Monitorday.com – Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan bahwa kelompok-kelompok dari organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berperilaku seperti preman dan mengganggu ketertiban harus ditindak tegas demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mayjen Djon saat membuka acara “Hari Gembira” bersama 4.000 anak-anak di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, pada Sabtu (26/4).

“Premanisme dan ormas itu dua hal yang berbeda, namun jika kegiatan ormas mengarah ke aksi premanisme, maka itu harus dilawan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa penindakan terhadap aksi semacam itu menjadi tugas kepolisian, namun masyarakat juga harus turut aktif menolaknya karena hal tersebut merugikan.

Mayjen Djon juga menegaskan bahwa tidak semua ormas berisi preman, dan sebaliknya, tidak semua preman tergabung dalam ormas. Ia menyambut baik keberadaan ormas yang memiliki kegiatan positif dan mendukung program pemerintah.

Namun, ia mengingatkan bahwa kelompok-kelompok dalam ormas yang memaksakan kehendak dan mengambil hak orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, adalah bentuk premanisme yang tidak bisa dibiarkan.

“Premanisme adalah saat seseorang tidak ingin bekerja, tapi ingin punya penghasilan besar dengan cara memaksa dan merampas hak orang lain,” tegasnya.

Contoh konkret aksi premanisme oleh oknum ormas disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Ia mengungkap bahwa proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terganggu oleh aksi ormas yang bersifat premanisme. Informasi itu ia peroleh saat kunjungan ke Shenzhen, Tiongkok, atas undangan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Menurut Eddy, isu premanisme menjadi perhatian dalam diskusi dengan pemerintah Tiongkok karena dianggap menghambat iklim investasi. Ia meminta pemerintah Indonesia tegas dalam menangani persoalan ini.

“Keamanan adalah hal paling mendasar agar investor merasa nyaman dan yakin berinvestasi di Indonesia,” kata Eddy.

Monitorday.com – Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menilai kasus dugaan suap sebesar Rp 60 miliar terhadap hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) mencerminkan kondisi darurat moral dalam sistem peradilan Indonesia.

“Maraknya suap-menyuap karena rendahnya moralitas penegak hukum, baik advokat maupun hakim,” ujar Ikhwan saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ia menekankan pentingnya hakim dan seluruh elemen peradilan untuk memiliki moralitas dan integritas yang lebih tinggi, mengingat hakim adalah muara terakhir dalam pencarian keadilan. Menurutnya, baik hakim maupun pengacara sejatinya telah terikat oleh kode etik yang melarang keras praktik suap dan gratifikasi.

“Hakim dilarang menerima suap sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sementara advokat, sebagai profesi mulia (officium nobile), juga dilarang memberikan suap,” jelas Ikhwan.

Ikhwan menolak anggapan bahwa praktik iming-iming atau suap merupakan hal lumrah dalam dunia advokat. Jika ada advokat yang melakukannya, kata dia, itu murni masalah integritas pribadi dan mencoreng profesi hukum.

Untuk menghentikan praktik mafia peradilan, Ikhwan mendorong adanya evaluasi total terhadap sistem peradilan. Ia mengusulkan proses rekrutmen calon hakim mempertimbangkan pengalaman hukum minimal 10–15 tahun, bukan langsung dari lulusan baru (fresh graduate).

“Selain itu, eksaminasi putusan oleh perguruan tinggi atau fakultas hukum juga perlu digencarkan untuk menilai kualitas hakim, termasuk untuk promosi dan mutasi,” tambahnya.

Ikhwan juga menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesejahteraan hakim guna memperkecil potensi penyimpangan.

“Independensi hakim harus diwujudkan dalam kualitas putusan yang berpijak pada logika hukum dan kebenaran. Memutus yang salah adalah salah, dan benar adalah benar, tanpa pengaruh dari luar hukum,” tegas Ikhwan.

Sebelumnya, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus dugaan suap senilai Rp 60 miliar dalam perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO). Empat hakim ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat yang kini menjadi Ketua PN Jakarta Selatan Arif Nuryanta, serta tiga majelis hakim Djuyamto, Agam Syarief Baharudin, dan Ali Muhtarom.

