Monitorday.com – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuai kritik tajam dari kelompok Hamas dan Mujahidin Palestina setelah melontarkan kecaman keras terhadap aksi penculikan yang dilakukan Hamas.

Dalam pidatonya pada Sidang ke-33 Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Tepi Barat, Abbas secara terbuka menyalahkan Hamas atas berlanjutnya agresi Israel terhadap warga Palestina.

Abbas menyebut bahwa tindakan Hamas, termasuk penahanan sandera warga Israel-Amerika Adi Alexander, menjadi dalih bagi Israel untuk melanjutkan operasi militer di Gaza dan Tepi Barat.

“Setiap hari ratusan warga tewas. Kenapa? Karena mereka [Hamas] tidak mau membebaskan sandera warga Amerika,” ujar Abbas dalam pidatonya yang penuh emosi.

Lebih lanjut, Abbas mengecam Hamas dengan kata-kata keras, menyerukan agar mereka segera membebaskan para sandera dan menghentikan tindakan yang menurutnya memberi alasan bagi Israel untuk terus melancarkan serangan.

“Kalian sialan, bebaskan apa yang kalian tahan dan keluarkan kita dari situasi ini. Jangan berikan Israel alasan,” tegas Abbas.

Pernyataan tersebut langsung memicu respons keras dari Hamas. Pejabat senior Hamas, Basem Naim, menyebut ucapan Abbas sebagai “penghinaan” terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Abbas berulang kali dan secara mencurigakan menyalahkan rakyat kami atas kejahatan penjajahan dan agresi (Israel) yang terus berlanjut,” kata Naim kepada Al Jazeera.

Tak hanya Hamas, kelompok Mujahidin Palestina juga turut mengecam pidato Abbas. Mereka menilai ucapan Abbas telah “menghina pengorbanan para pejuang dan rakyat Palestina” serta mengabaikan penderitaan para tahanan yang masih berada di penjara Israel.

“Kami mengutuk keras pernyataan menghina oleh Presiden Abbas… yang mengkriminalisasi perjuangan dan meniadakan kejahatan pendudukan,” tulis kelompok itu dalam pernyataan resmi.

Ketegangan antara otoritas Palestina dan kelompok perlawanan seperti Hamas kembali memanas di tengah konflik berkepanjangan dengan Israel.

Pernyataan terbuka Abbas ini menambah perpecahan di internal perjuangan Palestina yang saat ini tengah menghadapi serangan intensif dari militer Israel, terutama di Gaza.

Monitorday.com – PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), pemegang lisensi waralaba KFC di Indonesia, mencatat kerugian bersih sebesar Rp796,71 miliar sepanjang 2024. Kerugian ini melonjak 91,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp415,65 miliar.

Dalam laporan keuangan konsolidasian yang dirilis Selasa (22/4/2025), manajemen FAST menyebutkan bahwa penurunan pendapatan menjadi penyebab utama. Total pendapatan perusahaan anjlok 17,84 persen dari Rp5,93 triliun pada 2023 menjadi Rp4,87 triliun.

Penurunan tercatat di seluruh lini usaha. Pendapatan dari makanan dan minuman turun menjadi Rp4,85 triliun. Komisi penjualan konsinyasi menjadi Rp19,57 miliar dan layanan antar tercatat hanya Rp1,91 miliar.

Manajemen menyebut memburuknya kondisi pasar akibat krisis di Timur Tengah dan pelemahan daya beli masyarakat turut memperparah kondisi. Selain itu, perusahaan juga menutup 47 gerai dan melakukan pemangkasan 2.883 karyawan selama 2024.

“Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024,” tulis manajemen dalam laporan tersebut.

Di sisi keuangan, total aset FAST turun dari Rp3,91 triliun menjadi Rp3,53 triliun. Ekuitas menyusut drastis dari Rp723,88 miliar menjadi Rp127,73 miliar, sementara posisi kas hanya tersisa Rp64,82 miliar dari sebelumnya Rp208,85 miliar.

Kondisi keuangan FAST turut dipengaruhi oleh gerakan boikot terhadap produk yang dikaitkan dengan Israel. South China Morning Post dalam laporannya menyebutkan bahwa KFC Indonesia mempercepat penutupan gerai sebagai respons atas memburuknya performa akibat kampanye boikot yang semakin meluas.

Efek boikot tersebut juga diakui oleh manajemen FAST dalam laporan akhir tahun 2023. “Efek boikot terhadap produk kami mencakup penurunan penjualan dan transaksi bisnis kami,” tulis manajemen.

