Monitorday.com – Pada malam yang dipenuhi kecemasan dan harapan, lebih dari 250 mantan pejabat Mossad memecah keheningan dengan satu pernyataan keras dan jernih—saatnya perang di Gaza dihentikan. Mereka bukanlah suara sembarangan. Di balik petisi yang dirilis Minggu malam waktu setempat itu, berdiri tokoh-tokoh besar dunia intelijen Israel—Danny Yatom, Ephraim Halevy, dan Tamir Pardo. Tiga nama yang pernah mengendalikan mesin mata dan telinga Israel, kini bersatu dalam satu nada: demi kemanusiaan, demi sandera, hentikan pertumpahan darah.

Langkah ini bukan sekadar petisi, tapi sebuah isyarat pergeseran serius dalam tubuh keamanan Israel sendiri. Ketika suara-suara kritis muncul dari luar, itu hal biasa. Tapi saat nada-nada keberatan datang dari inti sistem pertahanan yang biasanya diam dan solid, dunia harus memperhatikan.

Petisi tersebut merupakan bagian dari gelombang penolakan yang semakin deras. Sejak Kamis lalu, setidaknya enam petisi lain disuarakan oleh kelompok militer—prajurit cadangan, perwira veteran, hingga dokter militer yang masih aktif bertugas. Suatu solidaritas baru muncul, yang tak lagi membedakan antara medan tempur dan meja intelijen. Semua bersatu dalam satu kepentingan: keselamatan para sandera yang ditahan oleh Hamas.

Gail Shorsh, mantan perwira senior Mossad yang memprakarsai surat tersebut, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari tekanan ini bukan untuk melemahkan pemerintah, tapi menyadarkan bahwa kekerasan tak selalu menghasilkan keamanan. Sebaliknya, semakin lama agresi berlangsung, semakin terancam nyawa para sandera.

Desakan ini juga menyentil narasi lama tentang kekuatan dan pertahanan. Di tengah dominasi kekuatan militer, muncul suara dari para mantan penjaga rahasia negara yang mengingatkan bahwa kekuatan sejati juga datang dari keberanian untuk mundur demi menyelamatkan nyawa. Ini bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang mengelola konflik.

Apa yang membuat petisi ini terasa berbeda adalah bobot moralnya. Mereka bukan aktivis biasa. Mereka adalah orang-orang yang pernah berada di garis terdepan membentuk strategi keamanan nasional. Ketika mereka bicara, yang didengar bukan hanya suara, tapi rekam jejak.

Sikap para mantan kepala Mossad ini seolah membuka ruang baru bagi dialog yang selama ini tertutup rapat oleh kebijakan militer. Mereka tak menawarkan solusi instan, tapi membuka kemungkinan bahwa jalan damai masih ada—asal ada kemauan untuk melihat musuh sebagai manusia, bukan sekadar target operasi.

Tindakan ini juga menyadarkan dunia bahwa di balik dinding beton dan sistem rudal canggih, ada sisi lain Israel yang juga merindukan akhir dari perang. Bahwa bahkan mereka yang paling terlatih dalam seni intelijen pun tahu bahwa tidak semua kemenangan bisa diraih lewat senjata.

Seruan ini mungkin tak mengubah kebijakan dalam semalam, tapi ia telah menyalakan lentera kecil dalam kabut perang yang pekat. Di tengah kepungan peluru dan bom, ada suara dari dalam yang berkata: cukup sudah.

Monitorday.com – Pemerintah mendorong operator seluler untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan ruang digital Indonesia melalui kebijakan baru pemutakhiran data pelanggan dengan memanfaatkan teknologi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan segera disahkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari strategi nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman, bersih, dan bertanggung jawab, seiring dengan lonjakan pengguna layanan komunikasi di tanah air.

“Langkah ini bukan hanya teknis, tetapi soal tanggung jawab kolektif. Kita ingin ruang digital Indonesia menjadi tempat yang aman dan nyaman, khususnya bagi masyarakat dan anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan digital,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (11/4).

Dalam skema terbaru ini, registrasi e-SIM akan menggunakan data biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition) dan sidik jari (fingerprint), yang akan divalidasi langsung melalui data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Penerapan sistem registrasi berbasis biometrik ini bertujuan menciptakan integrasi data yang akurat dan mendorong penggunaan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk maksimal tiga nomor seluler, sesuai dengan basis data Ditjen Dukcapil.

“Dengan lebih dari 350 juta pelanggan seluler di Indonesia, kita membutuhkan sistem yang bukan hanya efisien, tetapi juga mampu memberikan perlindungan maksimal dari kejahatan digital. Inilah pondasi penting bagi sistem komunikasi masa depan yang lebih aman dan transparan,” tegas Meutya.

Langkah ini juga mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola untuk Anak Aman dan Sehat Digital (TUNAS), serta memperkuat ekosistem digital yang tertib dan terpercaya.

Pemerintah berharap, dengan data pelanggan yang lebih akurat dan mutakhir, penyalahgunaan nomor seluler untuk tindakan kriminal seperti penyebaran hoaks, penipuan (scam), dan kejahatan siber lainnya dapat ditekan. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat pelaksanaan real-name registration dan meminimalisasi keberadaan nomor palsu atau anonim di ruang digital.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, menyaksikan langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.

Penandatanganan tersebut digelar dalam pertemuan kedua pemimpin di Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu, 13 April 2025.

Dokumen penting yang bertajuk lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama bilateral melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Selain itu, Senior Officials Meeting (SOM) juga akan dilaksanakan sebagai forum persiapan SD, sementara Ad Hoc Working Group dapat dibentuk untuk mengerjakan program-program kerja sama tertentu.

Dialog Strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.

Penandatanganan MoU ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara dalam memperluas dan memperdalam hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

Selain itu, penandatanganan MoU ini juga diharapkan dapat mengokohkan peran Indonesia dan Qatar dalam menjawab tantangan global secara bersama.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi, resmi menandatangani Pernyataan Bersama mengenai Kemitraan Strategis antara kedua negara.

Acara penandatanganan ini berlangsung usai pertemuan kedua pemimpin di Istana Al Ittihadiya, Kairo, pada Sabtu, 12 April 2025, dan menandai babak baru dalam hubungan diplomatik Indonesia dan Mesir.

Pernyataan bersama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara, yang selama ini telah menjalin kemitraan erat di berbagai sektor. Dalam dokumen tersebut, kedua presiden menyatakan komitmen kuat untuk menjadikan hubungan kedua negara lebih strategis dan berkelanjutan.

“Pertemuan ini menghasilkan diskusi yang sangat produktif antara kedua presiden, yang bertujuan mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah terjalin lama. Kami sepakat untuk membawa kemitraan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah pertemuan.

Kedua negara, yang memiliki sejarah panjang dalam kerja sama politik, ekonomi, dan pendidikan, sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang prioritas.

Dalam pernyataan bersama, kedua pemimpin menegaskan kembali pentingnya hubungan historis yang telah mengikat Indonesia dan Mesir sebagai mitra strategis di dunia Islam dan negara-negara berkembang.

“Menyadari ikatan sejarah yang kuat, kami sepakat untuk membawa hubungan ini ke level Kemitraan Strategis berdasarkan nilai-nilai keadilan, saling menghormati, dan saling percaya,” tambah pernyataan tersebut.

Kemitraan strategis ini mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, pendidikan, budaya, dan hubungan antar masyarakat.

Indonesia dan Mesir berharap dapat memperdalam kolaborasi ini guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi kedua negara serta memperkuat peran mereka di kawasan dan dunia internasional.

Monitorday.com – Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru-baru ini mengumumkan pengecualian tarif impor untuk berbagai produk elektronik, termasuk ponsel, laptop, dan perangkat lainnya yang sebagian besar dipasok dari China.

Keputusan ini secara signifikan menghapus tarif timbal balik sebesar 125 persen yang sebelumnya diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari perang dagang dengan Beijing.

Dalam sebuah pemberitahuan yang diterbitkan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS, sejumlah barang elektronik, termasuk komputer, laptop, drive disk, dan perangkat pemrosesan data otomatis, akan dikecualikan dari bea masuk yang lebih tinggi.

Pengecualian ini juga mencakup perangkat semikonduktor, chip memori, dan layar panel datar. Keputusan ini mulai berlaku pada 5 April 2025, pukul 12:01 EDT (0401 GMT), dan diterapkan secara retrospektif.

Keputusan ini memberi angin segar bagi sejumlah perusahaan teknologi besar di AS, seperti Apple dan Dell Technologies, yang selama ini mengandalkan impor dari China.

Pengecualian tarif juga berdampak pada pengurangan biaya impor semikonduktor dari Taiwan, serta iPhone yang diproduksi di India, yang sebelumnya terpengaruh oleh tarif dasar 10 persen untuk barang dari negara selain China.

Namun, keputusan ini hanya berlaku untuk tarif timbal balik yang ditetapkan pada masa pemerintahan Trump dan tidak menghapuskan tarif dasar 20 persen yang dikenakan pada semua barang impor dari China terkait dengan krisis fentanil di AS.

Meski demikian, seorang pejabat Gedung Putih mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan untuk meluncurkan penyelidikan keamanan nasional terkait semikonduktor, yang berpotensi menghasilkan tarif baru pada sektor tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjelaskan bahwa Presiden Trump berpendapat bahwa AS tidak dapat terus bergantung pada China untuk memproduksi teknologi vital seperti semikonduktor, chip, ponsel, dan laptop.

Lebih lanjut, Leavitt menyatakan bahwa atas arahan Trump, perusahaan teknologi besar, termasuk Apple dan produsen chip seperti Nvidia dan Taiwan Semiconductor, sedang berupaya memindahkan proses manufaktur mereka ke AS secepat mungkin.

Keputusan ini, yang datang di tengah ketegangan perdagangan antara kedua negara, menunjukkan langkah penting bagi pemerintah AS untuk melindungi sektor teknologi domestik sekaligus memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk mengatasi biaya impor yang lebih tinggi.

Monitorday.com – Sabang menyimpan asa besar dalam geliat kelautan Indonesia. Di sanalah kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Ie Meulee digadang menjadi poros ekonomi biru di ujung barat Nusantara. Namun, realitasnya belum secepat mimpi. Pembangunan tersendat, dan masyarakat pun menanti. Di tengah kelesuan itu, suara lantang datang dari ujung parlemen.

Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, tak mau hanya duduk manis di Senayan. Sabtu, 12 April 2025, ia turun langsung ke Aceh bersama 13 anggota Komisi lainnya. Agendanya padat, energinya menyala. Salah satu sorotan utamanya: mempercepat tuntasnya pembangunan SKPT Ie Meulee yang mangkrak meski sudah disokong hibah dari Jepang.

“Harus kita pacu lagi. Jangan sampai diselewengkan. Bantuan luar negeri seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegas Titiek.

Pesan itu bukan sekadar formalitas. Ia mengirim sinyal keras bahwa Komisi IV tidak akan tinggal diam. Komisi ini bakal menyelidiki penyebab keterlambatan dan mendorong solusi konkret, demi nelayan-nelayan yang menanti akses, fasilitas, dan masa depan yang lebih cerah dari laut.

Tapi kerja parlemen tak berhenti di dermaga. Dari Sabang, rombongan bergerak ke Banda Aceh, meninjau Gudang Bulog Siron—titik penting dalam rantai pangan strategis wilayah. Di sana, isu serapan gabah dan distribusi beras lokal dibahas tajam. Target nasional 3 juta ton setara beras tak bisa dicapai tanpa sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Titiek menekankan bahwa distribusi beras tak hanya soal angka, tapi tentang menyentuh kebutuhan rakyat secara menyeluruh.

“Kami ingin Bulog optimal. Serapan dari petani lokal harus kuat, distribusinya juga harus adil dan merata,” katanya dengan nada yang memadukan tekad dan empati.