Selain itu, turut menjadi tersangka panitera muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, serta dua kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto, serta Kepala Tim Hukum Wilmar Group.

Monitorday.com – Menteri Agama RI Prof Nasaruddin Umar bersama Kepala BPJPH Haikal Hassan (Babe Haikal) meresmikan Kantin Halal di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025) setelah direnovasi selama dua bulan.

Dalam peresmian tersebut, Menag mengajak masyarakat dan pegawai Kemenag untuk makan di kantin halal agar hidup lebih berkah.

Nasaruddin menegaskan bahwa makanan harus tidak hanya halal, tapi juga baik dan membawa keberkahan (halalan thayyibah mubarakah).

Ia menekankan bahwa halal tidak hanya soal dagingnya, tapi juga proses pemotongan, sumber penghasilan, dan konsumsi dengan membaca basmalah yang penuh adab.

Babe Haikal mendorong kementerian lain untuk meniru Kemenag dalam membangun kantin halal di lingkungan mereka.

Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Umum Kemenag Fesal Musaad, Ketua Koperasi Kemenag Mastuki, dan sejumlah pejabat Kemenag lainnya.

Fesal Musaad berharap dengan adanya kantin halal ini, kesejahteraan ASN meningkat lewat koperasi serta memberdayakan UMKK sesuai program pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya kehalalan makanan untuk menjamin rasa aman dan meningkatkan produktivitas para pegawai.

Mastuki menjelaskan bahwa inisiatif pendirian kantin halal ini telah dimulai sejak BPJPH masih menjadi bagian dari Kemenag dua tahun lalu.

Sejak itu, Koperasi Kemenag berkomitmen memenuhi semua persyaratan untuk mendirikan kantin halal dengan supervisi dari BPJPH.

Mastuki menegaskan bahwa seluruh tenant atau penyewa kantin wajib memiliki sertifikat halal.

Berbeda dengan sebelumnya, kini kantin sudah lebih bersih, higienis, dan fasilitas pendukungnya pun jauh lebih baik.

Renovasi ini juga didukung dengan bantuan dari Bank Mandiri sehingga fasilitas kantin menjadi lebih layak dan sehat.

Monitorday.com – Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Perguruan Attaqwa Bekasi menggelar Workshop Penyusunan Regulasi dan Prosedur Operasional Baku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di kampus.

Kegiatan ini didukung penuh oleh Atiqoh Noer Alie Center dan Droupadi.

Workshop berlangsung di Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ pada 24-25 April 2025.

Sebanyak 127 peserta dari 28 kampus di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur mengikuti kegiatan ini.

Workshop dibuka oleh Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa Candra.

Sejumlah narasumber hadir, termasuk Dahlia Madanih dari Komnas Perempuan dan Lena Hanifah dari Universitas Lambung Mangkurat.

Fatum Ade dari Perhimpunan Jiwa Sehat, Sa’adah dari WCC Mawar Bilqis Cirebon, dan Lidwina Inge Nurtjahyo dari Universitas Indonesia juga menjadi pemateri.

Theresia Indira Shanti dari Unika Atma Jaya Jakarta dan Siti Mazumah dari Forum Pengada Layanan turut mengisi sesi.

Koordinator kegiatan, Khaerul Umam Noe, menjelaskan bahwa workshop ini adalah tindak lanjut dari pelatihan sebelumnya.

Menurut Khaerul, kampus perlu memiliki regulasi turunan dari Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024.

Ia menyoroti bahwa hanya kurang dari enam persen kampus di Indonesia yang telah memiliki regulasi dan SOP terkait kekerasan.

Mayoritas kampus masih bergantung pada Permendikbud tanpa produk turunan yang implementatif.

Perubahan nomenklatur kementerian juga menambah tantangan dalam implementasi aturan.

Workshop membahas penyusunan regulasi kampus yang sesuai kebutuhan dan sumber daya.

Khaerul menekankan pentingnya memahami berbagai acuan hukum seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ketua Satgas UMJ, Ati Kusmawati, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi kekerasan di kampus.

Ia menyebut bahwa persoalan kekerasan di kampus hanyalah puncak gunung es.

Aturan baru Permendikbud memperluas cakupan kekerasan yang harus ditangani satgas.

