Monitorday.com – Sabang menyimpan asa besar dalam geliat kelautan Indonesia. Di sanalah kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Ie Meulee digadang menjadi poros ekonomi biru di ujung barat Nusantara. Namun, realitasnya belum secepat mimpi. Pembangunan tersendat, dan masyarakat pun menanti. Di tengah kelesuan itu, suara lantang datang dari ujung parlemen.

Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, tak mau hanya duduk manis di Senayan. Sabtu, 12 April 2025, ia turun langsung ke Aceh bersama 13 anggota Komisi lainnya. Agendanya padat, energinya menyala. Salah satu sorotan utamanya: mempercepat tuntasnya pembangunan SKPT Ie Meulee yang mangkrak meski sudah disokong hibah dari Jepang.

“Harus kita pacu lagi. Jangan sampai diselewengkan. Bantuan luar negeri seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya,” tegas Titiek.

Pesan itu bukan sekadar formalitas. Ia mengirim sinyal keras bahwa Komisi IV tidak akan tinggal diam. Komisi ini bakal menyelidiki penyebab keterlambatan dan mendorong solusi konkret, demi nelayan-nelayan yang menanti akses, fasilitas, dan masa depan yang lebih cerah dari laut.

Tapi kerja parlemen tak berhenti di dermaga. Dari Sabang, rombongan bergerak ke Banda Aceh, meninjau Gudang Bulog Siron—titik penting dalam rantai pangan strategis wilayah. Di sana, isu serapan gabah dan distribusi beras lokal dibahas tajam. Target nasional 3 juta ton setara beras tak bisa dicapai tanpa sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Titiek menekankan bahwa distribusi beras tak hanya soal angka, tapi tentang menyentuh kebutuhan rakyat secara menyeluruh.

“Kami ingin Bulog optimal. Serapan dari petani lokal harus kuat, distribusinya juga harus adil dan merata,” katanya dengan nada yang memadukan tekad dan empati.

Kunjungan kerja ini pun mencuatkan dimensi lain dari kepedulian Komisi IV: konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Pulau Weh, dengan Taman Wisata Alam seluas lebih dari 6.000 hektare darat dan laut, jadi panggung diskusi terbuka di Tugu Kilometer Nol. Di sinilah, sinergi antara alam dan ekonomi kembali digaungkan.

Konservasi bukan penghalang kemajuan, justru jadi peluang baru. Titiek dan anggota Komisi IV mendorong pemanfaatan kawasan konservasi sebagai destinasi wisata berbasis keberlanjutan—tanpa merusak, justru merawat. Prinsip “pariwisata hijau” digaungkan, dan kolaborasi lintas sektor jadi kuncinya.

Kehadiran Gubernur Aceh H Muzakir Manaf dan jajaran pejabat daerah menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Ini ajang menyatukan komitmen lintas lembaga. Bahkan, aparat keamanan pun hadir lengkap: dari Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, hingga Kepala Staf Kodam dan Kabinda Aceh.

Tegas, cepat, dan menyeluruh—itulah aura dari kunjungan Komisi IV ini. Ada denyut kerja nyata yang ingin memastikan bahwa setiap sudut negeri, termasuk Sabang yang jauh di barat, mendapat perhatian yang sama. Bahwa bantuan luar negeri bukan untuk disia-siakan. Bahwa pangan, laut, dan hutan bisa dikelola bersama—dengan semangat bersih dan berkelanjutan.

Titiek Soeharto membuktikan bahwa kerja pengawasan tak cukup lewat rapat. Harus ada langkah nyata, pijakan langsung di lapangan, dan ketegasan untuk mengingatkan siapa pun yang berpotensi menyimpang.

Sabang jadi saksi. Dan semoga, tak lama lagi, SKPT Ie Meulee pun berubah dari proyek tertunda menjadi pusat perikanan yang berdenyut bagi nelayan dan ekonomi Aceh.

