Monitorday.com – Pemerintah Iran melontarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat terkait rencana Israel yang diduga akan menyerang fasilitas nuklir Iran dalam waktu dekat.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa Teheran akan menganggap Washington ikut bertanggung jawab jika serangan tersebut benar terjadi.

“Kami percaya bahwa jika terjadi serangan apa pun terhadap fasilitas nuklir Iran oleh rezim Zionis, pemerintah AS juga akan terlibat dan memikul tanggung jawab hukum,” ujar Araghchi seperti dikutip dari AFP.

Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan CNN pada Selasa (20/5) yang menyebut bahwa Israel tengah mempersiapkan rencana serangan ke situs nuklir Iran. Informasi ini diperoleh dari sejumlah pejabat AS, komunikasi Israel yang disadap oleh Washington, serta pengamatan terhadap pergerakan militer Israel.

Salah satu sumber menyebutkan bahwa persiapan serangan Israel “meningkat signifikan dalam beberapa bulan terakhir.” Rencana tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran terhadap kesepakatan nuklir antara AS dan Iran yang dianggap tidak menghapus semua cadangan uranium Teheran.

Araghchi menambahkan bahwa Iran tidak akan tinggal diam menghadapi kemungkinan serangan tersebut.

“Iran memperingatkan dengan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan rezim Zionis dan akan menanggapi dengan tegas setiap ancaman atau tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, para pejabat AS disebut tidak menyetujui rencana serangan Israel. Mereka menilai tindakan itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebijakan Presiden Donald Trump dan memperburuk ketegangan di Timur Tengah.

Rencana serangan ini muncul di tengah upaya diplomatik antara Iran dan AS untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang sempat ditinggalkan Washington pada 2018. Negosiasi antara kedua negara telah dimulai kembali sejak 12 April lalu.

Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran internasional terhadap potensi eskalasi konflik dan risiko terhadap stabilitas kawasan.

Monitorday.com – Universitas Harvard resmi menggugat pemerintahan mantan Presiden Donald Trump melalui pengadilan federal terkait kebijakan yang dinilai ekstrem dan diskriminatif terhadap mahasiswa asing.

Langkah hukum ini diambil setelah Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS, di bawah Menteri Kristi Noem, mencabut sertifikasi Program Pertukaran Mahasiswa Universitas Harvard untuk tahun ajaran 2025–2026. Kebijakan ini memungkinkan pengusiran ribuan mahasiswa asing dari kampus dan pelarangan mereka untuk mengikuti perkuliahan di AS.

Dalam dokumen gugatan yang dilansir CNN, Harvard menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk balasan politik terhadap kampus yang menggunakan hak-haknya di bawah Amendemen Pertama Konstitusi AS. Gugatan itu menyoroti upaya pemerintah untuk mengintervensi tata kelola kampus, kurikulum, dan kebebasan akademik yang dijamin secara hukum.

Menteri Noem sebelumnya menuduh Harvard “mempromosikan kekerasan, antisemitisme, dan bekerja sama dengan Partai Komunis China.” Ia menyatakan bahwa “menerima mahasiswa asing adalah sebuah privilese, bukan hak,” serta menuding universitas mengambil keuntungan besar dari biaya kuliah yang dibayarkan oleh pelajar internasional.

Mengutip Reuters, Noem juga menekankan bahwa keputusan ini sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk “membersihkan institusi pendidikan tinggi dari pengaruh ideologi berbahaya.”

Menanggapi tuduhan tersebut, pihak Harvard menegaskan bahwa kebijakan penghapusan sertifikasi ini ilegal dan dapat berdampak besar terhadap ribuan mahasiswa internasional. Mereka juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu reaksi internasional dan pembalasan diplomatik.

“Langkah ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melemahkan posisi Amerika Serikat sebagai pusat pendidikan global,” kata perwakilan Harvard dalam pernyataan resminya.

Kasus ini memperlihatkan memanasnya hubungan antara pemerintahan Trump dan kampus-kampus elite Ivy League, termasuk Harvard. Beberapa kampus ternama lainnya disebut juga tengah berada dalam sorotan pemerintahan Trump, yang menuduh institusi-institusi tersebut mengajarkan nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dalam gugatannya, Harvard meminta pengadilan federal untuk segera memblokir pelaksanaan kebijakan tersebut dan memulihkan program pertukaran pelajar yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Perkara ini menjadi ujian besar terhadap prinsip kebebasan akademik, otonomi institusi pendidikan, dan posisi Amerika Serikat di panggung pendidikan internasional.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya penguasaan bahasa asing bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai bekal menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing di dunia kerja.

