Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama para menteri terkait.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pencabutan izin tersebut telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden Prabowo.

“Kemarin, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas untuk membahas IUP di Raja Ampat. Atas persetujuan beliau, pemerintah memutuskan mencabut IUP untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Selasa (10/6).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lima perusahaan yang memiliki izin tambang nikel di Raja Ampat. Dua di antaranya—PT Gag Nikel dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP)—memperoleh izin dari pemerintah pusat, sementara tiga lainnya—PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham—mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Namun, PT Nurham baru memperoleh izinnya pada 2025 dan belum masuk dalam daftar pencabutan saat ini.

Raja Ampat yang dikenal sebagai kawasan konservasi laut dengan 97 persen wilayah terlindungi, kini terancam oleh aktivitas pertambangan. Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menyatakan kekhawatirannya atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang.

“Sembilan puluh tujuh persen wilayah Raja Ampat adalah daerah konservasi. Ketika terjadi pencemaran lingkungan, kami tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan kami terbatas,” kata Orideko di Sorong, Sabtu (31/5).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun menemukan adanya pelanggaran serius oleh empat perusahaan selama pengawasan pada 26-31 Mei 2025. Perusahaan tersebut adalah PT Gag Nikel, PT KSM, PT ASP, dan PT MRP.

Penolakan terhadap pertambangan nikel di Raja Ampat juga datang dari aktivis Greenpeace Indonesia dan sejumlah pemuda Papua. Mereka melakukan aksi protes dalam forum internasional Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta (3/6), saat Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno tengah berpidato.

Aksi itu diwarnai dengan pembentangan spanduk bertuliskan penolakan tambang, seperti “Nickel Mines Destroy Lives” dan “Save Raja Ampat from Nickel Mining”, serta banner dengan tulisan “What’s the True Cost of Your Nickel?”.

Sementara itu, Kementerian ESDM menyatakan tidak menemukan indikasi masalah lingkungan yang berarti di wilayah tambang Raja Ampat. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menyampaikan hasil kunjungan mereka ke lokasi tambang.

“Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi, secara keseluruhan tambang ini sebetulnya tidak ada masalah,” ujar Tri, Sabtu (7/6).

Namun demikian, pencabutan izin oleh Presiden Prabowo menunjukkan pemerintah pusat mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap merusak lingkungan di kawasan konservasi strategis nasional ini.

Monitorday.com – Seorang pendakwah HM Yahya Yopie Waloni meninggal dunia setelah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Darul Falah, Makassar.

Yahya Waloni yang merupakan mantan pendeta kini aktif berdakwah sebagai ustadz, kembali ke hadapan Allah saat berada di mimbar.

Menurut laporan, ia meninggal dunia saat menyampaikan ceramah khutbah Jumat pada 6 Juni 2025 di Masjid Darul Falah.

Saksi di lokasi menyebutkan bahwa Ustadz Yahya tiba-tiba jatuh saat menyampaikan ceramah pada siang hari tersebut.

Belum ada konfirmasi resmi mengenai penyebab medis, namun ia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Brito.id juga mengonfirmasi peristiwa tersebut dan menyebutkan bahwa ia meninggal pada usia 55 tahun setelah khutbah Jumat.

Kronologi kejadian dimulai pada Jumat pagi, saat Ustadz Yahya tiba di Masjid Darul Falah Minasa Upa.

Pukul 12.30 WITA, ia memulai khutbah Jumat dan sempat menyelesaikan sebagian ceramah sebelum pingsan.

Saat berdiri di mimbar, ia tiba-tiba roboh, dan jamaah serta petugas masjid langsung membantunya.

Pukul 13.00 WITA, ia dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong.

Belum ada pernyataan dari keluarga atau manajemen masjid terkait penyebab pasti kematiannya.

Pihak kepolisian dan tim medis masih menyelidiki kemungkinan penyebab kematiannya, seperti serangan jantung atau stroke.

Yahya Waloni lahir di Manado pada 30 November 1970 dan pernah menjadi pemuka agama di GKI Tanah Papua.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua atau Rektor Sekolah Tinggi Theologia (STT) Calvinis Ebenhaezer di Sorong.

Pada tahun 2006, ia memutuskan memeluk Islam dan kemudian aktif berdakwah dan menyampaikan ceramah di berbagai daerah.

Salah satu daerah tempat ia berdakwah adalah Makassar, di mana ia mengakhiri hidupnya saat sedang menyampaikan khutbah Jumat.

Monitorday.com – Otoritas Iran memperluas larangan membawa anjing jalan-jalan di tempat umum ke seluruh kota di negeri tersebut, dengan alasan menjaga kesehatan, ketertiban, dan keselamatan publik.

Larangan ini dimulai pada 2019 di Teheran dan pada 8 Juni 2025 diperluas ke kota Ilam.

Sejumlah 17 kota lain telah memberlakukan larangan serupa, termasuk kota Isfahan di tengah Iran dan Kerman di selatan.

Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang kepemilikan anjing, sejak Revolusi 1979, anjing peliharaan dan kegiatan membawa anjing jalan-jalan menjadi perdebatan panas di Iran.

Kepemilikan anjing dianggap sebagai simbol kebudayaan Barat yang berpengaruh negatif, selain juga dianggap najis menurut ketentuan dalam Islam.

Abbas Najafi, seorang jaksa di Hamedan, menyebutkan bahwa membawa anjing jalan-jalan merupakan ancaman bagi kesehatan, ketenangan, dan kenyamanan masyarakat.

Pada 2021, 75 anggota dewan legislatif Iran mengecam kepemilikan anjing, menyebutnya sebagai masalah sosial destruktif dan berisiko menggerus gaya hidup Islami Iran.

Pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada 2017 mengatakan bahwa melihara anjing untuk selain kebutuhan pengembalaan, perburuan, dan penjagaan adalah tindakan tercela.

Ayatollah Khamenei juga menyebutkan bahwa jika kebiasaan tersebut menyerupai kebiasaan non-Muslim dan mengganggu tetangga, maka itu perbuatan terlarang.

Monitorday.com – Konferensi Laut Dunia (UNOC) ke-3 yang digelar di Nice, Prancis pada 8–13 Juni 2025 menjadi panggung penting bagi Indonesia dalam menyuarakan kepentingan dan tantangan besar dalam konservasi laut global.

Di tengah ribuan peserta dari hampir seluruh negara anggota PBB, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Kelauan dan Perikanan, Sakti Wayu Trenggono bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, anggota Komisi IV lainnya yakni Prof. Rokhmin Dahuri dan Alien Mus menjadi sorotan.

Dengan tema “Accelerating Actions and Mobilizing all Actors to Conserve and Sustainably Use the Ocean,” UNOC 2025 menyoroti 10 topik krusial mulai dari penanggulangan IUU fishing, perluasan kawasan lindung laut hingga pengentasan polusi plastik. Indonesia, negara maritim terbesar kedua di dunia, punya kepentingan langsung atas isu-isu ini—dan delegasinya memastikan suara Nusantara terdengar lantang.

Dalam sesi diskusi bertajuk “Organized Crimes in Wildlife Trading and IUU Fishing” hingga “Plastic Pollution”, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan urgensi peran parlemen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Ia menyatakan bahwa DPR RI memiliki komitmen kuat untuk mengawal legislasi yang progresif dan berpihak pada perlindungan lingkungan laut.

Menurut Titiek, kejahatan terorganisir dalam perdagangan satwa liar dan praktik penangkapan ikan ilegal (IUU Fishing) telah memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan ekosistem dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk memberantas kejahatan tersebut. Selain itu, masalah pencemaran plastik juga menjadi perhatian utama karena mengancam kehidupan biota laut dan kesehatan manusia.

Titiek menekankan pentingnya parlemen tidak hanya dalam menyusun kebijakan, tetapi juga dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Ia mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga ekosistem laut, baik melalui edukasi publik, penguatan regulasi, maupun penerapan sanksi yang tegas.

Sementara itu, Prof. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan di Era Presiden Gus Dur dan Megawati, menyuarakan seruan tegas untuk kolaborasi nyata antarnegara guna menyelamatkan ekosistem laut yang semakin terancam.

Ia menegaskan, dunia harus segera melangkah lebih jauh dari wacana, dengan memulai restorasi ekosistem pesisir yang rusak, menghentikan aktivitas perusak seperti overfishing, pencemaran laut, dan perdagangan ilegal biota laut yang dilindungi.

Bagi Prof Rokhmin, pengelolaan laut tidak bisa setengah hati, perlu komitmen hukum yang kuat, tata kelola global yang adil, dan dukungan teknologi serta pendanaan dari negara maju kepada negara berkembang.

