Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan dari sejumlah kementerian/lembaga serta perguruan tinggi, dalam melakukan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru.

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Serta tiga perguruan tinggi masing-masing Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, pada acara Indonesia Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 (IMFBF) di Jakarta, Senin (5/2/2024).

“Kolaborasi ini akan memperkuat pelaksanaan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan. Kita bisa perbaiki kampung-kampung nelayan, penguatan data masyarakat pesisir, perbaikan infrastruktur perikanan budi daya, dan sebagainya,” ujar Menteri Trenggono usai mengikuti acara IMFBF 2024.

Trenggono menjelaskan, saat ini KKP menjalankan lima program ekonomi biru sebagai upaya transformasi tata kelola kelautan dan perikanan yang berasaskan pada prinsip ekonomi biru. Program tersebut mencakup kegiatan konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga penanganan sampah plastik di laut. 

Pelaksanaan lima program ekonomi biru ini untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan di pasar global, pembangunan budi daya perikanan berkelanjutan, serta yang utama memastikan keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan. 

“Dengan Kemendagri misalnya, kita punya program konservasi dan pasti ini bersinggungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir. Kita juga ingin kuat di bidang budi daya, dan bidang-bidang lainnya,” pungkas Menteri Trenggono.

Sinergitas dengan Kemendagri kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kelautan dan perikanan dan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan dengan Kementerian ATR/BPN sinergi dalam pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan kelautan dan perikanan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi langkah KKP yang mengedepankan sinergitas dalam tata kelola kelautan dan perikanan, mengingat besarnya cakupan dan potensi yang ada pada sektor tersebut.

“Ini akan membuat upaya kita untuk me-manage bidang kelautan dan perikanan lebih sistematis dan lebih kolaboratif, tidak bergerak sendiri-sendiri di bawah koordinasi KKP. Dalam konteks Kemendagri pasti kami akan dukung, terutama dari sisi data kependudukan yang bisa dipakai untuk program-program pemberdayaan nelayan,” ungkapnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto. Hadi menyampaikan bahwa sinergi dalam pemanfaatan tata ruang bagi kegiatan kelautan dan perikanan perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha. 

“Banyak wilayah-wilayah pantai yang berpotensi untuk menjadi tempat budi daya ikan. Oleh sebab itu sinergi dan kolaborasi ini sungguh sangat tepat, yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang di darat dan di laut dengan sinergi dan kolaboari sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” bebernya.

KKP juga menggandeng Kementerian PUPR dalam pelaksanaan sinergi pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan, KKP juga akan meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian.

“PUPR akan mendukung apa-apa yang direncanakan oleh KKP, terutama untuk perikanan budidaya. Selama ini kita memastikan bahwa produktivitas tambak menjadi semakin baik dengan menyediakan irigasi yang baik. Yang juga penting adalah memastikan membantu KKP agar kawasan-kawasan permukiman nelayan di pesisir dapat diperbaiki,” ujar Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mewakil Menteri PUPR. 

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. “Kami di Kementan selama ini sudah menjalin banyak sekali kegiatan dengan KKP, utamanya budidaya. Insya Allah ke depan bisa lebih kuat lagi karena kita tahu pasar produk perikanan sangat besar untuk ketahanan pangan,” ujar Harvick.

Selain dukungan aspek teknis pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, KKP juga akan bersinergi dengan BPKP agar pelaksanaan program-program tersebut dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

“Selama ini kolaborasi KKP dengan BPKP sudah berjalan sangat baik, dan hari ini kami mengapresiasi sekali yang dilakukan KKP dan kami sebagai pengawas auditor tentu saja akan selalu mengawal dan mendampingi seluruh program di KKP agar dapat berjalan efektif efisien dan akuntabel,” ujar Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

Sedangkan kerja sama dengan tiga perguruan mencakup implementasi program berbasis ekonomi biru, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan melalui penerapan Tridarma Perguruan Tinggi.

“Sebagai universitas yang dari dulu mengusung benua maritim Indonesia dalam visi jangka panjang, Unhas akan selalu mendukung penguatan, pengembangan sektor kelautan dan maritim,” ujar Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa.