Monitorday.com – Mahkamah Internasional (ICJ) telah menunjuk Yuji Iwasawa sebagai presiden baru, menggantikan Nawaf Salam yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri Lebanon.

Dalam sebuah pernyataan resmi, ICJ menyatakan bahwa Iwasawa akan memimpin hingga masa jabatan Salam berakhir pada 5 Februari 2027 mendatang.

Yuji Iwasawa, yang telah menjadi anggota ICJ sejak Juni 2018, sebelumnya dikenal sebagai profesor hukum internasional di Universitas Tokyo dan ketua Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelum penunjukannya sebagai presiden ICJ, Iwasawa memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum internasional.

ICJ, yang sering dijuluki sebagai “pengadilan dunia,” merupakan pengadilan tertinggi PBB yang berkedudukan di Den Haag. Pengadilan ini memutuskan sengketa antarnegara dan memainkan peran kunci dalam menyelesaikan masalah hukum internasional.

ICJ berbeda dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang juga berlokasi di Den Haag, dimana ICC mengadili individu atas kejahatan berat seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Saat ini, ICJ tengah menangani sejumlah kasus penting, termasuk perselisihan antara Ukraina dan Rusia terkait invasi yang dimulai pada 2022.

Sebagai presiden ICJ, Iwasawa akan memimpin majelis hakim yang terdiri dari 15 orang. Meskipun peran presiden lebih bersifat seremonial, Iwasawa akan mewakili ICJ di seluruh dunia, memberikan pidato atas nama pengadilan, serta membacakan putusan.

Namun, suara presiden dalam musyawarah peradilan memiliki bobot yang sama dengan suara hakim lainnya, kecuali dalam hal terjadi seri, di mana presiden memiliki suara penentu.

Monitorday.com – Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan pentingnya pemanfaatan investasi dalam proyek hilirisasi yang harus melalui kajian mendalam agar memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan Rosan usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, Satgas Hilirisasi, dan kementerian terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin malam.

Rosan menjelaskan bahwa investasi dalam hilirisasi perlu memberikan return yang baik dan dapat diterima (acceptable), mengingat banyaknya dana yang akan dialokasikan, salah satunya oleh Danantara.

“Karena hilirisasi ini, investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak diberikan pendanaan, misalnya oleh Danantara,” ujar Rosan.

Rosan juga menekankan bahwa setiap proyek yang akan didanai oleh Danantara harus melalui proses yang transparan dan terstruktur.

Ini mencakup evaluasi oleh Kementerian Investasi serta tahap due diligence untuk memastikan bahwa investasi yang diberikan tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri nasional.

“Danantara juga akan melalui proses yang proper, melalui proses di Kementerian Investasi, due diligence, itu semua step akan kita lalui,” tambahnya.

Salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam penentuan proyek adalah kesiapan proyek itu sendiri dan dampaknya terhadap perekonomian, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat, seperti serapan tenaga kerja.

Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi, menekankan bahwa proyek hilirisasi, seperti pengolahan rumput laut dan budidaya udang, harus memberi manfaat yang lebih luas bagi petani dan nelayan.

“Kita juga melihat dari segi kesiapannya, karena beberapa proyek ini membutuhkan feasibility study yang lebih rinci dan lebih detail, serta bagaimana proyek ini bisa melibatkan para petani,” tutur Rosan.

Rosan menambahkan bahwa tujuan utama dari proyek hilirisasi adalah memberdayakan petani dan nelayan, bukan hanya mengejar return finansial 14 atau 15 persen, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah industri rumput laut, yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi industri dalam negeri.

Monitorday.com – Wakil Presiden Iran Mohammad Javad Zarif mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (3/3).

Surat pengunduran diri tersebut telah diajukan kepada Presiden Masoud Pezeshkian, namun hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Presiden Pezeshkian, seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi IRNA, yang mengutip AFP.

Dalam unggahan di media sosial X, Zarif mengungkapkan bahwa dia menghadapi “penghinaan, fitnah, dan ancaman terhadap keluarganya” selama masa jabatannya. Zarif juga menyebutkan bahwa ini adalah masa paling pahit dalam 40 tahun pengabdiannya di pemerintah Iran.