Monitorday.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah, Antonius Yoga Prabowo, mengonfirmasi bahwa Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, akan maju kembali untuk memperebutkan kursi ketua umum dalam kongres perdana yang rencananya akan digelar di Solo, Jawa Tengah pada bulan Juli mendatang.

Selain Kaesang, terdapat beberapa nama lainnya yang juga akan bertarung memperebutkan posisi tersebut, termasuk Ketua Organisasi Kader dan Kaderisasi PSI, Agus Herlambang, serta Anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka.

“Sudah ada beberapa calon,” ujar Yoga usai acara Monochrome Party yang digelar PSI di Loji Gandrung, Jumat (11/4) malam.

Sebelumnya, Kaesang juga mengungkapkan bahwa partainya berencana untuk melakukan perubahan besar dalam mekanisme pemilihan ketua umum, yang tidak lagi mengandalkan mekanisme kopdarnas. Sebagai gantinya, pemilihan akan dilakukan secara langsung, di mana setiap kader PSI dapat memberikan suara melalui aplikasi yang sedang dikembangkan oleh partai.

“Calon-calon ini akan berkomunikasi dengan DPW dan DPD, karena mereka harus mendapatkan dukungan dari mereka untuk bisa maju,” tambah Yoga.

Sistem baru ini, yang memungkinkan setiap anggota untuk memberikan vote melalui aplikasi, bertujuan untuk menciptakan proses yang lebih terbuka dan partisipatif, sesuai dengan arah yang diinginkan Kaesang.

Kaesang, yang terpilih menjadi Ketua Umum PSI pada 2023 meskipun baru dua hari bergabung sebagai kader, akan menghadapi persaingan ketat dalam kongres perdana tersebut. Sebelumnya, Kaesang menggantikan Giring Ganesha yang menjabat sebagai ketum sejak 2021, dan Giring pun dipilih lewat mekanisme kopdarnas.

Kongres pertama PSI di Solo diharapkan akan menjadi momentum penting bagi partai yang sedang bertransformasi menuju kepemimpinan yang lebih inklusif dan terbuka.

Monitorday.com – Ajang balap internasional Pertamina Mandalika Racing Series 2025 tidak hanya menyajikan adrenalin tinggi di lintasan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Digelar di Pertamina Mandalika International Circuit, event ini memberi kesempatan bagi belasan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka, mulai dari kuliner hingga souvenir khas Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa keikutsertaan UMKM dalam event ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal.

“Pertamina Mandalika Racing Series melibatkan UMKM sekaligus melibatkan tenaga kerja lokal. Kami berharap dukungan ini dapat menciptakan multiplier effect yang memberikan manfaat langsung kepada UMKM, seperti peningkatan omzet penjualan,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Dampak positif dari keikutsertaan UMKM sudah dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Salah satunya adalah Anita, pemilik Toko Kue KIA, yang mengungkapkan bahwa partisipasinya dalam event ini telah membantu meningkatkan omzet dan memperluas jangkauan pasar produknya.

“Di hari pertama penyelenggaraan, sudah banyak yang berbelanja. Karena sering mengikuti acara serupa, produk saya semakin dikenal. Sebelumnya, saya hanya berjualan secara online di rumah. Terima kasih kepada Pertamina atas kesempatan ini,” kata Anita.

Kehadiran stan-stan UMKM di area sirkuit juga mendapat sambutan hangat dari pengunjung. Lukas, salah satu pengunjung acara, mengungkapkan apresiasinya terhadap kemudahan yang diberikan oleh UMKM yang berjualan di lokasi.

“Kami jadi lebih mudah karena tidak perlu keluar untuk membeli makanan atau minuman. Rasanya enak, harganya pun standar. Semoga produk-produk UMKM ini semakin laris ke depannya,” ujar Lukas.

Sebanyak 14 UMKM lokal turut berpartisipasi dalam Pertamina Mandalika Racing Series 2025, di antaranya Es Teh Desa, Hore Fried Chicken, Toko Kue KIA, Kedai Ngaprak Ayam Geprek, Kedai Jasuke, Tahu Tek Surabaya, Setiap Tikungan Ada Kopi, Rice Bowl Ayam Suwir, Dapur MD, Dimsum Nicha, dan masih banyak lagi.

