Monitorday.com – Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijah 1446 H pada Selasa, 27 Mei 2025.
Sidang ini akan diawali dengan pemantauan hilal di 114 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Direktur Urusan Agama Islam, Arsad Hidayat, menyampaikan pemantauan hilal akan dilakukan pada 27 Mei mendatang.
Hasil hisab menunjukkan posisi hilal sudah berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia.
Ketinggian hilal diperkirakan antara 0° 44,15′ hingga 3° 12,29′ dengan sudut elongasi antara 5° 50,64′ hingga 7° 6,27′.
Kondisi ini telah memenuhi kriteria yang disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS.
Sidang isbat akan digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.
Acara akan diawali dengan seminar posisi hilal bersama para ahli astronomi dan pakar falak.
Sidang isbat dilanjutkan secara tertutup setelah Salat Maghrib.
Kemenag akan menerima laporan hasil rukyatulhilal dari seluruh titik pemantauan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar akan menyimak tanggapan dari MUI dan peserta sidang.
Keputusan resmi penetapan awal Zulhijah 1446 H akan diumumkan ke masyarakat secara langsung.
Data hisab dan rukyat dari berbagai daerah akan menjadi bahan pertimbangan dalam sidang.
Penetapan awal Zulhijah sekaligus menentukan tanggal Hari Raya Idul Adha 2025.
Acara ini akan dihadiri oleh duta besar negara sahabat, DPR RI, MA, dan berbagai lembaga negara.
BMKG, BIG, BRIN, dan berbagai ormas Islam juga akan turut serta dalam sidang ini.
Sebanyak 114 titik pemantauan hilal tersebar dari Aceh hingga Papua.
Titik-titik tersebut meliputi lokasi seperti observatorium, pantai, masjid, dan gedung pemerintah.
Setiap titik pemantauan dipilih untuk memastikan visibilitas hilal sesuai dengan standar ilmiah.
Hasil dari seluruh proses ini akan menjadi dasar resmi pemerintah dalam menentukan Idul Adha.

Monitorday.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak mendukung wacana penyembelihan hewan dam tamattu jamaah haji Indonesia di Tanah Air.
Penegasan itu disampaikan lewat surat resmi MUI kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Surat tersebut bernomor B-1444/DP-MUI/V/2025 dan ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.
Dalam surat itu, MUI menegaskan bahwa penyembelihan dam tamattu di luar Tanah Haram tidak sah secara syariah.
Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2011 menjadi dasar penolakan pelaksanaan penyembelihan dam di Indonesia.
MUI meminta agar rencana tersebut tidak dilanjutkan, baik untuk jamaah maupun petugas haji Indonesia.
Menurut MUI, wacana ini tidak menjawab akar persoalan dan justru bisa menimbulkan masalah baru.
Masalah yang dimaksud mencakup aspek hukum syariah dan persoalan teknis pelaksanaan.
Meski demikian, MUI membuka peluang telaah ulang terhadap fatwa jika ada alasan syar’i yang dapat dipertanggungjawabkan.
MUI menunggu penjelasan rinci dari Kemenag terkait alasan baru yang dapat menjadi dasar peninjauan fatwa.
Apresiasi diberikan MUI kepada Kemenag atas upaya perbaikan tata kelola dam tamattu.
Namun, MUI menganggap beberapa poin dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 437 Tahun 2025 perlu direvisi.
Terutama pasal yang membolehkan penyembelihan dam di Indonesia karena bertentangan dengan fatwa MUI.
MUI menyarankan agar pemerintah menggunakan lembaga resmi seperti Adahi, Nusuk, atau Bank Al Rajhi untuk pembayaran dam.
Penyembelihan hewan tetap harus dilakukan di Tanah Haram meski pembayaran bisa dilakukan secara kolektif.
Baznas juga bisa dilibatkan sebagai lembaga pelaksana pembayaran kolektif dam sesuai Fatwa MUI Nomor 52 Tahun 2014.
MUI juga mendorong agar pengelolaan dam tamattu diintegrasikan dalam proyek Perkampungan Haji Indonesia di Tanah Suci.
KMA dinilai bagus dalam upaya meningkatkan layanan jamaah dan menghindari penipuan, tapi perlu penyempurnaan.
Ketentuan yang mewajibkan penyembelihan di Indonesia dianggap berpotensi melahirkan mafsadat atau kerusakan.
Sebagai mitra pemerintah, MUI siap berdiskusi dan memberi pandangan keagamaan demi kemaslahatan umat.

