Monitorday.com – Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa layanan digital nasional melalui Government Technology (GovTech) Indonesia akan mudah digunakan oleh masyarakat, tanpa komplikasi yang rumit.

“Kami berusaha memastikan bahwa GovTech ini user friendly, memudahkan masyarakat dalam menggunakan sistem ini tanpa komplikasi yang rumit,” ujar Erick saat memberikan sambutan pada peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Di hadapan Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Erick menjelaskan bahwa melalui penugasan pemerintah, BUMN Peruri ditunjuk sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau GovTech Indonesia.

Penugasan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Melalui GovTech, Kementerian BUMN dan Peruri berupaya mengakselerasi transformasi digital serta menyediakan layanan publik pemerintah yang terpadu, solutif, dan transparan.

Integrasi layanan publik dari tujuh kementerian, yang dikembangkan oleh Peruri, juga melibatkan 400 talenta unggul dari BUMN dan swasta.

Erick menambahkan bahwa GovTech Indonesia merupakan upaya perbaikan dan integrasi proses bisnis yang transparan dan terukur.

“Bu Menkeu selalu menekankan bahwa semua harus terukur dan transparan agar program-program yang diluncurkan oleh Bapak Presiden bisa tepat sasaran dan tidak perlu diperdebatkan lagi di kemudian hari,” jelas Erick.

GovTech Indonesia tidak hanya mengintegrasikan infrastruktur layanan dari berbagai kementerian melalui aplikasi, tetapi juga memiliki pusat data dan “government cloud”.

Salah satu bentuk percepatan layanan integrasi GovTech adalah integrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang berfungsi sebagai “single sign-on” untuk segala urusan pelayanan publik.