Ati menekankan pentingnya membangun sistem rujukan kerja yang kuat bagi satgas.

Ia mengingatkan bahwa komitmen kampus untuk melaksanakan rekomendasi satgas adalah hal yang sangat krusial.

Monitorday.com – Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Makan Bergizi Gratis untuk Santri melalui Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Peluncuran ini berlangsung dalam acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Nasional Ormas-Ormas Islam di Asrama Haji Pondok Gede.

Nasaruddin menegaskan pentingnya memperhatikan kesejahteraan dan gizi santri dalam pembangunan sumber daya manusia.

Ia menyatakan gerakan ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

Dalam sambutannya, Nasaruddin juga membahas perlunya mengembangkan Trilogi Kerukunan ke dalam Jilid II.

Ia bersyukur Indonesia berhasil mewujudkan konsep kerukunan sejati di tengah kemajemukan yang luar biasa.

Trilogi Kerukunan Jilid II mencakup kerukunan antar manusia, kerukunan dengan alam, dan tunduk kepada Allah.

Nasaruddin mengajak umat Islam untuk lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan dalam kehidupan beragama.

Ia mengusulkan agar Maqashid Syariah menambahkan prinsip menjaga lingkungan sebagai elemen keenam.

Nasaruddin menekankan bahwa kerusakan lingkungan telah menyebabkan kematian jutaan orang setiap tahun.

Ia mengingatkan agar manusia memperlakukan alam sebagai mitra, bukan hanya sebagai objek eksploitasi.

Dalam Islam, semua makhluk termasuk alam semesta disebutkan bertasbih kepada Allah SWT.

Nasaruddin menafsirkan suara dedaunan sebagai bentuk tasbih makhluk kepada Sang Pencipta.

Ia berharap Halal Bihalal ini menjadi momentum memperbaiki hubungan manusia dengan alam.

Menurutnya, memperbaiki lingkungan juga merupakan bentuk penghapusan dosa.

Nasaruddin menutup pidatonya dengan ajakan untuk mewariskan lingkungan sehat kepada generasi mendatang.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya penguatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya memperkokoh kedaulatan bangsa.

Hal tersebut disampaikan dalam acara peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penguatan Bahasa Indonesia di Jakarta, pada Jumat (25/4/2025).

Peraturan ini, yang sudah disahkan sejak Februari 2025, bertepatan dengan Bulan Bahasa, bertujuan untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia, sekaligus memperkuat penggunaannya di seluruh aspek kehidupan.

“Tujuannya adalah agar kita, bangsa Indonesia, lebih mencintai, merasa bangga, dan menguasai bahasa Indonesia. Kita ingin maju bersama bahasa Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan harus digunakan secara baku dan sesuai kaidah, terutama di lembaga-lembaga negara dan ruang publik. Ia juga mengingatkan bahwa penguatan bahasa Indonesia tidak berarti menutup ruang bagi bahasa lain.

“Bahasa Indonesia justru tumbuh dari kekayaan bahasa daerah dan kosakata asing. Semangatnya adalah memperkaya, bukan mengasingkan,” jelasnya.

Mendikdasmen mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang mendukung lahirnya kebijakan ini, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta pemerintah daerah yang aktif mempromosikan bahasa Indonesia.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyapa para pejabat kementerian, kepala daerah, dan tokoh pendidikan, mengungkapkan kebanggaannya atas perjalanan panjang dalam memperkuat identitas bangsa melalui bahasa.

Abdul Mu’ti menyinggung konsep “kedaulatan bahasa” yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Ia mengaitkan kedaulatan bahasa dengan trilogi kedaulatan Indonesia: budaya, politik, dan wilayah.

“Kita harus menjaga dan memperkuat bahasa Indonesia, agar tidak tergerus arus globalisasi. Banyak negara yang kehilangan bahasa nasional mereka, dan kita tidak ingin itu terjadi di sini,” tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh pejabat kementerian, kepala daerah, akademisi, seniman, serta perwakilan dari berbagai institusi kebahasaan di seluruh Indonesia.

Abdul Mu’ti berharap seluruh elemen bangsa, mulai dari institusi pendidikan, media, hingga industri kreatif, dapat berperan aktif dalam membumikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari gaya hidup dan ekspresi jati diri bangsa.