Inisiatif melibatkan UMKM dan pekerja lokal ini menggambarkan komitmen Pertamina untuk tidak hanya menggelar ajang balap berkualitas, tetapi juga turut berperan dalam mendongkrak perekonomian lokal, menciptakan peluang kerja, dan mempromosikan produk-produk khas Lombok di tingkat nasional.

Dengan dukungan ini, diharapkan ekonomi lokal Lombok dapat tumbuh semakin pesat, seiring dengan semakin banyaknya produk UMKM yang dikenal luas oleh pengunjung dan peserta dari berbagai penjuru dunia.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajak masyarakat untuk segera beralih ke teknologi Embedded Subscriber Identity Module (e-SIM) guna melawan kebocoran data dan meningkatkan keamanan data pribadi di tengah maraknya kejahatan digital seperti spam, phishing, dan judi online.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam keterangannya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat (11/4/2025), menegaskan bahwa e-SIM adalah solusi masa depan untuk menjaga keamanan data pribadi.

Dengan integrasi sistem digital dan pendaftaran biometrik, e-SIM memberikan perlindungan ganda terhadap penyalahgunaan data.

Menurut Meutya, e-SIM yang tertanam langsung dalam perangkat tidak hanya mempermudah pengguna dalam mengelola nomor telekomunikasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional bagi operator seluler. Teknologi ini dapat memperkuat ekosistem Internet of Things (IoT) dan mendukung keamanan data pribadi pengguna.

Menkomdigi juga mengingatkan pentingnya pembatasan jumlah nomor seluler yang terdaftar dengan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, setiap NIK hanya diperbolehkan untuk mendaftar maksimal tiga nomor per operator, dengan total sembilan nomor untuk tiga operator berbeda.

Namun, masih ada kasus di mana satu NIK terdaftar untuk lebih dari 100 nomor, yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan.

“Ada kasus di mana satu NIK digunakan lebih dari 100 nomor. Ini sangat rawan untuk kejahatan digital dan bisa merugikan pemilik NIK yang sebenarnya,” ujar Meutya.

Sebagai upaya untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan keamanan, Kemkomdigi akan segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permenkomdigi) baru yang lebih ketat dalam pembatasan jumlah nomor yang dapat didaftarkan dengan satu NIK dan memperkuat verifikasi identitas dalam proses registrasi.

Menkomdigi juga mengapresiasi operator seluler yang telah memfasilitasi migrasi ke e-SIM, seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smart Telecom. Mereka menyediakan layanan migrasi baik di gerai fisik maupun secara daring.

Pemerintah mendorong operator untuk aktif mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya migrasi ke e-SIM sebagai bagian dari Gerakan Nasional Kebersihan Data Digital.

Meski migrasi ke e-SIM saat ini belum diwajibkan, Meutya sangat menganjurkan masyarakat untuk segera beralih, khususnya bagi yang memiliki perangkat yang sudah mendukung teknologi ini, guna melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas.

Dengan populasi mencapai 280 juta jiwa dan lebih dari 350 juta nomor seluler aktif, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam tata kelola data pelanggan.

Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk membersihkan data seluler yang bermasalah dan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, bersih, dan bertanggung jawab.

“Gerakan ini adalah untuk keamanan kita bersama. Migrasi e-SIM dan pembaruan data pelanggan akan menjadi fondasi penting menuju ruang digital Indonesia yang lebih sehat dan terpercaya,” pungkas Meutya.

Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga data pribadi dan memastikan keamanan di dunia digital yang semakin rentan terhadap kejahata

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengumumkan bahwa sistem penjurusan di tingkat SMA, yang terdiri dari IPA, IPS, dan Bahasa, akan kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026.

Kebijakan ini akan menggantikan sistem fleksibel Kurikulum Merdeka yang sebelumnya diterapkan di era Menteri Nadiem Makarim.

“Saya bocorkan sedikit, jurusan akan kami hidupkan lagi,” ungkap Mu’ti dalam sebuah diskusi dengan media di Jakarta pada Jumat (11/4/2025).

Kebijakan ini nantinya akan diformalkan melalui peraturan menteri baru yang sekaligus mencabut Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, yang menghapuskan sistem penjurusan di jenjang menengah atas.

Mu’ti menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengembalikan keterkaitan antara kemampuan akademik siswa dengan pilihan program studi di perguruan tinggi. Selama ini, banyak perguruan tinggi mengeluhkan mahasiswa baru yang tidak memiliki kesiapan akademik yang sesuai dengan jurusan yang mereka pilih.

“Ada mahasiswa yang berasal dari latar belakang IPS diterima di kedokteran, padahal mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Ini sering kali menjadi kendala besar bagi mereka selama kuliah,” jelas Mu’ti.

Sebagai pengganti Ujian Nasional (UN), siswa SMA nantinya akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang mencakup ujian Bahasa Indonesia dan Matematika. Selain itu, siswa jurusan IPA akan memilih salah satu mata pelajaran tambahan, seperti Biologi, Fisika, atau Kimia, sementara siswa jurusan IPS dapat memilih antara Ekonomi, Geografi, Sejarah, atau Sosiologi.

TKA ini tidak akan bersifat wajib atau menjadi syarat kelulusan, namun nilai TKA akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam mendaftar ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi. TKA dijadwalkan akan dimulai pada November 2025 untuk siswa kelas XII, sedangkan untuk jenjang SD dan SMP, sistem ini akan mulai diterapkan pada tahun 2026.

“Kami juga sedang menjajaki kemungkinan agar TKA bisa menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi. Dengan nilai yang baik, siswa bisa langsung diterima tanpa tes tambahan,” tambah Mu’ti.

Mu’ti menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah sebuah penolakan terhadap langkah Menteri Nadiem Makarim sebelumnya, melainkan sebuah penyesuaian terhadap kebutuhan pendidikan yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

“Ini bukan soal siapa yang salah, melainkan soal konsistensi dalam sistem pendidikan yang relevan dan berkesinambungan,” tegas Mu’ti.

Sebelumnya, kebijakan penghapusan jurusan yang diusung oleh Nadiem bertujuan untuk menghilangkan hegemoni jurusan IPA, memberikan fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran, dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat mereka.

Namun, dalam implementasinya, banyak siswa yang tetap diarahkan ke jurusan favorit oleh orang tua atau sekolah tanpa mempertimbangkan dengan matang bakat dan minat mereka.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mengusulkan pemberian rumah subsidi kepada tiga profesi yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, yakni jurnalis, guru, dan pengemudi ojek online (ojol).

Langkah ini bertujuan untuk mendukung pekerja dengan penghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dengan harga terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberi kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang nyaman.

Setiap profesi akan mendapatkan kuota unit rumah subsidi, dengan rincian sebagai berikut: 1.000 unit untuk jurnalis, 20.000 unit untuk guru, dan kuota untuk pengemudi ojol yang masih dalam proses penentuan.

Persyaratan untuk Mendapatkan Rumah Subsidi

Bagi yang ingin mengajukan bantuan rumah subsidi ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik secara umum maupun khusus berdasarkan profesi. Mengutip laman BP Tapera, syarat umum yang harus dipenuhi meliputi:

• Warga Negara Indonesia.
• Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah (KPR atau pembiayaan rumah swadaya).
• Tidak memiliki rumah atau memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi Rp 8 juta per bulan. Namun, dalam kebijakan terbaru, batas penghasilan maksimal akan diperluas menjadi Rp 12 juta untuk individu lajang dan Rp 13 juta untuk yang sudah berkeluarga.

