Monitorday.com – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memastikan akan hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Pemeriksaan tersebut dijadwalkan pada Kamis, 13 Maret 2025.

Ahok mengungkapkan bahwa ia telah menerima surat panggilan pemeriksaan dari penyidik pada Selasa, 11 Maret 2025.

“Iya benar (dipanggil), saya akan hadir. Sudah terima (surat) dari kemarin,” kata Ahok saat dihubungi wartawan, Rabu (12/3).

Kejagung sebelumnya telah mengonfirmasi jadwal pemeriksaan terhadap Ahok. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa pemeriksaan Ahok direncanakan pada pukul 10.00 WIB pada Kamis (13/3).

“Iya betul sesuai jadwal rencananya besok,” ujar Harli melalui pesan singkat.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, termasuk enam pegawai PT Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu tersangka adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebutkan bahwa total kerugian negara yang timbul dari praktik korupsi ini mencapai sekitar Rp193,7 triliun.

Rinciannya mencakup kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun, kerugian impor BBM sekitar Rp9 triliun, serta kerugian pemberian kompensasi dan subsidi pada tahun 2023 yang masing-masing sekitar Rp126 triliun dan Rp21 triliun.

Para tersangka diduga telah bersekongkol untuk mengimpor minyak mentah secara tidak sesuai prosedur dan mengolahnya dengan cara yang tidak semestinya.

Tindakan ini menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang pada gilirannya mendorong pemerintah untuk memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Monitorday.com – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY menggelar Pengajian Ramadan 1446 Hijriyah dengan tema “Transformasi Kader untuk Kemakmuran Bangsa” di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) pada 8-9 Maret 2025.

Acara ini menjadi wadah refleksi dan penguatan bagi kader Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan zaman serta berkontribusi bagi kesejahteraan umat.

Ketua MPKSDI PWM DIY, Andi Putra Wijaya, menegaskan bahwa transformasi kader tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan cara berpikir dan bertindak.

Kader Muhammadiyah diharapkan memiliki kompetensi kepemimpinan, wawasan luas, pemikiran maju, serta integritas dalam berbagai sektor kehidupan.

Spirit inovasi dan kemandirian menjadi hal penting agar Muhammadiyah tetap solid dalam menghadapi perubahan zaman.

Ketua PWM DIY, M. Ikhwan Akhada, menekankan bahwa transformasi kader adalah proses berkelanjutan untuk memperluas dakwah Muhammadiyah.

Tiga makna utama transformasi kader adalah kesadaran dan pengembangan diri, menghadirkan perubahan masa depan, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Ikhwan menyoroti bahwa meskipun Muhammadiyah telah lama berdiri, masih ada tantangan dalam kemandirian ekonomi amal usaha Muhammadiyah (AUM).

Sebanyak 60 persen AUM masih kesulitan dalam menghidupi dirinya sendiri, menunjukkan bahwa keunggulan Muhammadiyah belum merata.

Ketimpangan ekonomi di DIY yang masih tinggi juga menjadi perhatian, terutama dalam kesejahteraan guru.

Rektor UAD, Prof Mukhlas, menegaskan komitmen UAD untuk terus menyediakan tempat bagi Pengajian Ramadan setiap tahun.

Ia juga menjelaskan bahwa tradisi keilmuan harus terus dikembangkan agar kader Muhammadiyah memiliki wawasan holistik.

Konsep unifikasi keilmuan di UAD bertujuan untuk menyatukan ilmu agama dengan sains agar kader lebih siap menghadapi tantangan.

Dalam acara ini, PWM DIY juga meluncurkan Sekolah Ideologi Muhammadiyah (SIM) sebagai upaya penguatan kader.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kaderisasi harus dilakukan secara terstruktur, berkesinambungan, dan memiliki nilai strategis.

Haedar berharap Muhammadiyah terus melahirkan kader terbaik yang siap menghadapi tantangan zaman dan membawa kemakmuran bagi umat.

Monitorday.com – Al-Azhar merayakan milad ke-1085 sebagai simbol ilmu dan benteng dakwah Islam.

Perayaan digelar di Masjid Al-Azhar dengan dihadiri Imam Besar, ulama, dan tokoh penting.

Syeikh Ahmad At-Tayyib menyerukan persatuan umat Islam dalam peringatan berdirinya Al-Azhar.

Al-Azhar telah menjadi pusat ilmu, keadilan, dan patriotisme selama lebih dari seribu tahun.

Syeikh Salama Dawud menegaskan bahwa Al-Azhar adalah benteng ilmu dan kebangkitan Mesir modern.

Al-Azhar telah menghasilkan para ilmuwan yang berkontribusi dalam berbagai bidang keilmuan.

Lembaga ini menolak fanatisme dan menekankan persatuan berdasarkan prinsip Islam yang moderat.

Al-Azhar diibaratkan seperti matahari yang terus menyebarkan cahaya ilmu dan moderasi.

Universitas ini memiliki lebih dari 60.000 mahasiswa dari 130 negara sebagai duta ilmu dan Islam.

Perayaan ini menjadi momentum umat Islam memperbarui hubungan dengan Al-Azhar dan ulamanya.

Wakil Al-Azhar menegaskan perannya dalam menyebarkan ilmu dan melawan ketidakadilan global.

Sejarah Al-Azhar dimulai dari Dinasti Fatimiyah dan berkembang menjadi pusat pembelajaran Islam.

Masjid ini didirikan oleh Jawhar al-Siqilli atas perintah Khalifah Al-Mu’izz li-Din Allah pada 972 M.

Setelah jatuhnya Dinasti Fatimiyah, Al-Azhar beralih menjadi pusat penyebaran pemikiran Sunni.

Al-Azhar kini dikenal sebagai simbol kemurnian Islam dan pemikiran keagamaan yang moderat.

Institusi ini terus menjalankan misinya untuk mendidik generasi dan menyebarkan nilai toleransi.

Sejarahnya yang panjang menjadikannya mercusuar ilmu yang menerangi generasi mendatang.

Monitorday.com – Badan migrasi PBB memulihkan bantuan untuk pengungsi Rohingya di Indonesia setelah pemangkasan dana AS.

Pemangkasan bantuan terjadi akibat pembekuan dana luar negeri oleh Presiden AS Donald Trump.

Etnis Rohingya mengalami penindasan di Myanmar dan tidak diakui secara resmi oleh pemerintahnya.

Setiap tahun, ribuan Rohingya menempuh perjalanan laut berbahaya untuk mencapai Malaysia atau Indonesia.

Pada 28 Februari, IOM memangkas bantuan bagi hampir 1.000 pengungsi Rohingya di Pekanbaru.

Namun, kepala misi IOM di Indonesia mengonfirmasi bahwa pemotongan bantuan telah dibatalkan.

IOM memastikan bahwa tidak ada rencana pengurangan layanan untuk pengungsi Rohingya di Indonesia.

Mereka menyatakan tetap berkomitmen memberikan bantuan seperti yang dilakukan sebelumnya.

Lebih dari 2.000 pengungsi Rohingya masih bertahan di Indonesia tanpa status hukum yang jelas.

Indonesia menolak menerima mereka secara permanen dan meminta negara lain berbagi tanggung jawab.

Ketidakpastian ini membuat mereka bergantung sepenuhnya pada bantuan PBB untuk bertahan hidup.

IOM menyebut pembekuan dana AS berdampak pada staf, operasi, dan para pengungsi yang mereka bantu.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan pembatalan 5.200 program bantuan USAID.

Namun, sekitar 1.000 program tetap dipertahankan dan akan dikelola oleh Departemen Luar Negeri AS.

Kelompok pemberi bantuan menilai pemangkasan ini menghambat stabilitas dan kesehatan global.

Kontroversi ini menyoroti dampak politik AS terhadap bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.

Monitorday.com – Pemerintahan Donald Trump mengancam memangkas anggaran universitas yang mendukung demonstrasi pro-Palestina.

Pada 11 Maret 2025, pemerintah AS mengirim surat ancaman pemotongan dana hibah ke 60 perguruan tinggi.

Surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Hak-hak Sipil Departemen Pendidikan AS.

Universitas yang diselidiki adalah yang mengizinkan demonstrasi pro-Palestina di kampus mereka.

Penyelidikan dilakukan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Sipil 1964.

UU tersebut melarang diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, dan asal kebangsaan di institusi penerima dana federal.

Departemen Pendidikan beralasan demonstrasi itu mengancam keselamatan mahasiswa Yahudi.

Pemerintah AS menilai protes pro-Palestina sebagai bentuk antisemitisme.

Namun, banyak mahasiswa Yahudi juga ikut dalam demonstrasi menentang perang Israel di Gaza.

Perang di Gaza telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina.

Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

Demonstrasi mahasiswa memprotes genosida yang dilakukan Israel di Gaza.

Pemerintah AS menekan universitas dengan ancaman pemotongan dana hibah.

Kebijakan ini menuai kritik dari aktivis kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.

Para demonstran menegaskan bahwa protes mereka adalah bentuk solidaritas kemanusiaan.

Kontroversi ini menyoroti ketegangan antara kebebasan akademik dan kebijakan pemerintah AS.

Monitorday.com – Aljazair akan membuka tender impor 1 juta domba guna memenuhi permintaan untuk Qurban Bayram, juga dikenal sebagai Idul Adha. Keputusan itu dibuat pada Ahad setelah pertemuan Dewan Menteri yang diketuai Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune.

Kementerian Pertanian, Pembangunan Pedesaan dan Perikanan telah ditugaskan untuk menyiapkan serangkaian spesifikasi untuk memulai proses dengan negara-negara yang mampu memasok ternak yang dibutuhkan. Tebboune menginstruksikan agar spesifikasi tersebut mencakup batas atas harga dan pengawasan negara pengimpor melalui lembaga-lembaga khusus.

Untuk memfasilitasi penjualan, presiden meminta koperasi di seluruh negeri untuk memastikan distribusi sistematis. Ia juga menyarankan agar domba-domba impor dapat dijual melalui layanan kesejahteraan sosial, lembaga dan perusahaan, asalkan badan-badan ini menangani distribusi dengan berkoordinasi dengan mitra-mitra sosial.

Pada 2024, Aljazair juga melakukan impor domba untuk menstabilkan pasar daging ternak, karena harga melonjak hingga lebih dari 3.000 dinar per kilogram (hampir Rp377.315), sehingga tidak terjangkau oleh banyak keluarga. Namun, hal ini tidak mampu menahan inflasi harga domba kurban, yang melebihi 80.000 dinar (Rp9,8 juta).

Sektor peternakan domba di Aljazair telah mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir karena kekeringan, kekurangan pakan ternak dan kenaikan biaya pakan. Dengan memilih impor dalam jumlah besar, pemerintah bertujuan untuk mengatasi kekurangan pasokan di pasar dan menekan kenaikan tajam harga ternak

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan strategis melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Direncanakan, koperasi ini bakal diluncurkan pada 12 Juli 2025. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pun bakal mendukung pendanaan koperasi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan Himbara akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun ke depan guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.

Selain dukungan pendanaan dari Himbara, lanjt Menko Pangan, pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini.

“Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 – 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” jelas Menko Pangan dalam keterangan pernya, Selasa (11/3/2025).

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Sunarso menilai dukungan untuk kebutuhan awal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan aman dan tidak berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Sunarso, penyaluran pinjaman untuk kebutuhan awal koperasi terbilang aman lantaran pelunasannya akan menggunakan dana desa, yang ditaksir mencapai sekitar Rp2 miliar per tahun.

“Dana desa kan tidak cukup kalau langsung Rp5 miliar. Oleh karena itu, yang diharapkan kemudian dibiayai oleh Himbara, tetapi kan aman wong sumber pelunasannya dari dana desa,” kata Sunarso.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Maret 2025. Dalam pertemuan ini, pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih), yang akan dibangun di 70 ribu hingga 80 ribu desa di seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Mentan Amran mengungkapkan bahwa dengan Koperasi Desa Merah Putih, rantai distribusi pangan dapat disederhanakan dari yang sebelumnya delapan lini menjadi tiga lini. Dengan demikian, harga bahan pokok dapat lebih terjangkau dan stabil.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Pembentukan koperasi desa ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan industri agro maritim dan swasembada pangan. Oleh karena itu, pengembangannya dapat diarahkan pada sektor produksi,” ujar Febrian.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai lembaga yang bukan hanya mengelola usaha di tingkat desa, tetapi juga dapat memberikan kepastian pembeli hasil produk-produk pertanian lokal.

Selain itu, Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa koperasi ini nantinya, dapat mengelola pasokan pangan lokal secara efisien, mulai dari proses produksi hingga distribusi ke masyarakat.

“Melalui pengelolaan bahan baku pangan yang efisien, koperasi dapat memperlancar aliran barang dari hulu ke hilir, sehingga mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani lokal,” kata Sudaryono.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 60.000 guru untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah rakyat di seluruh tanah air.

Hal tersebut disampaikan Abdul Mu’ti usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (10/3), yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri lainnya.

“Dari hasil pembahasan, disampaikan bahwa kebutuhan guru untuk sekolah rakyat mencapai 60.000 orang,” kata Abdul Mu’ti kepada wartawan.