“Untuk menghindari tekanan lebih lanjut terhadap pemerintah, kepala peradilan menyarankan saya untuk mengundurkan diri, dan saya langsung menerimanya,” tulis Zarif.

Zarif, yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Iran dari 2013 hingga 2021, di bawah pemerintahan Presiden Hassan Rouhani, diangkat kembali sebagai Wakil Presiden untuk urusan strategis oleh Pezeshkian pada Juli 2024.

Namun, ia sempat mengundurkan diri pada 1 Agustus 2024 setelah menjabat kurang dari dua minggu, meskipun kembali ke jabatannya pada akhir bulan yang sama.

Sebagai seorang diplomat berpengalaman, Zarif dikenal luas di kancah internasional, terutama karena perannya dalam negosiasi perjanjian nuklir Iran 2015.

Namun, kesepakatan tersebut dibatalkan pada 2018 ketika Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang berdampak besar pada ekonomi negara tersebut.

Monitorday.com – Maskapai berbiaya hemat terbaik versi Skytrax, Indonesia AirAsia, mendukung program pemerintah dalam menurunkan harga tiket pesawat untuk rute domestik selama periode Lebaran 2025.

Tiket dengan harga khusus ini tersedia untuk pembelian mulai 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode perjalanan pada 24 Maret hingga 7 April 2025.

Direktur Utama Indonesia AirAsia, Veranita Yosephine, menyatakan bahwa maskapai berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan harga tiket lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Indonesia AirAsia ingin membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman dan berkumpul dengan keluarga. Kami sebelumnya juga berpartisipasi dalam program serupa pada libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Pada periode Lebaran ini, Indonesia AirAsia mengikuti kebijakan pemerintah dengan menurunkan harga tiket hingga 14 persen. Kebijakan ini mencakup beberapa komponen harga, di antaranya fuel surcharge berkurang dari 10 persen menjadi 2 persen, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) turun 50 persen, Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) turun 50 persen.
PPN dikurangi dari 11 persen menjadi 5 persen.

Adapun kebijakan penurunan harga tiket tersebut berlaku untuk seluruh rute domestik yang dilayani Indonesia AirAsia, termasuk : Jakarta – Bali, Jakarta – Silangit, Jakarta – Labuan Bajo, Jakarta – Lampung, Bali – Labuan Bajo, Balikpapan – Bali, dan Banjarmasin – Bali.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan transportasi udara, baik untuk mudik maupun berwisata.

“Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam merencanakan perjalanan dengan lebih efektif dan nyaman, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian secara keseluruhan,” ucap Veranita.

Indonesia AirAsia juga mengapresiasi peran pemangku kepentingan yang memastikan kebijakan ini berjalan lancar. Kolaborasi antara pemerintah, otoritas penerbangan, dan pihak terkait menjadi kunci dalam mewujudkan layanan transportasi udara yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Cara Pemesanan Tiket

Seluruh tiket penerbangan AirAsia dapat dipesan melalui aplikasi airasia MOVE (dahulu airasia Superapp), website airasia.com, online travel agent, dan agen perjalan resmi lainnya. Untuk pemesanan tiket rombongan berjumlah 10 orang atau lebih, calon penumpang dapat menghubungi layanan Group Desk AirAsia melalui email ke groupbooking_id@airasia.com.

Selain itu, Indonesia AirAsia mengingatkan para penumpang untuk mematuhi ketentuan bagasi kabin dengan berat maksimal 7 kg per orang. Jika melebihi batas ini, disarankan untuk memasukkannya ke dalam bagasi terdaftar di konter check-in bandara keberangkatan.

Untuk berita terkini dan promosi terbaru dari Indonesia AirAsia, ikuti media sosial resmi di X (@airasia_indo), Facebook (flyairasia.id), dan Instagram (@flyairasia.id).