Syarat Khusus Berdasarkan Profesi

1. Jurnalis: Wartawan harus terdaftar di perusahaan penerbitan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. Pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, yang bekerja sama dengan Dewan Pers dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk verifikasi data.
2. Guru: Guru, baik PNS maupun honorer, harus menyerahkan surat keterangan dari dinas pendidikan setempat yang membuktikan bahwa mereka masih aktif mengajar.
3. Pengemudi Ojek Online: Pengemudi ojol harus terdaftar sebagai mitra aktif di platform transportasi online dengan masa keanggotaan minimal satu tahun. Bukti pendapatan melalui riwayat transaksi aplikasi juga akan diperlukan sebagai syarat.

Proses Pengajuan dan Verifikasi

Para pekerja yang memenuhi syarat dapat mengajukan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh BP Tapera dan Bank BTN. Pengajuan ini memerlukan dokumen umum seperti KTP, KK, slip gaji atau bukti penghasilan, serta surat keterangan kerja sesuai dengan profesi masing-masing.

Proses seleksi untuk penerima bantuan rumah subsidi ini akan melalui verifikasi ketat untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh mereka yang memang membutuhkan.

Dengan adanya program rumah subsidi ini, diharapkan profesi-profesi penting di masyarakat bisa lebih mudah memiliki tempat tinggal yang layak, sekaligus memperkuat sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, secara resmi meluncurkan Buku Panduan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di SMP Negeri 41 Jakarta pada Jumat, 11 April 2025.

Peluncuran ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan secara menyeluruh, menciptakan generasi muda Indonesia yang cerdas, sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen mengungkapkan bahwa gerakan ini adalah bagian dari kebijakan Kementerian Pendidikan yang bertujuan membentuk anak-anak Indonesia yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kepribadian yang kuat.

“Kami berharap gerakan ini dapat mencetak generasi penerus bangsa yang terampil, berdedikasi kepada negara, serta siap memimpin Indonesia menuju kemajuan,” tegasnya.

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa buku panduan ini akan diimplementasikan melalui empat pusat pendidikan, yang dikenal dengan istilah Catur Pusat Pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.

Para guru diharapkan untuk menerapkan gerakan ini dalam kegiatan sekolah, sementara orang tua diminta untuk membiasakan kebiasaan ini di rumah. Dukungan dari masyarakat dan media massa juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung.

“Gerakan ini bukan hanya untuk menciptakan budaya hidup sehat dan budaya belajar yang konstruktif, tetapi juga untuk membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia,” ujar Mendikdasmen.

Kepala SMP Negeri 41 Jakarta, Metrin Evivi, menjelaskan bahwa sekolahnya telah mulai mengintegrasikan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam kegiatan sehari-hari. Sekolah telah membiasakan siswa dengan budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), upacara rutin, ibadah pagi, dan berbagai kegiatan seperti Pagi Ceria.

Selain itu, orang tua juga dilibatkan melalui rapat yang mengedukasi mereka tentang pentingnya kebiasaan ini dalam mendukung perkembangan karakter anak.

“Di awal semester, kami mengadakan rapat dengan orang tua untuk menjelaskan pentingnya tujuh kebiasaan ini. Kami juga rutin merefleksikan kebiasaan ini dalam setiap pelajaran di kelas,” ujar Metrin.

Salah satu siswa SMP Negeri 41 Jakarta, Jasmin Bintang Maharani, mengungkapkan bahwa dia merasakan dampak positif dari gerakan ini. “Kegiatan-kegiatan seperti ini membuat saya merasa lebih nyaman dan senang di sekolah. Kami juga semakin akrab dengan teman-teman,” ujar Jasmin.

Buku Panduan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat tersedia untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Selain itu, ada juga panduan khusus untuk orang tua. Buku ini dapat diakses secara daring melalui laman resmi: cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/gerakan7kebiasaan.

Peluncuran buku ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pendidikan karakter di Indonesia, dengan harapan dapat mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berbudi pekerti luhur dan siap membangun masa depan bangsa.