Isu perluasan Marine Protected Areas (MPA) seluas 30% dari wilayah laut dunia sebelum 2030 menjadi fokus utama pembicaraan. Rokhmin mendorong agar Indonesia tak hanya mengikuti, tapi memimpin upaya ini dengan memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan manajemen kawasan lindung laut yang transparan dan inklusif.

Lebih jauh lagi, ia mengusulkan model ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan: dari perikanan tangkap ramah lingkungan, akuakultur hijau, hingga pengembangan industri maritim berbasis bioteknologi dan transportasi laut rendah emisi. Semua itu, tegasnya, bukan semata demi alam, tapi juga jalan keluar dari pengangguran dan kemiskinan di kawasan pesisir.

Salah satu poin paling berani dari Indonesia adalah dorongan pembentukan tata kelola kelautan global yang adil dan berwibawa. Prof Rokhmin menilai, tanpa kerangka hukum internasional yang tegas—terutama dalam isu Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), penangkapan ikan lintas batas, dan pencemaran laut antarnegara, upaya konservasi hanya akan menjadi slogan tanpa hasil nyata.

Konferensi ini bukan hanya tempat bertukar ide, tapi juga pertaruhan masa depan laut dunia. Negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu mendapatkan akses terhadap teknologi canggih, pendanaan hijau, dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir agar mereka bisa menjadi pelaku utama dalam menjaga laut.

Event ini pun mejadi sorotan dunia. Hal ini bisa dilihat dari para Tokoh Dunia yang hadir, diantaranya: Sekjen PBB dan Presiden Macron.

Konfrensi Kelautan Dunia ini juga dihadiri oleh banyak Kepala Negara seperti Presiden Brazil, Kosta Rika, Meksiko, Kolumbia, Peru, dan sejmulah Kepala Negara dari Eropa, Asia, dan Afrika.

UNOC 2025 menjadi panggung yang membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya bicara di belakang meja. Melalui delegasinya yang kritis dan penuh energi, negeri kepulauan ini menempatkan dirinya di garis depan perjuangan menyelamatkan laut dunia. Saatnya aksi konkret menggantikan pidato manis dan Indonesia telah memulainya.

Monitorday.com – Dr. Zakir Naik, seorang dai internasional asal India, memilih Malaysia sebagai tempat tinggal tetapnya sejak 2016 karena berbagai alasan.

Dalam wawancara eksklusif di kanal YouTube dr. Ricard Lee, ia mengungkapkan sepuluh alasan utama yang membuatnya mantap menetap di Malaysia.

Pertama, Malaysia menetapkan Islam sebagai agama resmi negara meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kedua, Malaysia dianggap negara yang tidak dikuasai oleh negara asing, memberikan kebebasan bagi Dr. Zakir untuk berdakwah.

Ketiga, Malaysia relatif jauh dari daerah konflik, menjadikannya tempat yang aman dibandingkan negara-negara Timur Tengah.

Keempat, biaya hidup di Malaysia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Barat atau Timur Tengah, membuatnya lebih terjangkau.

Kelima, sistem ekonomi syariah di Malaysia dinilai sebagai salah satu yang terbaik di dunia, terutama dalam sistem keuangan Islam.

Keenam, Malaysia memberikan kebebasan untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina secara terbuka dan konsisten.

Ketujuh, Dr. Zakir menyebutkan bahwa Putrajaya, tempat tinggalnya, menerapkan syariah dan memiliki lingkungan yang lebih Islami, tanpa alkohol dan kehidupan malam.

Kedelapan, ia mengapresiasi dukungan pemerintah Malaysia terhadap perjuangan umat Islam di dunia.

Kesembilan, Dr. Zakir merasa dihargai sebagai ulama di Malaysia, yang dianggapnya sebagai negara terbaik untuk tinggal.

Meskipun memiliki banyak bisnis, Dr. Zakir memilih hidup sederhana, hanya menghabiskan sekitar Rp 8 juta setiap bulan.

Ia tinggal di apartemen sederhana dan memilih mobil Toyota, mengikuti gaya hidup yang sederhana seperti Nabi Muhammad SAW.

Di luar aktivitas sehari-hari, Dr. Zakir tetap aktif berdakwah, dengan rencana bepergian ke 15 negara dalam setahun.