Guru besar ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Dr. Tika Widiastuti, menilai gerakan boikot bisa berdampak luas terhadap kelangsungan bisnis, termasuk risiko penutupan perusahaan dan efek domino terhadap sektor pemasok.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyuarakan kecaman keras terhadap serangan besar-besaran yang dilancarkan Rusia ke ibu kota Ukraina, Kyiv, pada Selasa (22/4) waktu setempat.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera menghentikan agresi militer tersebut.

“Saya tidak senang dengan serangan Rusia ke Kyiv. Tidak perlu dan di waktu yang sangat tidak tepat,” tulis Trump, Kamis (24/4).

Ia juga menekankan urgensi penghentian perang dengan menyebut tingginya korban jiwa yang jatuh dalam waktu singkat.

“Setop, Vladimir! Lima ribu tentara sekarat dalam sepekan. Mari capai Kesepakatan Damai segera!” lanjut Trump.

Serangan yang dimaksud melibatkan peluncuran sedikitnya 70 rudal dan 145 drone tempur oleh Rusia yang menargetkan Kyiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa serangan ini adalah upaya Rusia untuk menekan Amerika Serikat agar mendorong Ukraina menyerah.

Menurut laporan otoritas setempat, delapan orang tewas, sementara sejumlah lainnya masih diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan akibat gempuran tersebut. Serangan itu dilaporkan menyasar 13 wilayah di Kyiv, menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil.

Serangan terbaru ini menambah eskalasi ketegangan di Eropa Timur, dan komentar Trump menandai keterlibatan retorisnya yang semakin kuat menjelang pemilihan presiden AS 2024.

Monitorday.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan menyiapkan skema penghargaan dan sanksi bagi pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian pada 25 November 2024.

“Kami akan memberikan penghargaan kepada pemda yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan menerapkan kebijakan ini secara efektif. Bentuknya bisa insentif fiskal, piagam, atau piala,” ujar Tito usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Sebaliknya, pemda yang belum melaksanakan kebijakan tersebut akan menerima sanksi berupa surat teguran. Informasi ini juga akan dipublikasikan secara luas sebagai bentuk transparansi publik dan upaya mendorong persaingan sehat antar daerah.

Mendagri menegaskan bahwa penghapusan retribusi bagi MBR adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, daerah yang serius melaksanakannya akan mendapat apresiasi, termasuk dari publik.

Ia juga mengungkap sejumlah alasan mengapa masih ada kepala daerah yang belum menindaklanjuti kebijakan ini, mulai dari minimnya pemahaman hingga kekhawatiran akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bisa jadi karena political will yang belum ada, atau mungkin mereka belum paham manfaatnya. Tapi PAD masih bisa digali dari sumber lain tanpa membebani MBR,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Mendagri berencana menggelar pertemuan virtual dengan pemda yang belum menunjukkan komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjalankan program prioritas nasional melalui visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua”.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (23/4).

Dalam rapat tersebut, Abdul Mu’ti memaparkan sederet pencapaian dan langkah konkret Kemendikdasmen dalam mendukung arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-4 yang berfokus pada penguatan sektor pendidikan.

Salah satu kebijakan unggulan yang kini tengah digalakkan adalah program Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup pendidikan taman kanak-kanak. Kebijakan ini diupayakan untuk membuka akses pendidikan sejak usia dini secara merata di seluruh Indonesia.

Untuk mendongkrak kualitas pendidikan, Kemendikdasmen menargetkan 806.000 guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada 2025. Selain itu, tersedia bantuan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

Kemendikdasmen juga menaikkan tunjangan sertifikasi guru dari sebelumnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta, yang langsung ditransfer ke rekening guru tanpa melalui pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari transformasi pembelajaran, Kemendikdasmen akan mulai mengimplementasikan model pembelajaran mendalam (deep learning), dengan pelatihan guru yang saat ini tengah dipersiapkan.

Menjawab tantangan zaman, kurikulum baru akan menyertakan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan buatan (AI) di sekolah-sekolah mulai tahun ajaran 2025. Kajian akademik telah rampung dan pelatihan guru pun telah dimulai.

Kemendikdasmen juga memperkenalkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Pagi Ceria sebagai bagian dari upaya membentuk karakter siswa. Video senam anak dari program ini telah ditonton lebih dari 48 juta kali secara daring.

Untuk mendorong prestasi siswa di bidang non-akademik, berbagai lomba dan kompetisi diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI.

