Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama dengan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) dan perguruan tinggi dalam upaya memperkuat transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum (IMFBF) 2024 di Jakarta, Senin (5/2/2024).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kerjasama ini akan memperkuat pelaksanaan program ekonomi biru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kolaborasi ini akan memperkuat pelaksanaan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan. Kita bisa perbaiki kampung-kampung nelayan, penguatan data masyarakat pesisir, perbaikan infrastruktur perikanan budi daya, dan sebagainya,” ujar Trenggono.

KKP menjalin kerjasama dengan Kemendagri, ATR/BPN, Kementan, PUPR, BPKP, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah KKP dan siap mendukung program-program pemberdayaan nelayan dengan menyediakan data kependudukan.

“Kami akan mendukung dari sisi data kependudukan yang bisa dipakai untuk program-program pemberdayaan nelayan,” kata Tito.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, sinergi dan kolaborasi ini penting untuk mengatur tata ruang di darat dan di laut, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Sinergi dan kolaborasi ini sungguh sangat tepat, yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang di darat dan di laut dengan sinergi dan kolaborasi sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Hadi.

KKP dan Kementerian PUPR akan bersinergi dalam pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, KKP dan Kementerian Pertanian akan meningkatkan kolaborasi dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan.

KKP juga bersinergi dengan BPKP untuk memastikan pelaksanaan program-program KKP melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Kerjasama dengan Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin akan fokus pada implementasi program berbasis ekonomi biru, serta pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan melalui penerapan Tridarma Perguruan Tinggi.

Kerjasama ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia.