Monitorday.com – Pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna dari Universitas Trisakti, menyampaikan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut dengan penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) sebagai Plt Wakil Kepala OIKN.

“Proyek pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan, tampaknya mandat yang diberikan oleh Presiden RI kepada Menteri PUPR dan Wamen ATR/Waka BPN sesuai dengan masalah percepatan pembangunan yang sedang dihadapi,” kata Yayat kepada wartawan, Senin (3/6).

Menurutnya, ada aspek teknis dan non-teknis dalam penyelesaian masalah besar di IKN seperti pembebasan tanah dan status tata ruang yang dianggap belum cukup cepat, yang seharusnya ditangani oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN.

“Kementerian PUPR bertanggung jawab atas pembangunan fisik IKN, sementara pekerjaan terkait pertanahan, tata ruang, dan lainnya yang selama ini ditangani oleh Kementerian ATR/BPN,” katanya.

Dengan mandat kepada Menteri PUPR dan Wamen ATR/Waka BPN, penyelesaian fisik dan masalah pertanahan serta tata ruang harus diselesaikan oleh kedua kementerian ini, karena keduanya memiliki peran besar dalam proyek tersebut sejak awal.

“Menurut saya, untuk menegaskan kelanjutan pembangunan IKN, penting untuk menunjuk pejabat yang mampu membangun kembali branding atau reputasi bahwa IKN akan terus berjalan dan meyakinkan investor,” kata Yayat.

Sebagai informasi tambahan, Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Presiden RI meminta Basuki dan Raja Juli untuk memastikan percepatan pembangunan sesuai dengan visi rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.