Monitorday.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan dukungan penuh terhadap inisiasi Gerakan Ramadan Ramah Anak dan Satu Jam Keluarga Berkualitas Tanpa Gawai, yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Gerakan itu akan diluncurkan pada Rabu, 5 Maret 2025, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengasuhan anak yang sehat di tengah maraknya penggunaan gawai.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menyatakan, “Kami sangat senang ada elemen yang terkait dengan teknologi yang disisipkan dalam gerakan ini, dan dengan senang hati kami ingin mendukung serta terlibat dalam acara peluncuran ini.” Pernyataan ini disampaikan dalam acara audiensi dengan Menteri PPPA, Arifah Fauzi, di kantor Kemen PPPA, Jakarta, pada Senin (3/3/2025).

Meutya mengungkapkan bahwa gerakan ini merupakan langkah konkret yang sangat penting untuk melindungi anak-anak dari ancaman bahaya konten negatif di ruang digital, terutama selama bulan Ramadan.

Ia juga mengapresiasi Kemen PPPA yang telah aktif terlibat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Perlindungan Anak di Ruang Digital, yang kini sudah memasuki tahap finalisasi dan menunggu masukan akhir dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ingin mendukung gerakan yang akan dilaksanakan pada 5 Maret nanti. Seperti kerja sama sebelumnya, kami siap membantu menyiapkan acara, baik jika digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) maupun di Museum Penerangan Taman Mini Indonesia Indah,” ungkap Meutya.

Selain itu, Meutya juga menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam Deklarasi Bersama, menandatangani Nota Kesepahaman, serta mendukung gerakan ini agar lebih meriah melalui strategi komunikasi publik pemerintah. Ia menilai kegiatan ini sangat positif dan sesuai dengan semangat tagline “Ramadan Tenang dan Menyenangkan, Lebaran Tenang dan Menyenangkan, dan Mudiknya Tenang dan Menyenangkan.”

“Kami ingin gerakan ini memiliki dampak yang besar. Menurut saya, ini adalah ide yang sangat bagus,” tambah Meutya.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menambahkan bahwa pihaknya siap mengakomodasi gerakan Satu Jam Keluarga Berkualitas Tanpa Gawai melalui strategi komunikasi yang akan didiskusikan lebih lanjut.

“Kami siap berkolaborasi dan mendukung gerakan ini, khususnya dalam mendorong orang tua dan anak untuk menghabiskan waktu berkualitas tanpa perangkat elektronik,” jelas Fifi.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa Gerakan Ramadan Ramah Anak diluncurkan sebagai respons terhadap berbagai kasus kekerasan terhadap anak atau kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak yang banyak ditangani oleh Kemen PPPA.

Selain itu, Kemen PPPA juga melihat bahwa etika dan sopan santun di kalangan anak-anak semakin menipis, sehingga pembentukan karakter anak harus menjadi prioritas untuk menciptakan generasi emas pada 2045.

“Oleh karena itu, kami berpikir untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum awal dari Gerakan Ramadan Ramah Anak ini,” ujar Arifah.

Lebih lanjut, Arifah menjelaskan bahwa keterlibatan Kemkomdigi dalam gerakan ini sangat penting, terutama karena ada poin mengenai Satu Jam Keluarga Berkualitas Tanpa Gawai. Gerakan ini juga mendapat sambutan positif dari Kemenko PMK.

“Dengan adanya gerakan ini, kami ingin mengurangi penggunaan gawai di kalangan anak-anak, yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan mereka,” tambah Arifah Fauzi.

Gerakan ini akan diluncurkan pada Rabu, 5 Maret 2025, sehari sebelum anak-anak kembali masuk sekolah, dan akan melibatkan kolaborasi dengan Kemenko PMK, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).

Monitorday.com – Mulai tahun ajaran 2025, calon murid tidak harus berusia tujuh tahun untuk dapat masuk sekolah dasar (SD). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa dalam aturan tersebut, calon murid SD dapat diterima meskipun belum berusia tujuh tahun pada 1 Juli tahun berjalan, asalkan memiliki kecerdasan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis.

“Kecerdasan dan bakat istimewa ini harus dibuktikan melalui rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru di satuan pendidikan yang bersangkutan,” jelas Gogot dalam taklimat media di Jakarta, Senin (3/3).