Dalam kunjungannya ke SMK Syamsul Ulum, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (23/5), Fajar menyampaikan bahwa kemampuan komunikasi, termasuk dalam bahasa asing, merupakan keterampilan esensial yang perlu dimiliki pelajar SMK selain keahlian teknis di bidangnya.

“Selain keahlian khusus, keterampilan komunikasi juga sangat dibutuhkan di dunia kerja,” ujar Fajar dalam pernyataan tertulisnya.

Namun demikian, Fajar menekankan bahwa penguasaan bahasa asing tidak berarti mengesampingkan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional.

“Bahasa Indonesia tetap menjadi jati diri bangsa. Tapi di era global seperti sekarang, penguasaan bahasa asing adalah keniscayaan,” imbuhnya.

Fajar juga mengajak para siswa SMK untuk naik kelas, tidak hanya dalam keterampilan teknis tetapi juga dalam kemampuan komunikasi global, agar siap bersaing di pasar tenaga kerja internasional.

Dalam kesempatan itu, Fajar menyapa langsung siswa jurusan sekretaris di SMK Syamsul Ulum. Di antaranya, Firda yang bercita-cita menjadi sekretaris di perusahaan teknologi, serta Karla yang bermimpi menjadi CEO perusahaan kosmetik yang akan dirintisnya.

Fajar mengaku bangga dan optimistis terhadap masa depan generasi muda dari Sukabumi. “Dari sini akan lahir CEO perusahaan ternama. Cita-cita besar ini harus dirawat dengan tekun belajar. Kalian adalah calon pemimpin generasi emas 2045,” tegasnya.

Menutup kunjungannya, Wamendikdasmen menitipkan pesan kepada para siswa untuk terus belajar dan membangun karakter yang kuat dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks.

“Teknologi akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Tapi yang membedakan manusia dari robot adalah karakter. Maka, pendidikan harus membentuk pribadi pelajar Indonesia yang kuat dan hebat,” ujarnya.

SMK Syamsul Ulum didirikan oleh KH. Ahmad Sanusi, tokoh nasional asal Sukabumi yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2022. KH Sanusi dikenal sebagai ulama pejuang dan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Monitorday.com – Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 2025 adalah untuk ke-8 kalinya. Gelaran lima tahunan ini bertujuan untuk memperkuat nation branding Indonesia di mata dunia.

World Expo 2025 Osaka menjadi panggung bagi Indonesia mempromosikan investasi, perdagangan, dan pariwisata, serta memperkuat hubungan bilateral dengan Jepang dan negara lain.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ardian Budhi Nugroho dalam siaran persnya pada Jumat (23/5/2025).

Ajang kali ini dilaksanakan di Osaka, Jepang yang melibatkan 158 negara dan 7 organisasi internasional dan berlangsung dari 13 April hingga 13 Oktober 2025.

“Tidak hanya menjadi etalase keberagaman dan kemajuan bangsa, kehadiran Paviliun Indonesia juga menjadi pusat dialog dan kolaborasi lintas sektor,” kata Ardian Budhi Nugroho.

Ia memuturkan, melalui setiap forum bisnis, pertunjukan budaya, dan rolling exhibition, Indonesia menunjukkan semangat kegotongroyongan, kearifan dalam memelihara dan memajukan seni budaya, serta keterbukaan untuk menjalin kolaborasi yang luas untuk mendukung terwujudnya masa depan Indonesia sebagai negara yang maju, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Sebagaimana pada pelaksanaan World Expo sebelumnya, partisipasi Indonesia di World Expo 2025 Osaka melibatkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, swasta, asosiasi, komunitas kreatif, hingga individu yang menaruh perhatian untuk pemajuan budaya, pelestarian alam, dan transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 269 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia pada Expo 2025 Osaka, Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai Responsible National Authority (RNA) yang bertugas mengkoordinasikan dan memastikan kesuksesan partisipasi Indonesia di ajang global yang digelar setiap lima tahunan ini.

“Proses persiapan World Expo 2025 Osaka ini sudah dimulai sejak tahun 2022, dengan pembangunan Paviliun Indonesia di atas lahan seluas 1.750 m2, pengisian interior dan penyiapan konten termasuk penyiapan film, yang dilaksanakan pada tahun 2024-2025,” ungkap Ardian.

Menurutnya, pengelolaan Paviliun Indonesia dan penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti business forum, one-on-one meeting, rolling exhibition, dan cultural performance dilaksanakan selama enam bulan yaitu April-Oktober 2025.