Perbaikan infrastruktur pendidikan juga menjadi fokus utama. Dalam hal ini, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 mengalihkan pengelolaan anggaran pembangunan sekolah dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kemendikdasmen.

Kemendikdasmen juga mengembangkan kebijakan baru penerimaan siswa melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai penyempurnaan dari sistem PPDB, dengan dukungan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri.

Kebijakan baru memungkinkan guru tidak lagi diwajibkan mengajar 24 jam per minggu. Sebagai gantinya, cukup 16 jam mengajar, sementara 8 jam lainnya dapat digunakan untuk konseling, pelatihan, atau kegiatan sosial.

Untuk mendukung penguatan peran guru bimbingan konseling (BK), pelatihan-pelatihan baru telah diselenggarakan – langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Terakhir, Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Numerasi Nasional sebagai pendamping dari Gerakan Literasi yang telah berjalan, guna memperkuat fondasi literasi, numerasi, dan sains teknologi di kalangan peserta didik.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan keseriusannya membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada siswa serta tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus memperkuat peran Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan mendorong penggunaan standar nasional dari BNSP dan kepemilikan aset strategis.
Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah, KH Sholahudin Al Aiyub, menyebut langkah ini penting untuk profesionalisme dan keberlanjutan LSP.
LSP MUI menggunakan standar dari BNSP yang berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja untuk sertifikasi berbagai profesi halal.
MUI juga memastikan auditor halal dan pengawas syariah mengacu pada standar kenegaraan, bukan hanya standar internal.
Hingga April 2025, lebih dari 8.500 orang telah tersertifikasi dalam lima profesi: auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal, pengawas syariah, dan ahli syariah pasar modal.
Program unggulan “Satu Desa Satu Juleha” ditargetkan menjangkau 80 ribu desa untuk menjamin kehalalan produk di tingkat akar rumput.
Waketum MUI KH Marsyudi Suhud mengapresiasi LSP MUI yang telah diakui secara nasional dan internasional melalui akreditasi dan standar ISO.
Direktur Utama LSP MUI, Kiai Aminudin Yakub, menyebut lima skema awal melibatkan para asesor ahli dari kalangan akademisi dan praktisi.
LSP MUI telah menjalin kerja sama dengan BNSP, LPPOM MUI, DSN MUI, dan banyak institusi pelatihan serta perguruan tinggi.
Kerja sama juga dilakukan dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk BPJPH untuk memperkuat ekosistem sertifikasi halal.
LSP MUI tengah menyiapkan skema sertifikasi baru seperti tenaga kesehatan thibbun nabawi, relawan bencana syariah, ahli tafsir, konselor rehabilitasi narkoba syariah, dan diplomat wasathiyah.
Skema baru lainnya mencakup pengawas syariah lembaga zakat serta nadzir wakaf, bekerja sama dengan lembaga terkait.

Mobitorday.com – Mantan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengajak para ulama untuk bersatu dalam dua kesepakatan penting: misak rabbani (kesepakatan dengan Tuhan) dan misak wattani (kesepakatan nasional).
Menurutnya, kedua kesepakatan itu saling melengkapi dan menjadi tanggung jawab bersama para ulama Indonesia, khususnya melalui wadah MUI.
Dalam Halal Bihalal MUI 2025, ia menekankan pentingnya kebersamaan dan menolak jalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan dakwah.
Ia berharap momen silaturahim ini bisa meredakan kecurigaan dan menyatukan seluruh elemen bangsa.
KH Ma’ruf juga memuji budaya silaturahim khas Indonesia seperti Halal Bihalal dan mudik yang tak ditemukan di negara lain.
Ia mengingatkan agar para ulama tidak berselisih, karena saat ini kita berada di era post-truth yang membingungkan antara kebenaran dan kebatilan.
Tausiyah menurutnya adalah bentuk nasihat penuh cinta yang harus terus disampaikan meski tak langsung diikuti.
Ia menekankan pentingnya sikap tawadhu dan kerja kolektif agar para ulama dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional seperti Menag KH Nasaruddin Umar, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Wamenlu Anis Matta.

Monitorday.com – Keberangkatan calon jemaah haji Indonesia tahun ini dijamin lebih lancar berkat kehadiran Makkah Route, sebuah layanan baru yang disiapkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menyediakan 10 konter pemeriksaan keimigrasian, Makkah Route hadir sebagai solusi inovatif untuk mempersingkat waktu proses imigrasi dan meningkatkan kenyamanan calon jemaah.