Monitorday.com – Pemerintah Catalonia mengumumkan penutupan segera kantor perdagangannya di Tel Aviv, ‘Israel’, pada Rabu (21/05/2025), menurut surat kabar La Vanguardia.

Langkah ini diambil setelah semakin banyak pejabat Catalonia yang menyadari kejahatan kemanusiaan ‘Israel’ terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Keputusan ini juga terkait dengan sikap tegas pemerintah Spanyol mengenai isu Palestina.

Sebelumnya, keikutsertaan ‘Israel’ dalam Kompetisi Lagu Eurovision tahun ini memicu kemarahan masyarakat Eropa, terutama di Catalonia.

Reaksi keras yang serupa juga disampaikan oleh Spanyol, dengan Perdana Menteri Pedro Sánchez mendesak agar ‘Israel’ dikeluarkan dari kompetisi.

Pemerintah Catalonia, sejalan dengan PM Spanyol, mengkritik “standar ganda” dalam menanggapi konflik internasional, khususnya antara perang di Gaza dan perang di Ukraina.

“Kami sepenuhnya berkomitmen pada hak asasi manusia, dan standar ganda seputar partisipasi Israel dalam Eurovision melemahkan posisi kami,” kata Silvia Panique, juru bicara pemerintah Catalonia.

Langkah penutupan kantor ini juga mencerminkan ketegasan dalam mendukung Palestina dan menentang kebijakan ‘Israel’.

Catalonia mengambil sikap ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina yang mengalami penderitaan akibat konflik yang terus berlangsung.

Keputusan ini menambah tekanan politik terhadap hubungan antara Catalonia dan ‘Israel’.

Pemerintah Catalonia bertekad untuk tetap mempertahankan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan menentang segala bentuk ketidakadilan.

Penutupan kantor perdagangan ini juga menjadi simbol protes terhadap kebijakan luar negeri ‘Israel’ yang dinilai tidak adil terhadap Palestina.

Pemerintah Catalonia berharap langkah ini akan mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut.

Selain itu, langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa Catalonia berdiri dengan tegas dalam menghadapi standar ganda yang berlaku dalam konflik internasional.

Meskipun ini merupakan keputusan yang berisiko, Catalonia merasa bahwa mendukung hak asasi manusia adalah hal yang lebih penting.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, melakukan kunjungan duka ke SD Islam Tahfidz Qur’an (ITQ) As-Syafi’iyah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (21/5). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memberikan dukungan moril dan materiil kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang menimpa para guru sekolah tersebut.

Didampingi oleh Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, serta jajaran staf khusus Kementerian, Mendikdasmen menyampaikan belasungkawa atas musibah yang menewaskan 10 guru dan melukai tiga lainnya dalam kecelakaan di Purworejo pada 7 Mei 2025 lalu.

“Kami sangat berduka atas wafatnya para guru yang tengah menjalankan tugas keagamaan. Mereka adalah pahlawan pendidikan yang telah mengabdikan diri mencerdaskan bangsa,” ujar Abdul Mu’ti dalam sambutannya.

Menurutnya, para guru yang wafat layak disebut syahid karena mereka adalah penghafal Al-Qur’an dan saat itu sedang dalam perjalanan untuk bertakziah. “Semoga mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah dan syahid fi sabilillah,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta kepada masing-masing keluarga korban. Selain itu, Kemendikdasmen memberikan subsidi pendidikan sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang masih melanjutkan studi D4 atau S1.

“Kami ingin memastikan bahwa para guru yang sedang menempuh pendidikan tetap bisa melanjutkan kuliahnya, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat bantuan yang bisa sedikit meringankan beban,” kata Mu’ti.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap tragedi ini. “Kehadiran Mendikdasmen menjadi penyemangat bagi Yayasan As-Syafi’iyah untuk terus melanjutkan perjuangan mendidik generasi muda yang berakhlak mulia,” ujarnya.

Kepala SD ITQ As-Syafi’iyah, Nurul Faizah, juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan, baik secara emosional maupun dalam bentuk bantuan nyata.

“Selain dukungan kepada keluarga korban, kami juga mendapat kabar baik terkait bantuan renovasi gedung sekolah yang sebelumnya tertunda. Ini menjadi harapan baru bagi kami untuk segera bangkit,” tutur Nurul.

Kunjungan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam duka dunia pendidikan dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung para pendidik, baik dalam masa bertugas maupun saat menghadapi musibah.

Monitorday.com — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menghentikan penyelidikan terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah penyelidik tidak menemukan unsur tindak pidana dalam laporan yang dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan bahwa dokumen pendidikan milik Presiden Jokowi, mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi, dinyatakan asli dan sah.

“Penyelidikan dilakukan sesuai prosedur terhadap laporan masyarakat. Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan peristiwa pidana. Oleh karena itu, kasus ini dihentikan,” ujar Djuhandhani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (21/5).

Lebih lanjut, Djuhandhani menegaskan bahwa penyidik telah memverifikasi keaslian ijazah SMA dan ijazah Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi melalui pengujian dokumen dan pemeriksaan saksi-saksi.

“Dokumen asli telah diuji secara laboratoris dan dibandingkan dengan ijazah milik tiga alumni Fakultas Kehutanan UGM. Hasilnya, ijazah Presiden Jokowi dinyatakan otentik,” jelasnya.

Hasil penyelidikan ini diharapkan dapat menjawab keresahan publik yang sempat mencuat terkait keaslian ijazah orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim dalam kasus ini. Dalam pemeriksaan selama satu jam, ia menjawab 22 pertanyaan terkait riwayat pendidikannya dari jenjang SD hingga kuliah di UGM.

Laporan dugaan ijazah palsu ini diajukan oleh Ketua TPUA, Egi Sudjana, pada 9 Desember 2024. Laporan tersebut diterima sebagai Laporan Informasi dengan nomor LI/39/IV/RES.1.24./2025 pada 9 April 2025.

Monitorday.com – PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan lima nota kesepahaman strategis dengan pelaku industri migas nasional dan internasional dalam ajang The 49th Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2025 di ICE BSD, Tangerang.

Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo menyoroti pentingnya pengelolaan potensi gas nasional secara optimal untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

“Kalau kita tergantung impor terus, kita akan kehilangan potensi besar. Hampir US$40 miliar kita keluarkan setiap tahun untuk energi, padahal dana ini bisa dimanfaatkan untuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Prabowo.

Senada dengan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai 580 ribu barel per hari, jauh di bawah kebutuhan domestik yang mencapai 1,6 juta barel per hari. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk terus melakukan impor dalam jumlah besar.

“Impor minyak dan gas kita setiap tahun menghabiskan antara US$35 hingga US$40 miliar,” kata Bahlil.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa kerja sama strategis ini merupakan langkah konkret PLN dalam mendukung transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada energi impor.

“PLN terus mendorong penggunaan gas domestik sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Ini adalah bagian dari strategi besar menuju swasembada energi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Darmawan.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor dalam hal regulasi dan investasi.

“Transisi energi bukan hanya pergantian sumber energi, tapi pembangunan ekosistem yang berdaya saing. Sinergi nasional sangat penting untuk mewujudkan hal ini,” ujarnya.

Lima Kerja Sama Strategis Energi Gas
Dalam acara tersebut, PLN menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dengan Kontraktor Masela PSC—yang terdiri dari INPEX Masela Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Masela, dan Petronas Masela Sdn. Bhd—untuk pemanfaatan LNG dari proyek Abadi LNG.

Selain itu, PLN Energi Primer Indonesia (EPI), subholding PLN, menandatangani empat perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan berbagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), antara lain:

Pasokan 12 MMSCFD dari PT Pertamina EP untuk PLTGU Muara Tawar.

Amandemen dan novasi perjanjian suplai gas 5 MMSCFD ke PLTGU Tanjung Batu.

Penyediaan 36 BBTUD dari Pertamina East Kalimantan untuk pembangkit di Tanjung Batu dan Bontang.

Pasokan 0,4 BBTUD dari PT Imbang Tata Alam untuk kebutuhan kelistrikan wilayah Riau.

Melalui kolaborasi ini, PLN berharap dapat memperkuat fondasi ketahanan energi nasional serta mempercepat terciptanya ekosistem energi yang tangguh, berkelanjutan, dan mandiri.