Persiapan dan penyelenggaraan partisipasi Pemerintah Indonesia melalui Paviliun Indonesia didukung pendanaan APBN yang dianggarkan setiap tahun (2022-2025).

“Besaran anggaran ini tidak bisa dibandingkan dengan anggaran tahunan satu kementerian, karena merupakan satu siklus keseluruhan partisipasi di World Expo 2025 Osaka,” ucap Ardian.

Pembangunan kolaborasi dalam penyiapan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan di Paviliun Indonesia juga menjadi misi dari partisipasi Pemerintah Indonesia di World Expo 2025 Osaka.

Dukungan yang berasal dari berbagai pihak antara lain Astra International, KAPPI, Royal Golden Eagle, Artha Graha Peduli, Indofood, dan Japfa, serta Didit Hediprasetyo Foundation (DHF) telah meningkatkan kemampuan presentasi Paviliun Indonesia sehingga mampu menarik pengunjung lebih dari 500.000 orang di hari ke-39 penyelenggaranya.

“Salah satu kontribusi yang signifikan adalah komitmen DHF yang dengan pembiayaan sendiri telah membantu mengkurasi desain pameran dan kegiatan seperti rolling exhibiton dan cultural performance sehingga Paviliun Indonesia mampu menunjukkan kekayaan dan keunggulan seni budaya, serta pemajuannya di ajang internasional,” pungkas Ardian.

Monitorday.com – Haji furoda merupakan program haji tanpa antre yang menggunakan visa mujamalah dari Arab Saudi.
Program ini ditujukan bagi jemaah yang ingin berangkat haji langsung tanpa menunggu kuota reguler.
Namun, biaya haji furoda jauh lebih mahal dibandingkan haji reguler atau haji khusus.
Menurut buku Istitha’ah Menuju Haji Mabrur, biaya tinggi menjadi salah satu ciri khas haji furoda.
Meski mahal, jemaah haji furoda tetap berisiko gagal berangkat karena kendala tertentu.
Salah satu kendala utama adalah visa mujamalah yang bukan hak pasti dan tergantung keputusan kerajaan Arab Saudi.
Pada tahun 2022, lebih dari 4.000 calon jemaah haji furoda asal Indonesia gagal berangkat karena masalah visa.
Ketua SAPUHI, Syam Resfiadi, menyebut visa furoda tidak otomatis keluar karena mengikuti kuota internasional.
Kuota haji internasional yang dipotong menjadi 1 juta membuat jemaah furoda kehilangan kesempatan berangkat.
Bahkan ada jemaah yang sudah berada di Tanah Suci tapi visanya bermasalah dan akhirnya terdampar.
Perubahan kebijakan Arab Saudi turut mempengaruhi nasib jemaah haji furoda.
Muhammad Fadhli dari Asphirasi menyatakan bahwa hingga 1 Zulkaidah 1446 H, visa furoda belum ada kepastian.
Tahun 2025 ini, situasinya lebih sulit dibandingkan tahun lalu yang visanya sudah keluar saat Ramadan.
Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian tinggi bagi calon jemaah furoda tahun ini.
Biaya haji furoda 2025 diperkirakan antara USD 19.000 hingga USD 60.000.
Jika dikonversi, biayanya berkisar antara Rp 309,7 juta hingga Rp 978 juta.
Semakin mahal paket yang dipilih, semakin mewah fasilitas yang diterima jemaah.
Fasilitas eksklusif tersebut mencakup hotel bintang lima, layanan transportasi premium, dan kenyamanan ekstra.
Haji furoda menawarkan kemudahan tanpa antre, tapi juga menyimpan risiko besar terkait visa.
Calon jemaah disarankan memahami betul regulasi dan risiko sebelum memilih program haji ini.