Monitorday.com – Perjudian online atau judol, fenomena yang semakin meresahkan, kini telah mengancam kestabilan ekonomi dan masa depan bangsa. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, perputaran dana judi online di Indonesia mencapai angka fantastis, Rp 1.200 triliun. Angka ini, yang mengalami peningkatan lebih dari Rp 200 triliun dibandingkan tahun lalu, menggambarkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh judi online ini terhadap perekonomian negara.

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menyebut angka tersebut sebagai sesuatu yang sangat meresahkan. Menurutnya, perputaran dana sebesar itu dapat mengancam kekayaan bangsa dan jika tren ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam lima tahun ke depan, seluruh sumber daya dan kekayaan Indonesia akan terperangkap dalam cengkeraman judi online. “Jika ini terus dibiarkan, 5 tahun lagi kekayaan bangsa kita terjerat habis dalam perangkap judol,” ujar Hasbiallah dengan nada tegas.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan mengingat dana yang berputar dalam sektor judi online seharusnya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan dan kemakmuran bangsa. Namun, kenyataannya, uang-uang tersebut justru berputar di tangan oknum yang tak bertanggung jawab, merusak stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Hasbiallah meyakini bahwa angka yang diungkapkan oleh PPATK mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan dana judi online yang ada. Dia percaya, angka yang sebenarnya bisa dua kali lipat lebih besar dari itu.

Dengan jumlah yang begitu besar, dana yang seharusnya berputar untuk membangun bangsa malah mengalir ke sektor yang tidak produktif dan merugikan. Sebuah krisis yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Pemerintah, terutama aparat penegak hukum, diminta untuk bertindak tegas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik perjudian online untuk terus berkembang. Hasbiallah menekankan, bahwa tanpa ketegasan dari pemerintah dan aparat hukum, judi online akan terus menjadi momok yang mengancam kemakmuran dan masa depan bangsa.

Pemerintah harus segera membuat langkah-langkah konkret untuk menghentikan praktik judi online ini. Hasbiallah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi elit maupun aparat yang terlibat dalam praktik judi online. Terutama bagi mereka yang menjadi beking dari judi online, yang selama ini bekerja di balik layar, meraup keuntungan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh judi. Keberanian untuk memberantas oknum-oknum seperti ini akan sangat menentukan apakah Indonesia bisa bebas dari cengkeraman judi online yang semakin menggurita.

Selain itu, Hasbiallah juga berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera mengambil langkah tegas dalam memberantas judi online di seluruh Indonesia. Tak hanya menindak tegas para pelaku judi online, tapi juga oknum-oknum di kepolisian yang terlibat dalam praktik tersebut. Masyarakat membutuhkan gebrakan nyata dari aparat penegak hukum yang bersih dan tegas, yang bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.

Dalam situasi seperti ini, sudah saatnya Indonesia bertindak tegas untuk membasmi judi online. Jika tidak, masa depan ekonomi Indonesia akan semakin terancam, dan impian untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat akan semakin jauh dari kenyataan.

Monitorday.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali mengancam Indonesia, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung dari Mei hingga Juli 2025. Namun, upaya untuk mencegah dan menanggulanginya tidak lagi hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, peran generasi muda yang kini semakin vital.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam pembukaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Riau 2025 yang diadakan di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, pada Jumat (25/4).

Jambore ini menjadi momentum penting, diikuti oleh lebih dari 2.000 pemuda dari berbagai organisasi pemuda di seluruh Riau, seperti Pramuka, OSIS, Sispala, PMI, Karang Taruna, dan banyak lainnya. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta implementasi strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. “Kita harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan serta menerapkan strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla,” ujar Listyo dengan penuh keyakinan.

Selama tiga hari penyelenggaraan Jambore Karhutla Riau 2025, kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelatihan dan edukasi, tetapi juga berbagai agenda seperti talkshow yang mengundang 10 narasumber nasional dan daerah. Tema utama yang diangkat adalah kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup, dengan fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Para narasumber yang hadir memberikan wawasan mendalam tentang strategi mitigasi kebakaran serta pentingnya peran aktif masyarakat, terutama pemuda, dalam mengawal lingkungan.

