih mata pelajaran karena tidak memiliki panduan yang jelas, yang akhirnya berdampak pada kesiapan mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Dengan dukungan dari para pendidik, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan menengah.

Diharapkan, penerapan kembali sistem penjurusan akan menciptakan proses belajar yang lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan siswa.

Kemendikdasmen merencanakan kebijakan ini akan mulai diberlakukan secara nasional pada tahun ajaran 2025/2026, sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pendidikan yang adaptif dan berorientasi masa depan.

Monitorday.com – Pada malam yang dipenuhi kecemasan dan harapan, lebih dari 250 mantan pejabat Mossad memecah keheningan dengan satu pernyataan keras dan jernih—saatnya perang di Gaza dihentikan. Mereka bukanlah suara sembarangan. Di balik petisi yang dirilis Minggu malam waktu setempat itu, berdiri tokoh-tokoh besar dunia intelijen Israel—Danny Yatom, Ephraim Halevy, dan Tamir Pardo. Tiga nama yang pernah mengendalikan mesin mata dan telinga Israel, kini bersatu dalam satu nada: demi kemanusiaan, demi sandera, hentikan pertumpahan darah.

Langkah ini bukan sekadar petisi, tapi sebuah isyarat pergeseran serius dalam tubuh keamanan Israel sendiri. Ketika suara-suara kritis muncul dari luar, itu hal biasa. Tapi saat nada-nada keberatan datang dari inti sistem pertahanan yang biasanya diam dan solid, dunia harus memperhatikan.

Petisi tersebut merupakan bagian dari gelombang penolakan yang semakin deras. Sejak Kamis lalu, setidaknya enam petisi lain disuarakan oleh kelompok militer—prajurit cadangan, perwira veteran, hingga dokter militer yang masih aktif bertugas. Suatu solidaritas baru muncul, yang tak lagi membedakan antara medan tempur dan meja intelijen. Semua bersatu dalam satu kepentingan: keselamatan para sandera yang ditahan oleh Hamas.

Gail Shorsh, mantan perwira senior Mossad yang memprakarsai surat tersebut, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari tekanan ini bukan untuk melemahkan pemerintah, tapi menyadarkan bahwa kekerasan tak selalu menghasilkan keamanan. Sebaliknya, semakin lama agresi berlangsung, semakin terancam nyawa para sandera.

Desakan ini juga menyentil narasi lama tentang kekuatan dan pertahanan. Di tengah dominasi kekuatan militer, muncul suara dari para mantan penjaga rahasia negara yang mengingatkan bahwa kekuatan sejati juga datang dari keberanian untuk mundur demi menyelamatkan nyawa. Ini bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang mengelola konflik.

Apa yang membuat petisi ini terasa berbeda adalah bobot moralnya. Mereka bukan aktivis biasa. Mereka adalah orang-orang yang pernah berada di garis terdepan membentuk strategi keamanan nasional. Ketika mereka bicara, yang didengar bukan hanya suara, tapi rekam jejak.

Sikap para mantan kepala Mossad ini seolah membuka ruang baru bagi dialog yang selama ini tertutup rapat oleh kebijakan militer. Mereka tak menawarkan solusi instan, tapi membuka kemungkinan bahwa jalan damai masih ada—asal ada kemauan untuk melihat musuh sebagai manusia, bukan sekadar target operasi.

Tindakan ini juga menyadarkan dunia bahwa di balik dinding beton dan sistem rudal canggih, ada sisi lain Israel yang juga merindukan akhir dari perang. Bahwa bahkan mereka yang paling terlatih dalam seni intelijen pun tahu bahwa tidak semua kemenangan bisa diraih lewat senjata.

Seruan ini mungkin tak mengubah kebijakan dalam semalam, tapi ia telah menyalakan lentera kecil dalam kabut perang yang pekat. Di tengah kepungan peluru dan bom, ada suara dari dalam yang berkata: cukup sudah.

Monitorday.com – Pemerintah mendorong operator seluler untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan ruang digital Indonesia melalui kebijakan baru pemutakhiran data pelanggan dengan memanfaatkan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan segera disahkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman, bersih, dan bertanggung jawab, seiring dengan lonjakan pengguna layanan komunikasi di tanah air.

“Langkah ini bukan hanya teknis, tetapi soal tanggung jawab kolektif. Kita ingin ruang digital Indonesia menjadi tempat yang aman dan nyaman, khususnya bagi masyarakat dan anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan digital,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (11/4).

Dalam skema terbaru ini, registrasi e-SIM akan menggunakan data biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition) dan sidik jari (fingerprint), yang akan divalidasi langsung melalui data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Penerapan sistem registrasi berbasis biometrik ini bertujuan menciptakan integrasi data yang akurat dan mendorong penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk maksimal tiga nomor seluler, sesuai dengan basis data Ditjen Dukcapil.

“Dengan lebih dari 350 juta pelanggan seluler di Indonesia, kita membutuhkan sistem yang bukan hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan perlindungan maksimal dari kejahatan digital. Inilah pondasi penting bagi sistem komunikasi masa depan yang lebih aman dan transparan,” tegas Meutya.