Ceramah-ceramahnya disiarkan di saluran Peace TV, menjangkau lebih dari 200 juta penonton.

Dr. Zakir juga aktif di media sosial, dengan 24 juta pengikut di Facebook dan lebih dari 4 juta di YouTube.

Meski menghasilkan jutaan dolar dari bisnis, ia tidak pernah mengambil satu sen pun dari dana dakwah untuk kepentingan pribadi dan menyumbangkan lebih dari 51% dari keuntungan bisnisnya untuk amal.

Dr. Zakir menegaskan bahwa hidup sederhana adalah bentuk konsistensinya dalam meneladani Nabi Muhammad SAW.

Monitorday.com – Indonesia took center stage at the 3rd United Nations Ocean Conference (UNOC 2025), held in Nice, France from June 8–13, 2025. Led by Minister of Marine Affairs and Fisheries Sakti Wahyu Trenggono and Chair of Commission IV of the Indonesian House of Representatives, Titiek Soeharto. While the Member of the House are Prof Rokhmin Dahuri and Alien Mus.

At this conference, the Indonesian delegation boldly stepped forward to lead the global conversation on ocean conservation.

The high-profile conference brought together thousands of delegates from nearly all UN member states under the theme “Accelerating Actions and Mobilizing All Actors to Conserve and Sustainably Use the Ocean.”

Critical topics at the forefront included tackling Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, expanding marine protected areas, and reducing plastic pollution. As the world’s second-largest maritime nation, Indonesia emphasized its vital role and came prepared with strong messages and concrete solutions.

First of all, Prof. Rokhmin Dahuri, former Minister of Marine Affairs and Fisheries in the era of President Gus Dur and Megawati, delivered an impassioned speech, urging for real, tangible global cooperation to save threatened ocean ecosystems.

“We must go beyond rhetoric,” he said, calling for the restoration of degraded coastlines, an end to overfishing and marine pollution, and strict enforcement against the illegal trade of protected marine species.

In addition, Prof Rokhmin stressed that effective ocean governance requires unwavering commitment: robust legal frameworks, equitable global management, and substantial support from developed nations in the form of technology transfer, funding, and capacity-building for developing countries.

“One major focal point was the global target of designating 30% of the world’s oceans as Marine Protected Areas (MPAs) by 2030.,” he said.

Furthermore, Prof Rokhmin called on Indonesia not just to participate, but to lead this effort by strengthening surveillance, enforcing marine laws, and ensuring transparent and inclusive management of these protected zones.

According to him, a sustainable and inclusive blue economy model, covering eco-friendly capture fisheries, green aquaculture, marine biotechnology-based industries, and low-emission maritime transport. This model, he emphasized, not only supports environmental goals but also addresses coastal poverty and unemployment.

UNOC 2025 served as more than a forum, it became a pivotal moment for shaping the planet’s marine future. Rokhmin argued that developing nations like Indonesia must gain fair access to cutting-edge technology, green financing, and training for coastal communities to empower them as stewards of the oceans.

Indonesia’s strongest message came in its call for a just and authoritative global ocean governance system. Rokhmin warned that without a strong international legal framework—especially on issues such as Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ), transboundary fishing, and cross-border marine pollution—global conservation efforts risk becoming hollow promises.

In the presence of global leaders including the UN Secretary General, President Emmanuel Macron, and heads of state from Brazil, Costa Rica, Mexico, Colombia, Peru, and several countries across Europe, Asia, and Africa, Indonesia’s proactive stance resonated loudly.

Indonesia proved in Nice that it is more than a participant, it is a front-runner in ocean conservation. As much of the world continues to talk, Indonesia is already acting. The time for speeches is over—real ocean action has begun, and Indonesia is setting the pace.

Monitorday.com – Ketegangan politik di Amerika Serikat kembali memanas setelah Gubernur California, Gavin Newsom, menuduh mantan Presiden Donald Trump membawa negara ke arah otoritarianisme.

Pernyataan keras itu disampaikan Newsom lewat unggahan di akun X (sebelumnya Twitter), menanggapi komentar Trump yang mendukung kemungkinan penangkapannya karena dianggap menghalangi kebijakan imigrasi federal.

Newsom secara terbuka menolak rencana pemerintah federal untuk mengerahkan ribuan personel Garda Nasional ke Los Angeles guna merespons aksi demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan imigrasi. Penolakan ini menyulut pernyataan Trump yang menyebut bahwa penangkapan terhadap Newsom akan menjadi langkah yang “hebat” jika dilakukan oleh Kepala Penegakan Imigrasi, Tom Homan.