Monitorday.com – China telah memberikan dukungan logistik dan intelijen kepada Pakistan selama konflik bersenjata dengan India dalam 15 hari terakhir, menurut laporan Bloomberg.

Dukungan ini mencakup bantuan dalam mengatur ulang sistem radar dan jangkauan satelit Pakistan untuk melacak pergerakan pasukan dan penempatan militer.

Bantuan tersebut diberikan beberapa hari setelah pembantaian 22 April di Kashmir yang dikelola India, yang menewaskan 27 wisatawan India dan memicu pertempuran antara kedua negara.

Ashok Kumar, Direktur Jenderal Pusat Studi Perang Gabungan (CENJOWS), menyatakan bahwa China membantu Pakistan menyebarkan radar pertahanan udara untuk memantau rute udara India.

Kumar menambahkan bahwa dukungan China membuat pasukan Pakistan lebih responsif selama konflik.

Meski pemerintah India belum mengonfirmasi keterlibatan China, pernyataan Kumar menunjukkan peran China yang lebih dari sekedar menjual senjata.

Pakistan mengakui penggunaan perangkat keras militer yang dipasok China, termasuk jet tempur J-10C dan rudal udara-ke-udara PL-15.

Namun, Pakistan belum mengonfirmasi penerimaan bantuan satelit atau radar dari China.

Konflik tersebut berujung pada serangan udara, serangan drone, dan artileri yang dimulai pada awal Mei, dan berakhir dengan gencatan senjata pada 10 Mei.

Gencatan senjata ini diklaim sebagai hasil peran penengah Presiden AS Donald Trump, meskipun India menegaskan bahwa kesepakatan itu dinegosiasikan secara bilateral.

Ketegangan tetap tinggi, dengan Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, bersiap mengunjungi Beijing untuk membahas keamanan kawasan.

China menghindari berkomentar langsung tentang keterlibatannya, meskipun juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning menegaskan seruan perdamaian Beijing.

Kumar berpendapat bahwa China menggunakan konflik ini untuk menguji sistem militernya, meskipun mengklaim bahwa sistem China gagal total dalam beberapa kasus.

Insiden ini memperkuat pergeseran India menuju perencanaan perang dua front, dengan China dan Pakistan dianggap saling berkoordinasi.

Kumar memperingatkan bahwa India kini harus memperhitungkan kemungkinan situasi dua front dalam hampir setiap perhitungan militer mereka.

China mengimbau kedua negara untuk menahan diri dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog guna menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Monitorday.com – Indonesia dan Mongolia menjajaki berbagai peluang kerja sama, mulai dari potensi industri tekstil hingga pembicaraan awal mengenai pengaturan perjalanan bebas visa antara kedua negara.

“Wol Kashmir yang berkualitas tinggi dari Mongolia dapat melengkapi produksi tekstil canggih Indonesia, sementara pakaian jadi Indonesia mengalami peningkatan di pasar kami,” kata Menteri Luar Negeri Mongolia Battsetseg Batmunkh dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono setelah pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kemlu RI Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Untuk memfasilitasi hubungan bisnis dan hubungan antar masyarakat, ujar Batmunkh, Indonesia dan Mongolia sepakat untuk memulai konsultasi tentang pengaturan perjalanan bebas visa antarkedua negara.

Tidak hanya itu, membangun konektivitas udara langsung antara Jakarta dan ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, juga sangat penting dalam mempererat hubungan kedua negara, menurut Batmunkh.

“Saya senang mengetahui bahwa otoritas masing-masing telah bertukar draf teks tentang perjanjian layanan udara, dan kami berharap dapat memajukan inisiatif ini dengan cepat,” ujar Batmunkh.

Menteri Luar Negeri Mongolia itu juga mengatakan bahwa negaranya siap bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang pembangunan hijau dan berkelanjutan.

“Kami telah melakukan diskusi produktif mengenai potensi ekspor daging halal Mongolia, sebuah sektor yang menawarkan keuntungan bersama,” tambahnya.

Indonesia dan Mongolia juga sepakat untuk meningkatkan dialog politik dan kerja sama di sektor-sektor utama seperti perdagangan, investasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan ketahanan iklim.

Selain itu, Batmunkh kembali menegaskan dukungan kuat Mongolia terhadap sentralitas Perhimpunam Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan menegaskan lagi aspirasi Mongolia untuk menjadi mitra dialog di kawasan.