Pemuda, menurut Kapolri, merupakan ujung tombak dalam membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. “Pemuda adalah ujung tombak untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya. Dalam hal ini, mereka bukan hanya sebagai peserta pasif dalam kebijakan yang ada, tetapi sebagai agen perubahan yang dapat menyebarkan pesan keberlanjutan lingkungan kepada masyarakat luas.

Jambore ini, selain memberikan edukasi, juga menggalang semangat kolaborasi di kalangan pemuda untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan Karhutla. Dengan semangat gotong-royong yang ditumbuhkan selama kegiatan, diharapkan para peserta dapat menyebarkan semangat tersebut ke daerah-daerah mereka masing-masing. Kolaborasi antara masyarakat, aparat pemerintah, dan dunia usaha dalam memitigasi Karhutla diharapkan dapat menghasilkan gerakan masif yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Kapolri menutup amanatnya dengan harapan agar semangat yang ada dalam Jambore Karhutla Riau 2025 ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia. “Melalui semangat kolaboratif ini, kita bersama-sama menjaga paru-paru dunia dan mewariskan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,” ujarnya dengan penuh optimisme.

Gerakan ini bukan hanya soal mengatasi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga tentang mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Bagi Indonesia, menjaga kelestarian alam adalah bagian dari tanggung jawab bersama yang harus diwariskan kepada anak cucu. Dalam hal ini, Jambore Karhutla Riau 2025 menjadi langkah awal yang penting dalam mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam menjaga bumi.

Monitorday.com – Sinar kamera dan sorot tajam dunia internasional kini tertuju ke jantung perdagangan ritel terbesar di Indonesia: Pasar Mangga Dua. Dalam laporan kontroversial 2025 National Trade Estimate (NTE) yang dilansir Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Pasar Mangga Dua dicap sebagai pusat peredaran barang palsu dan bajakan. Tudingan ini bukan saja menampar nama baik Indonesia di kancah global, tetapi juga mengundang langkah cepat dari dalam negeri.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, tak tinggal diam. Dengan sikap tegas dan nada optimis, ia mengumumkan rencana inspeksi mendadak alias sidak ke lokasi. “Ini saya harus cek dulu ke lapangan, kan, siapa tahu ternyata benar yang kamu bilang atau mungkin kurang tepat,” ujar Maman dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (25/4). Sebuah pernyataan yang penuh makna: tidak mau telan mentah-mentah laporan asing, tetapi juga tidak tutup mata terhadap kemungkinan pelanggaran di tanah sendiri.

Langkah ini bukan semata-mata soal membela nama baik, melainkan juga bagian dari refleksi penting terhadap kualitas ekosistem UMKM nasional. Jika memang benar ada praktik jual beli barang bajakan di pasar legendaris itu, Maman menegaskan, itu sudah masuk kategori pelanggaran serius dan seharusnya menjadi ranah penegakan hukum. Tidak ada kompromi, tidak ada toleransi untuk praktik yang bisa merusak reputasi produk-produk lokal.

Kini, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM tengah digodok dengan intens. Menurut Maman, satgas ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap UMKM, agar kualitas dan produksi produk lokal benar-benar optimal, berdaya saing, dan jauh dari praktik ilegal. Proses ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menandakan bahwa pemerintah serius membangun benteng pertahanan untuk UMKM.

Di tengah tekanan global, sidak ke Mangga Dua akan menjadi panggung penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga integritas pasar domestik. Ini bukan soal membela diri di hadapan Amerika, melainkan soal membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersikap tegas, adil, dan transparan.

Sidak ini pun menjadi simbol: pemerintah tidak akan membiarkan pasar-pasar besar dikooptasi oleh barang ilegal. Ini adalah bagian dari revolusi mental di sektor UMKM—memajukan ekonomi rakyat tanpa mengorbankan etika perdagangan.

Apapun hasil sidak nanti, satu hal pasti: ini adalah momen emas untuk membangun kembali kepercayaan, baik di mata rakyat sendiri maupun di mata dunia. Pasar Mangga Dua, dan ribuan pasar lainnya, harus menjadi simbol kebangkitan produk lokal yang berkualitas, bukan sekadar surga belanja murah.