Selain itu, Gogot menegaskan bahwa mulai tahun 2025, tidak akan ada lagi tes kemampuan membaca, menulis, atau berhitung sebagai syarat masuk SD. “Tidak ada lagi tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau tes lain untuk masuk SD,” katanya.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 juga mengatur jalur penerimaan murid baru untuk SD, SMP, dan SMA melalui beberapa kategori, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Namun, jalur prestasi tidak berlaku untuk SD. Ada juga pengecualian untuk beberapa jenis satuan pendidikan, seperti Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri, pendidikan khusus, pendidikan berasrama, dan di daerah-daerah tertentu.

Aturan baru ini juga mencakup ketentuan mengenai kuota penerimaan siswa berdasarkan jalur-jalur tersebut.

Perubahan ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh anak Indonesia, tanpa dibatasi oleh usia atau kemampuan akademis yang terlalu ketat di awal pendidikan dasar.

Monitorday.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) melakukan silaturahmi dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, pada Senin (3/3) di Gedung Perdana Menteri Malaysia, Putrajaya.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari komunikasi yang terjalin setelah kunjungan Dato’ Anwar Ibrahim ke Indonesia pada tahun lalu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya melaporkan perkembangan Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM). Haedar mengungkapkan, Dato’ Anwar Ibrahim memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan UMAM dan menyambut baik upaya Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan tinggi di Malaysia.

“Pak Anwar sangat bersemangat ketika berdiskusi tentang Muhammadiyah, tamaddun (peradaban) Islam, dan dunia Islam,” kata Haedar.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, PP Muhammadiyah menyampaikan undangan kepada Dato’ Anwar Ibrahim untuk hadir dan memberikan pidato pada Milad Muhammadiyah yang akan digelar pada 18 November 2025.

Haedar berharap, PM Anwar Ibrahim dapat menjadwalkan kehadirannya sesuai dengan protokol kenegaraan dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Pertemuan ini juga membahas hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Haedar mengungkapkan, terdapat komitmen kuat dari kedua negara untuk terus mempererat kerja sama demi kemajuan bangsa serumpun dan kawasan ASEAN.

Hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Mufti Perlis Dato’ Arif Perkasa Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin, Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mugni, Anwar Abbas, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, serta sejumlah rektor universitas Muhammadiyah, seperti Rektor UMRI dan UMAM Saidul Amin, Rektor UMSU Agussani, Wakil Rektor 1 Akrim, Rektor IBM Bekasi Zaenuddin, serta tokoh PCIM Malaysia Sonny Zulhuda.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, menyatakan bahwa puasa memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa, khususnya dalam menciptakan generasi unggul yang berakhlak mulia.

Hal ini diungkapkan dalam ceramahnya yang bertema “Pendidikan Akhlak Menuju Generasi Emas 2045” di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Minggu (2/3/2025).

Menurut Abdul Mu`ti, puasa bukan sekadar ritual ibadah, melainkan sebuah sarana pendidikan untuk membentuk individu dengan karakter baik yang kelak akan berkontribusi pada kemajuan Indonesia.

“Puasa adalah proses pendidikan yang mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih mulia, untuk meraih kebahagiaan hidup,” jelasnya.

Mendikdasmen menekankan bahwa puasa memiliki hubungan yang erat dengan cita-cita pendiri bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ibadah puasa sangat relevan dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk membentuk karakter mulia melalui pendidikan,” tambah Mu`ti.

Selain itu, Mu`ti juga menjelaskan bahwa puasa dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela yang dapat merendahkan derajat manusia. Ia menyatakan bahwa puasa adalah kesempatan untuk menyucikan ruhani kita, agar menjadi individu yang lebih baik.

Menjelaskan lebih lanjut tentang Generasi Emas 2045, Muti menekankan bahwa generasi tersebut harus terdiri dari individu cerdas, terampil, dan berakhlak mulia.

“Generasi Emas 2045 harus mampu menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan,” ujar Abdul Muti.

Ia juga menambahkan bahwa generasi ini perlu mengembangkan sikap kesederhanaan, kejujuran, serta kemampuan untuk membantu sesama.

Mu`ti berharap bahwa dengan pembentukan karakter melalui puasa, generasi muda Indonesia dapat sukses tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat dan negara.