“Saya tidak pernah membayangkan akan melihat hari di mana seorang presiden mendukung penangkapan gubernur negara bagian hanya karena tidak sejalan kebijakan. Ini adalah garis batas yang tak boleh kita lewati sebagai bangsa,” tulis Newsom.

Ia juga menyebut ancaman penangkapan tersebut sebagai bentuk gertakan politik belaka. “Itu hanya omon-omon, sekadar gertak sambal,” tambahnya.

Kericuhan yang terjadi pada akhir pekan lalu di Los Angeles dalam demonstrasi menolak kebijakan imigrasi federal mendorong pemerintahan Trump untuk mengambil langkah tegas. Rencana pengerahan lebih dari 2.000 personel Garda Nasional ke kota tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/6).

Sementara itu, Pentagon telah menurunkan satu batalion marinir—sekitar 700 personel—secara temporer untuk berjaga-jaga hingga kedatangan pasukan Garda Nasional. Meski begitu, seorang pejabat AS menyatakan bahwa pemerintah saat ini belum menerapkan Undang-Undang Pemberontakan (Insurrection Act), yang memungkinkan pelibatan militer dalam penegakan hukum sipil. Namun, ia mengakui situasi masih bisa berubah tergantung perkembangan di lapangan.

Trump tidak sendiri. Tom Homan, mantan Kepala Imigrasi dan Bea Cukai AS, sebelumnya menyatakan akan menangkap siapa pun yang menghalangi penegakan hukum, termasuk Gubernur Newsom dan Wali Kota Los Angeles, Karen Bass.

“Saya akan melakukannya [menangkap Newsom] jika saya Tom. Gavin menyukai publisitas, dan saya pikir itu akan menjadi hal yang hebat,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip Reuters, Senin (9/6).

Pernyataan itu menuai reaksi keras dari banyak pihak yang menilai bahwa demokrasi AS tengah berada di ujung tanduk jika ancaman terhadap pejabat negara bagian dilakukan hanya karena perbedaan pandangan kebijakan.

Monitorday.com – Aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, mengklaim bahwa ia dan sejumlah relawan kemanusiaan lainnya telah “diculik” oleh pasukan Israel saat dalam perjalanan menuju Jalur Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Thunberg melalui pidato video yang dirilis pada Senin oleh Freedom Flotilla Coalition, kelompok yang mengoperasikan kapal misi tersebut.

“Kami telah dicegat dan diculik di perairan internasional oleh pasukan Israel atau pasukan yang mendukung Israel. Saya mendesak semua teman, keluarga, dan kawan saya untuk menekan pemerintah Swedia agar membebaskan saya dan yang lainnya sesegera mungkin,” ujar Thunberg dalam video tersebut.

Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa militer Israel menaiki kapal pesiar Madleen, yang berbendera Inggris dan membawa Thunberg serta sekitar sepuluh relawan pro-Palestina lainnya. Kapal tersebut bertolak dari Mesir menuju Gaza dalam misi bantuan kemanusiaan. Namun, setelah insiden tersebut, komunikasi dengan kapal dilaporkan terputus.

Otoritas luar negeri Israel menyatakan bahwa kapal tersebut kini sedang diarahkan ke wilayah pantai Israel dan bahwa seluruh penumpang diharapkan segera dipulangkan ke negara asal mereka.

Pemerintah Israel menuduh Thunberg dan para relawan lain mencoba melakukan “provokasi media”. Meski demikian, mereka menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang berada di kapal tetap akan disalurkan ke Jalur Gaza melalui jalur resmi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, para relawan mengklaim misi mereka bersifat murni kemanusiaan, sebagai bentuk solidaritas terhadap warga sipil Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan.

Tindakan militer Israel ini memicu kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia, sementara di Swedia, tekanan publik mulai meningkat agar pemerintah segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan Thunberg dan relawan lainnya.

Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di Gaza, yang terus menjadi sorotan dunia internasional seiring berlanjutnya konflik antara Israel dan kelompok bersenjata Palestina.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI, Fajar Riza Ul Haq, menyuarakan keprihatinannya terhadap dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan pada anak usia dini.

Dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Fasilitator PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) Tahap 2”, Wamen Fajar menegaskan pentingnya peran fasilitator PAUD sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan yang seimbang di era digital.