Meski demikian, Mu’ti belum dapat memastikan apakah pemenuhan kebutuhan tersebut akan dilakukan dengan mendistribusikan guru yang sudah ada atau melalui rekrutmen baru. Pemerintah, menurutnya, masih dalam tahap pembahasan untuk menentukan skema yang paling tepat.

“Ya itu nanti kita cari skemanya. Apakah mendistribusikan guru yang sudah ada atau merekrut tenaga baru, masih dalam proses pembahasan,” lanjutnya.

Selain membahas kebutuhan tenaga pendidik, Mu’ti juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan dua skema kurikulum untuk sekolah rakyat.

Skema pertama adalah kurikulum untuk sekolah unggul yang memiliki standar internasional, yang akan berada di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendikdasaintek).

“Kalau sekolah unggul, itu mengikuti standar internasional, seperti sekolah unggul Garuda,” ujar Mu’ti.

Skema kedua adalah sekolah rakyat yang mengikuti kurikulum nasional yang berlaku di Indonesia saat ini.

“Kurikulumnya bisa mengikuti yang sudah berlaku di Indonesia saat ini,” tambahnya.

Pemerintah saat ini masih mengkaji lebih lanjut skema kurikulum dan distribusi tenaga pengajar untuk memastikan sekolah rakyat dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat secara optimal.

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan sejumlah platform digital ternama seperti Gojek, Google, dan TikTok untuk melawan praktik judi online (judol).

Kerja sama ini diwujudkan melalui peluncuran Gerakan Judi Pasti Rugi, yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online.

Dalam peresmian gerakan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pemberantasan judi online bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dengan sekali jalan.

“Perang melawan judi online ini adalah pekerjaan terus-menerus, bukan pekerjaan sesaat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, kita perlu dukungan dari berbagai stakeholder, terutama pemilik platform digital dan payment gateway seperti GoPay,” ujarnya.

Meutya menekankan pentingnya pendekatan edukasi yang masif selain teknologi untuk memberantas judi online. Gojek, sebagai salah satu mitra utama dalam gerakan ini, akan memanfaatkan jaringan mitra drivernya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online, mengingat pengemudi Gojek memiliki interaksi langsung dengan masyarakat luas.

“Saya minta bantuan teman-teman pengemudi Gojek yang sehari-hari bertemu langsung dengan masyarakat untuk turut menyosialisasikan bahaya judi online,” kata Meutya.

Selain keterlibatan mitra driver, gerakan ini juga melibatkan mobil edukasi yang akan berkeliling untuk memberikan informasi ke masyarakat. “Kami berharap angka judi online dapat turun secara signifikan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat mereka,” tambah Meutya.

Gerakan ini juga didukung oleh Aliansi Judi Pasti Rugi, yang menyebarkan edukasi melalui berbagai platform, termasuk media sosial @judipastirugi dan kegiatan edukasi online bersama komunitas di seluruh Indonesia.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, mengungkapkan bahwa pembentukan Aliansi Judi Pasti Rugi merupakan kelanjutan dari komitmen GoPay dalam memberantas judi online.

“Pemberantasan judi online memerlukan peran serta seluruh pihak, oleh karena itu kami membentuk aliansi ini untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online,” ujarnya.

Gerakan ini juga mengajak peran serta anggota keluarga untuk saling mengingatkan agar tidak terjerumus dalam praktik judi online.

Aliansi Judi Pasti Rugi terdiri dari GoPay, mitra driver Gojek, serta perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Telkomsel, Google, dan TikTok, yang bersatu untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk dari judi online.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hakim, prajurit TNI-Polri, dan pensiunan.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI-Polri, para hakim, serta pensiunan, dengan jumlah penerima mencapai 9,4 juta orang,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Presiden, besaran THR dan gaji ke-13 akan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, TNI-Polri, dan para hakim.

Sementara bagi ASN daerah, besaran tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Untuk pensiunan, pemberian THR dan gaji ke-13 akan disesuaikan dengan uang pensiun bulanan yang diterima.

THR bagi aparatur negara direncanakan untuk dicairkan pada 17 Maret 2025, dua minggu sebelum Idulfitri, sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk membantu aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan mereka selama mudik dan libur lebaran.

Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idulfitri.

“Pemerintah sebelumnya juga telah mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat sebesar 13-14 persen dan penurunan tarif tol serta transportasi untuk mudik lebaran,” ungkap Presiden.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, Presiden juga menambahkan pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, serta bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online.

Menutup keterangannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan ini.

“Terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, serta semua aparatur negara, para hakim, dan prajurit TNI-Polri atas dedikasi dan kerja kerasnya,” kata Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pengumuman tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.