Monitorday.com – Pemerintah Panama telah mengizinkan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan ke Terusan Panama, sebuah langkah yang diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang baru-baru ini ditandatangani oleh pejabat keamanan kedua negara.

Keputusan ini memungkinkan pasukan AS untuk melaksanakan pelatihan, latihan militer, dan “aktivitas lainnya” di pangkalan yang terletak di sepanjang jalur air strategis tersebut.

MoU ini juga mencantumkan izin bagi AS untuk membangun pangkalan militer permanen di kawasan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Panama, Jose Raul Mulino, yang pada Kamis (10/4) menyebutkan bahwa Washington telah meminta izin untuk mendirikan pangkalan di Panama, meskipun sebelumnya ia menegaskan bahwa keberadaan pangkalan militer AS di negara tersebut akan sulit diterima.

Dalam respons yang cukup tegas, Mulino memperingatkan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, dengan mengatakan, “Kalian ingin membuat kekacauan? Apa yang kita terapkan di sini bisa membuat panas negara.”

Pernyataan ini mengindikasikan kekhawatiran atas potensi ketegangan yang bisa muncul akibat kehadiran pasukan asing di wilayah yang sangat sensitif.

Pemimpin serikat buruh Panama, Saul Mendez, mengkritik keras keputusan ini dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan serta kemunduran bagi kedaulatan negara. Ia menganggap langkah pemerintah ini akan mengancam integritas dan kemandirian Panama sebagai negara berdaulat.

Langkah ini juga dihubungkan dengan kepentingan AS yang semakin mengkhawatirkan terkait pengaruh China di Terusan Panama.

Sejak menjabat pada Januari lalu, Presiden AS, Donald Trump, telah menyatakan keprihatinannya terhadap pengaruh China yang semakin kuat di jalur perdagangan vital ini, yang ia klaim berpotensi melanggar prinsip netralitas yang dijamin oleh perjanjian internasional.

Perjanjian Netralitas Terusan Panama, yang dibuat untuk memastikan jalur air ini tetap terbuka dan netral untuk seluruh negara, telah lama menjadi landasan hukum yang melarang negara manapun, selain Panama, untuk mengoperasikan kanal atau mendirikan instalasi militer di wilayah tersebut.

Trump, dalam beberapa kesempatan, juga mengkritik Panama karena dianggap tidak membalas jasa AS dalam pembangunan Terusan Panama yang dimulai pada tahun 1914. Terusan yang sempat berada di bawah kendali AS hingga 1999 ini kini sepenuhnya berada di bawah penguasaan Panama, setelah perjanjian penyerahan yang disepakati oleh Presiden Jimmy Carter.

Keputusan Panama untuk mengizinkan pasukan AS ini memunculkan perdebatan tentang masa depan hubungan internasional dan kedaulatan negara di kawasan yang sangat strategis ini.

Monitorday.com – Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi keberhasilan Polri dan pemerintah dalam menangani mudik Lebaran 2025.
Menurutnya, penanganan mudik ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin bersilaturahim bersama keluarga.
Ia mengungkapkan, keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh fasilitas umum dan tempat ibadah yang disediakan di sejumlah rest area.
Asrorun juga memuji kebijakan libur dan kerja fleksibel bagi ASN yang mendukung kelancaran arus mudik dan balik.
Ia menganggap kebijakan tersebut turut mempermudah perjalanan masyarakat selama Lebaran 2025.
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk bersabar, tertib berlalu lintas, dan mematuhi aturan juga berperan penting.
Asrorun menyoroti kontribusi organisasi masyarakat dan korporasi yang menyediakan moda transportasi massal gratis.
Kontribusi tersebut diharapkan bisa terus dilanjutkan untuk meningkatkan kelancaran arus mudik di masa depan.
Ia menyebutkan bahwa semangat taawun (gotong royong) dan takaful (tolong-menolong) sangat terasa dalam penyelenggaraan mudik ini.
Masyarakat yang membantu memfasilitasi kebaikan ini turut memperlancar perjalanan mudik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Pada 8 April 2025, Polri berhasil menyelesaikan Operasi Ketupat 2025 untuk mengamankan arus mudik Lebaran.
Operasi Ketupat 2025 dimulai pada 26 Maret dan melibatkan 164.298 personel dari berbagai pemangku kepentingan.
TNI, Basarnas, BMKG, dan Kementerian Perhubungan turut bekerja sama dalam operasi pengamanan ini.
Ada empat klaster utama yang difokuskan dalam operasi tersebut, yaitu jalur tol, jalan nasional, pelabuhan penyeberangan, dan destinasi wisata.
Fokus pengamanan juga mencakup tempat ibadah untuk memastikan keamanan umat Islam yang melaksanakan ibadah selama mudik.
Keterlibatan banyak pihak dalam Operasi Ketupat 2025 diharapkan dapat terus memperbaiki sistem mudik di tahun-tahun mendatang.