General Manager InJourney Airports Bandara Soetta, Dwi Ananda Wicaksana, menegaskan bahwa sistem ini dirancang untuk mempercepat proses administrasi imigrasi, sehingga calon jemaah tidak perlu menunggu lama. “Proses di Makkah Route hanya memakan waktu sekitar 30 detik hingga 40 detik per calon haji. Setelah itu, mereka langsung menuju boarding lounge untuk menunggu keberangkatan,” ungkapnya saat ditemui di Bandara Soetta pada Rabu (23/4/2025).

Inovasi ini tentunya menjadi langkah besar dalam memastikan kelancaran pemberangkatan haji yang tidak hanya efisien tetapi juga steril, mengurangi kerumunan dan memastikan seluruh calon haji terorganisir dengan baik sejak berada di Bandara Soetta. Dalam persiapan ini, 12 bus yang akan mengantar jemaah langsung di-drop off di Terminal Umrah 2F, di mana mereka akan diarahkan petugas menuju zona-zona khusus.

Proses keberangkatan calon jemaah haji di Bandara Soetta juga sudah diatur dengan sangat teliti. Terminal Umrah 2F kini dibagi menjadi beberapa zona untuk menampung jemaah sesuai dengan jadwal dan proses imigrasi mereka. Dengan begitu, calon jemaah dapat menunggu dengan nyaman sambil menunggu giliran mereka diproses di Makkah Route.

Dwi juga menambahkan bahwa seluruh calon jemaah haji yang berangkat melalui Bandara Soetta tidak akan tercampur dengan penumpang internasional lainnya, karena telah disediakan area boarding lounge terpisah di F6 dan F7. Hal ini akan memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah, karena tidak ada risiko terjadinya kebingungan atau kerumunan.

Dengan sistem yang dapat menampung hingga 1.500 calon haji per hari, Bandara Soekarno-Hatta kini siap untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Tidak hanya itu, ada juga fasilitas masjid di atas terminal yang memastikan kenyamanan jemaah dalam beribadah.

Proyek ini tak hanya soal kenyamanan, tetapi juga menunjukkan komitmen PT Angkasa Pura Indonesia dalam mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. “Kami berusaha menciptakan pengalaman haji yang lebih baik, efisien, dan aman bagi seluruh calon jemaah. Dengan adanya Makkah Route, kami ingin memastikan bahwa calon haji bisa berangkat tanpa ada hambatan atau masalah di bandara,” ujar Dwi.

Dengan seluruh persiapan yang matang dan sistem yang terorganisir, pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta kini menjadi lebih lancar dan nyaman. Makkah Route menjawab tantangan besar dalam pelayanan haji, memberikan pengalaman yang tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan terkelola dengan baik.

Monitorday.com – Pelabuhan Tanjung Priok mengalami kemacetan luar biasa pada 17-18 April lalu, telah menyebabkan gangguan signifikan pada arus barang. Namun, Pelindo, sebagai operator pelabuhan, langsung melakukan evaluasi dan identifikasi untuk mencari penyebab permasalahan. Hasil evaluasi mengungkapkan bahwa terminal peti kemas NPCT1 menjadi titik utama masalah karena melayani lebih banyak kapal daripada kapasitas ideal.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menjelaskan bahwa kemacetan tersebut disebabkan oleh kecerobohan dalam perencanaan operasional.

“Kami menemukan bahwa terminal NPCT1 menerima lebih banyak kapal untuk sandar sekaligus, yang memicu peningkatan kepadatan lapangan. Alat bongkar muat di lapangan juga bekerja di luar kapasitas normal,” ujar Arif dalam konferensi pers pada Rabu, 23 April 2025.

Selain itu, Arif menegaskan bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan pembatasan angkutan saat Lebaran, seperti yang banyak dispekulasikan. Pelindo dan otoritas pelabuhan segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kepadatan, termasuk memindahkan beberapa kapal ke terminal lain dan memperbaiki pengawasan keluar masuk barang.

Berbeda dengan NPCT1, terminal petikemas internasional lainnya seperti Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Petikemas Koja tidak mengalami permasalahan serupa. Solusi cepat dilakukan dengan memindahkan kapal-kapal yang akan bongkar ke terminal yang lebih kosong, yang secara bertahap menurunkan kepadatan di NPCT1.

