Monitorday.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang dinamakan INA Digital di Istana Negara, Senin (27/5).

INA Digital akan menjadi penyedia solusi terpadu bagi berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan infrastruktur terkait, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

“Kita harus memperkuat infrastruktur publik digital kita—semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, peluncuran INA Digital menegaskan bahwa birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan memperlambat atau mempersulit.

“Tolok ukur kita adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima, serta kemudahan urusan masyarakat,” tambahnya.

Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat 27.000 aplikasi dan platform di berbagai kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang bekerja secara terpisah.

Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk menghentikan pembuatan aplikasi dan platform baru mulai tahun ini. “Setop membuat aplikasi baru, setop membuat platform baru,” tegasnya.

Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital diperkirakan akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang sebelumnya dialokasikan untuk pengembangan aplikasi baru.

“Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan,” ujar Jokowi.

Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap mengintegrasikan layanan dari masing-masing kementerian dan lembaga yang saat ini masih memiliki aplikasi sendiri-sendiri.

Targetnya, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas pada September mendatang.