Batmunkh juga mengapresiasi Indonesia yang mendukung Mongolia sebagai tuan rumah sesi ke-17 Konferensi Para Pihak (COP17) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD) pada 2026.

Monitorday.com – Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengambil langkah strategis dengan menerbitkan surat edaran nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang menegaskan larangan penahanan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja oleh perusahaan.

Menteri Yassierli menyebutkan bahwa praktik penahanan dokumen seperti ijazah, paspor, akta kelahiran, buku nikah, hingga bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemberi kerja merupakan pelanggaran terhadap hak dasar pekerja.

“Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah serta dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja,” ujar Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Lebih dari itu, surat edaran ini juga mempertegas larangan terhadap perusahaan yang menghalangi pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. “Setiap pekerja memiliki hak untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan tidak boleh ada pihak yang menghambatnya,” tegasnya.

Namun, surat edaran ini juga membuka ruang pengecualian yang sangat terbatas dan diatur secara ketat. Dalam hal tertentu, jika penyerahan ijazah atau sertifikat kompetensi menjadi bagian dari perjanjian kerja karena pembiayaan pendidikan atau pelatihan oleh perusahaan, maka penahanan dokumen hanya bisa dilakukan dengan perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Dalam kondisi ini, pemberi kerja wajib menjaga keamanan dokumen dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi.

Langkah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, terutama serikat pekerja dan pemerhati ketenagakerjaan. Banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai angin segar dalam perlindungan hak-hak pekerja, sekaligus mendorong profesionalisme dalam hubungan industrial di Indonesia.

Dengan terbitnya surat edaran ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan sinyal kuat bahwa praktik-praktik yang merugikan pekerja, meskipun telah lama dianggap “lazim”, tidak lagi memiliki tempat dalam dunia kerja yang sehat dan adil.

Monitorday.com – Uni Eropa pada Selasa sepakat untuk mencabut semua sanksi ekonomi terhadap Suriah sebagai upaya mendukung pemulihan negara tersebut setelah tergulingnya rezim Bashar al-Assad.

“Kami ingin membantu rakyat Suriah membangun kembali Suriah yang baru, inklusif, dan damai,” kata Kallas dalam sebuah unggahan di X setelah berdiskusi dengan para menteri di Brussels.

“Uni Eropa selalu mendukung warga Suriah selama 14 tahun terakhir – dan akan terus melakukannya,” lanjut Kallas.

Langkah ini diambil setelah keputusan AS yang lebih dulu mencabut sanksi terhadap Suriah.

Menteri Luar Negeri Suriah, Assad al-Shibani, berterima kasih kepada Uni Eropa karena telah mencabut sanksi ekonomi terhadap negaranya.

Al-Shibani mengatakan bahwa keputusan ini akan memperkuat keamanan dan stabilitas Suriah.

Kepemimpinan baru Suriah mendesak diakhirinya sanksi internasional yang diberlakukan selama masa kepresidenan al-Assad.

Perjanjian Uni Eropa akan mengakhiri tindakan yang memutus hubungan bank-bank Suriah dari sistem keuangan global dan membekukan aset bank sentral.

Namun, para diplomat mencatat bahwa meskipun sanksi ekonomi yang lebih luas akan dicabut, sanksi individu baru akan menargetkan mereka yang dituduh memicu ketegangan etnis.

Sanksi tersebut akan diberlakukan setelah serangan mematikan terhadap minoritas Alawi.

Sanksi yang ditujukan langsung kepada tokoh-tokoh era rezim Assad akan tetap berlaku.

Pembatasan senjata atau peralatan penggunaan ganda yang dapat digunakan untuk menekan warga sipil akan tetap dipertahankan.

Keputusan hari Selasa didasarkan pada langkah sebelumnya yang diambil pada bulan Februari, di mana Uni Eropa menangguhkan beberapa sanksi terhadap industri-industri utama Suriah.

Para pejabat memperingatkan bahwa sanksi dapat diberlakukan kembali jika kepemimpinan baru Suriah gagal menegakkan hak-hak minoritas atau menyimpang dari transisi demokrasi.

Uni Eropa berharap bahwa dengan pencabutan sanksi ini, Suriah dapat memulai proses pemulihan secara lebih efektif.