Monitorday.com – Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijah 1446 H pada Selasa, 27 Mei 2025.
Sidang ini akan diawali dengan pemantauan hilal di 114 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Direktur Urusan Agama Islam, Arsad Hidayat, menyampaikan pemantauan hilal akan dilakukan pada 27 Mei mendatang.
Hasil hisab menunjukkan posisi hilal sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.
Ketinggian hilal diperkirakan antara 0° 44,15′ hingga 3° 12,29′ dengan sudut elongasi antara 5° 50,64′ hingga 7° 6,27′.
Kondisi ini telah memenuhi kriteria yang disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS.
Sidang isbat akan digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.
Acara akan diawali dengan seminar posisi hilal bersama para ahli astronomi dan pakar falak.
Sidang isbat dilanjutkan secara tertutup setelah Salat Maghrib.
Kemenag akan menerima laporan hasil rukyatulhilal dari seluruh titik pemantauan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar akan menyimak tanggapan dari MUI dan peserta sidang.
Keputusan resmi penetapan awal Zulhijah 1446 H akan diumumkan ke masyarakat secara langsung.
Data hisab dan rukyat dari berbagai daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang.
Penetapan awal Zulhijah sekaligus menentukan tanggal Hari Raya Idul Adha 2025.
Acara ini akan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, DPR RI, MA, dan berbagai lembaga negara.
BMKG, BIG, BRIN, dan berbagai ormas Islam juga akan turut serta dalam sidang ini.
Sebanyak 114 titik pemantauan hilal tersebar dari Aceh hingga Papua.
Titik-titik tersebut meliputi lokasi seperti observatorium, pantai, masjid, dan gedung pemerintah.
Setiap titik pemantauan dipilih untuk memastikan visibilitas hilal sesuai dengan standar ilmiah.
Hasil dari seluruh proses ini akan menjadi dasar resmi pemerintah dalam menentukan Idul Adha.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak mendukung wacana penyembelihan hewan dam tamattu jamaah haji Indonesia di Tanah Air.
Penegasan itu disampaikan lewat surat resmi MUI kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Surat tersebut bernomor B-1444/DP-MUI/V/2025 dan ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.
Dalam surat itu, MUI menegaskan bahwa penyembelihan dam tamattu di luar Tanah Haram tidak sah secara syariah.
Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 menjadi dasar penolakan pelaksanaan penyembelihan dam di Indonesia.
MUI meminta agar rencana tersebut tidak dilanjutkan, baik untuk jamaah maupun petugas haji Indonesia.
Menurut MUI, wacana ini tidak menjawab akar persoalan dan justru bisa menimbulkan masalah baru.
Masalah yang dimaksud mencakup aspek hukum syariah dan persoalan teknis pelaksanaan.
Meski demikian, MUI membuka peluang telaah ulang terhadap fatwa jika ada alasan syar’i yang dapat dipertanggungjawabkan.
MUI menunggu penjelasan rinci dari Kemenag terkait alasan baru yang dapat menjadi dasar peninjauan fatwa.
Apresiasi diberikan MUI kepada Kemenag atas upaya perbaikan tata kelola dam tamattu.
Namun, MUI menganggap beberapa poin dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 437 Tahun 2025 perlu direvisi.
Terutama pasal yang membolehkan penyembelihan dam di Indonesia karena bertentangan dengan fatwa MUI.
MUI menyarankan agar pemerintah menggunakan lembaga resmi seperti Adahi, Nusuk, atau Bank Al Rajhi untuk pembayaran dam.
Penyembelihan hewan tetap harus dilakukan di Tanah Haram meski pembayaran bisa dilakukan secara kolektif.
Baznas juga bisa dilibatkan sebagai lembaga pelaksana pembayaran kolektif dam sesuai Fatwa MUI Nomor 52 Tahun 2014.
MUI juga mendorong agar pengelolaan dam tamattu diintegrasikan dalam proyek Perkampungan Haji Indonesia di Tanah Suci.
KMA dinilai bagus dalam upaya meningkatkan layanan jamaah dan menghindari penipuan, tapi perlu penyempurnaan.
Ketentuan yang mewajibkan penyembelihan di Indonesia dianggap berpotensi melahirkan mafsadat atau kerusakan.
Sebagai mitra pemerintah, MUI siap berdiskusi dan memberi pandangan keagamaan demi kemaslahatan umat.

Monitorday.com – Pemerintah Catalonia mengumumkan penutupan segera kantor perdagangannya di Tel Aviv, ‘Israel’, pada Rabu (21/05/2025), menurut surat kabar La Vanguardia.

Langkah ini diambil setelah semakin banyak pejabat Catalonia yang menyadari kejahatan kemanusiaan ‘Israel’ terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Keputusan ini juga terkait dengan sikap tegas pemerintah Spanyol mengenai isu Palestina.

Sebelumnya, keikutsertaan ‘Israel’ dalam Kompetisi Lagu Eurovision tahun ini memicu kemarahan masyarakat Eropa, terutama di Catalonia.

Reaksi keras yang serupa juga disampaikan oleh Spanyol, dengan Perdana Menteri Pedro Sánchez mendesak agar ‘Israel’ dikeluarkan dari kompetisi.

Pemerintah Catalonia, sejalan dengan PM Spanyol, mengkritik “standar ganda” dalam menanggapi konflik internasional, khususnya antara perang di Gaza dan perang di Ukraina.

