Monitorday.com – Korea Utara (Korut) sedang mempersiapkan langkah besar yang mengejutkan dunia. Pada awal Maret 2025, rezim Pyongyang mulai memilih pekerja dan teknisi untuk dikirim ke proyek rekonstruksi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia, terutama Donbas. Langkah ini bukan sekadar misi bantuan, tetapi lebih merupakan strategi politik dan ekonomi yang cermat. Di balik pengiriman tenaga kerja ini, terdapat tujuan utama: memperoleh mata uang asing dan memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia.
Sejak akhir Maret 2025, berbagai sumber di Korut melaporkan bahwa pemerintah sedang meninjau rencana pengiriman sekitar 1.000 hingga 2.000 pekerja. Prioritas utama diberikan kepada pekerja konstruksi dan teknisi berpengalaman, yang nantinya akan diikuti oleh tenaga kerja tambahan sesuai kebutuhan. Pemerintah Korut ingin memastikan bahwa mayoritas tenaga kerja yang dikirim memiliki pengalaman internasional, dengan komposisi sekitar 70 persen pekerja sipil dan 30 persen tentara.
Langkah ini dikendalikan langsung oleh berbagai lembaga utama di Korut, termasuk departemen konstruksi luar negeri di Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertahanan Nasional, serta badan keamanan negara seperti Kementerian Keamanan Negara. Pemerintah telah menyusun daftar kandidat yang akan dikirim dan tengah melakukan diskusi intensif dengan Rusia terkait mekanisme pengelolaan tenaga kerja Korut di sana. Salah satu perhatian utama adalah pencegahan pembelotan dan perilaku yang dianggap dapat mengganggu operasional proyek.
“Kami telah mengadakan musyawarah dengan Rusia mengenai jumlah pekerja, kondisi kerja, serta sistem kompensasi. Rusia telah menyambut baik ide ini,” ujar salah satu sumber di Korut. Ini menegaskan bahwa kerja sama kedua negara tidak sekadar wacana, melainkan rencana yang sudah memiliki pijakan konkret.
Fakta bahwa sekitar 150 pekerja Korut telah lebih dulu dikirim ke Donbas pada Januari 2024 memberikan kepercayaan diri bagi Pyongyang. Mereka telah terlibat dalam rekonstruksi jalan, rumah, sekolah, serta fasilitas bisnis. Meski gencatan senjata atau perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina belum tercapai, Korut tampaknya tidak melihat ini sebagai hambatan besar. Justru, mereka melihat peluang besar dalam proyek ini. Dengan bergerak lebih dulu, Korut berharap dapat mengamankan posisi dalam rekonstruksi wilayah Ukraina yang saat ini dikuasai Rusia.
Namun, di mata dunia internasional, pengiriman tenaga kerja ini tetap menjadi isu kontroversial. Korut secara resmi tidak akan mengirim pekerja sebelum adanya gencatan senjata, tetapi secara diam-diam, mereka telah memulai persiapan. Pemeriksaan kesehatan bagi calon pekerja sudah dilakukan untuk memastikan mereka siap berangkat secepat mungkin.
Bagi Korut, keuntungan dari proyek ini bukan hanya sekadar mendapatkan posisi strategis di panggung internasional, tetapi juga menjadi solusi atas tantangan ekonomi domestiknya. Meskipun Rusia tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat perang dan sanksi internasional, Moskow tetap berkomitmen memberikan kompensasi material kepada Korut dalam bentuk makanan, minyak, serta perlengkapan industri.
Bantuan ini sangat berarti bagi Korut yang selama ini bergantung pada sumber daya terbatas dan mengalami tekanan ekonomi berkepanjangan. Dengan suplai makanan tambahan, pemerintah Korut dapat meningkatkan distribusi ransum bagi warganya, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi kepemimpinan Kim Jong-un. Sementara itu, pasokan minyak dan perlengkapan industri dapat mendukung kebijakan pembangunan regional yang diusung oleh Kim, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Keputusan Korut untuk mengirim pekerja ke Ukraina yang diduduki Rusia mencerminkan kombinasi strategi ekonomi dan geopolitik yang agresif. Dengan memanfaatkan situasi global yang penuh ketidakpastian, Pyongyang mencoba memperkuat hubungannya dengan Rusia, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi domestiknya. Namun, langkah ini juga membuka potensi kritik dari komunitas internasional yang melihat keterlibatan Korut dalam wilayah konflik sebagai tindakan yang kontroversial.
Akankah strategi ini membawa keuntungan nyata bagi Korut, atau justru menjadi bumerang yang menambah tekanan internasional terhadap negara tersebut? Waktu yang akan menjawab.