Kemacetan mulai terkendali pada malam 18 April 2025 dan sepenuhnya normal pada Sabtu dini hari, 19 April 2025. Pelindo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini dan berkomitmen untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Arif menjelaskan bahwa karena penyebab kemacetan sudah teridentifikasi, langkah-langkah solusi langsung bisa diterapkan, salah satunya dengan membatasi jumlah kapal yang bersandar di NPCT1. Selain itu, Pelindo juga berencana untuk mengimplementasikan sistem dual move operation untuk truk, di mana truk akan membawa peti kemas saat datang dan meninggalkan terminal, sehingga mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi.

Sebagai solusi jangka panjang, Pelindo tengah mempersiapkan pembangunan jalan baru yang dinamakan New Priok Eastern Access (NPEA). Jalan ini akan menghubungkan langsung New Priok Terminal ke jalan tol pelabuhan, memudahkan pergerakan barang ke kawasan industri seperti Cikarang dan Cibitung, yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan lebih lanjut dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan.

Pelindo berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga kelancaran operasional pelabuhan dan memperbaiki sistem agar masalah ini tidak terulang.

Monitorday.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya terus menunjukkan komitmen yang mendalam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam langkah mereka memperkuat penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Sebagai bagian dari upaya ini, KAI Daop 8 Surabaya baru-baru ini mengunjungi Kampung Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang menjadi daerah percontohan dalam pencegahan krisis planet. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari berbagai inovasi yang diterapkan di sana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

Wisnu Pramudyo, Executive Vice President KAI Daop 8 Surabaya, menyatakan bahwa kunjungan ini bukan hanya sekadar perjalanan belajar, melainkan merupakan langkah nyata dalam menggencarkan penerapan ESG di lingkungan kerja KAI dan sekitarnya. “Kami ingin memperkuat penerapan ESG, salah satunya dengan belajar langsung mengenai media percontohan pencegahan krisis planet yang terbukti efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, rombongan PT KAI Daop 8 Surabaya mempelajari sejumlah inovasi yang diterapkan oleh warga Kampung Malaka Jaya. Di antaranya adalah kolam gizi yang dibuat untuk membantu balita dan lansia mengatasi masalah stunting dan gizi buruk. Selain itu, mereka juga mempelajari sistem pemilahan sampah rumah tangga yang menjadi bagian dari pengelolaan limbah berkelanjutan, serta sumur resapan dan biopori yang berfungsi untuk meningkatkan daya serap air tanah, sebuah langkah penting dalam menghadapi perubahan iklim.

Tidak hanya itu, penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sistem CCTV untuk keamanan juga menjadi bagian dari pembelajaran yang diambil dari Kampung Malaka Jaya. Selain itu, penanaman tanaman hidroponik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar juga turut dipelajari oleh PT KAI Daop 8 Surabaya sebagai salah satu solusi untuk keberlanjutan pangan.

Wisnu menambahkan bahwa KAI, sebagai perusahaan BUMN yang memiliki tugas melayani angkutan penumpang, barang, dan komersialisasi aset, juga memiliki komitmen jangka panjang untuk mendukung prinsip ESG. “Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan KAI Tahun 2025-2029, penerapan ESG adalah bagian yang tidak terpisahkan, dan menjadi kewajiban kami sebagai BUMN untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Untuk mendukung prinsip ESG, KAI Daop 8 Surabaya telah melakukan berbagai langkah progresif. Salah satunya adalah pemanfaatan energi terbarukan melalui penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di beberapa stasiun. Selain itu, KAI juga telah mengurangi penggunaan limbah plastik dengan menyediakan water station atau air isi ulang gratis di stasiun. Tak hanya itu, program penghijauan dan konservasi air juga dilakukan secara rutin di area kerja, dan KAI bahkan menerapkan program satu hari tanpa kendaraan bermotor setiap minggunya di lingkungan kantor guna mengurangi emisi karbon.

Sebagai BUMN yang bergerak di sektor transportasi publik, PT KAI Daop 8 Surabaya terus berupaya menjadi pelopor dalam penyediaan layanan transportasi massal yang ramah lingkungan dan inklusif. Implementasi ESG tidak hanya menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan, tetapi juga mendukung transformasi KAI menuju perusahaan yang modern dan berdaya saing global.

Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan KAI Daop 8 Surabaya dapat mempelajari lebih banyak lagi inovasi yang relevan dalam penerapan prinsip ESG. Hal ini diharapkan dapat diterapkan di wilayah kerja KAI, sehingga memberikan manfaat tidak hanya bagi pelanggan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar dan seluruh pemangku kepentingan.