Langkah ini juga mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (TUNAS), serta memperkuat ekosistem digital yang tertib dan terpercaya.

Pemerintah berharap, dengan data pelanggan yang lebih akurat dan mutakhir, penyalahgunaan nomor seluler untuk tindakan kriminal seperti penyebaran hoaks, penipuan (scam), dan kejahatan siber lainnya dapat ditekan. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat pelaksanaan real-name registration dan meminimalisasi keberadaan nomor palsu atau anonim di ruang digital.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, menyaksikan langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.

Penandatanganan tersebut digelar dalam pertemuan kedua pemimpin di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu, 13 April 2025.

Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama bilateral melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Selain itu, Senior Officials Meeting (SOM) juga akan dilaksanakan sebagai forum persiapan SD, sementara Ad Hoc Working Group dapat dibentuk untuk mengerjakan program-program kerja sama tertentu.

Dialog Strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.

Penandatanganan MoU ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam memperluas dan memperdalam hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

Selain itu, penandatanganan MoU ini juga diharapkan dapat mengokohkan peran Indonesia dan Qatar dalam menjawab tantangan global secara bersama.

Monitorday.com – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), anggota dari Holding Indonesia Financial Group (IFG), kembali mencatatkan kinerja keuangan dan operasional yang positif sepanjang tahun 2024. Laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit menunjukkan pertumbuhan aset, peningkatan pendapatan penjaminan, serta laba bersih yang solid, sekaligus mempertegas posisi Jamkrindo sebagai pilar utama penjaminan kredit di Indonesia.

Per 31 Desember 2024, total aset Jamkrindo tercatat sebesar Rp32,36 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp32,23 triliun. Kinerja ini mencerminkan strategi manajemen yang konsisten dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan melalui pengelolaan aset dan portofolio penjaminan yang optimal.

Sepanjang tahun 2024, Jamkrindo juga berhasil mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp300,3 triliun, dengan total penerima manfaat mencapai 7,8 juta debitur UMKM-K di seluruh Indonesia. Kinerja ini tidak hanya menunjukkan skala operasional yang luas, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian nasional, dengan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 14,4 juta orang. Hal ini menegaskan peran strategis Jamkrindo sebagai katalisator penguatan akses pembiayaan bagi UMKM-K.

Di sisi pendapatan, pendapatan penjaminan bersih meningkat menjadi Rp6,92 triliun, naik dari Rp6,35 triliun pada 2023. Selain itu, pendapatan investasi bersih juga meningkat menjadi Rp1,46 triliun dari Rp1,20 triliun di tahun sebelumnya.

Laba komprehensif tahun berjalan mencapai Rp1,07 triliun, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kinerja keuangan yang sehat di tengah tantangan eksternal dan peningkatan beban klaim. Pelaksana Tugas Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan pengelolaan risiko secara hati-hati.

“Kinerja positif ini bukan hanya mencerminkan pertumbuhan finansial, tetapi juga dampak nyata terhadap sektor UMKM-K. Kami terus berkomitmen menjadi mitra utama dalam mendorong inklusi keuangan dan menciptakan ekosistem pembiayaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan total ekuitas sebesar Rp13,34 triliun, posisi keuangan perusahaan tetap kuat dan mendukung ketahanan bisnis jangka panjang. Melalui pencapaian ini, Jamkrindo memperkuat langkah strategisnya menuju visi sebagai 1st Preferred Company in SME’s Financial Accessibility.

Adapun Laporan Keuangan audited Jamkrindo tahun 2024 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota RSM) dengan memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasian. Opini ini mencerminkan tata kelola perusahaan yang kuat, sehat, dan terjaga. “Opini tersebut memperkokoh posisi Jamkrindo sebagai institusi penjaminan yang kredibel dan profesional,” ujar Abdul Bari.

Selain fokus pada kegiatan bisnis perusahaan, Jamkrindo juga memberikan perhatian pada kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sepanjang 2024, Jamkrindo melaksanakan berbagai kegiatan TJSL pada pilar lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Pada pilar lingkungan, Jamkrindo melaksanakan berbagai kegiatan antara lain bantuan renovasi sanitasi di 54 sekolah pinggiran Jakarta, Bekasi, dan Banten, serta penanaman 540 pohon bernilai ekonomi bagi petani hutan Sumbermanjing Wetan.

Pada pilar ekonomi, Jamkrindo melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain pemberdayaan bagi perempuan penyandang disabilitas, pelatihan dan workshop literasi keuangan untuk UMKM, serta kelas bisnis dengan tema Creative Fashionpreneurship. Pada pilar pendidikan, Jamkrindo melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain edukasi anti-bullying & sex education kepada 5.400 siswa/i Sekolah Dasar, edukasi tenaga Pendidikan Dasar di 21 sekolah DKI Jakarta dengan tema Guru Berkualitas Indonesia Cerdas, serta pemberian paket tas sekolah kepada 5.400 siswa/i Sekolah Dasar.