Kunjungan kerja ini pun mencuatkan dimensi lain dari kepedulian Komisi IV: konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Pulau Weh, dengan Taman Wisata Alam seluas lebih dari 6.000 hektare darat dan laut, jadi panggung diskusi terbuka di Tugu Kilometer Nol. Di sinilah, sinergi antara alam dan ekonomi kembali digaungkan.

Konservasi bukan penghalang kemajuan, justru jadi peluang baru. Titiek dan anggota Komisi IV mendorong pemanfaatan kawasan konservasi sebagai destinasi wisata berbasis keberlanjutan—tanpa merusak, justru merawat. Prinsip “pariwisata hijau” digaungkan, dan kolaborasi lintas sektor jadi kuncinya.

Kehadiran Gubernur Aceh H Muzakir Manaf dan jajaran pejabat daerah menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Ini ajang menyatukan komitmen lintas lembaga. Bahkan, aparat keamanan pun hadir lengkap: dari Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, hingga Kepala Staf Kodam dan Kabinda Aceh.

Tegas, cepat, dan menyeluruh—itulah aura dari kunjungan Komisi IV ini. Ada denyut kerja nyata yang ingin memastikan bahwa setiap sudut negeri, termasuk Sabang yang jauh di barat, mendapat perhatian yang sama. Bahwa bantuan luar negeri bukan untuk disia-siakan. Bahwa pangan, laut, dan hutan bisa dikelola bersama—dengan semangat bersih dan berkelanjutan.

Titiek Soeharto membuktikan bahwa kerja pengawasan tak cukup lewat rapat. Harus ada langkah nyata, pijakan langsung di lapangan, dan ketegasan untuk mengingatkan siapa pun yang berpotensi menyimpang.

Sabang jadi saksi. Dan semoga, tak lama lagi, SKPT Ie Meulee pun berubah dari proyek tertunda menjadi pusat perikanan yang berdenyut bagi nelayan dan ekonomi Aceh.

Monitorday.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, akan maju kembali untuk memperebutkan kursi ketua umum dalam kongres perdana yang rencananya akan digelar di Solo, Jawa Tengah pada bulan Juli mendatang.

Selain Kaesang, terdapat beberapa nama lainnya yang juga akan bertarung memperebutkan posisi tersebut, termasuk Ketua Organisasi Kader dan Kaderisasi PSI, Agus Herlambang, serta Anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka.

“Sudah ada beberapa calon,” ujar Yoga usai acara Monochrome Party yang digelar PSI di Loji Gandrung, Jumat (11/4) malam.

Sebelumnya, Kaesang juga mengungkapkan bahwa partainya berencana untuk melakukan perubahan besar dalam mekanisme pemilihan ketua umum, yang tidak lagi mengandalkan mekanisme kopdarnas. Sebagai gantinya, pemilihan akan dilakukan secara langsung, di mana setiap kader PSI dapat memberikan suara melalui aplikasi yang sedang dikembangkan oleh partai.

“Calon-calon ini akan berkomunikasi dengan DPW dan DPD, karena mereka harus mendapatkan dukungan dari mereka untuk bisa maju,” tambah Yoga.

Sistem baru ini, yang memungkinkan setiap anggota untuk memberikan vote melalui aplikasi, bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih terbuka dan partisipatif, sesuai dengan arah yang diinginkan Kaesang.

Kaesang, yang terpilih menjadi Ketua Umum PSI pada 2023 meskipun baru dua hari bergabung sebagai kader, akan menghadapi persaingan ketat dalam kongres perdana tersebut. Sebelumnya, Kaesang menggantikan Giring Ganesha yang menjabat sebagai ketum sejak 2021, dan Giring pun dipilih lewat mekanisme kopdarnas.

Kongres pertama PSI di Solo diharapkan akan menjadi momentum penting bagi partai yang sedang bertransformasi menuju kepemimpinan yang lebih inklusif dan terbuka.