Jika inspeksi ini berjalan dengan jujur dan tegas, bukan hanya Pasar Mangga Dua yang berbenah. Seluruh ekosistem perdagangan di Indonesia akan terdorong untuk menegakkan standar lebih tinggi. Karena pada akhirnya, kebenaran di lapanganlah yang akan menjadi cermin kualitas bangsa ini.

Monitorday.com – Keberanian kini berbicara lantang dari Semenanjung Iberia. Spanyol, negeri matador, akhirnya menarik garis tegas terhadap kebiadaban zionisme. Setelah bertahun-tahun dunia menyaksikan genosida brutal Israel di Gaza, Tepi Barat, Lebanon, dan Suriah, Madrid memilih berdiri di sisi nurani manusia. Pemerintah Spanyol membatalkan kontrak pembelian amunisi senilai 6 juta Euro dari perusahaan militer Israel, sebuah tamparan keras untuk negara yang kini kian tersudut di mata dunia.

Langkah ini bukan sekadar pembatalan transaksi dagang; ini pernyataan politik, moral, dan kemanusiaan. Perdana Menteri Pedro Sanchez, di tengah tekanan internal dan eksternal, berani mengumumkan penghentian seluruh aktivitas jual-beli senjata dengan Israel. Di saat negara-negara lain memilih bungkam atau beretorika kosong, Spanyol benar-benar bertindak.

Langkah heroik ini lahir dari serangkaian keputusan berani sebelumnya: pengakuan resmi Palestina pada 28 Mei 2024 bersama Irlandia dan Norwegia, dukungan terbuka terhadap gugatan genosida oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, dan pembekuan sebagian ekspor senjata ke Israel sejak 2023. Semua ini menegaskan satu hal: bagi Spanyol, darah anak-anak Gaza lebih berharga daripada lembaran kontrak dagang.

Israel tentu saja meradang. Melalui Kementerian Luar Negerinya, rezim zionis menuduh Spanyol “mengorbankan keamanan demi politik.” Ironis, mengingat negeri yang berulang kali menginjak-injak hukum internasional kini berbicara tentang keamanan. Israel panik, karena tahu satu negara berani bisa membuka jalan bagi negara-negara Eropa lainnya untuk ikut menarik diri dari jaringan kebohongan yang selama ini menopang kekuasaannya.

Di balik panggung ini, dunia kemanusiaan juga menjerit. PBB memperingatkan bahwa bantuan ke Gaza semakin tersendat akibat blokade brutal Israel. Anak-anak Gaza menanggung kelaparan akut, malnutrisi melonjak dua kali lipat hanya dalam beberapa pekan terakhir. Semua laporan ini menampar kesadaran dunia: Israel bukan lagi sekadar penjajah, melainkan negara pembunuh yang mengabaikan setiap prinsip dasar kemanusiaan.

Tragisnya, di saat dunia berupaya menyalurkan bantuan, Israel justru melanjutkan serangan brutalnya. Lebih dari 51.300 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah dibantai sejak Oktober 2023. Mahkamah Pidana Internasional pun telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang.

Spanyol tahu bahwa membiarkan Israel terus berbisnis seperti biasa adalah bentuk kolusi diam-diam dengan kejahatan. Karena itu, meski ada risiko politik dalam negeri dan ancaman diplomatik dari Israel, Spanyol tetap memilih berpihak pada nilai-nilai luhur: keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia.

Keputusan ini bisa menjadi domino pertama. Jika negara lain mengikuti jejak Madrid, maka Israel akan semakin terisolasi. Dunia akhirnya bisa mengirim pesan yang tak terbantahkan: pelaku genosida tak layak mendapat tempat dalam komunitas bangsa-bangsa beradab.

Langkah Spanyol harus diingat, bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai suara nurani kolektif umat manusia. Bahwa di atas segala tekanan politik, diplomasi busuk, dan dalih-dalih pragmatisme, masih ada bangsa yang memilih keberanian moral. Dan mungkin, dari tanah Matador inilah, babak baru perlawanan terhadap kebejatan Israel benar-benar dimulai.