Monitorday.com – Dunia perdagangan internasional kembali bergolak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam episode terbarunya sebagai bintang reality show kebijakan global, kembali membuat gebrakan. Kali ini, Indonesia menjadi sasaran tarif impor sebesar 32%. Meski saat ini Trump menahan diri bak pendekar yang sedang bermeditasi—menangguhkan tarif selama 90 hari—tensi diplomatik tetap menyengat.

Namun, jangan khawatir. Dari dalam negeri, muncul sang penyelamat. Adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga kandidat doktor Universitas Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang dengan penuh keyakinan memperlihatkan jurus pamungkasnya: meningkatkan impor demi mempertahankan ekspor. Bahlil tampaknya tak mau Indonesia kepleset di ring perdagangan internasional.

“Kalau surplus perdagangan kita sama AS mencapai 14 sampai 15 miliar dolar, ya jangan kaget kalau mereka mau ‘menyeimbangkan’ dengan tarif,” ujar Bahlil di Kantor ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/4). Dengan nada yang nyaris seperti memberi kuliah umum, ia menekankan bahwa langkah komprehensif harus segera dilakukan agar Indonesia tak dicap sebagai “eksportir nakal.”

Langkah komprehensif yang dimaksud? Impor. Ya, pemerintah berencana memperbanyak pembelian LPG dan minyak dari negeri Paman Sam. “Saya lagi mengeksersis (exercise) dengan tim saya. Kita beli LPG dari sana, biar neraca kita imbang,” lanjut Bahlil, yang dalam kalimat itu tampak berlatih sekaligus bertransaksi.

Langkah ini ternyata bukan sekadar inisiatif pribadi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa strategi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. “Presiden bilang, ya udah, kita beli aja LPG dan LNG dari AS,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri.

Airlangga menjelaskan, strategi ini bukan penambahan impor, melainkan switching partner. Alias ganti supplier, tapi tetap belanja di angka yang sama. “Ini tidak menambah beban APBN, hanya ganti dari negara A ke negara B. Dari teman ke sahabat strategis,” imbuhnya.

Meski terdengar teknokratik dan penuh diplomasi ekonomi, publik bertanya-tanya: apakah membeli lebih banyak dari AS semata demi menghindari tarif benar-benar win-win solution atau bentuk kompromi yang kelewat kreatif? Apakah ini bentuk diplomasi cerdas atau hanya akrobat dagang yang dibungkus kata-kata manis?

Namun satu hal pasti: di tengah tekanan global, Indonesia tak hanya bertahan, tapi melakukan manuver dengan gaya khas Bahlil—enerjik, jenaka, dan penuh jargon. Kandidat doktor ini tak sekadar bicara teori, tapi juga eksekusi… setidaknya untuk pembelian LPG.

Trump boleh saja mengenakan tarif, tapi Bahlil siap dengan kalkulator, data BPS, dan jurus switching yang kini mungkin akan dia patenkan sebagai teori perdagangan khas Nusantara. Dunia boleh panas, tapi neraca perdagangan harus tetap cool.