Monitorday.com – Ajang balap internasional Pertamina Mandalika Racing Series 2025 tidak hanya menyajikan adrenalin tinggi di lintasan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, event ini memberi kesempatan bagi belasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka, mulai dari kuliner hingga souvenir khas Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa keikutsertaan UMKM dalam event ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Pertamina Mandalika Racing Series melibatkan UMKM sekaligus melibatkan tenaga kerja lokal. Kami berharap dukungan ini dapat menciptakan multiplier effect yang memberikan manfaat langsung kepada UMKM, seperti peningkatan omzet penjualan,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Dampak positif dari keikutsertaan UMKM sudah dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah Anita, pemilik Toko Kue KIA, yang mengungkapkan bahwa partisipasinya dalam event ini telah membantu meningkatkan omzet dan memperluas jangkauan pasar produknya.

“Di hari pertama penyelenggaraan, sudah banyak yang berbelanja. Karena sering mengikuti acara serupa, produk saya semakin dikenal. Sebelumnya, saya hanya berjualan secara online di rumah. Terima kasih kepada Pertamina atas kesempatan ini,” kata Anita.

Kehadiran stan-stan UMKM di area sirkuit juga mendapat sambutan hangat dari pengunjung. Lukas, salah satu pengunjung acara, mengungkapkan apresiasinya terhadap kemudahan yang diberikan oleh UMKM yang berjualan di lokasi.

“Kami jadi lebih mudah karena tidak perlu keluar untuk membeli makanan atau minuman. Rasanya enak, harganya pun standar. Semoga produk-produk UMKM ini semakin laris ke depannya,” ujar Lukas.

Sebanyak 14 UMKM lokal turut berpartisipasi dalam Pertamina Mandalika Racing Series 2025, di antaranya Es Teh Desa, Hore Fried Chicken, Toko Kue KIA, Kedai Ngaprak Ayam Geprek, Kedai Jasuke, Tahu Tek Surabaya, Setiap Tikungan Ada Kopi, Rice Bowl Ayam Suwir, Dapur MD, Dimsum Nicha, dan masih banyak lagi.

Inisiatif melibatkan UMKM dan pekerja lokal ini menggambarkan komitmen Pertamina untuk tidak hanya menggelar ajang balap berkualitas, tetapi juga turut berperan dalam mendongkrak perekonomian lokal, menciptakan peluang kerja, dan mempromosikan produk-produk khas Lombok di tingkat nasional.

Dengan dukungan ini, diharapkan ekonomi lokal Lombok dapat tumbuh semakin pesat, seiring dengan semakin banyaknya produk UMKM yang dikenal luas oleh pengunjung dan peserta dari berbagai penjuru dunia.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak masyarakat untuk segera beralih ke teknologi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM) guna melawan kebocoran data dan meningkatkan keamanan data pribadi di tengah maraknya kejahatan digital seperti spam, phishing, dan judi online.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam keterangannya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat (11/4/2025), menegaskan bahwa e-SIM adalah solusi masa depan untuk menjaga keamanan data pribadi.

Dengan integrasi sistem digital dan pendaftaran biometrik, e-SIM memberikan perlindungan ganda terhadap penyalahgunaan data.

Menurut Meutya, e-SIM yang tertanam langsung dalam perangkat tidak hanya mempermudah pengguna dalam mengelola nomor telekomunikasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional bagi operator seluler. Teknologi ini dapat memperkuat ekosistem Internet of Things (IoT) dan mendukung keamanan data pribadi pengguna.

Menkomdigi juga mengingatkan pentingnya pembatasan jumlah nomor seluler yang terdaftar dengan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, setiap NIK hanya diperbolehkan untuk mendaftar maksimal tiga nomor per operator, dengan total sembilan nomor untuk tiga operator berbeda.

Namun, masih ada kasus di mana satu NIK terdaftar untuk lebih dari 100 nomor, yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

“Ada kasus di mana satu NIK digunakan lebih dari 100 nomor. Ini sangat rawan untuk kejahatan digital dan bisa merugikan pemilik NIK yang sebenarnya,” ujar Meutya.

Sebagai upaya untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan keamanan, Kemkomdigi akan segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permenkomdigi) baru yang lebih ketat dalam pembatasan jumlah nomor yang dapat didaftarkan dengan satu NIK dan memperkuat verifikasi identitas dalam proses registrasi.