“Kami sepenuhnya berkomitmen pada hak asasi manusia, dan standar ganda seputar partisipasi Israel dalam Eurovision melemahkan posisi kami,” kata Silvia Panique, juru bicara pemerintah Catalonia.

Langkah penutupan kantor ini juga mencerminkan ketegasan dalam mendukung Palestina dan menentang kebijakan ‘Israel’.

Catalonia mengambil sikap ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang mengalami penderitaan akibat konflik yang terus berlangsung.

Keputusan ini menambah tekanan politik terhadap hubungan antara Catalonia dan ‘Israel’.

Pemerintah Catalonia bertekad untuk tetap mempertahankan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan menentang segala bentuk ketidakadilan.

Penutupan kantor perdagangan ini juga menjadi simbol protes terhadap kebijakan luar negeri ‘Israel’ yang dinilai tidak adil terhadap Palestina.

Pemerintah Catalonia berharap langkah ini akan mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut.

Selain itu, langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa Catalonia berdiri dengan tegas dalam menghadapi standar ganda yang berlaku dalam konflik internasional.

Meskipun ini merupakan keputusan yang berisiko, Catalonia merasa bahwa mendukung hak asasi manusia adalah hal yang lebih penting.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan duka ke SD Islam Tahfidz Qur’an (ITQ) As-Syafi’iyah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (21/5). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan moril dan materiil kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang menimpa para guru sekolah tersebut.

Didampingi oleh Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, serta jajaran staf khusus Kementerian, Mendikdasmen menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menewaskan 10 guru dan melukai tiga lainnya dalam kecelakaan di Purworejo pada 7 Mei 2025 lalu.

“Kami sangat berduka atas wafatnya para guru yang tengah menjalankan tugas keagamaan. Mereka adalah pahlawan pendidikan yang telah mengabdikan diri mencerdaskan bangsa,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya.

Menurutnya, para guru yang wafat layak disebut syahid karena mereka adalah penghafal Al-Qur’an dan saat itu sedang dalam perjalanan untuk bertakziah. “Semoga mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah dan syahid fi sabilillah,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta kepada masing-masing keluarga korban. Selain itu, Kemendikdasmen memberikan subsidi pendidikan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang masih melanjutkan studi D4 atau S1.

“Kami ingin memastikan bahwa para guru yang sedang menempuh pendidikan tetap bisa melanjutkan kuliahnya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat bantuan yang bisa sedikit meringankan beban,” kata Mu’ti.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap tragedi ini. “Kehadiran Mendikdasmen menjadi penyemangat bagi Yayasan As-Syafi’iyah untuk terus melanjutkan perjuangan mendidik generasi muda yang berakhlak mulia,” ujarnya.

Kepala SD ITQ As-Syafi’iyah, Nurul Faizah, juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan, baik secara emosional maupun dalam bentuk bantuan nyata.

“Selain dukungan kepada keluarga korban, kami juga mendapat kabar baik terkait bantuan renovasi gedung sekolah yang sebelumnya tertunda. Ini menjadi harapan baru bagi kami untuk segera bangkit,” tutur Nurul.

Kunjungan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam duka dunia pendidikan dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung para pendidik, baik dalam masa bertugas maupun saat menghadapi musibah.

Monitorday.com — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menghentikan penyelidikan terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah penyelidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam laporan yang dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dokumen pendidikan milik Presiden Jokowi, mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi, dinyatakan asli dan sah.

“Penyelidikan dilakukan sesuai prosedur terhadap laporan masyarakat. Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan peristiwa pidana. Oleh karena itu, kasus ini dihentikan,” ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (21/5).

Lebih lanjut, Djuhandhani menegaskan bahwa penyidik telah memverifikasi keaslian ijazah SMA dan ijazah Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi melalui pengujian dokumen dan pemeriksaan saksi-saksi.

“Dokumen asli telah diuji secara laboratoris dan dibandingkan dengan ijazah milik tiga alumni Fakultas Kehutanan UGM. Hasilnya, ijazah Presiden Jokowi dinyatakan otentik,” jelasnya.

Hasil penyelidikan ini diharapkan dapat menjawab keresahan publik yang sempat mencuat terkait keaslian ijazah orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan selama satu jam, ia menjawab 22 pertanyaan terkait riwayat pendidikannya dari jenjang SD hingga kuliah di UGM.

Laporan dugaan ijazah palsu ini diajukan oleh Ketua TPUA, Egi Sudjana, pada 9 Desember 2024. Laporan tersebut diterima sebagai Laporan Informasi dengan nomor LI/39/IV/RES.1.24./2025 pada 9 April 2025.