“Generasi emas harus memiliki komitmen untuk memajukan masyarakat dan berkontribusi pada kemajuan bangsa,” tutupnya.

Melalui pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan akhlak mulia, Mendikdasmen berharap Indonesia dapat mewujudkan Generasi Emas 2045 yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang baik untuk membawa negara menuju kejayaan.

Monitorday.com – Entitas zionis ‘Israel’ menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dengan menutup satu-satunya pintu masuk ke wilayah yang hancur akibat perang.

Langkah ini, yang merupakan kejahatan perang, dilakukan beberapa jam setelah berakhirnya tahap pertama kesepakatan pertukaran tawanan dan gencatan senjata.

Gembong zionis, Benjamin Netanyahu, berdalih bahwa penghentian bantuan tersebut disebabkan oleh penolakan kelompok perlawanan Palestina untuk memperpanjang kesepakatan gencatan senjata.

“Mulai pagi ini, semua barang dan suplai ke Jalur Gaza dihentikan,” kata Kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan yang dikutip Al Jazeera.

Keputusan untuk menghentikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga Palestina itu, menurut media ‘Israel’, telah mendapat restu dari Amerika Serikat.

Salah satu menteri zionis bahkan menyambut gembira penghentian bantuan kemanusiaan tersebut dan meminta perang dilanjutkan.

“Kebijakan ini harus tetap berlaku sampai sandera terakhir kembali,” kata Itamar Ben-Gvir.

Dia menambahkan bahwa sekarang adalah waktunya untuk membuka gerbang neraka dan melanjutkan perang.

Fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata selama enam minggu berakhir pada tengah malam hari Sabtu kemarin.

Namun, ‘Israel’ belum setuju untuk melanjutkan ke tahap kedua dari kesepakatan tersebut untuk mengakhiri perang di Gaza.

Netanyahu berusaha memperpanjang tahap pertukaran awal untuk membebaskan sebanyak mungkin tawanan ‘Israel’ tanpa menawarkan imbalan.

Hamas menolak untuk melanjutkan dengan kondisi ini, bersikeras bahwa ‘Israel’ harus mematuhi persyaratan gencatan senjata.

Hamas juga meminta agar negosiasi untuk tahap kedua segera dimulai, yang mencakup penarikan penuh pasukan ‘Israel’ dari Gaza.

Sebelumnya, ‘Israel’ mengatakan bahwa mereka menyetujui gencatan senjata sementara di Gaza selama bulan Ramadhan.

Perjanjian tersebut menghentikan perang genosida ‘Israel’ di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 48.380 korban, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Kondisi di daerah kantong tersebut kini berada dalam kehancuran.

Monitorday.com – Pihak berwenang Arab Saudi membuka lowongan bagi mereka yang ingin melayani para jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Program relawan Otoritas Umum untuk Perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bertujuan untuk menarik para sukarelawan terampil.

Para sukarelawan dapat memilih berbagai bidang yang mereka inginkan, termasuk layanan sosial dan perawatan kesehatan.

Program ini juga mencakup kampanye kesadaran dan manajemen massa.

Diharapkan program ini dapat meningkatkan pengalaman pengunjung dua masjid suci.

Untuk mengatur dan mengelola proses kerelawanan, otoritas telah menetapkan beberapa tahapan dan mekanisme.

Tahapan tersebut termasuk mengidentifikasi peluang kerelawanan dan menentukan persyaratan kerja.

Otoritas juga akan menerima aplikasi dari organisasi sukarelawan yang berminat.

Setelah itu, mereka akan mendapatkan persetujuan dari entitas pengawas.

Otoritas memastikan validitas lisensi asosiasi yang terlibat dalam program ini.

Peserta yang memenuhi syarat termasuk entitas pemerintah dan lembaga dana abadi swasta.

Organisasi amal juga dapat berpartisipasi dalam program ini.

Tim sukarelawan berlisensi yang terdaftar di Platform Relawan Nasional juga diperbolehkan untuk ikut.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi jamaah.

Keterlibatan sukarelawan sangat penting untuk kelancaran ibadah di dua masjid suci.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen Arab Saudi dalam melayani umat Islam.