Menkomdigi juga mengapresiasi operator seluler yang telah memfasilitasi migrasi ke e-SIM, seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smart Telecom. Mereka menyediakan layanan migrasi baik di gerai fisik maupun secara daring.

Pemerintah mendorong operator untuk aktif mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya migrasi ke e-SIM sebagai bagian dari Gerakan Nasional Kebersihan Data Digital.

Meski migrasi ke e-SIM saat ini belum diwajibkan, Meutya sangat menganjurkan masyarakat untuk segera beralih, khususnya bagi yang memiliki perangkat yang sudah mendukung teknologi ini, guna melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas.

Dengan populasi mencapai 280 juta jiwa dan lebih dari 350 juta nomor seluler aktif, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam tata kelola data pelanggan.

Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk membersihkan data seluler yang bermasalah dan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, bersih, dan bertanggung jawab.

“Gerakan ini adalah untuk keamanan kita bersama. Migrasi e-SIM dan pembaruan data pelanggan akan menjadi fondasi penting menuju ruang digital Indonesia yang lebih sehat dan terpercaya,” pungkas Meutya.

Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi dan memastikan keamanan di dunia digital yang semakin rentan terhadap kejahata

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa sistem penjurusan di tingkat SMA, yang terdiri dari IPA, IPS, dan Bahasa, akan kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini akan menggantikan sistem fleksibel Kurikulum Merdeka yang sebelumnya diterapkan di era Menteri Nadiem Makarim.

“Saya bocorkan sedikit, jurusan akan kami hidupkan lagi,” ungkap Mu’ti dalam sebuah diskusi dengan media di Jakarta pada Jumat (11/4/2025).

Kebijakan ini nantinya akan diformalkan melalui peraturan menteri baru yang sekaligus mencabut Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, yang menghapuskan sistem penjurusan di jenjang menengah atas.

Mu’ti menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengembalikan keterkaitan antara kemampuan akademik siswa dengan pilihan program studi di perguruan tinggi. Selama ini, banyak perguruan tinggi mengeluhkan mahasiswa baru yang tidak memiliki kesiapan akademik yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih.

“Ada mahasiswa yang berasal dari latar belakang IPS diterima di kedokteran, padahal mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Ini sering kali menjadi kendala besar bagi mereka selama kuliah,” jelas Mu’ti.

Sebagai pengganti Ujian Nasional (UN), siswa SMA nantinya akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang mencakup ujian Bahasa Indonesia dan Matematika. Selain itu, siswa jurusan IPA akan memilih salah satu mata pelajaran tambahan, seperti Biologi, Fisika, atau Kimia, sementara siswa jurusan IPS dapat memilih antara Ekonomi, Geografi, Sejarah, atau Sosiologi.

TKA ini tidak akan bersifat wajib atau menjadi syarat kelulusan, namun nilai TKA akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. TKA dijadwalkan akan dimulai pada November 2025 untuk siswa kelas XII, sedangkan untuk jenjang SD dan SMP, sistem ini akan mulai diterapkan pada tahun 2026.

“Kami juga sedang menjajaki kemungkinan agar TKA bisa menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi. Dengan nilai yang baik, siswa bisa langsung diterima tanpa tes tambahan,” tambah Mu’ti.

Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah sebuah penolakan terhadap langkah Menteri Nadiem Makarim sebelumnya, melainkan sebuah penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

“Ini bukan soal siapa yang salah, melainkan soal konsistensi dalam sistem pendidikan yang relevan dan berkesinambungan,” tegas Mu’ti.

Sebelumnya, kebijakan penghapusan jurusan yang diusung oleh Nadiem bertujuan untuk menghilangkan hegemoni jurusan IPA, memberikan fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran, dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat mereka.

Namun, dalam implementasinya, banyak siswa yang tetap diarahkan ke jurusan favorit oleh orang tua atau sekolah tanpa mempertimbangkan dengan matang bakat dan minat mereka.