Fajar menyampaikan data mengkhawatirkan bahwa 33,4 persen anak usia 0–6 tahun telah terbiasa menggunakan gawai, dengan 25 persen di antaranya merupakan anak usia 0–4 tahun. Persentase ini melonjak hingga 52 persen pada kelompok usia 5–6 tahun.

“Kita sedang menghadapi tantangan besar: tsunami digital yang menyerang anak-anak kita sejak usia dini. Pola asuh kini banyak dipengaruhi media sosial dan gawai, yang bisa menyebabkan brain rot—yakni penurunan stimulasi intelektual, emosional, dan sosial,” ujar Fajar saat menutup kegiatan pada Rabu (4/6/2026).

Wamen Fajar menekankan bahwa pendidikan anak usia dini seharusnya mengutamakan metode konvensional berbasis interaksi langsung, seperti membaca buku cetak dan bermain fisik, untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal.

Ia juga mengajak para fasilitator PAUD HI untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat, dalam rangka menyebarkan praktik pengasuhan yang sehat dan menyeluruh.

“Dengan pendampingan aktif dan kolaborasi lintas sektor, kita bisa mencetak generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Nia Nurhasanah, menambahkan bahwa pelatihan ini adalah bagian dari upaya Direktorat PAUD untuk memperkuat dukungan fasilitator kepada satuan PAUD di daerah.

“Kami berharap peserta dapat segera menyusun rencana implementasi di daerah masing-masing, dan kami akan lakukan monitoring secara berkala,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 134 peserta eksternal dari 9 provinsi dan 25 kabupaten/kota, masing-masing diwakili oleh kepala bidang atau kepala seksi PAUD.

Para peserta menunjukkan komitmen tinggi dengan mengikuti pelatihan selama tiga hari penuh, guna meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan PAUD HI yang lebih berkualitas dan relevan dengan tantangan zaman.

Monitorday.com – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan peringatan keras kepada Elon Musk terkait kemungkinan dukungan finansial bos Tesla itu terhadap kandidat Partai Demokrat. Dalam wawancara dengan NBC News pada Sabtu (7/6),

Trump menyatakan bahwa Musk akan menghadapi “konsekuensi sangat serius” jika mengambil langkah tersebut.

“Dia harus menghadapi konsekuensi yang sangat serius jika melakukan itu,” ujar Trump tanpa menjelaskan lebih lanjut bentuk konsekuensi yang dimaksud.

Peringatan ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua tokoh publik tersebut, yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan baik. Konflik antara Trump dan Musk mencuat ke publik setelah perbedaan pandangan mereka terkait kebijakan fiskal Partai Republik, terutama soal legislasi anggaran yang longgar.

Saat ditanya apakah ia masih berniat memperbaiki hubungan dengan Musk, Trump menjawab singkat, “Tidak.” Ia juga menegaskan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. “Saya kira begitu,” ucapnya.

Trump menambahkan bahwa dirinya tidak berencana untuk menjalin komunikasi dengan Musk dalam waktu dekat. “Saya terlalu sibuk dengan hal lain,” ujarnya. “Saya tidak berniat berbicara dengannya.”

Selain itu, Trump turut mengkritik sikap Musk yang dinilainya merendahkan institusi kepresidenan. “Saya rasa itu sangat buruk, karena dia sangat tidak menghormati. Anda seharusnya tidak merendahkan jabatan presiden,” tegas Trump.

Ketegangan antara keduanya semakin memanas setelah Musk, pada Kamis (5/6), mengunggah sejumlah pernyataan kontroversial di platform X yang menyasar Trump, termasuk unggahan—yang kini telah dihapus—mengenai dugaan hubungan Trump dengan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

Menanggapi unggahan tersebut, Trump membantah keras keterlibatannya. “Itu berita lama, sudah dibicarakan selama bertahun-tahun,” katanya. “Bahkan pengacara Epstein mengatakan saya tidak ada hubungannya dengan itu.”

Perseteruan ini telah menjalar ke ranah politik dan ekonomi. Ketegangan antara Musk dan Trump turut memengaruhi diskusi di Kongres dan berdampak pada pergerakan saham Tesla.

Trump menutup pernyataannya dengan klaim bahwa Partai Republik kini lebih bersatu dari sebelumnya, meski tanpa dukungan dari tokoh seperti Elon Musk.