Monitorday.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI resmi meluncurkan Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah (APS) SMK Berdaya melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), Senin (30/6), di Jakarta.
Program ini hadir sebagai upaya nyata pemerintah dalam membuka akses keterampilan kerja dan wirausaha bagi anak-anak yang putus sekolah dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Dengan mengusung tema “Kembali Berdaya, Kembali Bermakna,” program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di 33 provinsi, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 245 LKP ditargetkan terlibat dalam program ini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk mereka yang terpaksa berhenti sekolah. Melalui program PKK dan PKW, anak-anak putus sekolah diberi kesempatan kedua untuk kembali berdaya.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya ijazah, tetapi kompetensi. Program ini menjadi jalan bagi APS SMK untuk bersaing di dunia kerja atau bahkan membuka usaha sendiri,” tegas Abdul Mu’ti.
Ia juga menekankan bahwa program ini dapat membantu menekan angka pengangguran sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan.
“Ini bentuk partisipasi semesta agar pendidikan benar-benar hadir untuk semua anak Indonesia,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, turut mengapresiasi peluncuran program ini. Ia menyebut, keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan industri.
“Gerakan ini tidak hanya menjawab persoalan pengangguran, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Revitalisasi pendidikan vokasi harus terhubung dengan dunia industri,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa peserta program akan mengikuti pelatihan selama satu hingga dua bulan dengan materi yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI). Program PKK berorientasi pada penyerapan kerja, sedangkan PKW menekankan pada kemandirian usaha.
“Lulusan PKK akan dibekali sertifikat kompetensi dan diarahkan untuk bekerja maksimal satu tahun setelah pelatihan. Sementara lulusan PKW akan mendapatkan bantuan modal serta pendampingan usaha,” jelas Tatang.
Pemerintah daerah berperan dalam mendata APS dan mengarahkan mereka ke LKP yang memiliki kerja sama dengan mitra industri dan UMKM. Salah satunya adalah LKP Dwi Tunggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang saat ini telah melatih 14 peserta APS dengan keterampilan tata busana.
“Anak-anak ini putus sekolah karena faktor ekonomi dan kenakalan remaja. Tapi mereka sangat bersemangat untuk belajar,” ujar pimpinan LKP Dwi Tunggal, Sulaeha.
Salah satu peserta, Nabila Aditya, yang putus sekolah sejak 2023, mengaku program ini memberi harapan baru dalam hidupnya. “Saya dulu SMK jurusan Tata Busana, tapi tidak pernah ikut praktik karena tidak ada biaya. Sekarang saya punya harapan untuk membuka usaha jahit di rumah,” ungkapnya penuh semangat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, mengapresiasi pendekatan kolaboratif ini. Menurutnya, program ini menjadi peluang nyata bagi APS untuk bangkit.
“Pelaksanaan program harus mempertimbangkan potensi lokal agar lulusan bisa langsung terserap atau mampu menciptakan lapangan kerja sendiri,” pesannya.
Dengan Gerakan 1.000 APS SMK Berdaya, Kemendikdasmen berharap bisa menghadirkan solusi konkret untuk persoalan anak putus sekolah sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang lebih mandiri, bermakna, dan kompetitif.